cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
TANJUNGPURA LAW JOURNAL
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
PERAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM KONSERVASI PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Selmen, Deri; Ashibly, Ashibly; Fitri, Sherly Nelsa
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.67567

Abstract

AbstractThe role of sea turtles in maintaining the balance of marine ecosystems is well-documented. Their function in controlling algae growth, maintaining coral reef health, and improving soil fertility through nutrient cycling is well-established. However, the decline of sea turtle populations in Indonesia is a matter of significant concern, with numbers having decreased by 95% due to illegal hunting, egg exploitation, climate change, and habitat destruction. This study aims to analyse the existing legal framework, both national and international, in protecting sea turtles as protected wildlife. The research method employed a normative approach through a comprehensive review of the relevant literature and meticulous legal analysis.The results obtained demonstrate that domestic legal frameworks, including Law No. 5 of 1990 and Government Regulation No. 7 of 1999, have established a solid legal foundation for the protection of sea turtles. At the international level, the role of CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) as a global legal framework is of paramount importance in prohibiting international trade in endangered species. However, implementation in Indonesia still faces various challenges, including weak law enforcement, lack of public awareness, and lack of coordination between agencies.It is recognised that successful legal protection of sea turtles depends on synergies between national policies, customary laws and international commitments.Community-based approaches through local engagement, ecotourism programmes, and culture-based education have proven effective in increasing awareness and compliance with conservation efforts. Consequently, there is a necessity for integrative strategies and cross-sectoral support to ensure the continued protection of sea turtles and their marine ecosystems.  AbstrakPenyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, seperti mengontrol pertumbuhan alga, menjaga kesehatan terumbu karang, dan meningkatkan kesuburan tanah melalui siklus nutrisi. Namun, populasi penyu di Indonesia menurun drastis hingga 95% akibat perburuan ilegal, eksploitasi telur, perubahan iklim, dan kerusakan habitat. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, baik nasional maupun internasional, dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui studi pustaka dan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum domestik seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan penyu. Di tingkat internasional, peran cites sebagai kerangka hukum global sangat signifikan dalam melarang perdagangan internasional spesies terancam punah. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Diketahui bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap penyu bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional, hukum adat, dan komitmen internasional. Pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan lokal, program ekowisata, serta pendidikan berbasis budaya terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap upaya konservasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif dan dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan perlindungan penyu serta ekosistem lautnya.
STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA PONTIANAK Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri; Ismawati, Sri; Ismawartati, Ismawartati; Elida, Sri Agustriani
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.73420

Abstract

AbstractChildren in Indonesia are protected by the existence of a legal umbrella through Law Number 35 Year 2014 on the amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. One form of legal protection that is regulated is that children should not be exploited economically. However, the reality in the field is that we often see children who are economically exploited by people who only pursue personal gain without caring about the safety, health and education of children. The children are spread out in crowded places, coffee shops, cafes and on the streets in the morning, afternoon, even at night to offer cakes or snacks. The perpetrators of this economic exploitation of children have never been touched by the law even though there are threats of sanctions for the perpetrators, namely criminal sanctions for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah). This research is to find out, explore and examine the factors that have not been implemented law enforcement against perpetrators of child exploitation in Pontianak City (study of children as cake sellers). The approach method used in this research is a sociological juridical approach or socio legal research. The results show that there has never been law enforcement against the perpetrators due to the lack of understanding of the law enforcers themselves on the criminal offence of economic exploitation of children, so that the aspect of justice for children has never been obtained. Law enforcers have been more focused on cases of sexual exploitation of children, even though economic exploitation also has a negative impact on the mental development of children. Therefore, there needs to be concrete steps to tackle the economic exploitation of children to ensure their rights are protected.AbstrakAnak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dengan adanya payung hukum melalui Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur adalah anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi. Namun kenyataan dilapangan sering kita melihat anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan keselamatan, kesehatan dan pendidikan anak. Anak-anak tersebut disebar di tempat-tempat keramaian, warung kopi, café maupun di jalan-jalan pada waktu pagi, sore, bahkan sampai malam untuk menawarkan kue atau jajanan.Terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi ini tidak pernah tersentuh hukum padahal sudah ada ancaman sanksi bagi pelakunya yaitu sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penelitian ini untuk mengetahui, menggali dan mengkaji faktor-faktor belum dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Kota Pontianak (studi terhadap anak sebagai penjual kue). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah adanya penegakan hukum terhadap pelaku disebabkan karena kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, sehingga aspek keadilan terhadap anak tidak pernah mereka dapatkan. Penegak hukum selama ini lebih berfokus pada kasus eksploitasi anak secara seksual, padahal eksploitasi ekonomi juga berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk menanggulangi eksploitasi anak secara ekonomi guna memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.
PROBLEMATIK FRASA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Haryadi, Haryadi; Hamdani, Hamdani
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.89280

Abstract

AbstractThe principle of legality is the main element in a state of law, where every government action must be based on applicable laws and regulations to prevent abuse of authority. The principle of legality is elaborated in the Indonesian constitution through Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, emphasizing that Indonesia is a state of law that prioritizes the rule of law. Legislation plays an important role in creating justice, legal certainty, and benefits for the community This research analyzes the principle of clarity of formulation, whether the phrase has the binding legal force of laws and regulations contained in Article 8 paragraph (2) if it is related to Article 87 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation is appropriate and does not cause ambiguity. This research uses normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches, focusing on Article 8 paragraph (2) and Article 87 of Law Number 12/2011 on the Formation of Legislation. The author finds inconsistencies between these Articles regarding the legal force of regulations. The Stufenbau des Recht theory is applied to understand the hierarchy of legal norms, where lower norms derive from higher norms. The main recommendation of the research is to improve the formulation in Article 8 paragraph (2) to avoid ambiguity regarding the legal force of laws and regulations.  AbstrakAsas legalitas sebagai elemen utama dalam negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Asas legalitas dijabarkan dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum. Peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat Penelitian ini menganalisis asas kejelasan rumusan, apakah frasa mempunyai kekuatan hukum mengikat peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (2) jika dikaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah tepat dan tidak menimbulkan ambigu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, fokus pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menemukan inkonsistensi antara Pasal-Pasal tersebut mengenai kekuatan hukum peraturan. Teori Stufenbau des Recht diterapkan untuk memahami hierarki norma hukum, di mana norma yang lebih rendah  bersumber dari norma yang lebih tinggi. Rekomendasi utama penelitian adalah penyempurnaan rumusan dalam Pasal 8 ayat (2) agar tidak terjadi ambiguitas terkait kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.
REGULASI NON-FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI UPAYA KEAMANAN TERHADAP PEMBAJAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Daenila, Nurmala; Hasanah, Nurul
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.75065

Abstract

AbstractNon-Fungible Token (NFT) represents a symbol of the future in a market that increasingly adapts to modern times. NFT provides a profitable platform for digital art aiming to monetize their works more effectively and efficiently. However, NFTs are sometimes misused by others to profit from an artist"™s work without their permission. The purpose of this study is to analyze the regulation of NFTs in Indonesia. This research uses a normative juridical method. The results show that Indonesia does not yet have specific regulations regarding NFTs. However, there are several existing regulations that can serve as a legal framework for the existence of NFTs. As an asset, commercial transaction of NFTs based on Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 concerning Guidelines for Organizing Physical Crypto Asset Trading on the Futures Exchange, considering that NFTs are crypto assets stored on blockchain networks and represent digital works. As intangible movable goods, NFTs based on the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Transactions Through Electronic Systems. As digital art, legal protection can refer to the Copyright Law. Challenges in the implementation of NFT trading include the potential for piracy, where someone's work is turned into an NFT without permission through a process called minting. To address these challenges, specific regulations on NFTs are needed. Another possible solution is the development of policies by NFT marketplaces to prevent further losses by blocking NFTs that are proven to originate from misused works.  AbstrakNon-Fungible Token (NFT) ialah simbol di masa yang akan datang terkait pasar yang semakin mengikuti zaman. NFT menyediakan sarana profitable digital art yang bertujuan untuk memonetisasi karya mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun terkadang NFT digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah karya seniman tanpa memiliki izin dari seniman itu. Tujuan daripada penelitian ini untuk menganalisis pengaturan NFT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan khusus terkait NFT. Akan tetapi terdapat beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum keberadaan NFT.  Sebagai aset, transaksi perdagangan NFT berada dalam payung hukum Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, dengan pertimbangan bahwa NFT merupakan aset kripto yang tersimpan di jaringan blockchain dan karya digital. NFT sebagai Benda bergerak tidak berwujud berada dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik. Sebagai karya digital perlindungan hukum dapat merujuk pada UU Hak Cipta. Tantangan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan NFT yaitu dimungkinkannya. Tantangan dalam implementasi NFT yaitu terdapat potensi pembajakan terhadap suatu karya seseorang menjadi obyek NFT melalui minting. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu pengaturan yang khusus NFT. Solusi lainnya yang dapat dilakukan misalnya dibuatnya kebijakan dari Pasar NFT untuk mencegah kerugian lebih lanjut dengan memblokir NFT yang terbukti berasal dari karya yang disalahgunakan.
The Dangers of Unregulated Economic Ideologies in Indonesia and Kazakhstan: Lessons from the Timah and Kazatomprom Cases Siahaan, Rio Andre Winter; Meliala, Aurora Jillena; Akhmetova, Assem
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.90415

Abstract

AbstractEconomic ideology plays a crucial role in shaping a country"™s economy, but its implementation often faces internal and external obstacles, leading to systems influenced by socialist or capitalist ideologies. In certain cases, such as the Timah case in Indonesia and Kazatomprom in Kazakhstan, the dogmatic nature of economic regulations harms both local communities and businesses. Corporations, too, become victims of these impractical and overly ideological frameworks. This article aims to analyze how the incomplete resolution of economic ideology in practical regulations has led to uncertainty in the business world, making it vulnerable to criminalization. It examines the historical development of Indonesia's economic identity, which traditionally viewed land, labor, and capital as sources of prosperity but has struggled to fully realize this vision. Through a comparative analysis of the Timah and Kazatomprom cases, the article highlights the dangers of unregulated economic ideologies and calls for reforms to create more effective legal frameworks that align with Indonesia"™s native economic principles and tackle corruption.AbstrakIdeologi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi suatu negara, tetapi implementasinya sering menghadapi hambatan internal dan eksternal, yang mengarah pada sistem yang dipengaruhi oleh ideologi sosialis atau kapitalis. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus Timah di Indonesia dan Kazatomprom di Kazakhstan, peraturan ekonomi yang dogmatis telah merugikan masyarakat dan bisnis lokal. Korporasi juga menjadi korban dari kerangka kerja yang tidak praktis dan terlalu ideologis ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian ideologi ekonomi yang tidak lengkap dalam peraturan praktis telah menyebabkan ketidakpastian dalam dunia bisnis, sehingga rentan terhadap kriminalisasi. Artikel ini mengkaji perkembangan historis dari identitas ekonomi Indonesia, yang secara tradisional memandang tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai sumber kemakmuran, tetapi telah berjuang untuk sepenuhnya mewujudkan visi ini. Melalui analisis komparatif terhadap kasus Timah dan Kazatomprom, artikel ini menyoroti bahaya ideologi ekonomi yang tidak diatur dan menyerukan reformasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi asli Indonesia dan mengatasi korupsi.
INTEGRATING LEGAL AND SOCIOCULTURAL STRATEGIES TO ADDRESS WORKPLACE GENDER INEQUALITY IN PONTIANAK Hazilina, Hazilina; Soedagoeng, Gembongseto Hendro
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.80155

Abstract

Abstract This study explores the multifaceted issue of workplace gender inequality in Pontianak by integrating legal and sociocultural approaches to address the persistent challenges faced by women. Despite the presence of legal frameworks such as Law No. 13 of 2003 on Labor and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, enforcement remains inconsistent, and gender-specific barriers, such as the "child penalty" and limited leadership opportunities, persist. The study highlights the importance of harmonizing legal strategies, such as strengthened enforcement mechanisms and inclusive policies, with sociocultural interventions aimed at challenging traditional gender norms. Using a contextual approach, this research draws lessons from international best practices, including Kazakhstan"™s labor laws, while emphasizing the need for localized solutions tailored to Pontianak"™s unique socio-economic and cultural dynamics. Key recommendations include enhancing legal accountability, introducing mandatory paternity leave, promoting gender diversity in leadership, and leveraging community-driven programs to foster cultural shifts. The findings underscore the critical role of collaboration between policymakers, civil society organizations, and the private sector in implementing sustainable strategies to bridge the gender gap. By integrating legal and sociocultural strategies, this study provides actionable insights to create an equitable workplace environment, empowering women while contributing to Pontianak"™s socio-economic development. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi isu multifaset terkait ketimpangan gender di tempat kerja di Pontianak dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada, pelaksanaannya masih kurang konsisten, sementara hambatan gender seperti "child penalty" dan keterbatasan akses perempuan ke posisi kepemimpinan tetap menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi strategi hukum, seperti penguatan mekanisme penegakan hukum dan kebijakan yang inklusif, dengan intervensi sosiokultural yang bertujuan untuk mengubah norma-norma gender tradisional. Dengan pendekatan kontekstual, penelitian ini mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, termasuk kerangka kerja hukum tenaga kerja Kazakhstan, sambil menekankan perlunya solusi lokal yang disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya unik di Pontianak. Rekomendasi utama meliputi peningkatan akuntabilitas hukum, pengenalan kebijakan cuti ayah wajib, promosi keberagaman gender dalam kepemimpinan, serta pemanfaatan program berbasis komunitas untuk mendorong perubahan budaya. Hasil penelitian ini menekankan peran penting kolaborasi antara pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menerapkan strategi berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan gender. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural, penelitian ini memberikan wawasan praktis untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberdayakan perempuan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di Pontianak.
KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAM OLEH KORPORASI MULTINASIONAL Natamiharja, Rudi; Setiawan, Ikhsan; Khoirunisya, Siti
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.89877

Abstract

Abstract The increasing activities of multinational corporations have significantly impacted human rights (HR), both positively and negatively. On the one hand, corporations contribute to the global economy; on the other hand, their activities are often associated with human rights violations, particularly in developing countries. This study aims to analyze the state"™s obligations in preventing human rights violations by multinational corporations through a normative-empirical legal approach. The findings reveal that weaknesses in domestic regulations, power imbalances between states and corporations, and the lack of cross-border monitoring mechanisms are the main challenges. Case studies, such as land disputes involving Freeport operations in Papua and the palm oil plantation sector in Kalimantan, demonstrate how weak regulations create gaps in human rights protection. To address these issues, the proposed strategies include national regulatory reforms, strengthening international cooperation through binding multilateral instruments, and enhancing the role of civil society and the media in public oversight. By implementing these measures, states can strengthen human rights protection and ensure that multinational corporations comply with their responsibilities under international legal standards. Abstrak Aktivitas korporasi multinasional yang semakin meningkat telah memberikan dampak signifikan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, korporasi memberikan kontribusi ekonomi global; di sisi lain, aktivitas mereka sering kali dikaitkan dengan pelanggaran HAM, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional melalui pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan lintas negara menjadi tantangan utama. Studi kasus seperti konflik lahan adat dalam operasi Freeport di Papua dan sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan memperlihatkan bagaimana regulasi yang lemah menciptakan celah dalam perlindungan HAM. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang diusulkan meliputi reformasi regulasi nasional, penguatan kerjasama internasional melalui instrumen multilateral yang mengikat, serta peningkatan peran masyarakat sipil dan media dalam pengawasan publik. Dengan kombinasi langkah tersebut, negara dapat memperkuat perlindungan HAM dan memastikan korporasi multinasional mematuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan standar hukum internasional.
KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM TUNGGAL DALAM KONSEP PLEAS WITHOUT BARGAINS DI INDONESIA DAN TIONGKOK Oktaviana, Deka
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.93128

Abstract

Abstract The increasing number of cases entering the judiciary system each year has led to the accumulation of the workload that judges must handle. The emergence of the paradigm of the judiciary as a 'dumpster"™ has resulted in a multitude of minor cases clogging the Indonesian judiciary. To address this issue, the government has established the concept of "pleas without bargains" or the "Special Track" concept in Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). In Tiongkok, a similar concept known as "Summary Procedure" is applied, which closely resembles the Special Track in Indonesia. This article aims to analyze the regulation of the Special Track in the RUU KUHAP, focusing on the position and role of single judges and comparing it with the Summary Procedure in Tiongkok. This research employs normative juridical methods with a comparative and statutory approach. Based on the author's analysis, several provisions regarding the Special Track raise concern, particularly concerning the length of sentencing, which is inconsistent with the provisions for summary trial procedures; the closed admission of guilt, which could render the prosecutor"™s preparation for case continuation redundant; and the inclusion of legal remedies, which undermines the essence and spirit of achieving a judiciary that is swift, simple, and cost-effective. Regarding the role of single judges, the author finds that the regulation of single judges in the Summary Procedure was only introduced in the second and third amendments to the Criminal Procedure Law of the People"™s Republic of China (CPL). In comparison, the regulation of single judges in the RUU KUHAP is less comprehensive than the provisions governing single judges in the CPL, which are deemed more capable of safeguarding the rights of the accused, particularly the right to self-defense and the right to receive legal explanations regarding the application of the Summary Procedure. Abstrak Besarnya jumlah perkara yang masuk di peradilan tiap tahunnya telah berimbas pada menumpuknya beban penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh hakim. Hadirnya paradigma peradilan sebagai "˜keranjang sampah"™ telah menyebabkan banyaknya kasus-kasus ringan menghiasi peradilan Indonesia. Untuk mengatasi problematika ini, pemerintah telah mengatur konsep pleas without bargains atau konsep Jalur Khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP. Di Tiongkok, terdapat penerapan konsep pleas without bargains yang sangat mirip dengan konsep Jalur Khusus di Indonesia, yang disebut dengan Summary Procedure. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, dengan fokus pada kedudukan dan peran hakim tunggal serta membandingkannya dengan konsep Summary Procedure di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis Penulis, terdapat beberapa ketentuan dalam Jalur Khusus yang masih menyisakan persoalan, khususnya ketentuan terkait lamanya pemidanaan pada konsep Jalur Khusus yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam sidang acara pemeriksaan singkat, pengakuan bersalah secara tertutup yang dapat mengakibatkan upaya persiapan jaksa penuntut umum untuk keberlanjutan perkara menjadi sia-sia, dan hadirnya upaya hukum yang dalam konteks ini telah mencederai esensi untuk melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terkait peran hakim tunggal, penulis menemukan bahwa pengaturan mengenai hakim tunggal dalam Summary Procedure di Tiongkok baru diatur dalam Amandemen Kedua dan Ketiga Criminal Procedure Law of the People"™s Republic of China. Sementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHAP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di Tiongkok yang dinilai lebih dapat menjamin hak-hak terdakwa, khususnya hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan hukum mengenai penerapan Summary Procedure.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DARI PONTIANAK KE SINGKAWANG Ismawartati, Ismawartati; Nuryanti, Aktris; Ikhsan, Sy. Muhammad; Banjarnahor, David
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.92602

Abstract

Abstract Transportation plays a crucial and strategic role in supporting national development. Although certain areas may be geographically isolated, an effective and efficient transportation system can overcome these challenges and support societal activities. With advancements in technology, design, and types of transportation, the demand for private vehicles, such as cars and motorcycles, has risen. However, the phenomenon of private cars being used for passenger and/or goods transportation without proper route permits or business licenses creates legal issues. This practice contradicts the provisions of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, specifically Article 173, paragraph (1) letter b. This study aims to identify the factors that cause private vehicles to operate as public transport and to evaluate the role and efforts of the Pontianak Transportation Agency in monitoring and regulating private vehicles operating as public transport. A socio-legal approach was employed in this research. The findings indicate that the use of private cars as public transportation between Pontianak and Singkawang is prevalent, driven by factors such as limited job opportunities and economic needs. The Transportation Agency has conducted raids and enforcement, despite facing personnel shortages. Violators face sanctions, including warnings, administrative fines, or revocation of licenses, in accordance with applicable laws and regulations. Abstrak Transportasi sebagai sarana perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun suatu daerah mungkin terisolasi akibat letak geografisnya, sistem transportasi yang efektif dan efisien mampu mengatasi tantangan tersebut dan mendukung aktivitas masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, desain, serta jenis dan sarana transportasi, kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor, juga meningkat. Namun, fenomena penggunaan mobil pribadi untuk layanan angkutan penumpang dan/atau barang di luar trayek tanpa izin usaha dan trayek yang sah menimbulkan permasalahan hukum. Fenomena ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 173 ayat (1) huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kendaraan pribadi beralih menjadi kendaraan umum serta untuk mengevaluasi peran dan upaya Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengawasi dan menertibkan kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mobil pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum marak terjadi di Kota Pontianak menuju Singkawang, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi. Dinas Perhubungan telah melakukan razia dan penertiban meskipun menghadapi kendala kekurangan personel. Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa peringatan, denda administratif, atau pencabutan izin.
PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum) Mamnun, M. Khairu; Viutari, Aulia Iqlima
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.92745

Abstract

Abstract Customary law is a legal system that has lived and developed from generation to generation in Indonesian society, reflecting local values and becoming an integral part of the nation's cultural identity. However, in practice, customary law is often marginalized by the dominance of the formal and legalistic national legal system. This article aims to analyze efforts to integrate customary law into national legal politics through the approach of legal pluralism theory. This theory emphasizes the importance of recognizing the diversity of legal systems that coexist in one social space, without a hierarchy that places state law above other laws. The research was conducted using qualitative methods with a legislative and conceptual approach, which was examined descriptively-analytically. The results of the study show that although the constitution and a number of laws and regulations have recognized the existence of customary law, its implementation is still weak due to the lack of structural protection and partisanship in national legal policy. Effective integration of customary law requires structural reform, harmonization of legislation, strengthening of customary institutions, and contextual legal education. In addition, this article highlights the importance of the transition from weak legal pluralism to strong legal pluralism, where customary law is treated equally with state law. By adopting a legal pluralism approach, Indonesia has the potential to build an inclusive and socially just legal system, as well as strengthen the protection of indigenous peoples' rights as part of a sustainable national legal development strategy rooted in the nation's socio-cultural realities. Abstrak Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai lokal serta menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa. Namun, dalam praktiknya, hukum adat sering kali termarjinalkan oleh dominasi sistem hukum nasional yang bersifat formal dan legalistik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya integrasi hukum adat ke dalam politik hukum nasional melalui pendekatan teori pluralisme hukum. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu ruang sosial, tanpa hierarki yang menempatkan hukum negara di atas hukum lainnya. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dikaji secara deskriptif-analitik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengakui eksistensi hukum adat, implementasinya masih lemah akibat minimnya perlindungan struktural dan keberpihakan dalam kebijakan politik hukum nasional. Integrasi hukum adat yang efektif membutuhkan reformasi struktural, harmonisasi legislasi, penguatan lembaga adat, dan pendidikan hukum yang kontekstual. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya transisi dari weak legal pluralism menuju strong legal pluralism, di mana hukum adat diperlakukan secara setara dengan hukum negara. Dengan mengadopsi pendekatan pluralisme hukum, Indonesia berpotensi membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial, serta memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan dan berakar pada realitas sosial budaya bangsa.

Page 10 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025 Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025 Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024 Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024 Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023 Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023 Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022 Vol 5, No 2 (2021): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2021 Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021 Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020 Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019 Vol 3, No 1 (2019): VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 1 (2018): VOLUME 2 ISSUE 1, JANUARY 2018 Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 More Issue