Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
269 Documents
<![CDATA[ANALISIS KESALAHAN JUDEX FACTIE TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 488 K/Pid.Sus/2019) ]]>
<![CDATA[ARDHANI, HANURING AYU]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i1.2588
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dalam penelitian ini adalah pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP karena terbukti hanyalah memakai Narkotika.]]>
<![CDATA[MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS KEADILAN ]]>
<![CDATA[Agus Saiful Abib]]>;
<![CDATA[B. Rini Heryanti]]>;
<![CDATA[Sukimin Sukimin]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i2.2883
<![CDATA[Kegiatan penanaman modal dimungkinkan terjadi perselisihan antara pemerintah dengan penanam modal asing. Oleh karena itu melalui Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM telah memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penananaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak. Pengaturan tata cara penyelesaian sengketa penanaman modal baik melalui musyawarah mufakat maupun arbitrase internasional diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para pihak. Penelitian ini mengkaji mengenai keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian sengketa penanaman modal saat ini serta model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis keadilan. Hasil penelitian ini menyatakan penyelesaian perselisihan penanaman modal yang melibatkan negara dengan warga negara asing di ICSID tidak adil dan tidak seimbang, karena kedaulatan Indonesia sebagai penerima penanaman modal tersandera oleh sistem hukum global yang bersifat kapitalis liberalis dan individualis dan harusnya perselisihan penanaman modal diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014) ]]>
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>;
<![CDATA[Bambang Waluyo]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i2.2196
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang subtansi dari Pasal 69 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal. Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana karena menyangkut asas praduga tak bersalah dan konsepsi pembuktian dalam sistem pradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan tentang maksud pasal 69 tersebut dimana kemudian pasal tersebut dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi dan putusan pengadilan serta pendekatan kasuistis atas beberapa praktek penegakan hukum di lapangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana asal tetap harus dilakukan agar proses penegakan hukum tetap berjalan jujur, adil, dan independen (due process of law ).]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Ravio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Apriansah, Yoga]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i1.2988
<![CDATA[Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel pada tanggal 14 Juli 2020 atas nama pemohon praperadilan Ravio Patra Asri melawan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjadi kajian utama pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan termasuk kategori dimana pendekatan kasus dan hukum normatif menjadi pendekatan yang dimanfaatkan dengan titik beratnya yakni keputusan yang dipertimbangkan oleh hakim. Pada dasarnya, tujuan penelitian ini yakni melihat pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dengan permohonan tidak sahnya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sebagai bentuk tindakan pengawasan secara horisontal antara penegak hukum yang terkait seperti kepolisian, jaksa ataupun hakim, harus lah bekerja efektif. Bentuk pengawasan ini dilakukan agar tidak ada penegak hukum yang lalai atau pun sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Segala bentuk tindak penangkapan, penggeledahan dan penyitaan telah diatur secara jelas dan tidak boleh dikesampingkan syarat standar operasional yang telah diberlakukan. Contoh seperti surat perintah tugas, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan sebagainya. Jika tindakan tersebut tidak didasari oleh surat atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan menjadi tidak sah]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENCANTUMAN PELABELAN DAN KEBENARAN KUANTITAS PADA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) ]]>
<![CDATA[RAHMAYANTI, MELI]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i1.2750
<![CDATA[Peredaran barang dalam keadaan terbungkus atau dapat disingkat dengan BDKT di masyarakat nyatanya masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencantuman pelabelan dan kebenaran kuantitas pada label kemasan yang pencantumannya belum berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian tersebut tentu akan berpotensi untuk merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas, dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat ketidak sesuaian kebenaran kuantitas pada label kemasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian yang mengarah pada hukum positif, serta menelaah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab produsen dalam pencantuman label yang tidak sesuai dapat dapat berupa tangung jawab perdata, pidana, dan administratif, dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen dapat berupa pengaduan pada lembaga yang berwenang.Kata kunci : BDKT; Perlindungan konsumen; Ketidaksesuaian label.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan Pekerja Perempuan (Studi di Kota Cirebon) ]]>
<![CDATA[irma maulida]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i2.2490
<![CDATA[Work relationship is a relationship between workers and employers that occur after an employment agreement. Although it has created a working relationship between the two parties, in its implementation it is not in accordance with matters that have been agreed or regulated in the legislation in the form of a work agreement. This is interesting to be seen and examined, because if we talk about female workers, actually female workers have privileges or privileges that are not owned by male workers. Although in reality, these rights are not granted or cannot be exercised.The problem in this research is, what are the forms of rights possessed by women workers, and what are the strategies carried out by the Cirebon City Manpower Office in providing protection to female workers.The research method in this writing is descriptive research, with data collection techniques through direct interviews in the Cirebon City Labor Office and Documentation Studies.The results of the study showed that women workers rarely report. This happens because if there is a problem, it can be resolved at the company level. The strategy undertaken by the Manpower Office to provide protection to female workers is to conduct socialization both in class rooms and door to door.Keywords : Work relations; Women Worker; Manpower Office. ]]>
<![CDATA[PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 56/PUU-XVII/2019 TENTANG NORMA HAK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA BAGI MANTAN TERPIDANA DITINJAU DARI ASPEK PEMIDANAAN ]]>
<![CDATA[one, holy]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i1.2679
<![CDATA[Adalah hak setiap warga negara mendapatkan hak politiknya sesuai yang diamanatkan oleh Konstitusi kita, dan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu moment penting dalam pelaksanaan hak politik tersebut karena pada saat itulah seluruh warga negara di daerah pemilihan menjalankan hak memilih dan hak dipilihnya. Namun menjadi menarik ketika Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 menyatakan adanya rentang waktu tunggu selama 5 tahun bagi mantan terpidana untuk ikut konstentasi tersebut. Tulisan ini berupaya membahas putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 dari sisi pidana utamanya berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Penulisan ini ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik mantan terpidana dalam mengikuti pilkada, kemudian dianalisis dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan diambil kesimpulan.Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Politik Mantan Terpidana adalah, mantan terpidana yang akan mengikuti konstentasi pemilihan kepala daerah harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Putusan tentang rentang waktu tunggu selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah melaksanakan hukuman pidana, pada dasarnya tidak selaras dengan konsep pemidanaan saat ini dan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang bertujuan membentuk warga binaan/terpidana menjadi warga negara yang baik yang sama derajat, hak, kewajiban dan perilakunya dengan warga negara lain.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Riza Fibriani]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i2.2323
<![CDATA[Pembatalan kontrak pada saat pandemi covid-19 di Indonesia telah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 masuk dalam kategori force majeure atau keadaan memaksa karena menyebabkan sektor perekonomian mengalami penurunan. Masyarakat tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya, semua kegiatan yang kita lakukan sangat dibatasi. Beberapa perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal itulah yang menjadi penyebab adanya pembatalan kontrak secara sepihak karena tidak mampu memenuhi prestasi. Kontrak/perjanjian dibatalkan secara pihak tanpa memperdulikan rasa keadilan. Namun, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak. Jadi pembatalan kontrak dengan memperhatikan aspek keadilan dalam hukum dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut tidak bisa dilakukan dalam keadaan force majeure pandemi covid-19. Para pihak diharuskan untuk melakukan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dengan meninjau ulang kontrak atau renegosiasi dengan menambahkan klausul kontrak penundaan melaksanakan kewajiban.Kata Kunci : Kontrak, Force Majeure.]]>
<![CDATA[Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Memengaruhi Opini Publik dalam Demokrasi: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Devi Rahma Fatmala]]>;
<![CDATA[Amanda Amelia]]>;
<![CDATA[Fitri Agustina Trianingsih]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v10i2.2198
<![CDATA[Diskursus politik pada hari ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Banyak aktor politik menggunakannya untuk melakukan kampanye isu hingga menyerang lawan politik demi memengaruhi opini publik. Salah satu instrumen yang digunakan oleh aktor politik dalam menggunakan media sosial ini adalah akun bot. Akun bot merupakan akun daring yang beroperasi secara otomatis yang seluruh aktivitasnya dalam akun tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan seseorang. Penggunaan akun bot ini dinilai banyak ahli demokrasi dan ahli hukum sebagai penurun kualitas demokrasi di suatu negara. Walaupun demikian, masih banyak negara yang belum menerapkan regulasi terhadap penggunaan akun bot ini termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap penggunaan akun bot dalam rangka memengaruhi opini publik di Indonesia. Menggunakan teori demokrasi deliberatif, tulisan ini melihat bahwa penggunaan akun bot oleh aktor politik dapat mencegah tujuan demokrasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 tidak tercapai. Penulis kemudian merekomendasikan regulasi penggunaan akun bot ini melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disertai dengan argumentasi pro-kontra yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM ATAS RUSAKNYA BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[islami, mutiara]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v11i1.3012
<![CDATA[PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki fungsi sebagai perantara investasi yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikarang mempunyai kasus atas kehilangan dan kerusakan pada barang jaminan gadai. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) atas kehilangan dan kerusakan barang jaminan gadai, perlindungan hukum terhadap pemberi gadai (nasabah), dan upaya penyelesaian sengketa atas kehilangan dan kerusakan barang jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan. Penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan dilakukan pada saat pemagangan. Tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kehilangan dan kerusakan atas barang jaminan gadai dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang kehilangan atau kerusakan atas barang jaminan gadai sesuai dengan jumlah barang gadainya, untuk penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan negeri maupun diselesaikan secara musyawarah, dan perlindungan hukumnya terdapat pada peraturan otoritas jasa keuangan.]]>
