Garuda - Garba Rujukan Digital

TELAAH PENGELOLAAN SAMPAH HASIL UPACARA ADAT DI BALI DITINJAU BERDASARKAN FILSAFATI TRI HITA KARANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 Pradnyana, I Made Yudha; Mahadewi, Kadek Julia
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.73112

AbstractThis research was carried out with the subject of waste management resulting from traditional ceremonies in Bali based on the Tri Hita Karana concept and the Waste Management Law. Bali Province as a region that majority of Hindus will have traditional ceremonies related to religious rituals which in practice also leave rubbish. This research aims to understand juridically and philosophically the aspects of waste management and handling by the Bali Provincial Government. This research was carried out using the principles of normative legal research. Tri Hita Karana philosophy is about human to environment but is not implemented well by Hindus. This research shows that government efforts have been implemented by making rules and policies, but their implementation requires active collaboration from the community. The conclusion of this writing is that the public must apply the government's policies and strategies regarding the disposal of waste resulting from traditional ceremonies. AbstrakPenelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Provinsi Bali sebagai wilayah yang memiliki mayoritas umat Hindu maka akan terjadi upacara adat yang berhubungan dengan ritual keagamaan dimana dalam praktiknya juga meninggalkan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis dan filosofis dalam aspek pengelolaan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannya namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Umat Hindu. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam penerapannya perlu kolaborasi aktif dari masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah masyarakat harus menerapkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam hal pembuangan sampah hasil upacara adat.

PENGHAPUSAN THRIFTING IMPOR SHOP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 Safitri, Nadila; Bakhtiar, Handar Subhandi
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.65000

Abstract The existence of a Thrifting Import Shop business is getting stronger in Indonesia. Based on data submitted by the Central Statistics Agency, imports of used clothing experienced an increasing trend in 2022 with a percentage of 26.22 percent and the value of imports of $ 272,146 from the previous year. Whereas this business accords with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited Exports and goods are prohibited from imports are illegal business activities. Therefore, the urgency and concept of the elimination of the import of imports shops as a form of law enforcement efforts for the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning goods prohibited from exports and goods are prohibited from imports into problems that will be discussed in the study This. The purpose of the study is to analyze the urgency and concept of elimination of the import of import shops in Indonesia. The research method used is normative juridical with statute, conceptual, and comparative approaches. The results of the analysis from this study indicate that the elimination of the import of imports indeed needs to be done because it has a negative impact as issues of environmental damage, human health, threatening the existence of MSMEs, and harming the country through the loss of tax income. In addition, the elimination of the import of import shop business also aims to protect domestic textile workers. The concept of eliminating the business Thrifting Import Shop is to implement a policy of providing business subsidies. Also, this can be a win-win solution for law enforcement, and people who have been entrepreneurs in the field of thrifting imports do not lose their livelihoods and still earn income. It can even develop its business.Abstrak Eksistensi usaha thrifting impor shop semakin menguat di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dengan persentase 26,22 persen dan nilai impor $272.146 dari tahun sebelumnya. Padahal usaha ini menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor merupakan kegiatan usaha yang ilegal. Oleh karena itu urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai bentuk upaya penegakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan usaha thrifting impor shop memang perlu dilakukan karena memiliki dampak negatif seperti isu tentang kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, mengancam keberadaan UMKM, dan merugikan negara melalui hilangnya pendapatan pajak. Selain itu, penghapusan usaha thrifting impor shop ini juga bertujuan untuk melindungi pekerja tekstil dalam negeri. Adapun konsep penghapusan usaha thrifting impor shop adalah dengan memberlakukan kebijakan pemberian subsidi usaha. Hal ini juga dapat menjadi win-win solution di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang thrifting impor shop tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.

PERLINDUNGAN DAN UPAYA PREVENTIF KEPADA MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING Ramadhania, Weny; Christmas, Sandy Kurnia; Angelina, Piramitha; Akbar, Muhammad Fadhly; Vitranilla, Yudith Evametha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.69745

AbstractThe presence of the Kijing International Port in Mempawah Regency is a maritime transportation infrastructure that has an important and strategic role for the growth of industry and trade. In fact, the construction of this international port not only has an impact on investors and activities at the port, but also on the local community who live around the port. The community is always the one affected by any development, so there is a need for protection and preventive efforts to protect their rights as well as other things such as the potential for crime to occur in the Kijing international port area. This research was studied using socio-legal research methods which analyze legal studies normatively and the implications of impacts on society empirically, so that the approach taken is based on a statutory approach, a case approach and a social approach. The results of this research analyze studies of cases that often occur in international port areas in Indonesia, such as violent crimes resulting from social conflict, criminal acts of narcotics abuse, and criminal acts of prostitution. Of the several forms of crime, not all crimes have occurred in the Kijing international port area, so it is important to prepare preventive measures for these crimes to occur. So that the construction of this port can have a positive impact on the surrounding community socially, economically and legally. AbstrakHadirnya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah menjadi suatu infrastruktur transportasi laut yang mempunyai peran penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Pembangunan pelabuhan internasional ini nyatanya tidak hanya berdampak pada investor maupun kegiatan aktivitas di pelabuhan tersebut, melainkan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar pelabuhan. Masyarakat selalu menjadi yang terdampak pada setiap pembangunan, sehingga perlu adanya perlindungan dan upaya preventif melindungi hak-hak mereka serta hal-hal lain seperti potensi terjadinya kejahatan yang terdapat di kawasan pelabuhan internasional kijing. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menganalisis kajian hukum secara normatif dan implikasi dampak yang terjadi pada masyarakat secara empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian ini menganalisis kajian kasus-kasus yang sering terjadi di kawasan pelabuhan internasional di Indonesia, seperti tindak pidana kekerasan akibat konflik sosial, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana kasus prostitusi. Dari beberapa bentuk kejahatan tersebut, tidak semua kejahatan pernah terjadi di kawasan pelabuhan internasional kijing, sehingga penting untuk mempersiapkan upaya preventif terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak baik kepada masyarakat sekitar secara sosial, ekonomi, maupun hukum.

STUDI KASUS KLAIM MALAYSIA ATAS BERAS ADAN KRAYAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Sugiharto, Didit
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.73237

AbstractAs a country that has biodiversity spread across various regions in Indonesia, it is not impossible for the local varieties owned by regions in Indonesia is not impossible for local varieties owned by other countries. Indonesia is recognized by other countries, with the geographical fact that there are many areas that border directly with other countries. That border directly with other countries. Cases of claims on local varieties owned by Indonesia as done by Malaysia which claims local plant varieties owned by Indonesia, namely adan rice which is located in the highlands of highlands of Borneo, Krayan District, Nunukan Regency, North Kalimantan, which is a potential border area between Indonesia and Malaysia. The incident of the claim must become an awareness of the importance of legal protection of local varieties owned by Indonesia that have high economic potential Indonesia that have high economic potential. AbstrakIndonesia sebagai negara yang memiliki keanegaragaman hayati yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bukan tak mungkin terhadap varietas lokal yang dimiliki Indonesia di kliam oleh Negara lain, dengan fakta geografis terdapat banyak daerah"“daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras adan yang berada di dataran tinggi Borneo, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menjadi potensi daerah perbatasan RI-Malaysia. Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi ekonomis yang tinggi.

IMPLIKASI YURISPRUDENSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARASI SISTEM HUKUM BELANDA DAN HUKUM INDONESIA Nindyatami, Pawestri; Dwininditha, Rachmadinsa; Salim, Fadhel Azzahran Razzak
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.72176

AbstractBoth Indonesia and the Netherlands have a civil law system, with Dutch law serving as the foundation for Indonesian law. However, the role of jurisprudence differs significantly between the two countries, which impacts legal certainty. The author employs a normative juridical method and a comparative law perspective to examine the role of jurisprudence in Indonesia and the Netherlands, as well as its usage and influence on court decisions. This study aims to understand and analyze the role of jurisprudence in Indonesia and the Netherlands, the quality and quantity of the use of jurisprudence in both countries, and the influence of jurisprudence on the formation of court decisions based on the principle of legal certainty. The author finds that the influence of jurisprudence in Indonesia is minimal because the country adheres strictly to civil law, and jurisprudence is not a recognized source of law. In contrast, the Netherlands integrates jurisprudence into its legal system, as seen in the Zwolsman case, where jurisprudence influenced law-making. This approach ensures legal certainty in the Netherlands. Nonetheless, in Indonesia, judges act only as enforcers of the law, and the criminal law system does not yet support the use of jurisprudence.Abstrak Indonesia dan Belanda merupakan pengguna konsep civil law serta hukum Belanda merupakan induk dari hukum Indonesia. Namun, peran yurisprudensi di kedua negara tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan ini menjadi penting karena peran yurisprudensi berkaitan dengan kepastian hukum. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deduktif dengan pendekatan komparasi hukum, penerapan hukum oleh hakim, dan analisis putusan pengadilan yang dianalisis secara deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peran yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, kualitas kuantitas penggunaan yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, dan pengaruh yurisprudensi dalam pembentukan putusan pengadilan berdasarkan asas kepastian hukum. Penulis menemukan bahwa pengaruh peran yurisprudensi Indonesia masihlah minim karena Indonesia masih menerapkan civil law secara murni dan yurisprudensi bukanlah sumber hukum. Selain itu, di Belanda pengaruh peran yurisprudensi sudah sangat kentara. Pengaruh peran tersebut terlihat di kasus Zwolsman. Pemerintah Belanda membuat hukum yang bersumber dari kasus Zwolsman. Belanda pun sudah tidak lagi menerapkan civil law secara murni. Hal tersebut menjadikan kepastian hukum sudah terjamin di Belanda. Sayangnya, hal tersebut masih belum dapat direalisasikan di Indonesia karena hakim indonesia hanya berperan sebagai corong undang-undang. Meskipun sudah terdapat bunyi peraturan yang mengatur eksistensi yurisprudensi, tetapi sistem hukum pidana Indonesia dan sumber hukum Indonesia masih belum mendukung penggunaan yurisprudensi.

KRITERIA DAN PELAKSANAAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT Siahaya, Yolanda Eronisa; Rahman, Muhammad Arif Syaiful; Andari, Dela Puspa; Pratiwi, Dewi Suci; Azimi, Muhammad Zulfadli
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.75451

Abstract Trademark rights as movable and intangible objects because they can be bought or sold and have economical value should have the opportunity to be used as collateral objects. In accordance with the principle of specialization, guaranteed trademark rights must be proven by a trademark certificate as a sign that the trademark has been registered. However, the Trademark and Geographical Indications Law does not explicitly regulate what collateral institutions can cover trademark rights. The problem is what are the criteria and implementation of brand rights as collateral objects to obtain credit? The method used in this type of research is normative legal research. The results of the study brand rights can be used as credit collateral because they have the characteristics contained in material security rights, such as the brand is the property or personal property of the brand owner; has economic value; movable or hand-transferable; has the characteristic of droit de suite, namely following the object wherever the object is. Abstrak Hak Merek sebagai benda bergerak dan tidak berwujud karena dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis seharusnya mempunyai kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Menurut asas spesialitas, hak merek yang dijaminkan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkannya merek tersebut. Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani hak merek. Adapun permasalahan agaimana kriteria dan pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan untuk mendapatkan kredit? Metode yang digunakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian hak merek dapat dijadikan sebagai jaminan kredit karena memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan seperti merek merupakan kepunyaan atau hak milik pribadi pemilik merek; mempunyai nilai ekonomi; dapat dipindahtangankan atau dialihkan; mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada (sifat droit de suite).

RATIO DECIDENDI PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI TERITORIAL OBJEKTIF DAN PERLINDUNGAN DALAM EXTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA Utami, Kurnia; Puspita, Natalia Yeti
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.75641

AbstractMaria Pauline, who holds Dutch citizenship, has committed crimes in Indonesia by breaking into BNI with a total loss of state funds of 1.7 trillion Rupiah. Maria Pauline was arrested in Serbia. The extradition of Maria Pauline to Indonesia has become a separate legal issue considering that Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty. This study aims to analyze the application of objective territorial and protection jurisdiction in the extradition case of Maria Pauline. The research method used is a normative juridical research method by prioritizing secondary data as the main data. This data was obtained through a literature search. Based on the research results, it can be seen that Indonesia has the authority to exercise its jurisdiction in convicting Maria Pauline because Indonesia is a country where crimes were committed and suffered huge losses. This is based on the principle of objective territorial and protection jurisdiction. Maria Pauline's extradition from Serbia to Indonesia was based on the principle of good and reciprocal relations between Indonesia and Serbia. This is a substitute considering that Indonesia does not yet have an extradition cooperation agreement with Serbia.AbstrakMaria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian uang negara sebesar 1, 7 Triliun Rupiah. Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Extradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan Serbia belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam kasus extradisi Maria Pauline. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia berwenang melaksanakan yuridiksinya dalam menghukum Maria Pauline karena Indonesia adalah sebagai negara tempat kejahatan dilakukan dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun extradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi subtitusi mengingat Indonesia belum mempunyai perjanjian kerja sama extradisi dengan Serbia.

KAUSALITAS KAIDAH HETERONOM PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA Sarira, Iron
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.75058

AbstractOmnibus Law is a product of positive law compilation in Indonesia that requires political and economic interests related to its procurement. Especially in the fourth cluster on Manpower has started planning since mid-2019 to revise Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is considered to be ineffective. Thus, a new regulation is needed that is capable of improving the investment climate to attract foreign investors (investment) to establish their businesses in Indonesia. Job Creation Law has been enacted, and specifically for the Employment Cluster which has the four implementation rules are in the form of Government Regulations, However, This legal vacuum prompted the government to create Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on December 30, 2022, because there is a "forced urgency" related to economic conditions, geopolitics, rising inflation, the threat of stagflation, and global issues. This writing is a study of aspects of literature in normative juridical studies using the scientific method of law in economics as a tool for analysis. Meanwhile, the purpose of this writing is to provide opinions regarding the issues raised by the existence of legal dynamics, especially dynamics in the aspect of Labor Law caused by political interests in the review of Legal Politics. AbstrakOmnibus Law merupakan produk kompilasi hukum positif di Indonesia yang syarat akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. Khususnya pada klaster ke 4 (empat) tentang Ketenagakerjaan, yang sejak pertengahan tahun 2019 telah dimulai perencanaan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak efektif. Sehingga, diperlukannya suatu regel baru yang mampu melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor (penanaman modal) asing dalam mendirikan usahanya di Indonesia. UU Ciptaker telah diberlakukan, dan khusus pada Klaster Ketenagakerjaan yang memiliki 4 (empat) aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kekosongan hukum ini, oleh pemerintah dilakukan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang pada tanggal 30 Desember 2022 dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan adanya "kegentingan memaksa" terkait dengan kondisi perekonomian, geopolitik, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan global issue. Penulisan ini merupakan kajian aspek literatur dalam kajian yuridis normatif dengan penggunaan metode keilmuan hukum dalam ekonomi sebagai pisau analisisnya. Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya kedinamikaan dalam aspek Hukum Ketenagakerjaan yang disebabkan adanya kepentingan politik dalam tinjauan Politik Hukum.

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM Hertini, Mega Fitri; Ismawati, Sri; Soa, Alfonsus Hendri; Herlina, Herlina; Karlina, Dina
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.73305

AbstractThis research aims to determine the existence of indigenous communities in the Betung Kerihun National Park (Taman Nasional Betung Kerihun - TNBK) and Danau Sentarum National Park (Taman Nasional Danau Sentarum - TNDS) areas. Betung Kerihun National Park and Danau Sentarum National Park were designated as national parks based on the Decree of the Minister of Forestry Number 47/Kpts-ii/1995 dated 5 September 1995. Based on the results of research that the existence of local wisdom of the community in the area of the Betung Kerihun National Park Hall and Danau National Park Sentarum (Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum - BBTNBKDS) is still a legal problem maintained despite many laws and regulations regarding conservation areas because there is synergy between the area management in this case is BBTNBKDS through programs that involve the indigenous community. Legal protection of community rights in the BBTNBKDS area is also a concern of area managers, as evidenced by the follow-up of cases of legal violations committed by certain individuals that harm the community and are contrary to regulations relating to the management of conservation areas both in TNBK and in TNDS. Efforts made by the BBTNBKDS Manager when there is a conflict of interest related to local wisdom are of course by making strategic programs with the hope that the community will participate in preserving nature with their local wisdom. This shows that there is synergy between the area managers, in this case the Betung Kerihun and Lake Sentarum National Park Hall through programs that involve the community, which results in the preservation of the local wisdom of indigenous peoples who still prioritize environmental sustainability.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum ditetapkan menjadi taman nasional berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-ii/1995 tertanggal 5 September 1995. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi karena ada sinergitas antara pihak penegelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS juga menjadi perhatian pengelola kawasan, terbukti dengan ditindaklanjutinya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakan dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan Oleh Pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya. Hal ini menunjukan adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melalui program-program yang melibatkan masyarakat memberikan hasil tetap terjaganya kearifan lokal masyarakat adat yang tetap menomorsatukan kelestarian lingkungan.

CORPORATE CULTURE MODEL SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA KORPORASI: JUSTIFIKASI TEORITIS PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP Brouwer, Darryl Evan
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.76606

AbstractLaw Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has accommodated corporations as perpetrators of criminal acts as well as natural humans. With distinct characteristics to natural humans, the attribution of corporate criminal responsibility to corporations is also distinct to natural humans. The Criminal Code stipulates the attribution of corporate blameworthiness, one of which is the corporate culture model theory, but not as a reason for corporate"™s legal defenses. Corporate culture model is a corporate criminal responsibility theory which evaluate the blameworthiness of a corporation based on its policy that encourages, tolerates, or fails to prevent offence to be committed in the core of the corporation. It is distinct to the Australian Criminal Code Act 1995 which strictly stipulates the corporate culture model as a corporate legal defense. This article aims to analyze the corporate culture model theory in corporate criminal law theory to be used as a corporate"™s legal defense. This article is a doctrinal legal research through literature study with the statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The research prescribes that the corporate culture model should be explicitly stipulated as a corporate's legal defense in the Criminal Code in order to provide legal protection for corporations who has established policy that encourages, tolerates, or fails to prevent offence to be committed in the core of the corporation. It should be stipulated as a theoretical justification corporate criminal punishment. AbstrakUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengakomodasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana di samping manusia alamiah. Dengan karakteristiknya yang berbeda dengan manusia alamiah, atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pun berbeda dengan manusia alamiah. KUHP Nasional mengatur atribusi kesalahan korporasi salah satunya dengan teori corporate culture model, tetapi tidak secara tegas sebagai alasan penghapus pidana. Corporate culture model adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menilai kesalahan korporasi berdasarkan kebijakan korporasi yang mendorong, membiarkan, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkup korporasi. Berbeda dengan Australian Criminal Code Act 1995 yang telah mengatur secara tegas corporate culture model sebagai alasan penghapus pidana bagi korporasi. Artikel ini hendak menganalisis teori corporate culture model dalam teori hukum pidana korporasi untuk digunakan sebagai alasan penghapus pidana dalam undang-undang. Penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum doktrinal melalui studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil yang dipreskripsikan melalui hasil penelitian ini adalah bahwa corporate culture model seyogyanya diatur sebagai alasan penghapus pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korporasi yang telah memiliki kebijakan yang tidak mendorong, tidak membiarkan, dan mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkup korporasi. Hal ini perlu diatur dalam rangka memberikan justifikasi teoretis terhadap pemidanaan korporasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA