Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 14 No. 2 (2024): November"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Pentingnya Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpenanis Terhadap Peningkatan Mutu Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8571
<![CDATA[minuman berpemanis memiliki peminanat dari segala kalangan tanpa mengenal batasan usia. Walaupun banyak peminatnya nyatanya minuman berpemanis membawa dampak negatif bagi kesehatan jiak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu cara untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dikalangan masyarkat adalah dengan menerapkan cukai. Maka dari itu dari judul ini peneliti ingin mengangkat 2 rumusan masalah yaitu Perlukah pemungutan cukai atas minuman berpemanis, di Indonesia? Dan Apakah pemungutan cukai minuman berpemanis bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia? Guna menjawab kedua rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa sangat penting diadakan pengaturan hukum mengenai pemungutan cukai untuk minuman berpemanis dan dengan diadakan pengaturan hukum mengenai cukai untuk minuman berpemanis tersebut mendorong pula peningkatan mutu masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun pengetahuan dari dampak konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan Kata Kunci: Cukai, Pengaturan Hukum, Minuman Berpemanis, Mutu Masyrakat]]>
<![CDATA[Tradisi Mamangkeh Gombak Pada Perkawinan Perspektif Hukum Islam di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok ]]>
<![CDATA[Yandi, Akmal]]>;
<![CDATA[Firdaus, Firdaus]]>;
<![CDATA[Efrinaldi, Efrinaldi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8645
<![CDATA[Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di minangkabau hingga masa sekarang. Tujuan penelitian fokus untuk mengatahui bagaimana pandangan Hukum Islam dari segi Urf terhadap larangan pernikahan sasuku yang ada diminangkabau terkhusus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pemuka adat istiadat sedangkan data sekunder dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mamangkeh dan maasok gombak yang sudah menjadi adat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Islam, karena memotong rambut tidak ada terdapat larangannya dalam hukum Islam sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi mamangkeh dan maasok gombak hukumnya mubah (boleh). Selain itu, tradisi ini mengandung maslahah atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana (uang) pada saat pelaksanaan acara mamangkeh dan maasok gombak, yang dapat membantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan, disamping itu, kedua mempelai mendapatkan nasehat dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengawas yang Bertentangan Dengan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Siahaan, Vierenez Vaskhie]]>;
<![CDATA[Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9218
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum terhadap penetapan hakim pengawas yang bertentangan dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Urgensi dari penelitian ini adalah masih belum adanya peraturan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor ketika tagihan yang sudah diakui melalui putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak oleh hakim pengawas melalui penetapan. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang masih belum terdapat aturan terkait upaya hukum bagi kreditor, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan membatasi kewenangan Hakim Pengawas dalam menetapkan piutang. Represif dilakukan dengan penambahan aturan tentang mekanisme penyelesaian bantahan piutang antara kreditor dan debitor.]]>
<![CDATA[Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri ]]>
<![CDATA[Khozin, Anisa Unuf]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9161
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda kurang sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karenanya, seharusnya Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda menjatuhkan pidana untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah memenuhi syarat dapat dilakukannya rehabilitasi dalam SEMA No 4 Tahun 2010.]]>
<![CDATA[Hukum Pajak dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah ]]>
<![CDATA[Budiono, Arief]]>;
<![CDATA[Wibowo, Gilbran Jota Prasojo]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8294
<![CDATA[Pajak Bumi Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kab/Kota yang semula dipungut oleh pemerintah pusat. Pendapatan pajak tersebut juga berpengaruh kepada pendapatan asli daerah guna mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan. Pengalihan pemungutan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan sekarang dipungut oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi yang dialihkannya kewenangan tersebut kepada daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik, bertransparansi, dan berakuntabilitas dalam pengelolaannya. Kenyataannya pajak bumi bangunan setelah dialihkan untuk dikelola oleh pemerintah daerah tetap harus terbagi kembali sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.03/2005. Efektifitas dan kontribusi pajak dapat dihitung guna mengukur seberapa efektif pajak bumi dan bangunan di kelola oleh pemerintah daerah. Strategi pemerintah daerah sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran patuh wajib pajak. Langkah tersebut harus bijak serta berpedoman pada hukum pajak yang berlaku pada daerah tersebut. Hukum pajak tidak terlepas dari sistem pemungutan pajak yang digunakan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh Pihak Debitur Terhadap Pihak Bank BRI Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Pratama, Agung]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8846
<![CDATA[Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pelelang benda jaminan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Yatini, Kharisma]]>;
<![CDATA[Yusuf, Hambali]]>;
<![CDATA[Salia, Erli]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9180
<![CDATA[Penelitain ini dilakukan di pangkalan balai Banyuasin Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk Untukmenganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual. (AnalisisPutusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yangberhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai denganAnalisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, dan mengunakan Teknik Analisis Data dalam penelitian iniyaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarunganyang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik keumum. Berdasarkan hasil penelitian, Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajikakita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban,terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasuskekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri dan Putusan hakim terhadap vonis pidanadalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberarkan kasus tersebut]]>
<![CDATA[Peran Teganai Dalam Penyelesaian Sangketa Nusyuz di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh ]]>
<![CDATA[Diyarti, Sisi]]>;
<![CDATA[Sulfinadia, Hamda]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8522
<![CDATA[Masalah keluarga yang banyak terjadi, dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sangketa Nusyuz Istri, adapaun cara penyelesaian awalnya di selesaikan oleh pihak keluarga yaitu dinamakan dengan Tengganai. Tenganai merupakan orang yang tertua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan sangketa perkawinan. Tengganai adalah pimpinan perut berasal dari laki-laki saudara nenek, ibu dan saudara kandung atau tidak, yang kepemimpinannya diakui oleh anggota perut(anggota keluarga). Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran Tengganai dalam menyelesaikan sangketa Nusyuz di Kota Sungai Penuh Kecamatan Kumun Debai. adapun hasil penelitian ini adalah Penyelesaian sangketas nusyuz istri yang dilakukan di kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh banyak melalui upaya mediasi (perdamaian) dengan pihak keluarga saja. dan ada sebeberapa peran dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. selain diselesaikan dengan pihak tengganai ada juga beberapa kasus yang tidak dapat diselsaiakn melalui keluarga . mereka lebih memilih untuk diselesaikan melalui meja hijau yaitu pengadilan. karena menurut mereka tidak dapat lagi untuk mepertahankan rumah tangganya. jarang diketmui masyarakat menyelesaikan masalah ke pihak masyarakat atau lembaga adat. dari kasus kasus di atas peran tengganai adalah hanya sebatas mendamaikan para pihak yang berselisih dalam rumah tangga, bukan untuk menceraikan.]]>
<![CDATA[Implikasi Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Menjadi Perusahaan Umum Daerah ]]>
<![CDATA[Resqi, Ayu Utami]]>;
<![CDATA[Salia, Erli]]>;
<![CDATA[Saptawan, Ardiyan]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8883
<![CDATA[Penelitain ini dilakukan di Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis,menjelaskan Implikasi dan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (Field Research) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.]]>
<![CDATA[Analisis Sadd Az-Zarī’ah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Penyidik PNS Dalam Penyidikan TPPU ]]>
<![CDATA[Alfarobi, Muharam]]>;
<![CDATA[Yazwardi, Yazwardi]]>;
<![CDATA[Jumanah, Jumanah]]>;
<![CDATA[SA, Romli]]>;
<![CDATA[Rochmiyatun, Siti]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9247
<![CDATA[Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik PNS namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik PNS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Teori Sadd Az-Zarī’ah pada Putusan MK a quo tentang Kewenangan Penyidik PNS menyidik Tindak Pidana Pencucian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptua). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik PNS berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menruut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik PNS dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti, serta analisis Sadd Az-Zarī’ah terhadap Putusan MK a quo diketahui bahwa Putusan MK a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.]]>
