Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 2 (2022): November"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Lembaga Pemasyaratan Swasta Sebagai Alternatif (Studi Perbandingan Hukum) ]]>
<![CDATA[Megawati, Wenny]]>;
<![CDATA[Rochmani, Rochmani]]>;
<![CDATA[Faozi, Safik]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5305
<![CDATA[Revitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan menarik perhatian dari beberapa kalangan. Penulis tertarik untuk membuat ide adanya swastanisasi Lembaga pemasrakatan yang ditinjau dari studi perbandingan diberbagai negara untuk mengetahui bagaimana keefektifannya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustaakan dari buku-buku yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya. Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Disparitas Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Aprilia, Winda]]>;
<![CDATA[Priyana, Puti]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4889
<![CDATA[Disparitas pidana merupakan permasalah yang sejak lama menjadi fokus para sarjana dan praktisi hukum. Sebagai pokok pikiran yang menjadi gangguan dalam sistem peradilan pidana. Makna dispariitas pidana sendiri adalah penjatuan pidana yang berbeda terkait tindak pidana yang serupa atau terkait delik yang sifatnya bahaya dapat dibandingkan tanpa esensi pembuktian yang jelas. Faktor yang menjadi penyebab disparitas pidana ialah tidak adanya landasan pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana itu sendiri. Soedarto menjelaskan bahwa landasan pemberian pidana akan mempermudahkan hakim saat memutuskan pemidanaannya, ketika terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan ]]>
<![CDATA[Triwati, Ani]]>;
<![CDATA[Aryaputra, Muhammad Iftar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5920
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan memberikan kekhawatiran bagi para orang tua atau wali dan peserta didik, sehingga beresiko ketidakpercayaan masyarakat dan berdampak pula pada penerimaan peserta didik. Perempuan korban kekerasan seksual menanggung penderitaan fisik dan psikis, serta stigma dari masyarakat yang melekat seumur hidup. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta restitusi dari pelaku. Negara berkewajiban memberikan pelayanan khusus agar perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat menyelesaikan pendidikannya. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan melalui pengaturan khusus keberlanjutan pendidikan untuk masa depan perempuan korban dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. ]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara ]]>
<![CDATA[Fitrian, Akbar]]>;
<![CDATA[Anwar, Umar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5024
<![CDATA[Pelayanan Kesehatan merupakan factor penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Tidak terkecuali juga untuk orang yang berhadapan dengan hukum seperti tahanan dan narapidana yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara, semuanya memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia untuk dipenuhi kebutuhaan yang berkaitan dengan kesehatannya. Rumah Tahanan Negara kelas II B Banjarnegara memiliki poliklinik kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan dan narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan harus lebih dioptimalkan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Jurnal ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap tahanan dan narapidana serta optimalisasi pelayanan Kesehatan di poliklinik kesehatan rutan kelas II B Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen terhadap petugas poliklinik rutan Kelas II B Banjarnegara. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang ada di rutan hanya terdiri dari 1 orang perawat yang merupakan pegawai di rutan, Sarana dan prasarana yang ada terdiri dari 1 ruangan pemeriksaan yang juga merangkap ruang kantor dan ruang pengambilan obat dengan 1 buah tempat tidur, obat-obatan, alat kesehatan dan 1 buah kursi roda, 1 tabung oksigen. Pelayanan kesehatan di klinik rutan masih harus dioptimalkan dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana karena berbagai faktor seperti kurangnya tenaga kesehatan serta keterbatasan beberapa alat kesehatan dan obat-obatan. ]]>
<![CDATA[Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian ]]>
<![CDATA[Gitowardojo, Ivan Ricardo]]>;
<![CDATA[Widagdo, R. Djoko Setyo Hartono]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5307
<![CDATA[Putusnya perkawinan karena perceraian memisahkan anak dengan orangtuanya, yang menyebabkan terhalangnya anak untuk bertemu dengan orangtuanya. Biasanya hak asuh akan diberikan kepada salah satu orangtua, hal ini yang mengkibatkan anak akan jarang bertemu dengan salah satu orangtuanya setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kenyataan pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pasca perceraian. Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pada putusan Pengadilan, Hakim memberikan hak asuh kepada Ibu karena berbagai pertimbangan, seperti salah satu faktornya adalah usia anak. Pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pada kasus ini dihiraukan, karena pada saat perceraian yang menjadi keinginan salah satu pihak adalah mengenai hak asuh. ]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Pertimbangan Pemberian Remisi Khusus Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Hari Raya Idul Fitri (Studi Di: Lapas Klas: Iia Kotabumi) ]]>
<![CDATA[Udin, Hasanuddin]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4915
<![CDATA[Remishi Kusus Yang Diberikan pada HARI RAYA AIDUL FITERI kepada-warga-binaan merupakan salah satu hak Warga. Binaan . Penelitian=memakai Pendekatan yuridis5normatif dan pendekatn.yuridish;impiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analiesis,data dipakai.bersama yuridies.kualitif adalah analis;yang dikerjakan-secara/deskerisi. Hasil penelitian membahas pertimbangan Perolehan Remiesi Kuhusus Kepada Napi pemasyarakatan Pelaku Pidana pencurian dengan Kekerasan Pada HARI RAYA AIDUL FITERI”Di LAPAS Klas IIa kotabumi melalui beberapa tahapan yang meliputi prosedur:pemberian.remisi Diusulkan:ke MENTRI Hokum dan HAK ASASI MANUSIA oleh Kalapas kelas IIA Kota Bumi melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hokum dan HAM. Keputusan Mentri Hokum dan HAM yaitu remishi diberitahukan kepada warga binaan perhitungan waktu pemberian:remisi:menurut ketentuan:PASAL 5 Ayat 2 (1):Keptusan:Peresiden nomor.174.Tahn-1999 tentang:Remeisi. Hambatan-hambatan dalam pemberian remisi khusus idul fitri Kepada WARGA BINAAN yaitu tindakan pidana pencurian dengan kekerasan DI lembaga pemasayarakatan Klas IIA kotabumi yaitu berupa faktor yuridish, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, paktor sarana dan perasarana, paktor dari prilaku warga binaan dan paktor budaya/kultural.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal ]]>
<![CDATA[Hudaya, Yahiqqa Naufal]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5081
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara yang disebut sebagai negara hukum, dimana pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat di negaranya. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan faktor yang berbeda-beda, di Indonesia masyarakat yang terbukti melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya akan menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seebagai upaya untuk mereintegrasi mereka menjadi manusia yang lebih baik, tidak melakukan tindak pidana lagi serta dapat kembali ke lingkungan masyarakat juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Mereka yang menjalani pembinaan disebut dengan Warga Binaan / Anak Didik Pemasyarakatan, selama menjalani masa pidananya mereka memiliki hak untuk mendapat program pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Namun, hak tersebut juga dapat di batalkan atau ditangguhkan apabila ditemukan hal-hal yang menjadi faktor terjadinya penangguhan tersebut.]]>
<![CDATA[Penerapan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana ]]>
<![CDATA[Hardiansyah, Fery]]>;
<![CDATA[Subroto, Mitro]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5059
<![CDATA[Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasayarakatan sesuai pasal 14 yang berisi tentang hak hak narapidana. Penelitian dengan rumusan masalah Penerapan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana dan hambatan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisprudensi empiris, jenis penelitian deskriptif, dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penerapan pemberian pembebasan bersyarat harus sesuai dengan aturan yang ada dimana dalam prosesnya masih adanya hambatan. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat antara lain seperti tidak mau jadi penjamin keluarga narapidana tersebut, narapidana yang melanggar tata tertib atau terdaftar di register f dan banyak masyarakat yang masih kurang percaya terhadap narapidana. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah Melalui Jalur Letigasi Ptun (Studi Putusan Nomor : 22/G/2020/Ptun-BL) ]]>
<![CDATA[Rusli, Tami]]>;
<![CDATA[Anjasmoro, Deni]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5449
<![CDATA[Penyelesain Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kewenangan diantara pemerintah atau pejabat TUN dengan seorang atau badan hukum perdata tersebut, ada kalanya bisa diselesaikan secara damai melalui penyelesain sengketa admistratif di BPN wilayah,bilamana tidak dapat diselesaikan maka pemohon yang merasa keberatan atas terbitnya Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh BPN dapat melakukan upaya hukum melalui letigasi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sebagai Negara Hukum (rechtstaat), maka bukanlah hal yang harus dianggap sebagai hambatan pemerintah atau pejabat TUN dalam menjalankan tugas dibidang urusan pemerintah, melainkan dari sudut pandang negara, adalah merupakan bentuk implementasi asas Negara Hukum bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dimata hukum (Equality before the law) dan segala bentuk daripada penyelesai sengketa harus berdasarkan hukum (rule of law) dari sudut pandang Badan atau Pejabat TUN adalah sarana atau forum untuk mengkorektif apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sesuai dengan asas-asas peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Persengketaan Tata Usaha Negara adalah suatu hal yang harus diselesaikan dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku]]>
<![CDATA[Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) ]]>
<![CDATA[Arlina, Nur Izkha]]>;
<![CDATA[Ridwan, Fully Handayani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.4945
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat pembuat akta senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya merupakan pemberian oleh pemerintah. Namun dalam praktik masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengakaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normati dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pedekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskkriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat RB maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada RB baik secara administratif, perdata maupun pidana.]]>
