cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 10   11   12   13   14 
Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Berteknologi Autopilot Normalita Destyarini; Pujiyono -
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2514

Abstract

Kehadiran teknologi yang telah memasuki sektor otomotif hal ini ditunjukan dengan adanya mobil yang memiliki teknologi Autopilot, keberadaannya masih perlu ditijau dengan melihat sistem bekerjanya kendaraan yang memiliki teknologi Autopilot. Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimana tinjauan yuridis bagi pengemudi kendaraan dengan sistem Autopilot dan upaya yang dapat dilakukan menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan berteknologi Autopilot.  Peneliti menggunakan metode penelitian normatif guna menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa pengemudi kendaraan yang berteknologi Autopilot masih bertanggung jawab penuh atas kendali kendaraan sehingga pelanggaran maupun kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan yang disebebkan oleh pengendara kendaraan dengan teknologi Autopilot dapat dengan upaya prefentif maupun represif.
PENERAPAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Jati, Rosa Linda
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2920

Abstract

Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia yang ketentuan nya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Dalam penelitian ini fokus terhadap penerapan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan idealnya pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini sangat diperlukan karena memberikan suatu terobosan baru guna membasmi korupsi menggunakan metode follow the money yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat. Metode pembuktiannya dirasa lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembebanan pembuktian terbalik.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL ( STUDI TERHADAP GENERASI Z DI KOTA MAGELANG ) Puspandari, Rr Yunita
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2673

Abstract

Social media is a means of delivering information and electronic transactions. Social media users from all over the world, including teenagers who are in the "Z" generation category. Sometimes there are many wrong ways to attract people's attention on social media in an effort to show their existence, for example doing things that lead to bullying, or saying hate speech to certain parties, this of course can have legal consequences. The purpose of this research is to determine the level of legal awareness and steps to develop legal awareness of social media for generation "Z" in Magelang City. This research is a normative and empirical legal research, the research method used by researchers to analyze research data is a qualitative method. The result of this research is that most of the Z generation in Magelang City already have legal awareness, but there are a few who have not, for that there are efforts or steps to foster and maintain legal awareness of the Z generation that can be done by parents, teaching staff and related agencies. So, there is a need for legal education to raise legal awareness in the use of social media for generation "Z" in Magelang City.
Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia Cholida Hanum
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2401

Abstract

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota. Hingga saat ini banyak terdapat surat edaran yang menuai polemik dan bermasalah dalam tataran implementasinya sebut saja surat edaran kabupaten Bireun, Aceh tentang standarisasi warong kopi/cafe dan  restoran sesuai syariat Islam, kemudian surat edaran Pemkab gunug kidul tentang kewajiban siswa berbusana muslim. Menarik untuk dikaji, pertama, bagaimana kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia, Kedua,  bagaimana prosedur yang dilakukan terhadap  surat edaran  yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study). Berdasarkan  pada ketentuan otonomi daerah kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi warga negara yang telah di atur pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam  hukum dan pemerintahan. Surat edaran tersebut harus dilakukan pembatalan sebab surat edaran yang sejatinya menjadi ranah pengadilan administrasi dalam hal pembatalannya belum diatur ketentuan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Kedepannya kewenangan Pengadilan Administrasi untuk membatalkan surat edaran yang mana masuk dalam kategori peraturan kebijakan harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan. Namun mengingat adanya kebutuhan mendesak serta kekosongan hukum maka perlu bagi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan pengujian terhadap surat edaran tersebut sebagaimana Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian terhadap surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara. Kata Kunci : Surat Edaran, Sistem Hukum Indonesia
PERAN MEDIA INFORMASI HUKUM PADA MASA COVID 19 DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG Aisah, Nur; Yunita, Vivie Ratna; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2955

Abstract

AbstrakPada masa pandemi covid 19, informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi kebutuhan penting karena banyak produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum diketahui secara spesifik oleh masyarakat. Sementara itu, peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, terkadang dipandang tidak proporsional, sehingga dalam artikel ini berusaha untuk membahas tentang apa peran media informasi hukum pada masa covid 19, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum, dan media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder. Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media informasi hukum pada masa covid 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh   masyarakat pada masa covid 19, sehingga informasi hukum tersebut dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan media informasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kelemahan-kelemahan dari penggunaannya, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi yang tepat untuk dipergunakanadalah media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun social media. Kemudian, seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang wajib mem-follow-nya, dan mem-posting ulang postingan tersebut.
ASPEK HUKUM PRUDENTIAL PRINCIPLE DAN THE FIVE C OF CREDIT ANALYSIS DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA fanny angelina
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2536

Abstract

The increasingly consumptive needs of the community have made banks issue a banking product that can make it easier for the community, namely Unsecured Credit (KTA). This study aims to determine the legal consequences of not applying the prudential principle and the five C of credit analysis on the provision of unsecured loans. This study uses a normative juridical research method. The nature of this research is descriptive analytical which describes the legal aspects related to bank credit agreements, especially for unsecured loans. The research data was obtained normatively which was described by describing the data obtained from the literature study. In providing Unsecured Loans, banks must apply the prudential principle (Prudential Principle). The failure to apply this banking principle has risks and legal consequences that are reflected in the existing regulations.
Optimalisasi Pelaksanaan Regulasi Dalam Rangka Mengatasi Kredit UMKM Yang Bermasalah di Indonesia Mujib Syaris
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.1937

Abstract

Non-performing loans affect national banking assets, which can be caused by external and internal factors both from the side of the banking and debtors. This study aims to find out and analyze how to optimize the implementation of regulations in order to overcome the problematic micro, small and medium enterprises (UMKM) loans in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and is presented in a descriptive analytical form. The results show that efforts to overcome problem loans can be done before (preventive measures) and after the occurrence of problem loans (repressive measures), which are regulated in Bank Indonesia regulations. Regulations related to efforts to overcome problem loans must be carried out optimally in order to achieve benefits in the form of low numbers of problem loans in Indonesia. 
UPAYA MENANGGULANGI OVER KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Yulianti, Wulan Dwi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2953

Abstract

AbstractLaw The problem is that the relationship between punishment and correctional facilities must be returned to the concept of rationality of crime prevention mechanisms. The focus of efforts to control crime is not only on preventing and overcoming crime but also on penal system policies that are oriented towards a prison. The problems in this research are: 1). How can efforts be made to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia? This research uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters concerning the theory of the penal system in an effort to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The results show that the government needs to immediately implement a new criminal system theory as an effort to overcome the overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia, namely by applying the theory of Social Integrity, Rehabilitation Sanctions for Narcotics users, Restorative Justice Efforts and most importantly the need for a new KUHP and KUHAP The criminal system that has been running does not run on a system of imprisonment and imprisonment for criminals by taking into account the values of justice for victims of crime.  Keywords : Over Capacity, Penitentiary, Criminal System Theory.  Intisari  U Masalahnya adalah terletak pada hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk  menanggulangi over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis tentang teori system pemidanaan dalam upaya menanggulangi over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu segera menerapkan teori sistem pemidanaan baru sebagai upaya penanggulangan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yakni dengan menerapkan teori Integritas Sosial, Sanksi Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, Upaya Restorative Justice dan yang paling utama adalah perlunya KUHP dan KUHAP yang baru agar system pemidanaan yang sudah berjalan tidak berpacu pada system pemenjaraan dan kurungan bagi pelaku kejahatan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi korban tindak pidana kejahatan.  Kata Kunci : Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Teori Sistem Pemidanaan.
TELAAH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE surahmad, surahmad
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2741

Abstract

Eksistensi Dewan Pengawas KPK yang telah di atur dalam hukum positif, menjadi pertanyaan dan koreksi masyarakat dari wancana pembentukkannya digulirkan hingga kinerja tugas dan fungsinya berjalan sampai saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kajian Sociological Jurisprudence bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) serta hukum positif itu adalah rasio sumber ide bahan hukum idiil. Mengkaji keberadaan Dewan pengawas KPK melaluo metodologi penelitian hukum normatif, penulis mencari titik temu, antara kesinambungan hukum positif yang mengatur Dewan Pengawas KPK dengan kebutuhan masyarakat yang ideal akan kinerja tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan metode kajian normatif yuridis dan melalui pendekatan perbandingan lembaga Dewan Pengawas KPK di Indonesia dengan beberapa lembaga seperti dewan pengawas KPK di negara lain (compparative approach), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terhadap dewan pengawas KPK yang sekarang adalah sebuah keniscayaan, meskipun umur lembaga pengawas ini belum banyak. Namun, kebutuhan masyarakat akan semakin terakomodir apabila konsep kinerja dan fungsi Dewan Pengawas KPK diubah sesuai hukum yang hidup di masyarakat (Sociological Jurisprudence)
Analisis Penerapan Asas Safety Beyond Economic Reason dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 Xavier Nugraha; Kusuma Wardani Raharjo; Ahmad Ardhiansyah; Dwiana Martanto
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2418

Abstract

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah prinsip kebebasan manusia yang terejawantahkan dalam hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, adanya hak asasi manusia ini dirasakan sering salah diartikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, sehingga prinsip kebebasan manusia ini berubah menjadi kebebasan manusia yang terbatas. Salah satu pembatasannya adalah terkait dengan asas safety beyond economic reason. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang dimaksud asas safety beyond economic reason? 2)Bagaimana penerapan asas safety beyond economic reason dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan, bahwa 1) asas safety beyond economic reason merupakan asas baru yang lahir dalam negara hukum modern, dimana hak untuk bekerja dibatasi dengan adanya hak untuk keamanan dan keselamatan yang merupakan ekses hak untuk hidup, sehingga seseorang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun harus dalam kondisi yang aman 2) Penggunaan asas safety beyond economic reason di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 dari ratio decedendi nomor [3.9.1], halaman 33, dimana Mahkamah Menyebutkan, bahwa: “Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan (penebalan dari penulis).”  Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan.

Page 12 of 27 | Total Record : 269

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol 7, No 3 (2017): November Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue