Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kemudi

kemudi
Website

Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji

ISSN : 25285580 EISSN : 26229633 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.

Arjuna Subject : -

Articles 213 Documents

10 11 12 13 14

Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang: studi Kasus Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Rio Nardianto; Gili Argenti; Evi Priyanti
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang

ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH Helmi Helmi; Ady Muzwardi; Effendi Hasan
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.44 KB)

Aplikasi Sigolabang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah secara efektif dan efesien dalam rangka mendukung terjalannya e- government. Pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan qanun Nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masih timbul masalah dalam proses pengelolaan barang milik daerah pada suatu SKPK yang disebabkan oleh pengalaman dan kemampuan para petugas yang terbatas sehingga mengalami penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Atau yang disebut dengan kelemahan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pemanfaatan asset daerah menjadi lebih produkif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pengelolaan barang milik daerah kota banda aceh dalam menggunakan aplikasi sigolabang. Dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di SKPK pemerintah kota Banda Aceh, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder yaitu melalui observasi,dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan teori dalam praktisnya sehingga penerapan sigolabang ini sangat efektif dalam mengelola asset pemerintah kota Banda Aceh dan dapat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah kota dalam rangka mendonkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah, kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan aplikasi ini adalah kelengkapan alat pendukung sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas internet serta kemampuan petugas yang belum begitu mahir menggunakan aplikasi sigolabang ini, diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan perhatian lebih kepada instansi yang mengelola barang milik daerah supaya bisa melaksanakan tugas yang lebih baik dan terciptanya pemerintah yang baik Good Governance.

Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018 Mahpudin Mahpudin
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tulisan ini membahas tentang dinamika partisipasi pemilih dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Politik elektoral yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menyebabkan munculnya kotak kosong untuk memastikan kontestasi tetap ada. Kotak kosong menjadi pilihan alternatif bagi pemilih yang tidak puas dengan calon atau kecewa dengan kondisi politik yang ada. Karena itu, dalam setting pemilu lokal dengan calon tunggal telah memunculkan fenomena protest voting dan abstenstion. Saya berargumen bahwa meskipun mayoritas daerah dimenangkan oleh pasangan calon, tetapi apabila dianalisa lebih detail, kemenangan pasangan calon pada beberapa daerah tidak signifkan dibandingkan dengan presentase perolehan suara akumulasi dari protest voting dan abstention. Hal ini merefeleksikan bahwa tidak semua pasangan calon yang menang ditopang oleh basis legitimasi yang kuat.

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN KEPULAUAN : HARAPAN YANG TIDAK KUNJUNG TERCAPAI Nazaki Nazaki; Nur.A.Dwi Putri
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.532 KB)

Keterwakilan politik perempuan di daerah kepulauan dalam ranah demokrasi yaitu dalam wujud keterwakilan sebagai anggota legislatif tidak kunjung memenuhi kuota 30% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan jumlah pengguna hak pemilih perempuan yang berjumlah setengah dari total jumlah penggunak hak pemilih ternyata tidak menjamin caleg-caleg perempuan untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini lah yang mendasari peneliti untuk mencari alasan atau factor mengapa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan serta sampai dimana pemahaman para pengguna hak pemilih tentang peluang kuota 30% perempuan untuk dapat terlibat di dalam politik. Dipilihnya Propinsi Kepualauan Riau sebagai lokasi penelitian di latarbelakangi oleh factor geografis kepulauan yang masih identik dengan keterbatasan akses dan informasi serta Propinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang tidak mengalami kemajuan signifikan dalam hal jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRD Propinsi. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode penelitan Kuantitatif yang jarang digunakan oleh penelitia sebelumnya yang sama-sama mebahas tentang keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan minimnya pengetahuan akan politik itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi dan minimnya kondisi geografis dan infrastruktur.

Perkembangan Masyarakat Yang Ada Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Karawang Agnes Maulida Putri Pamungkas
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kota merupakan pusat konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai tempat konsentrasi penduduk, maka kota menjadi pusat inovasi kehidupan perkotaan. kota sebagai jantung perekonomian nasional memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan. Untuk menghindari terjadinya masaiah-masalah perkotaan yang semakin rumit pada masa yang akan datang dan menghindari masalah-masalah perkotaan yang telah terjadi dimasa lampau, perlu dilakukan Evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Terdahulu dan mengarahkan rencana untuk kedepan. Kabupaten Karawang sama halnya dengan kota-kota lain di Indonesia yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Penataan kota harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelayakan huni merupakan suatu persoalan yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Potensi Masalah Pilkada Serentak 2020 dan Kekhawatiran Masyarakat Pemilih Muda Aulia Azmi Nur Rahmani
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dalam negara demokrasi pemilu merupakan suatu kewajiban, namun di tengah situasi pandemi terdapat potensi munculnya masalah yang dapat mencederai substansi demokrasi itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memetakan kekhawatiran masyarakat dengan kelompok usia 19-24 tahun terhadap masalah demokrasi Indonesia pada masa pandemi serta mengelaborasikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terkait Pilkada 2020 yang dilakukan pada 100 responden. Survei terdiri dari tingkat pengetahuan mengenai teknis Pilkada,tingkat antusiasme masyarakat, dan kekhawatiran terhadap potensi masalah Pilkada 2020. Berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat akan teknis Pilkada 2020, diperoleh data bahwa responden sebanyak 32% tidak mengetahui sama sekali mengenai sistem maupun teknis pelaksanaan Pilkada 2020, 50% responden sedikit mengetahui teknis pelaksanaan Pilkada, dan 18% responden telah mengetahui teknis pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan tingkat antusiasme masyarakat terhadap Pilkada 2020, diperoleh data bahwa sebanyak 45% responden belum memutuskan akan melakukan pencoblosan atau tidak, 40% akan tetap melakukan pencoblosan, 12% tidak peduli dengan pelaksanaan pilkada, dan 3% menyatakan tidak akan melakukan pencoblosan karena takut terhadap penularan virus Covid-19. Berdasarkan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap potensi timbulnya masalah baru dalam Pilkada 2020, diperoleh data bahwa responden sebanyak 76% orang khawatir akan praktik money politic berkedok bantuan Covid-19, 69% khawatir akan muncul cluster virus baru, 68% khawatir terhadap berkurangnya jumlah pemilih, dan 11% sisanya khawatir akan permasalahan lain. Dengan mengidentifikasi dan mengelaborasikan potensi masalah, maka memungkinkan dilakukannya tindakan preventif sehingga kerugian yang disebabkan oleh permasalahan terkait dapat diminimalisir.

Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dwi Mustika Sari
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT Pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan satu minggu lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok dalam pelanggaran pemilihan. Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN yang terdiri dari 934 merupakan temuan Bawaslu sedangkan 104 laporan masyarakat. Dari data tersebut KASN telah mengeluarkan rekomendasi 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran. Pengawasan Netralitas pegawai ASN menjadi salah satu hal yang harus dikuatkan dalam mengatasi permasalahan netralitas ASN agar reformasi birokrasi di pemerintahan berjalan dengan cepat.

Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia Herni Marina
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Until the end of 2020, the Covid-19 curve in Indonesia has not decreased, and even continues to increased. This indicate something wrong with government policy. With the form of the state of Indonesia as a nation state Ã¢â‚¬Å“decentralizedÃ¢â‚¬Â, national policies become the reference policies in local policies. Its be a determining factor in facing this pandemic. This paper discusses the inconsistency of national policies with implications for local governments. The research used a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods. Data sources used are secondary data from journals, books, government websites, electronic media, legislation, and other studies. Data collection techniques using the method of document review. The results of the research identified inconsistencies in national policies, namely unclear direction of regional quarantine policies, rapidly changing transportation policies, and government lack of transparency in health policies. The result of this inconsistency has implications for local governments into deficit budget, an increase in the number of positive patients in the regions, a decrease in public awareness of obeying regulations. Based on this, the pattern of policy relations built by the government in terms of handling Covid-19 in Indonesia is centralized (Top-Down).

Inovasi Pelayanan Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Tahun 2019 Handrisal Handrisal; Nazaki Nazaki; Muhammad Hafiz
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan Inovasi rogers (sumanjoyo dan hermawan ;2018:32) yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi,saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi yang di gunakan adalah karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya dari agen dan sistem sosial. Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.

Analisis Faktor-Faktor Penentu Tata Kelola Pemerintahan Di Pemerintah Kota Surabaya Periode Kepemimpinan Tri Risma Harini Tahun 2015-2020 Muhammad Quranul Kariem; Noor Ishmatuddin
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

The Surabaya City Government under the leadership of Tri Risma Harini in the 2015-2020 period has shown various successes with indicators from the economic, development, and environmental sectors. The research method used in this study is a qualitative descriptive method with a literature review approach. The results showed that several internal and external factors of government greatly influenced the development of good governance, which had an impact on the success of governance.

Page 12 of 22 | Total Record : 213

10 11 12 13 14

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ryan Anggrai Pratama

Contact Email
kemudi@umrah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
kemudi@umrah.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tanjung pinang,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ryan Anggrai Pratama

Contact Email kemudi@umrah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official kemudi@umrah.ac.id

Editorial Address -

Location Kota tanjung pinang, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ryan Anggrai Pratama

Contact Email
kemudi@umrah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
kemudi@umrah.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tanjung pinang,

Kepulauan riau

INDONESIA