cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 13   14   15   16   17 
PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Rahmah, Agnia; Djanuardi, Djanuardi; Kusmayanti, Hazar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4398

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan sebuah sumber hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran perkawinan terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Untuk memperoleh mengenai keselerasan dan kesesuaian hukum menurut UU Perkawinan dan hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor adalah telah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan. Untuk adanya suatu hal yang dilakukan secara adat tetap tidak dapat dikesampingkan atau tetap harus dilakukan dan dilaksanakan karena keyakinan masyarakat terhadap para leluhurnya masih cukup besar, namun hal-hal tersebut tidak berlawanan dengan UU Perkawinan.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Arum, Fitri; Roiqoh, Surur
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3817

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu proses demokratisasi tingkat desa yang dilaksanakan guna mendukung jalannya roda Pemerintahan Desa. Sama halnya dengan pemilihan lain pasti mengalami perselisihan yang timbul dari berbagai jenis pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan. Oleh karena itu, pemilu bisa dijadikan cerminan prinsip kedaulan rakyat, maka saat itu juga rakyat diberikan kebebesan untuk memilih serta menentukan para pemimpin beberapa tahun kedepan. Persoalan yang timbul bagaimanakah penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa pasca Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memenuhi keadilan warga masyarakat
Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura Nadiyya, Ahsana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4370

Abstract

   Bekerja merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, sehingga setiap manusia diberikan hak untuk bekerja serta bebas memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi penerapan klausul non-kompetisi dalam sebuah perjanjian kerja dapat membatasi seorang pekerja atas kebebasan memilih pekerjaan setelah pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan terkait klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja di Indonesia, Malaysia, dan Singapura guna menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam pengaturan klausul non-kompetisi di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi alternatif bagi perlindungan tenaga kerja terkait pencantuman klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan terkait larangan penggunaan klausul non-kompetisi di Malaysia dan Singapura diberikan pengecualian terbatas. Indonesia sendiri belum secara tegas mendefinisikan dan mengatur penggunaan klausul non-kompetisi ke dalam hukum positif. Terhadap perjanjian kerja yang berisi klausul non-kompetisi dan memberatkan pihak pekerja dapat melakukan upaya-upaya hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi pekerja seperti permohonan penetapan pembatalan perjanjian serta pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri.
PEMBERIAN PESANGON AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) Kaffah, Andiny Rahimah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3025

Abstract

Bicara mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai pesangon. Faktanya, pesangon merupakan hal yang sangat krusial dan tak jarang menimbulkan konflik saat terjadi adanya PHK. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan PHK tanpa pemberian pesangon dimasa pandemi Covid-19. Kedua, mengapa perusahaan melakukan PHK pada keadaan pandemi Covid-19. Penelitian ini ialah yuridis normatif dan memakai pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan) serta case approach (pendekatan kasus). Penelitian ini menampilkan hasil kalau akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan PHK tanpa memberikan pesangon kepada pekerjanya dimasa pandemi Covid-19 yaitu timbul adanya perselisihan PHK, sehingga perusahaan dapat dituntut oleh para pekerja ke pengadilan hubungan industrial guna memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pengusaha terkait kompensasi dalam pemberian pesangon. Namun, sebelum perselisihan PHK dibawa ke pengadilan hubungan industrial, para pihak dapat melalui beberapa tahapan dengan merujuk pada Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) melalui tahapan mekanisme penyelesaian. Selanjutnya terkait mengapa perusahaan melakukan PHK pada saat pandemi Covid-19 yaitu karena terdesak oleh keadaan sehingga memerlukan cara untuk mengurangi kerugian dari keadaan tersebut, salah satunya yaitu dengan melakukan PHK yang pada umumnya dilakukan karena alasan keadaan memaksa (force majeure) atau untuk efisiensi.
Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Luar Pengadilan Novianna, Thasya; Hamzah Marpaung, Devi Siti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3557

Abstract

Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan transaksi perdagangan semakin gampang menggunakan internet, setiap orang dapat bertransaksi secara bebas. Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam transaksi e-commerce tetap memiliki resiko sengketa. Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual dalam sebuah transaksi jual-beli melalui e-commerce seperti, barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran, pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang yang dijual, karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman barang tersebut. Permasalahan penelitian ini meliputi, Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Penyelesaian Di Luar Pengadilan, dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi, hal ini berarti akan banyak sengketa yang harus diselesaikan.Kata Kunci: E-commerce; Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa.    
Keabasahan Surat Kuasa Khusus Dari Luar Negeri Tanpa Nazegelen: Sebuah Desuetude Hartono, Julienna; Nugraha, Xavier; Budisusanto, Eko
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3988

Abstract

The special power of attorney is a crucial thing in a lawsuit, but it is not considered. For example, many are not aware of the nazegelen requirement stipulated in SEMA7/2012 for special power of attorney made overseas. Therefore, this legal research will analyze nazegelen as a condition for the validity of a special power of attorney made overseas, as well as the legal consequences if these conditions are not met. Sources of law will be analyzed using a statute approach and a conceptual approach. In conclusion, the requirements for the validity of a special power of attorney made overseas are: 1) state clearly and specifically the use of the special power of attorney, 2) clearly and specifically mention the role of certain level of court to be used, 3) clearly states the relevant relative competence, 4) mentions the identity and position of the parties in detail, 4) Must be legalized by representatives of the Republic of Indonesia, and 5) nazegelen. Of these conditions, the conditions that many do not know are related to the obligation to carry out nazegelen. As a result, although these requirements have been regulated in SEMA 7/2012, the norms are not applied. This condition is called desuetude. Non-fulfillment of the nazegelen requirements should be cause the lawsuit to be unacceptable, a procedural exception can be filed, and the examination process that occurs is invalid.
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada masa pandemi covid-19 cecilia, hardlie
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3029

Abstract

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja selama pandemi Covid-19. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dan metode analisis normatif lantaran materi aturan pada jurnal ini difokuskan dalam kajian teori. Mengenai hasil penelitian, perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh merupakan untuk mewujudkan hak-hak dasar yg melekat pada undang-undang dasar 1945 & dilindungi oleh Pasal 27 ayat dua Undang-Undang Dasar 1945, Perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam masa pandemi Covid-19, salah satunya merupakan penerapan prinsip social distancing, umumnya dilakukan melalui skema pembatasan sosial skala besar pada suatu wilayah dan mewajibkan pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerjanya supaya tidak tertular virus dan penularan virus pada wilayah kerja Sesuai Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 / SE / 2020 Tahun 2020 mengenai Imbauan Bekerja diRumah , pimpinan perusahaan diperlukan mampu mengambil langkah preventif terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan dirumah. Setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi seluruh umat manusia. Karena pekerja atau buruh sudah diberhentikan dan / atau diberhentikan oleh majikannya, hak-haknya perlu dilindungi undang-undang supaya pekerja yang bersangkutan tetap dapat memperoleh penghasilan selama pandemi Covid-19.Kata kunci : Covid-19, perlindungan hukum, hak tenaga kerja yang dirumahkan.  
Effectiveness of Penitentiary Institution to Prevent Recidivism Asimilation Cases in The Era of Pandemic COVID-19 Yuliandhari, Savira Afra
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3026

Abstract

In principle, all convicts undergo a period of guidance at the correctional institutions after a court decision is made. But in reality, the process of mentoring assisted residents based on the correctional system is hampered by existing problems such as overcapacity, budget or funding factors, lack of facilities and infrastructure to support coaching for all assisted residents and lack of enthusiasm for certain assisted members to carry out guidance. The type of research used is juridical empirical. So the focus in this research is  the problems that faced by correctional institutions, it shows that the development process carried out by the correctional institutions is still running effectively, especially in terms of preventing the occurrence of recurrent crimes committed by inmates who get the right of covid-19  assimilation
Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu Hariyanto, Hariyanto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.4057

Abstract

Money politics undermine democratic systems throughout the nation. Therefore, dealing with money politics is not enough for law enforcement alone, but also for all elements of society. The seriousness of the government and political parties in overcoming the problem of money politics can be done by means of political law. This study discusses political policy in money politics and political policy in money politics in the 2019 elections in the Banyumas district. The method in this study is a type of empirical normative research with descriptive qualitative methods and the research used in this research is descriptive-analytic. The research location of Banyumas Regency using purposive sampling method. The results showed; First, political policy in money politics in the 2019 Election in Banyumas Regency, political parties made several efforts in at least three things. 1) implementation the integrity pact and providing debriefing to cadres and legislative candidates. 2) all parties that consider only following the existing rules issued by KPU or Bawaslu institutions. 3) Related to the competency requirements of the more stringent legislative candidates, intellectuals, managerial skills, experience and morality are not all parties that require them. Second, the Legal Policy on Change and Political Policy in the 2019 Regional Election in Banyumas Regency, which is called the Regional Election has a strategy through Legal Policy, namely prevention of monetary policy level policies, judicial policies, transfer policies that have not been implemented can be realized
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN GROOMING YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA PENCABULAN ANAK HardiYanti, Devi Tama
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3024

Abstract

Berkembangnya teknologi pada era globalisasi memiliki pengaruh yang besar untuk menunjukkan majunya suatu negara. Namun aspek negatif kerap timbul sejalan dengan banyaknya aspek positif   yang dihasilkan seperti munculnya modus tindak pidana baru berbasis elektronik, salah satu bentuknya yaitu tindak pidana grooming yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Grooming memiliki makna pelecehan seksual terhadap anak dengan media sosial sebagai sarana. Mengingat anak menjadi korban utama dalam modus baru ini menjadikan penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui lebih lanjut mengenai aturan sekaligus bentuk pencegahan dan perlindungan sebagai upaya menghindari maraknya tindak pidana grooming. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan menjabarkan fenomena grooming untuk mengetahui modus pelaku, pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual dengan menjabarkan konsep, bentuk pencehahan dan perlindungan terhadap korban grooming dengan menggunakan beberapa instrumen hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Page 15 of 27 | Total Record : 269

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue