cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Hidayat
Contact Email
rahmad_dayat22@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiappublik.ummat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23392932     EISSN : 26155826     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) adalah salah satu jurnal penelitian yang dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram, p-ISSN 2339-2932 & ISSN Online: 2615-5826. Tiap tahun terbit dua kali yakni bulan Maret dan September. Adapun cakupan publikasi pada JIAP adalah hasil penelitian di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 10   11   12   13   14 
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya Sandra, Dewi Ayu; Nawangsari, Ertien Rining
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i1.26521

Abstract

The foot area of the Suramadu bridge on the Surabaya side is one of the most frequently visited locations in the city of Surabaya. The large number of visitors coming to the area has raised the interest of the surrounding community to become street vendors. The objective of this study is to describe the performance of the implementation of the street vendor arrangement policy in the foot area of the Suramadu bridge on the Surabaya side. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, and documentation with the research informants involved. Theory of Policy Implementation by Van Meter and Van Horn consisting of: Policy standards and targets; Resources; Inter-organizational communication; Implementor characteristics; Implementer attitudes or tendencies; Economic, social and political conditions are the main references in identifying the results of this study. The results of this study indicate that the performance of the implementation of street vendor arrangements in the foot area of the Suramadu Bridge on the Surabaya side using the analysis of the implementation theory by Van Meter and Van Horn was less successful. This is due to the problems that occur so that street vendors are still free to trade in the area..
Tantangan Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Kota Makassar: Evaluasi Dan Rekomendasi Kebijakan Adaptif Aljuridaa, A.M.Azhar; Anirwan, Anirwan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i1.26845

Abstract

The urgency of this research highlights the need for effective solutions to reduce the vulnerability of Makassar City residents to the risk of flood disasters, which consistently result in significant impacts on the lives and security of affected communities. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of flood disaster risk mitigation policies that have been implemented in Makassar City and identify the main inhibiting factors in their implementation, including formulating adaptive policies that are responsive to these challenges. This research uses a qualitative approach with data collection sourced from interviews, documentation and observations. The data obtained was then coded with Nvivo 12 Plus. These findings indicate that the effectiveness of flood disaster risk mitigation policies in Makassar City is still hampered by several factors, including weak coordination between the government, developers and the community, as well as inconsistent law enforcement regarding land conversion. Inadequate drainage infrastructure and lack of public awareness are also challenges. To overcome this problem, responsive adaptive policies are needed, including increased cross-sector cooperation, stricter law enforcement, infrastructure maintenance, and more inclusive socialization programs. This holistic approach is expected to increase the resilience of Makassar City to the threat of flooding in the future.
Strategi Badan Usaha Milik Desa “Amanah” Dalam Pengelolaan Wisata Di Era Digital Sudarman, Sudarman; Sinrang, Andi; Erfina, Erfina
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i1.28170

Abstract

This research aims to analyze the strategy of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Amanah in managing Pattumba Waterfall tourism in the digital era. A phenomenological qualitative approach was used to provide an in-depth description of the role of the Local Government and BUMDes in the management of this tourist attraction. Data were obtained through direct observation, structured interviews with various stakeholders, and related documentation. Data were analyzed using Nvivo 12 Plus software to support thematic analysis and identify important patterns. The research findings show that advances in Information and Communication Technology (ICT) have contributed significantly to tourism promotion and management through digital platforms such as social media and online ticket reservation systems. The use of digital technology has helped improve the efficiency of recording visitor information and managing daily operations. However, challenges such as the lack of adequate infrastructure and the low digital literacy of the local community still pose obstacles. The implication of this research is that proper utilization of ICT can increase the visibility and attractiveness of tourist destinations, as well as support more efficient management. The original value of this research lies in the in-depth analysis of the role of BUMDes Amanah and the use of digital technology in tourism management, which can serve as a reference for the development of similar strategies in other areas.
Keamanan Data Sebagai Pilar Strategis Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kota Makassar Salijah, Erni; Basid, Abdul; Annas, Aswar
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i2.36656

Abstract

Di tengah perkembangan era digital, risiko kebocoran data kian meningkat dengan karakter yang semakin rumit, sehingga berpotensi mengganggu aspek kerahasiaan, keakuratan, dan aksesibilitas informasi. Urgensi masalah keamanan data dan informasi di Kota Makassar dalam konteks percepatan transformasi digital mencerminkan perlunya respons proaktif untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman yang semakin kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keamanan informasi, serta untuk memetakan hambatan yang dihadapinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui beberapa teknik, termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan kunci terdiri dari para pejabat dan staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan, praktik, dan infrastruktur terkait keamanan data dan informasi. Temuan utama dari upaya pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas keamanan data dan informasi meliputi empat aspek krusial yaitu penguatan infrastruktur keamanan, pelatihan pegawai, sosialisasi publik, serta monitoring dan evaluasi berkala. Tantangan utama yang dihadapi termasuk evolusi ancaman siber, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran pegawai, kompleksitas regulasi, dan integrasi sistem. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup penerapan prinsip keamanan berlapis, manajemen anggaran berbasis risiko, peningkatan pelatihan, pematuhan regulasi, dan desain sistem yang mendukung integrasi. Mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan standar internasional juga dapat membantu meningkatkan keamanan, membangun kepercayaan publik, dan mendukung transformasi digital yang aman dan efisien di Kota Makassar.
Perubahan Iklim Perkotaan: Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Di Kota Makassar Agussalim, Agussalim; Ningsih, Indriyani Kesuma; Annas, Aswar
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i2.36654

Abstract

Kota Makassar menghadapi perubahan iklim ekstrem dengan peningkatan suhu rata-rata tahunan dan cuaca yang tidak terduga, menjadikannya salah satu kota dengan perubahan cuaca paling signifikan di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan iklim serta mengevaluasi langkah adaptasi pemerintah dalam mengurangi risiko. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci seperti, serta melalui proses dokumentasi dan observasi. Selain itu, FGD (Focus Group Discussion) juga dilakukan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas. Alat analisis yang dioptimalkan menggunakan Nvivo 12 Plus. Perubahan iklim di Makassar menyebabkan peningkatan banjir rob, anomali suhu, dan kerusakan ekosistem, berdampak pada infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintah telah melakukan langkah mitigasi seperti peningkatan drainase, edukasi masyarakat, dan kampung iklim, tetapi pendekatan proaktif, seperti pengelolaan tata ruang dan adopsi praktik internasional, diperlukan untuk meningkatkan ketahanan kota secara berkelanjutan. Pendekatan proaktif melibatkan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko iklim, seperti membangun kawasan pesisir tahan banjir dan memperluas ruang hijau sebagai area resapan air. Selain itu, adopsi praktik internasional, seperti program edukasi komunitas di Jepang, dapat memperkuat adaptasi berbasis lokal untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
Evaluasi Program Jakarta Recycle Centre (Jrc) Di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Abiyyah, Maryam; Riswanda, Riswanda
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v14i1.36018

Abstract

The issue of waste management in the Province of DKI Jakarta remains a major concern due to the increasing volume of household waste and the limited capacity of the Bantargebang Integrated Waste Management Facility (TPST), which has experienced overcapacity. As an effort to address this problem, the Provincial Government of DKI Jakarta through the Integrated Waste Management Unit (UPST) of the Environmental Agency launched the Jakarta Recycle Centre (JRC) Program based on Governor Regulation No. 77 of 2020 concerning Waste Management at the Neighborhood Association (RW) Level. This program, developed in collaboration with the Osaki City Government of Japan, focuses on community-based waste management through the application of the Reduce, Reuse, Recycle (3R) principles. It aims to increase public participation in reducing the volume of waste transported to TPST Bantargebang. This study aims to evaluate the JRC program using a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and document studies, then analyzed using the Miles, Huberman, & Saldana model. The evaluation employed the CIPP (Context, Input, Process, Product) model developed by Stufflebeam. The findings indicate that the implementation of the program has not been fully optimal and still requires improvement in the future, including increasing community participation, infrastructure, human resources for implementers, fluctuations in the price of recycled materials, difficulties for offtakers, as well as technical challenges in the field such as transportation time, weak coordination, and lack of transparency of results.
Kualitas Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya Rusita, Rusita; Selawaty, Desy; Satia, Muhammad Riban
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v14i1.37706

Abstract

Abstrak Pelayanan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menilai kualitas layanan perizinan usaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya melalui penggunaan OSS-RBA. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini mengkaji kualitas pelayanan berdasarkan teori kualitas pelayanan publik yang menekankan empat indikator utama, yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah meningkatkan kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, serta kepuasan masyarakat, yang tercermin dari tingginya penerbitan Nomor Induk Berusaha dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan kategori sangat baik. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap klasifikasi risiko, gangguan teknis sistem, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mengoptimalkan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara berkelanjutan.Abstract:  Risk-based business licensing services, implemented through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system, aim to improve the quality of public services. This study evaluates the effectiveness of such services at the Palangka Raya City Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) through the utilization of OSS-RBA. Using a qualitative descriptive approach, this study examines service quality based on theory of public service quality which emphasizes four main indicators, namely efficiency, effectiveness, fairness, and accountability. The results show that the implementation of OSS-RBA has increased the ease of procedures, speed of service, and public satisfaction, as reflected in the high number of Business Identification Numbers (NIK) issuances and the Public Satisfaction Survey score with a very good category. However, the implementation of services still faces obstacles in the form of limited understanding of business actors regarding risk classification, technical system disruptions, and the need to increase the capacity of service personnel. The results highlight the critical need to enhance technical support and advance human resource competencies to sustainably optimize the quality of risk-based business licensing services.
Strategi BUMDes Dalam Pengembangan Program Simpan Pinjam Bagi Masyarakat Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Sidoarjo Anandita, Tasya Ulfa; Sukmana, Hendra
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v14i1.37103

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi program pengelolaan simpan pinjam BUMDes Subur Makmur Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Kotten dalam Salusu (2008) yang mencakup strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan pengurus BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan strategi organisasi memiliki struktur formal dengan perbaikan administrasi sejak tahun 2022, namun belum memiliki divisi khusus pengumpulan dan sosialisasi serta SOP tertulis. Strategi sumber daya ditopang modal Rp 172 juta dan sarana memadai, tetapi terbatas SDM dengan tujuh manajer yang mengelola empat unit usaha. Program strategi mengatasi kendala keterlambatan pembayaran 30-40%, penurunan anggaran 71,4%, dan sosialisasi terbatas. Strategi kelembagaan masih transisi karena belum memiliki Perdes dan baru tahap kedua pendaftaran AHU Kemenkumham. Meskipun program memberikan manfaat dengan bunga terjangkau 1-1,5% per bulan, efektivitasnya belum optimal sehingga diperlukan penguatan aspek hukum, penambahan personel, modernisasi sistem, dan sosialisasi berkelanjutan.
Dari Kepatuhan Administratif Ke Pemenuhan Hak Warga: Studi Fenomenologi Penyusunan Standar Pelayanan Pada Pemerintah Kota Mataram Rido, Muhamad Rosyid; Hidayat, Rahmat Hidayat; Sutarna, Iwan Tanjung
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v14i1.38143

Abstract

The formulation and establishment of service standards require public participation. This study explores the forms and quality of participation and examines the role of citizens through the perspectives of New Public Service and a rights-based approach. Using a qualitative phenomenological method, it captures the experiences of government officials, service users, academics, and NGOs in the licensing and health sectors. The findings show that although participation is formally mandated, it remains largely symbolic because the substance of the standards is centrally determined through OSS and NSPK based on KBLI. This centralization creates an imbalance between local service responsibilities and regional authority, while limited human resources and budgets weaken analytical capacity and the follow-up of participatory inputs. As a result, service standards function more as administrative documents than as dialogic and collaborative social contracts, underscoring the need for more participatory, contextual, and rights-oriented public service policies.
Implementation Of Regional Regulation No. 4/2009 On Ohoi Leadership Elections In Southeast Maluku Ars Kassiuw, Venansius Yohanis; Nurcholis, Chanif; Zacharias, Tehubijuluw
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v14i1.36549

Abstract

Abstract This research is an analytical descriptive research with a qualitative approach that aims to identify and map problems that hinder the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2009 concerning Procedures for Nomination, Election and Inauguration of the Head of Government of Ohoi in Southeast Maluku. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from observations, documentation and in-depth interviews with 15 selected informants. The analysis method used is a qualitative method with a socio-legal approach consisting of a conditional approach, statute approach and legal policy Conditional approach refers to the policy strategy of the Ohoi government regulation in Southeast Maluku Regency related to the mechanism for electing the head of government of Ohoi. Statute approach refers to the legislative approach related to Villages and Customary Villages; and legal policy refers to government policies in terms of the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2009.The research found that in the implementation of the policy of Regional Regulation No. 4 of 2009, factors that hinder implementation include 1) unclear parameters of hereditary rights in the nomination of ohoi heads, (2) government intervention through BSO and regional officials in the realm of customary authority, and (3) inconsistency in the implementation of Regional Regulation. These problems cause horizontal and vertical conflicts with the Regional Government. The harmonization of customary law and state law as a mandate of the 1945 Constitution Article 18 manifested in Law No. 6 of 2014 concerning Villages is a new hope for customary villages to show their existence. The adaptation of customary law and state law is a necessity as an effort to strengthen the foundation of legitimate, effective, and sustainable customary government in Southeast Maluku.

Page 13 of 14 | Total Record : 133

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Maret Vol 13, No 2 (2025): September Vol 13, No 1 (2025): Maret Vol 12, No 2 (2024): September Vol 12, No 1 (2024): Maret Vol 11, No 2 (2023): september Vol 11, No 1 (2023): Maret Vol 10, No 2 (2022): september Vol 10, No 1 (2022): Maret Vol 9, No 2 (2021): September Vol 9, No 1 (2021): Maret Vol 8, No 2 (2020): September 2020 Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 7, No 2 (2019): September 2019 Vol 7, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 6, No 2 (2018): September 2018 Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 More Issue