Kemudi
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Articles
213 Documents
<![CDATA[Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Tito handoko]]>;
<![CDATA[Harapan Tua RFS]]>;
<![CDATA[Zulfa Harirah MS]]>;
<![CDATA[Dahlan Tampubolon]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1085.697 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3174
<![CDATA[After the implementation of Large-Scale Social Restrictions, Pekanbaru City enters the New Normal condition based on the Pekanbaru Mayor Circular regarding the new normal life order. The new life order policy or New Normal actually led to an increase in COVID 19 cases, therefore the Pekanbaru City Government issued a micro-scale social restriction policy, especially in sub-districts that were considered to have the highest rate of spread of COVID 19. This study aims to determine the urgency of micro-scale social restriction policy. The method in this research uses qualitative methods by collecting data sources from legal products, articles and news from the mass media as well as interviews with research sources. The results of this study indicate that the urgency of the presence of this Micro-Scale Social Restriction policy is seen in two ways. First, as an initial step for community habituation in facing the new life order or the new normal. The community is not ready to live in a new normal framework so that less-reaching habituation is needed, namely micro-scale social restrictions. Second, the micro-scale social restriction policy was able to reduce the number of health protocol violations. However, it turns out that the decrease in the number of health protocol violations has no correlation with the decrease in the number of positive COVID cases. For 2 reasons, the implementation of this policy was in fact ineffective in suppressing the spread of COVID 19 in Pekanbaru City so that its enforcement was stopped.]]>
<![CDATA[PENGUATAN STRATEGI KEAMANAN MANUSIA DI PERBATASAN MOTA AIN (INDONESIA) DENGAN BATUGADE (TIMOR LESTE) ]]>
<![CDATA[Anna Yulia Hartati]]>;
<![CDATA[Ali Martin]]>;
<![CDATA[Mario P. Rebelo Soares]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.188 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i02.3220
<![CDATA[ABSTRAK Pengelolaan perbatasan Indonesia –Timor Leste yang masih berorientasi pada keamanan teritorial mengindikasikan bahwa negara memandang keamanan perbatasan sebagai sebuah ancaman dari luar sehingga strategi penguatan state security terus dilakukan, di mana peran militer diperkuat untuk mengawal tapal batas. Padahal, persoalan penting yang sangat membutuhkan penanganan sesegera mungkin adalah masalah keamanan manusia seperti kebutuhan akan kecukupan pangan, bebas dari ancaman penyakit, kebodohan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Untuk itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai cara untuk mempertebal rasa identitas bangsa dan semangat nasionalisme yang akan berdampak pada kesadaran rakyat untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negaranya. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan pentingnya strategi penguatan human security di perbatasan Indonesia – Timor Leste sebagai cara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dengan menggunakan desain studi kasus dan pendekatan kualitatif, tulisan ini berupaya menjelaskan kondisi keamanan manusia di area perbatasan Mota Ain. Beberapa permasalahan seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan buramnya potret keamanan individu di perbatasan kedua negara. Mendasari argumen ini, ada alternatif strategi yang bisa dilakukan pemerintah yaitu menerapkan strategi penguatan human security dalam pengelolaan perbatasan kedua negara. Jadi,komponen yang berperan dalam memelihara keamanan tidak hanya kaum militer, tetapi juga non militer. Kata kunci: Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Pengelolaan perbatasan, Human security.]]>
<![CDATA[INSTITUTIONAL VILLAGE STRENGTHENING MODEL IN COMPLETING STANDAR MINIMUM OF HUMAN DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[Nani Harlinda Nurdin]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hamson]]>;
<![CDATA[Askariani Sahur]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.463 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i02.3317
<![CDATA[Abstract: In the current era of village autonomy, one of the things that needs to be studied is the ability of village government human resources to meet development goals, both locally, regionally and nationally. One of the development goals is determined by the success of human development. The fact that there is weak capacity of village government has an impact on the success of overall development. For this reason, this study aims to examine these phenomena. This study used a qualitative approach with the unit of analysis being the village government in Galesong Utara District, Takalar Regency. The research data consisted of primary and secondary data and were processed through data reduction. The results of this study indicate that the human resource capacity of the Dessa government in the District of North Galesong has not been maximized in carrying out the authority of the village so that it has an impact on the success of its development. This can be seen from the three main dimensions of institutional development, namely human resource development, institutional strengthening, and organizational reform. In terms of human resource development, village officials lack experience in making terms of reference for training so that the expected output is not achieved. In terms of organizational strengthening, it has not been implemented because the incentive system, mechanisms and mechanisms for utilization, leadership, and organizational culture are unclear and inadequate except for the management structure. In terms of organizational reform, it shows that it has not been able to adapt to changes because it does not have a program that is prepared to increase institutional capacity and human resources for village development. Thus, the researcher offers a model for implementing village government based on human resource development (HR). This model is expected to provide solutions to the implementation of Village governance in North Galesong District in implementing human development policies which include dimensions of education, health and economy as well as increasing community participation in the success of development programs.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Sayed Fauzan Riyadi]]>;
<![CDATA[Ady Muzwardi]]>;
<![CDATA[Eki Darmawan]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1480.099 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3361
<![CDATA[Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.]]>
<![CDATA[Etika Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ]]>
<![CDATA[Bima Sujendra]]>;
<![CDATA[Nahot Tua Parlindungan Sihaloho]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.748 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3481
<![CDATA[Abstract: This study conducted a study of the Ethics of Local Government Apparatuses in Population Administration Services at the Mempawah Regency Population and Civil Registration Office during the Covid 19 Period. The formulation of the problem in this study is how the ethics of local government officials in the service of making Electronic ID cards at the Population and Registration Office Civil Society of Mempawah Regency during the Covid 19 period. The research method used by researchers is a qualitative approach, with data collection techniques through observation, interview documentation. The theory used to analyze in this research is the Indicators of State Administration Ethics according to Surjadi, which consists of Honesty, Fairness, Obedience to Rules, Responsibility, and Fairness. The results showed that the Honesty aspect was good; this was seen from the absence of illegal levies and did not cover up the complaints obtained from the community related to being unsatisfactory in providing services. The justice aspect is not good because there is still discrimination in providing services to the community. Aspects of Obeying the Rules are still not good; this can be seen from the apparatus that does not obey the regulations, namely the discipline of working hours. Aspects of Fairness and Property are still not good, and this can be seen from the lack of friendliness of the apparatus in serving the public who ask questions related to information on making and taking Electronic ID cards. The advice given by the researcher is that the Disdukcapil of Mempawah Regency is expected to increase awareness to be ethical in providing services by making SOPs related to being ethical in providing services during the covid 19 periods.]]>
<![CDATA[PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICES OF THE POPULATION AND CIVIL RECORD SERVICES DURING PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Anis Septiana]]>;
<![CDATA[Pitojo Budiono]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.937 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i02.3502
<![CDATA[Performance is very important for organizations, especially government organizations. By measuring the performance of an organization, an organization can utilize and improve the effectiveness and efficiency of its human resources, as a basis for distributing awards, assisting in consideration and decision making efforts and identifying training needs and employee resource development. In connection with the existence of the Department of Population and Civil Registry of Bandar Lampung City, one of its main tasks is to make and issue identity cards and to handle personnel resource problems in order to improve the quality of apparatus resources properly and sustainably to support the implementation of the main tasks and functions as well as the achievement of Population work results. and Civil Registry of Bandar Lampung City. In an effort to achieve the work performance of Population and Civil Registry employees of Bandar Lampung City, it includes work motivation, ability, work environment, work discipline, leadership and personality. Based on the data on the website of the population and civil registration office of the city of Bandar Lampung, there are 7244 queues of recording electric ID cards that have not been processed and there are delays in the ID card making process which should have been completed on the specified schedule but has not been completed.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Mendra Wijaya]]>;
<![CDATA[Handrisal Handrisal]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1059.085 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3579
<![CDATA[In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of Housing Development for Low-Income Communities (MBR) in the Region. This study aims to determine government policies related to the implementation of MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits for Low-Income Communities (MBR) in the Regions, especially in Lahat Regency, South Sumatra Province.]]>
<![CDATA[Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Bismar Arianto]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (850.168 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3657
<![CDATA[Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selalu diwarnai dinamika dan konflik. Saat ini, salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memanfaatkan kewenangan 12 mil laut yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Kepulauan Riau mengaktualisasikan kewenangan ini melalui Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi labuh jangkar. Rencana pemungutan retribusi ini menimbulkan konflik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan Batam dan Kementerian Perhubungan. Masing-masing pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk memungut. Kajian ini membahas sumber konflik dan memetakan pihak-pihak terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau dan dinamika dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020.. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori desentralisasi dan konflik. Kajian ini menyimpulkan ; pertama, konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 disebabkan oleh : a. Lambatnya Pemerintah dalam menerbitkan PP tentang kewenangan provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, b. Tumpang tindih dan ketidaktegasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan labuh jangkar. c. Kementerian Perhubungan belum menyerahkan kewenangan pengelolaan labuh jangkar ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Labuh Jangkar. Kedua, Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau ini antara lain : a. Badan Pengusahaan Batam. b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ; Gubernur, DPRD dan Dinas Perhubungan. c. Pemerintah Pusat ; Kementerian Perhubungan dan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Provinsi Kepulauan Riau.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ]]>
<![CDATA[Andriyus Andriyus]]>;
<![CDATA[Ranggi Ade Febrian]]>;
<![CDATA[Handrisal Handrisal]]>;
<![CDATA[Dita Fisdian Adni]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (762.795 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3660
<![CDATA[In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better direction. Lack of accessibility to the outside world which causes Remote Indigenous people to fall into various aspects of life such as poverty, low health levels, education levels and others. The purpose of this study was to analyze the Remote Indigenous Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The results of this study indicate that the empowerment of Remote Indigenous Communities carried out by the Bengkalis Regency Government. not running properly because seen from human empowerment, social environment and social protection and advocacy is still limited to providing assistance for facilities and infrastructure, there are no concrete steps to improve the quality of the isolated indigenous community. The existence of barriers to empowerment is the limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.]]>
<![CDATA[Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan ]]>
<![CDATA[Irman Irman]]>;
<![CDATA[Dhani Akbar]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1132.374 KB)
|
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3671
<![CDATA[Mangrove di pulau Bintan, sama halnya yang terjadi di Indonesia, mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan, pembangunan pesisir,pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pengasaman laut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120/2020 Tahun 2020 menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode desktiptip kualitatif, yang mana dijabarkan melalui telaah kebijakan dan hokum lingkungan. Adapun dalam indikator kebijakan, seringkali yang dijumpai dalam model kebijakan Top-Down ataupun Bottom-Up, yang seringkali dilihat adalah goal daripada kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting secara eksplisit menghubungkan variabel ke dalam model, Mazmanian dan Sabatier. Penegakan hukum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan dan perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan dan perencanaan wilayah pesisir. pelestarian mangrove di Bintan, Pemerintah perlu menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan peta sinkron, Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA).]]>
