Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)

humani
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 14113066 EISSN : 25808516 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 269 Documents

5 6 7 8 9

Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian Wulandari, Cahya
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Penanggulangan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya merupakan Mediasi Penal. Mediasi penal sendiri lahir dari budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga kandungan nilai-nilainya sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Namun penerapan mediasi penal ini belum memiliki landasan yuridis yang kuat sehingga perlu diteliti lebih lanjut apa model mediasi yang digunakan serta bagaimana peran aparat penegak hukum. Dalam artikel ini akan dipaparkan proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan peran aparat penegak hukum dalam proses mediasi penal. Data pendukung artikel ini menggunakan hasil penelitian dengan jenis kualitatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Pada dasarnya, mediasi penal telah familiar dilaksanakan ditingkat kepolisian didasarkan pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution dengan bentuk mediasi penal yang digunakan adalah victim offender mediation. Model VOM ini dianggap paling layak untuk diterapkan karena mempertemukan antara kedua belah pihak sehingga mengakomodir kepentingan para pihak demi terwujudnya keadilan restoratif. Overcoming criminal cases that occur in the middle of society can be solved by two methods, namely reasoning and non-punishment. Non-reasoning settlement is one of them is Penal Mediation. The reasoning mediation itself is born from the culture that exists in society so that the content of its values is in accordance with the characteristics of the Indonesian Nation. However, the application of this reasoning mediation does not yet have a strong juridical basis so it needs to be investigated further what the mediation model is used and how the role of law enforcement officers is. In this article will be presented the process of solving criminal cases through reasoning mediation at the level of investigation and the role of law enforcement officers in the process of judicial mediation. Supporting data for this article uses the results of research with qualitative types and sociological juridical approaches that base on primary data and secondary data. Basically, the reasoning mediation is familiar is carried out at the police level based on National Police Chief No Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS dated December 14, 2009 concerning Case Handling through Dispute Resolution Alternatives with the form of reasoning mediation that is victim offender mediation. This VOM model is considered the most feasible to implement because it brings together the two parties so that it accommodates the interests of the parties in order to realize restorative justice.

Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Juita, Subaidah Ratna; Sihotang, Amri Panahatan; Ariyono, Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada Anak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying, kemudian dari obyek penelitian tersebut peneliti menganalisis dengan menggunakan teori politik hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perilaku cyber bullying pada Anak dalam perspektif politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada anak dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). This research is a form of action taken in the efforts of legal countermeasures carried out in various processes, and also in the Indonesian legal system that focuses on violence against cyber bullying. Problems in this study relate to legal policies in combating cyber bullying in children. While the method used in this study is a normative juridical approach to secondary data. Secondary data in the form of making regulations, books, and scientific journals. Data collection methods that use literature study. Data analysis method uses descriptive analysis that explores the object of cyber bullying, then from the object of the research the researcher uses political theory of criminal law. Thus, the juridical-normative approach in this study is to analyze the behavior that is happening in children in the perspective of criminal law politics. Based on the results of the study, it can be concluded that legal policy in the context of cyber bullying in children can be traced based on Article 76 C jo. Article 80 (1) of the Child Protection Act, namely in the case of cyber bullying actions carried out on children, it can be subject to a prison sentence of a maximum of 3 (three) years 6 (six) months and / or a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy two million rupiah).

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi Rahma Kusuma Wardani; Endah Pujiastuti; Tri Mukyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Berbagai kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja migran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah sebagai Mantan TKI di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah, kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, pustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia meskipun awalnya sangat terlambat dalam menangani kasus ini tapi semua itu dapat terbayarkan dengan keberhasilan dapat membebaskan Satinah dari hukuman mati berupa hukuman pancung. Kendala Pemerintah dalam kasus Satinah adalah hukum yang berbeda karena beda negara dan upaya Pemerintah dalam kasus Satinah adalah pengoptimalan pemenuhan hak-hak Satinah sebagai pekerja migran. Various cases involving Indonesian migrant workers shows how low the legal protection acquired by them. Though the Government has issued a number of policies related to the protection of migrant workers. This has led the authors to conduct research on the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers' Rights: Case Studies Satinah as a former migrant worker in Saudi Arabia. This study aims to determine the legal protection of the rights of migrant workers in the case of Satinah, constraints and the Indonesian Government's efforts to overcome the rights of migrant workers in Satinah. Method of approach used in this research is juridical normative, with the type of research is descriptive analytical, the sample is determined by technical purposive sampling, the data used is secondary data and primary data were collected through interviews, the library, and the observation is then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion can be concluded that the legal protection of the rights of migrant workers in the case Satinah have done quite well by the Government of Indonesia although initially very late in dealing with this case but it can be paid off with the success can free Satinah of the death penalty as a punishment beheaded. Government constraints in the case Satinah are different laws for different countries and efforts of the Government in the case Satinah is optimization Satinah fulfillment of the rights of migrant workers.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang Siti Chotijah; Dewi Tuti Muryati; Tri Mukyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel sistematis Non Random yang dilakukan dengan cara teknik Purposive Sampling yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.Sultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements for Hospital Environment. The obstacles that exist about the standard quality of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the formof a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of Indonesia Number P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water.

Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia Clifford, Boyce Alvhan; Arief, Barda Nawawi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative Justice sebenarnya memiliki posisi yang strategis sebagai suatu sarana dalam mempertahankan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana Restorative Justice itu tidak dapat berjalan secara efisien bila diterapkan bukan dengan cara yang benar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi/harmonisasi formulasi ide Restorative Justice di berbagai peraturan perundang-undangan anak di Indonesia, baik yang berlaku sekarang ini (ius constitutum) maupun di masa mendatang (ius constituendum). Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dalam arti luas, penelitian ini tidak hanya sebatas melihat secara logis/ sistematis dalam keseluruhan perangkat norma melainkan juga mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis, komparatif, dari implementasi ide restorative justice itu sendiri. Tidak sebatas implementasi dalam formulasi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan dalam masyarakat juga perlu diperhatikan dalam mencapai suatu keadilan restoratif bagi anak.Restorative Justice is a settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, and other concerned parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing restoration back to its original state, rather than retaliation. Restorative Justice actually has a strategic position as a means of defending the rights of children in conflict with the law. But the constraint is how Restorative Justice can not run efficiently if applied not in the right way. The aim of this research is to find out the synchronization / harmonization of Restorative Justice idea formulation in various laws of child in Indonesia, both current (ius constitutum) and in the future (ius constituendum). By using the Normative Juridical method in a broad sense, this research is not only limited to looking logically / systematically in the whole set of norms but also includes the philosophical, sociological, historical, and comparative background of the implementation of the idea of restorative justice itself. Not only the implementation of the formulation of the provisions of legislation only, how the provisions are implemented in the community also need to be considered in achieving a restorative justice for children.

Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc Xavier Nugraha; Maulia Madina; Ulfa Septian Dika
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Artikel ini merupakan kajian konseptual terkait usulan DPR sebagai langkah awal dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa usulan DPR tersebut didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang locus dan tempus delictinya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Frasa dugaan dalam penjelasan tersebut menimbulkan problematika karena melakukan dugaan tersebut adalah fungsi penyelidikan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. DPR seolah menjalankan fungsi untuk melakukan penyelidikan dalam yang seharusnya merupakan kewenangan Komnas HAM sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini tumpang tindih kewenangan DPR dan Komnas HAM. Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007, DPR wajib untuk mengajukan usulan pengadilan HAM Ad Hoc , setalah adanya dugaan pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Komnas HAM This article is a conceptual study related to the House of Representatives proposal as an initial step in the establishment of the Ad Hoc Human Rights Court. In the explanation of Article 43 paragraph (2) of Law Number 26 Year 2000 concerning the Human Rights Court, it was explained that the House of Representatives proposal was based on the alleged occurrence of gross human rights violations that had locus and temporal delays before the promulgation of the Human Rights Court Law. The alleged phrase in the explanation raises a problem because making such an assumption is a function of investigation in accordance with Article 1 number 5 of Act Number 26 of 2000. The House of Representatives seems to carry out a function to conduct investigations which should be the authority of the National Human Rights Commission in accordance with Article 18 of Law Number 26 Year 2000. This authoriy overlaps the authority of the DPR and the National Human Rights Commission. After the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU / V / 2007, the House of Representatives was obliged to submit an Ad Hoc Human Rights court proposal, following the alleged gross human rights violations before the promulgation of the Human Rights Court Law by the National Commission of Human Rights

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Putra, Ferdiansyah; Anand, Ghansham
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika dikemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihak Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memahami substansi permasalahan yang akan diberikan penyuluhan sehingga mampu memberikan solusi yang benar. Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun hasil akhirnya dikembalikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian para pihak.Article 15 section 2e Legal Constitution of Notary Public Profession (UUJN) provides authority for notary public to conduct legal counseling in related to publishing deed. In other words, notary public has authority to provide legal counseling about notarial deed. Concerning this authority, issue that might be occurred in the future is when the counseling given by notary public is regarded as breaching and the notarial deed is canceled by the court. The present study aims to examine and elaborate further about counseling material conducted by notary public coupled with accountability of notary public in related to legal protection of aggrieved parties in related to the legal counseling conducted by notary public. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study concluded that notary public only has authorization in conducting legal counseling concerning publication of notarial deed. Notary public in providing legal counseling shall comprehend substantial issue that is discussed in order to provide proper solution concerning the issue. Despite the outcome of the counseling will be applied or not it depends on the parties that consult to the notary public. Notary public cannot be asked for accountability for all losses that are experienced by the parties.

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN WARALABA (The application of Good Faith and Conscionability Principles within Franchise Agreements) Ery Agus Riyanto
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 3 (2016): November
Publisher : Universitas Semarang

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasam berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melaui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Perjanjian yang demikian ini lazim disebut perjanjian baku.Permasalahan yang muncul adalah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepatutan. Andaikata dalam perjanjian yang dibuat secara baku terdapat ketentuan/pasal yang merugikan salah satu pihak dapatkah hakim untuk menganulir pasal tersebut dengan mendasarkan pada asas itikad baik dan kepatutan. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dalam merumuskan isi di dalam perjanjian tersebut khususnya pada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajibn para pihak.Terlalu banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak francisee tetapi hak yang dimilikinya sangat sedikit. Sebaliknya banyak pasal yang mengatur hak-hak franchisor, akan tetapi sangat sedikit yang mengatur kewajibannya. Hasil penelitan juga menunjukkan hakim dapat menghapuskan pasal-pasal yang diduga sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak atau membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang semestinya harus dipikulnya.Traditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. Commonly the other party only has two options, agree or disagree (take it or leave it) without has an authority for changing the standard requirements. That agreement/contract knows as adhesion agreement or adhesion contract. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract, consensus, Good Faith and Conscionability Principles. The other problem is: is it possible for judge to omit the standard requirements which set intentionally to get much advantages for one party and give disadvantages effect to the other party, based on the Good Faith and Conscionability Principles. The research result which held by normative research approach, shows, the strong party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles. He did not arrange the obligations and rights of the parties proportionally. From the franchise agreements we know there were many articles or clauses, which set the franchise obligation, but not many clauses arranged franchise rights. In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other party.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang Arif Rochman; Dharu Triasih; Agus Saiful Abib
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian orang masih belum memiliki rumah sendiri. Faktor penyebabnya adalah mahalnya harga tunai rumah. Oleh karena itu pemerintah melalui menteri perumahan rakyat membuat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi pelaksana program tersebut yaitu Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah Semarang dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi KPR di BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual agar dapat memahami sistem transaksi KPR BTN Syariah yang menggunakan prinsip Islam. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad Istishna, BTN Syariah tidak bisa menggunakan akad ini karena BTN Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh.Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore, the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR). The mortgage program is aimed at low-income communities called subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank Syariah (BTN Syariah). This thesis research about mortgage transaction system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang. This type of research uses normative legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction system of KPR BTN Syariah using Islamic principles. Results and discussion of this research is a system of mortgage transactions conducted BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach consisting of observed from rukun jual beli, legal condition of sale and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah can not use this contract because BTN Syariah is not a producer but trader. The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.

Peran Kalandra Law Office Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Di Kota Semarang Susilo, Adhi Budi; Rufaida, Khifni Kafa
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Lahirnya Kalandra Law Office sesuai dengan SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kebersamaan dihadapan hukum (equality before the law). Bantuan hukum merupakan suatu jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium hukum tajam kebawah, hukum tumpul kebawah ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran Kalandra Law Office dalam memberikan bantuan hukum di kota semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam peranannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang mengkaji peraturan tertulis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dalam access to justice. Kalandra Law Office diharapakan menjadi asa baru ditengah keputusasaan masyarakat awan dalam memperjuangkan hak-haknya dimata hukum. Oleh karena itulah Kalandra Law Office memiliki andil yang besar dalam access to justice. Sehingga dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapapun dimuka hukumThe birth of Kalandra Law Office in accordance with SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Year 2016 is expected to provide access to justice and equality before the law. Legal assistance is an answer to the community's need for adage "sharp law down, blunt law down" this is supported by the birth of Law No. 16 of 2016 concerning Legal Aid. This study intends to find out the role of Kalandra Law Office in providing legal assistance in Semarang city and the obstacles that affect its role. The method used in this research is normative-empirical study of written regulations of Law No. 16 of 2011 concerning legal assistance in access to justice. Kalandra Law Office is expected to become a new hope amid the desperation of the cloud community in fighting for their rights in the eyes of the law. That's why Kalandra Law Office has a big contribution in access to justice. So that it can foster new hope in the world of justice but also be tangible evidence of equal justice for anyone before the law.

Page 7 of 27 | Total Record : 269

5 6 7 8 9

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Saiful Abib

Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Saiful Abib

Contact Email agussaifulabib@usm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official iftar_aryaputra@usm.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Saiful Abib

Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA