cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 12   13   14   15   16 
Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter Tan, David
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2772

Abstract

Penelitian ini berfokus dalam mempelajari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengetahui mengenai ketentuan yang memperbolehkan para pihak yang bersengketa untuk mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam proses pengambilan putusan oleh arbiter. Penelitian bertujuan untuk menjawab dan mengetahui mengenai pengesampingan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) dapat dikesampingkan sehingga arbiter tidak memiliki kebebasan untuk mengesampingkan hukum materiil, terdapat batasan mengenai pengesampingan ex aequo et bono yang telah ada dalam hukum positif dan ketentuan Pasal 56 ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang utamanya adalah keadilan.
MOTIF DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF Junaidi Junaidi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2503

Abstract

Praktik pengangkatan anak telah berlangsung sejak dahulu, saat ini dan akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Pengangkatan anak dilaksanakan dengan motif dan cara yang berbeda-beda pada suatu masyarakat diantaranya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat masyarakat dan juga pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan hukum positif.  Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui motif dan akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam Hukum Adat dan Hukum Positif Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder, analisis data menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian ini adalah motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan yang cukup besar karena adanya perbedaan prinsip yang digunakan. Sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar pengangkatan anak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan anak.
Konsep Meminimalisasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Arif, Deni Bustanul; Triasih, Dharu
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3378

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi di daerah, oleh karena itu perbankan khususnya BPR mutlak diperlukan guna memberikan nilai lebih berupa penyediaan dana dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menjadi tulang punggung dalam sirkulasi peredaran uang yang ada di masyarakat sekaligus menjadikan salah sumber utama penyediaan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR sebagai rujukan utama pengucuran kredit ternyata juga banyak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah dicabutnya usaha Bank Perkeditan Rakyat (BPR) mengalami pencabutan ijin usaha. Hingga saat ini tercatat 76 BPR telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun hasil penelitian ini adalah rasio kepemilikan modal, kegagalan manajemen adapun konsep meminimalisir pencabutan izin usaha Bank Perkreditan  Rakyat (BPR) adalah dengan cara menambah permodalan sekaligus melakukan tata kelola yg baik pada BPR.
PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN POLRES KARAWANG TERHADAP PELANGGARAN DOKUMEN KAPAL NELAYAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG Pratama, Raka Indra
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2571

Abstract

Kepolisian Perairan sebagai salah satu instrument penegak hukum di Indonesia yang berada dalam naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di wilayah perairan dan lebih banyak di wilayah laut memiliki peran yang sangat banyak, mulai dari melakukan patroli, sambang dan melakukan penindakan apabila terjadi tindak pidana, misalnya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perikanan seperti Pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nalayan. Saat ini banyak terjadi pelanggaran dokumen nelayan di wilayah perairan kabupaten Karawang, namun Satuan Kepolisian Perairan tidak melakukan penegakan hukum penal, satpolair Polres Karawang, lebih mengutamakan Tindakan pencegahan seperti patroli perairan kabupaten Karawang dan kegiatan sambang kepada nelayan maupun masyarakat pesisir. Hal itu dilakukan karena kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang ada di wilayan kabupaten Karawang.
Konsep Meminimalisasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Arif, Deni Bustanul; Triasih, Dharu
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3718

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi di daerah, oleh karena itu perbankan khususnya BPR mutlak diperlukan guna memberikan nilai lebih berupa penyediaan dana dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menjadi tulang punggung dalam sirkulasi peredaran uang yang ada di masyarakat sekaligus menjadikan salah sumber utama penyediaan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR sebagai rujukan utama pengucuran kredit ternyata juga banyak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah dicabutnya usaha Bank Perkeditan Rakyat (BPR) mengalami pencabutan ijin usaha. Hingga saat ini tercatat 76 BPR telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun hasil penelitian ini adalah rasio kepemilikan modal, kegagalan manajemen adapun konsep meminimalisir pencabutan izin usaha Bank Perkreditan   Rakyat (BPR) adalah dengan cara menambah permodalan sekaligus melakukan tata kelola yg baik pada BPR.
PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Nafiisah, Tasya
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4239

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis suatu pelindungan atas merek terdaftar yang baik dalam prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang bagi penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif hukum dengan spesifikasi bersifat deskripsi analitis yang mempelajari dan meneliti pelanggaran merek dihubungkan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pemilik hak atas merek yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Pelindungan hukum ini dapat berupa pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Kemudian terhadap pihak pelanggar hak atas merek harus terbukti telah melakukan pelanggaran yang kemudian apabila telah terbukti maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa pembatalan merek karena pelanggar hak atas merek memiliki unsur itikad tidak baik terhadap merek yang telah terdaftar serta apabila terbukti mengakibatkan sejumlah kerugian terhadap merek terdaftar maka pelanggar hak atas merek harus melakukan ganti rugi.  Kata kunci: Merek, pelindungan merek, pelanggaran merek
KEBERADAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI KONSEPHAK MENGUASAI OLEH NEGARA Veronika, Tesya; Winanti, Atik
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4397

Abstract

Penelitian ini membahas tentang masalah mengenai masyarakat hukum adat terutama hak mengusai terhadap tanah adat atau yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah yang berdampak pada pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini difokuskan menganalisis Putusan MK bagi masyarakat hukum adat terhadap perubahan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan hasil kepastian hukum bagi   hak masyarakat hukum adat dalam menguasai wilayah ulayatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatanya yang dikuasai oleh Negara dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Kehutanan sehingga negara tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan mengurus tanah dapat menjalankan kewenangannya terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.
KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAKAN MALADMINISTRASI TAHUN 2019 Dharmawan, Muhammad Fachry; Marbun, Robinsar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3035

Abstract

ABSTRACTPublic services are the key to running a perfect government in the framework of the obligation to serve its citizens. In practice, we often encounter complicated problems from the start to the end. So that this bureaucratic process becomes long, inefficient, and expensive. A fast and precise process is needed so that the public service process will be better in the future. One of the causes of not optimal public services in Indonesia is due to inadequate supervision of internal government. Finally, supervisory agencies have become important in their existence in Indonesia, both for direct investigation and following up on reports from the public. After conducting an investigation, the Ombudsman of the Republic of Indonesia will issue a recommendation if it is proven that the public service institution has committed maladministration. However, many question whether these recommendations are being followed. Then whether the recommendation is sufficient as a sanction for maladministration is still in question. This certainty is important to ensure that the government's performance remains prime and fully pro-people.Keywords: Public Services; Bureaucracy; Public Service Supervisory Agency; Maladministration.  ABSTRAKPelayanan publik menjadi kunci dari jalannya roda pemerintahan yang sempurna dalam rangka kewajiban melayani warga negaranya. Dalam prakteknya, seringkali ditemui masalah yang berbelit pada proses awal hingga akhir. Sehingga proses birokrasi ini menjadi lama, tidak efisien, dan mahal. Diperlukan suatu proses yang cepat dan tepat agar proses pelayanan publik semakin baik kedepannya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh pengawasan yang kurang pada internal pemerintahan. Akhirnya, lembaga pengawas menjadi penting keberadaannya di Indonesia, baik untuk investigasi langsung ataupun menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia dalam setelah melakukan investigasi akan mengeluarkan rekomendasi jika terbukti Lembaga pelayanan publik melakukan tindakan maladministrasi. Namun, banyak pertanyaan apakah rekomendasi tersebut dipatuhi. Lalu apakah rekomendasi tersebut sudah cukup sebagai sanksi atas tindakan maladministrasi tersebut juga masih dalam pertanyaan. Kepastian tersebut menjadi penting untuk menjamin kinerja pemerintahan tetap prima dan berpihak pada rakyat sepenuhnya.Kata kunci: Pelayanan Publik; Birokrasi; Lembaga Pengawas Pelayanan Publik; Maladministrasi.
PENERAPAN KEPENTINGAN YANG WAJAR (FAIR USE) MENGENAI MATERI HAK CIPTA DI INTERNET sulasno, sulasno; Dwisvimiar, Inge
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4355

Abstract

The same and not justified laws such as acts of plagiarism or images without permission. Fair use doctrine or fair use (fair deadling, fair use). The most common sense of fair use is any use of copyrighted material or materials for a limited and transformative purpose.                       Reasonable interest is one of the protections that copyright law allows to use copyright in a reasonable and limited use in copyright work so as to minimize copyright infringement. But on the internet, there are many things that can happen. For example, copying existing in copyrighted Internet content may be considered a copyright infringement, opening music data and then uploading it without the permission of the Copyright Holder may also be categorized Copyright Infringement, reading articles to electronic books are also vulnerable to copyright infringement and others.                                         The most common sense of fair use is any use of copyrighted material or materials for a limited and transformative purpose. The term fair use is a doctrine in copyright law in the United States that allows the limited use of copyrighted works, without the permission of the rights holder. Another term is fair use. The use is limited to the importance of commenting, criticism, news reporting, research, and teaching
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAYA Nisya, Firda Khoirun
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3023

Abstract

Bisnis Pakaian bekas impor sejatinya bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor dikatakan bahwa Pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk kesehatan manusia sehingga tidaklah terjamin jika dimanfaatkan dan dipakai oleh masyarakat. Dalam praktik usaha ini, masih banyak mereka yang tidak menyampaikan secara jujur mengenai kondisi barang yang diperjual belikan. Bahkan ada Sebagian pelaku usaha yang melakukan tipu daya dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Peneliti tertarik untuk membahas bentuk proteksi konsumen terhadap praktik jual dan beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pengawasan yang dilakukan pengelola pasar senen terhadap praktik jual beli Pakaian bekas impor import di Pasar Senen Jaya. Metode yang dipergunakan adalah penelitianyuridis empiris, peneliti menjalankanobservasi secara langsung di Pasar Senen Jakarta. Serta mempergunakan data primer dan sekunder, untuk membantu penelitian ini. Hasil yang didapatkan praktik penjualan Pakaian bekas impor di pasar senen jaya terdapat ada sejumlah pelaku usaha yang cukup banyak yang melanggar aturan yang telah ada pengaturannya.

Page 14 of 27 | Total Record : 269

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue