Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Articles
156 Documents
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN PERDATA DI KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Vicka Prama Wulandari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.594 KB)
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian, perjanjiantersebutbiasanya disertakan meterai didalamnya. Meterai biasa kita temukan dalam surat-surat berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara. Fungsi meterai dalam perjanjian perdata adalah sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Maka dari itu perjanjian yang ditempelkan meterai dapat dijadikan bukti dalam persidangan dan dianggap telah membayar bea meterai. Namun, apabila dokumen yang tidak dibubuhi meterai dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka dikenakan permeteraian kemudian dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dan bea meterai tersebut masuk kedalam kas Negara.Selanjutnya, akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak ditandatangan diatas meterai yaitu tidak memiliki akibat hukum. Hanya saja, apabila perjanjian tersebut telah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka perjanjian akan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Begitu pula perjanjian yang telah ditandatangani diatas meterai. Namun apabila kedua belah pihak telah bertanda tangan diatas meterai dan salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya yang terikat dalam perjanjian dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi ke jalur pengadilan dengan dokumen tersebut sebagai pembuktiannya.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ]]>
<![CDATA[Kristian Kristian]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.615 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v6i2.177
<![CDATA[Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) sebagai bencana nasional nonalam memerlukan kebijakan penanganan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusatmaupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki tujuan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitaspolitik dalam negeri, pada sisi lain kesehatan tetap terjaga dengan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap tahapan pemilihan. Dampak dari wabah bencana non alam Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang sedianya dijadwalkan pada bulan September 2020 ditunda menjadi bulan Desember 2020 sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 yang secara teknis oleh KPU dibuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Metode Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif dan bertujuan memberikan penjelasan terkait perspektif hukum tata negara terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tengah wabah bencana nonalam Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum.]]>
<![CDATA[Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Yandi Ugang]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1312.857 KB)
<![CDATA[Strategi yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2009 s.d. tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis strategi peningkatan pendapat asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 s.d. tahun 2013 belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan berbagai macam pungutan pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan daerah atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.086 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas ataupun kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 UndangUndang No. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di masyarakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) ]]>
<![CDATA[Sundhari Sundhari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.841 KB)
<![CDATA[Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Perolehan pendanaan tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit Bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya dengan jaminan fidusia. Agar jaminan fidusia tersebut memperoleh kekuatan hukum harus didaftarkan. Saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia sudah dapat dilakukan secara elektronik (Online) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elekronik (Online). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusia secara elektronik (Online), dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BBM TANPA IZIN USAHA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKARAYA ]]>
<![CDATA[Ronaldi Ronaldi]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.672 KB)
<![CDATA[Based on studies conducted, every increase in world oil prices causes diesel queues because the price margins between subsidized and non-subsidized fuels have increased relatively larger than before. This price disparity triggers the existence of illegal fuel sellers caused by the resistance of the industrial sector to buy non-subsidized diesel fuel in consideration of an increase in operational costs. In an effort to control inflation, several problems have been identified, namely the presence of illegal fuel sellers, fuel hoarders / storers without permits that arise due to utilizing the momentum to sell fuel at a higher price at the retail level, causing a long queue at gas stations. The existence of illegal fuel sellers, fuel hoarders / depositors without permits who abuse fuel becomes a major problem especially in the City of Palangka Raya. This case, gets serious handling priority from related parties in this case law enforcement officers (Palangkaraya City Police).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[yandi ugang]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (470.573 KB)
<![CDATA[Abstract : This research to determine the considerations of Constitutional Court Justices in deciding related to the implementation of International School Stubs (RSBI) / International School (SBI), and to know the legal implications of the Constitutional Court decision on the implementation of International School Stubs (RSBI) International (SBI). Type of research used is research with normative and empirical approach, with data collecting technique that is library research and Field Research. The findings obtained from the results of research. Firstly, the decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-X / 2012 is wise with consideration of the implementation of RSBI contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NRI 1945) which could lead to, liberalization of education, the different treatment of access to education, also resulted in the commercialization of the education sector and the dualism of the education system potentially eliminating the national identity as opposed to the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, no longer RSBI / SBI in the national education system. However, there is no fundamental change post-verdict, because basically the school that gets permission penyenggaran RSBI / SBI is a quality school. The difference is simply no longer usingforeign languages as an introduction in learning and in the process of school administration no longer mention or use RSBI / SBI. The RSBI / SBI replacement teaching system will be planned when entering the new school year. Keywords : Decisions of the Constitutional Court, RSBI / SBI, Education]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI KAHAYAN KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAY ]]>
<![CDATA[Rico Septian Noor]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.999 KB)
<![CDATA[Problems regarding law and law enforcement are never finished to be discussed and discussed, including law enforcement related to spatial planning. Quite a lot of research and studies that examine law enforcement, especially in spatial planning on river banks. Likewise, the formulation of rules and policies made to change the spatial planning on the riverbanks can be properly enforced. Law enforcement efforts are of course also related to many factors. for example, the structure, substance, and culture of law which all lead to an imbalance between (Das sollen) or what has been expected by the people with (Das Sein) namely the reality in the implementation of law in society, by therefore, there is a need for a solutive effort given by the local government, in this case, the focus of the study is on law enforcement on buildings on the Kahayan Riverbanks.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ana Suheri]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.326 KB)
<![CDATA[Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut. Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama. Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadialan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbukan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang berlum terjual atau masih dalam tahap sengketa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT KALIMANTAN TENGAH DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[Ana Suheri]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.425 KB)
<![CDATA[Hukum adat adalah salah satu bagian dari hukum adat di Indonesia yang berlaku dikalangan suku-suku adat yang tinggal di seluruh kepulauan Indonesia. Hukum adat tersebut adalah Hukum yang hidup (the living law) atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Lon Fuller (1902-1978) hukum itu tidak ditemukan sebagai sesuatu yang tersurat dalam aturan yang tersurat tetapi sesuatu yang inheren (melekat, berhubungan erat) dengan perilaku manusia. Karena itu hukum harus dilihat sebagai suatu dimensi dalam kehidupan manusia (Fuller, 1969;9).]]>
