Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)

humani
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 14113066 EISSN : 25808516 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 269 Documents

6 7 8 9 10

KAJIAN NORMATIF KEBERADAAN TOKO MODERN DI KOTA SEMARANG Efi Yulistyowati; Endah Pujiastuti
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Artikel hasil penelitian tentang kajian normatif keberadaan toko modern di Kota Semarang akan mengkaji mengenai keberadaan toko modern di Kota Semarang apakah sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Untuk membahas permasalahan tersebut, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan datanya : studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan toko modern di Kota Semarang sudah memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang belum terpenuhi adalah : ketentuan Pasal 13 & Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.Articles of research on the normative study of the existence of modern stores in the city of Semarang will examine the existence of modern stores in the city of Semarang whether they have fulfilled the provisions in Presidential Regulation No. 112 of 2007. To discuss these problems, the approach method used is normative juridical, with the specifications of analytical descriptive research, data collection methods: documentation and literature study, while the data analysis method used is qualitative analysis.The results of the study show that the existence of a modern shop in Semarang City has fulfilled several provisions in the Presidential Regulation Number 112 of 2007, which has not been fulfilled are: provisions in Article 13 and provisions Article 15 of the Presidential Regulation Number 112 of 2007.

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Triwati, Ani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 3 (2016): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v6i3.1430

Dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut, berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Apabila peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali tetapi tidak ada pembatasan sampai berapa kali maka perkara tersebut tidak akan ada akhirnya, bahwa adanya asas litis finiri oportet (setiap perkara harus ada akhirnya) tidak akan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah apakah dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya bagaimana pengaturan mengenai peninjauan kembali sebagai implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 agar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet akan terpenuhi. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi. Untuk memenuhi asas litis finiri oportet, perlu dilakukan pengaturan bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang Yuliawan, Indra; Susilo, Adhi Budi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Tenaga kesehatan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan dua faktor yang saling berhubungan yakni pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Sorotan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajaran karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan. Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat dan bidan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan harus mampu menangani berbagai macam pelayanan kesehatan bahkan pelayanan yang memerlukan tindakan darurat, dan melakukan rujukan yang cepat dan tepat. Sebagai Subjek hukum keperanan perawat wajib dilindungi secara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan manakala penanganan pertama yang dilakukan perawat dan bidan tidak dapat menyelamat nyawa seseorang dan kemudian ada kekecewaan dalam diri keluarga sang pasien terhadap tindakan bidan atau perawat tersebut. Perawat yang mempunyai latar belakang ilmu kesehatan menjadi tujuan masyarakat bilamana ada anggota masyarakat sedang sakit, terlebih lagi jika tidak ada dokter di sekitarnya. Dalam kondisi seseorang sakit tentunya perawat tidak dapat menolak untuk membantu menyembuhkan bahkan menyelamatkan terlebih lagi dalam kondisi gawat bahkan darurat. Health workers get a lot of attention from the public, because health is a basic human need and the quality of human resources (HR) determined two interrelated factors of education and health. Health is a major prerequisite for educational efforts to succeed, otherwise education will greatly support the achievement of improving one's health status. The public's spotlight on the health professional profession is a fairness because health care is a necessity that can not be postponed and ignored. Professionalism of the health profession becomes a fixed price that no one can bargain for, because it deals with human needs. Health workers, especially nurses and midwives as professions have primary responsibility for health services. Nurses and midwives are in charge of health in a preventive manner and should be able to handle a wide range of health services and even services that require emergency measures, and make quick and precise referrals. As the subject of nurses' law of nurses shall be protected by law. Such protection is necessary when the first handling of the nurse and midwife can not save a person's life and then there is disappointment in the patient's family for the actions of the midwife or nurse. Nurses who have a health science background become a community goal when there are members of the community are sick, especially if there is no doctor around. In the condition of someone sick of course nurses can not refuse to help heal even rescue even more in emergency conditions even emergency

Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Ani Triwati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Negara mengakomodir hak setiap orang termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh akses keadilan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia berpedoman pada Konvensi tersebut dalam mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi, termasuk jenis kelamin atau gender. Selanjutnya, Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (pidana). Dalam upaya memberikan akses keadilan, negara menjabarkan jaminan hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan. The rights of every person including rights of women encounter the law are accommodated by the state based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Women’s in law having the right in terms of accessing justice. As a nation that ratify the International Covenant on Civil and Political Rights with Law Number 12 of 2005 regarding the legitimation of the International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia refers to the convention in realizing the equality of all people before laws and regulations, prohibition of discrimination and guarantee the equal protection from any form of discrimination, including gender. Furthermore, Indonesia as a part in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) admit the obligation of the state to ensure that women are capable accessing justice and exempt from discrimination in the criminal justice system. In an effort to provide access to justice, the state elucidates the guarantee of the rights of women’s in the laws within the law regulations. Therefore, The criminal justice system is the one of an effort providing access to justice as well as the protection for women’s in law through the protection of women's rights during investigation at every stage of justice.

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011) Walidani, Lutfi; Adjie, Habib
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new. The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study ratio decidendiof Indonesian Supreme Court No 2859K/PDT/2011. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights.

Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 Dewi Tuti Muryati; Muhammad Iftar Aryaputra; Dhua Putra Pradiendi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur – krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban – kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak – hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya . Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.

Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. Iis Linawati; Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini menganalisis tentang fasakh perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-fasakh-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt, alasan Pemohon mengajukan permohonan fasakh terhadap Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh.This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of judge’s consideration in court rulling Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt in making fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondent's household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Qur'an letter Ar- Rum verse 21, and there have been reasons for divorce as referred to in Article 19 letter (e) of Government Regulation Number 9 Year 1975 juncto Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners' petition is not against the lawThe basis of judge's consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts.

Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik Sulistyawan, Aditya Yuli
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Belakangan ini. kasus Baiq Nuril benar-benar menyita perhatian publik. Kasus hukum ini bermula saat Nuril yang saat itu masih bekerja sebagai pegawai honorer di SMAN 17 Mataram, merekam percakapan telepon Kepala Sekolah kepadanya yang berkonten kesusilaan dan bernada melecehkan dirinya. Singkat cerita, melalui rekannya, rekaman pembicaraan tersebut tersebar. Nuril pun dilaporkan atas sangkaan Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Proses hukum bergulir, Pengadilan Negeri Mataram memberikan vonis bebas kepada Nuril. Namun, Penuntut Umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung akhirnya memvonis Nuril bersalah dengan hukuman pidana penjara 6 bulan kurungan dan denda lima ratus juta rupiah. Inilah yang kemudian memunculkan polemik. Masyarakat memprotes putusan yang dianggapnya tidak adil tersebut. Kekecewaan masyarakat kepada hukum sangat terasa melalui berbagai gerakan untuk membela Nuril, baik melalui penggalangan dana maupun aksi demonstrasi. Mereka kecewa kepada hukum yang nyatanya malah memberi hukuman pada seorang korban pelecehan seksual. Berbagai persepsi buruk terhadap hukum bermunculan, masyarakat ramai memberi pandangan awam mereka terhadap kasus ini. Secara ilmiah, kasus ini semestinya dapat diuraikan dengan jelas melalui ilmu hukum, terlebih melalui filsafat hukum. Adalah tugas kita sebagai akademisi untuk menguraikan setiap duduk peristiwa kasus menjadi lebih terang, agar tidak menimbulkan kesesatan berpikir di masyarakat. Berdasarkan uraian ini, penulis akan menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah cara berhukum objektif yang diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana telaah filsafat hukum melalui kajian paradigma akan menguraikan persoalan hukum ini. Pembahasan akan dijabarkan dalam paradigma penulis yakni paradigma konstruktivisme dan melalui metode hermenutikal/dialektikal.Recently, the Baiq Nuril case really caught the public's attention. This legal case began when Nuril, who at that time was still working as a temporary employee at the SMAN 17 Mataram, recorded the principal's telephone conversation with him who was in decency and insulted him. Long story short, through his colleague, the recording of the conversation was spread. Nuril was reported on the suspicion of Article 27 (1) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE). The legal process was rolling, the Mataram District Court gave Nuril a free verdict. However, the Public Prosecutor filed an appeal and the Supreme Court finally sentenced Nuril guilty to a sentence of 6 months imprisonment and a fine of five hundred million rupiah. This is what later led to the polemic. The community protested the decision which he considered unfair. The people's disappointment in the law was felt through various movements to defend Nuril, both through fundraising and demonstrations. They are disappointed in the law which in fact actually punishes a victim of sexual abuse. Various bad perceptions of the law have sprung up, people are busy giving their lay views on this case. Scientifically, this case should be clearly explained through legal science, especially through legal philosophy. It is our duty as academics to elaborate on each sitting the case of the case becomes brighter, so as not to cause an error in thinking in society. Based on this description, the author will answer the problem of how the objective legal method applied in this case, and how the study of legal philosophy through the study of paradigms will describe this legal issue. The discussion will be elaborated in the author's paradigm of the constructivism paradigm and through the hermenutical / dialectical method.

Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Perdata Wahyu Tri Yuliana; A. A. Aditya Dharma Saputra
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk atau wujud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta untuk melanjutkan keturunan. Untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan tersebut, seringkali suami dan isteri memiliki kendala dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi khususnya dalam medis memberikan alternatif demi memperoleh keturunan, salah satu caranya dengan proses bayi tabung. Pelaksanaan bayi tabung dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya donor sperma. Sementara itu, anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan definisi orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing, salah satunya hak mewaris bagi anak.Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) untuk membandingkan peraturan mengenai hak mewaris anak melalui proses bayi tabung dengan teori hukum yang ada. Deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mewaris anak melalui proses bayi tabung khususnya donor sperma, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualtitatif. Proses bayi tabung dengan donor sperma dilakukan berdasarkan atas izin suami, maka kedudukan anak tersebut disamakan dengan anak yang sah yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut BW. Oleh karena itu, anak tersebut sesuai dengan Pasal 830 BW termasuk dalam golongan I mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal dan terikat dengan Legittieme Portie sebagaimana anak sah dalam BW.Marriage is one form or form to form a happy and eternal family, and to continue descent. To realize the purpose of the marriage, husband and wife often have obstacles in obtaining offspring. Therefore, the development of technology, especially in medicine, provides an alternative for obtaining offspring, one of the ways is through the process of IVF. The implementation of IVF can be done in various ways, one of which is sperm donors. Meanwhile, legal children based on Article 42 of the Marriage Act and the definition of parents according to Article 1 number 4 of Act Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provide rights and obligations for each one of them is inheritance rights for children. This study was conducted with normative juridical approach to the statue (statue approach) to compare regulations regarding the right to inherit children through IVF process with existing legal theory. Descriptive analytics is used to describe and provide an overview of applicable laws and regulations with the right to inherit children through IVF processes, especially sperm donors, so this research is a qualitative study. The process of IVF with sperm donors is carried out based on the husband's permission, so the position of the child is equated with a legitimate child born into a legal marriage according to BW. Therefore, the child in accordance with Article 830 BW is included in group I inheriting from his parents if his parents have died and are bound by Legittieme Portie as a legitimate child in BW.

USAHA BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT KEPADA MASYARAKAT Dharu Triasih
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 3 (2016): November
Publisher : Universitas Semarang

Kegiatan bank secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Kondisi pada saat ini di mana orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima klausul - klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul - klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan Hukum Perdata yang lahir melalui perjanjian, sehingga berlaku ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Dalam kegiatan usahanya, bank selalu berusaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah secara preventif dan represif, meliputi perlindungan kepentingan fisik dan ekonomis nasabah. The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.

Page 8 of 27 | Total Record : 269

6 7 8 9 10

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Saiful Abib

Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Saiful Abib

Contact Email agussaifulabib@usm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official iftar_aryaputra@usm.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Saiful Abib

Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA