Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ]]>
<![CDATA[Elvardi, Jean]]>;
<![CDATA[Pratama, Arya Putra Rizal]]>;
<![CDATA[Muliawan, Muhammad Ramzy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5394
<![CDATA[AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerjaAbstractMinimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerningstates that "Wagesevery Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is defeated by automation. The Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be ratified at the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages so that the principle of minimum wages changed to living wages in the wage regulation system in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Samuji, Samuji]]>;
<![CDATA[Sari Ramadhani, Hetti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.4792
<![CDATA[AbstractThe legal objective this research is to protect the public as consumers of service users, against arbitrary actions if there is authority in health services that causes harm, then there must be a party who is legally responsible, namely the hospital. Patients as users of health services are legal subjects whose rights and legal status must be protected. Hospital as a type of health facility is a work place for professionals in the health sector who uphold professional ethics and the law that produces health service products that prioritize good service and do not prioritize other decisions, such as costs. The research method uses normative juridical law by interviewing (interviews) with related responsibilities, related to the practice of health service responsibility. The results showed that good and quality services on an ongoing basis, in fact, show the implementation of comprehensive services which are related to one another in such a way as to provide excellent health services. The therapeutic contractual relationship between doctor and patient results in legal responsibility among all, each legal subject strives to provide the best solution in disputes over health care problems where patients are more protected as users of health services. Hospital as a health facility functions to make efforts to provide basic health services or referral health, and/or support health services.Keywords: hospital service; protection lawAbstrakTujuan hukum penelitian ini adalah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa, terhadap tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka perlu terdapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab yaitu pihak rumah sakit. Pasien selaku pengguna layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya. Rumah Sakit merupakan sarana penyedia layanan kesehatan sekaligus tempat bekerja bagi para profesional di bidang kesehatan yang menjunjung tinggi etik profesi dan hukum dengan bentuk jasa layanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang baik dan tidak mendahulukan putusan yang lain umpamanya biaya. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis normatif dengan wawancara (interview) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa layanan kesehatan pada dasarnya terbentuk atas pelaksanaan pelayanan yang menyeluruh antara satu dengan lainnya saling berkaitan sedemikian rupa sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung jawab hukum diantara keduanya, masing-masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana layanan kesehatan yang berperan dalam melaksanakan usaha dalam Pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, maupun usaha Pelayanan Kesehatan penunjang.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN PENCURIAN SATWA PADA PERMUKIMAN RUNGKUT INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Ayu Mardiana, Debby]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5267
<![CDATA[AbstractThis research is based on the high rate of theft in industrial settlements and makes it imperative that there is justice that must be upheld. By looking at the problems that exist around it, it makes the theft rate higher and more dominating than other criminal acts. At this writing, the writer uses empirical method. The initial thing that occurred was the high crime rate which was increasingly dominating. In this paper, the author tries to write down what should be done by local residents, village officials, and security forces in matters relating to a criminal act of theft. On the other hand, aims to find out what is the cause in an act of theft. There is a factor that becomes an obstacle, namely internal and external factors. There must be an optimization that crate a condition that will work well.Keyword: criminality; industry; theftAbstrakPenelitian ini di latarbelakangi atas tinggi nya angka pencurian yang ada di wilayah permukiman perindustrian dan menjadikan hal tersebut harus adanya suatu keadilan yang harus di tegakkan. Dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar, maka menjadikan angka pencurian menjadi tinggi dan lebih mendominasi dibandingkan suatu tindak pidana yang lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris. Permulaan awal yang terjadi yakni tingginya angka kriminalitas yang semakin hari semakin mendominasi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menuangkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga setempat, perangkat desa, maupun pihak keamanan dalam hal yang berhubungan dengan suatu tindak pidana pencurian ini. Disisi lain, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab dalam suatu tindakan pencurian. Terdapat suatu faktor yang menjadi suatu kendala, yakni faktor internal dan eksternal. Harus adanya suatu optimalisasi yang dilakukan agar terciptanya suatu kondisi yang nantinya berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Dhea Damaiswari, Daniella]]>;
<![CDATA[Marlina, Saela]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5333
<![CDATA[AbstractIn the Indonesian constitution, the State guarantees all Indonesian people to obtain justice and legal protection. In realizing justice and legal protection which is one of Indonesia's goals, justice and protection are given in order to provide a sense of security and comfort to all Indonesian people. Included in providing legal protection for the fulfillment of the rights of victims of crime in order to realize a justice. As is the case with children as victims of the crime of rape, where children are still classified as minors who are still dependent on their parents or guardians, it is necessary to be given protection and provide fulfillment of their rights as victims of criminal acts, with the cooperation of various parties. However, sometimes victims can be found who do not go through the courts and victims are married to their rapists through peace or restorative justice. Therefore, the researcher uses this type of research with the normative method. Namely writing with literature study. Studies that study mass media coverage, and use literature on children as victims of rape, such as published journals and articles.Keywords: children’s rights; rape; restorative justiceAbstrakDalam konstitusi Indonesia, Negara menjamin seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dalam mewujudkan Keadilan dan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan Indonesia, maka keadilan dan perlindungan tersebut diberikan guna memberi rasa aman dan nyaman pada semua masyarakat Indonesia. Termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak–hak korban tindak pidana demi mewujudkannya suatu keadilan. Seperti halnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, yang mana anak yang masih tergolong dibawah umur yang masih bergantung terhadap orangtuanya atau walinya maka perlu diberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-haknya sebagai korban tindak pidana, dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Namun, terkadang dapat ditemukan korban yang tidak menempuh meja hijau dan korban dinikahkan terhadap pelaku pemerkosanya dengan melalui jalur perdamaian atau restorative justice. Maka dari itu Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Yakni penulisannya dengan studi literatur. Studi yang mempelajari pemberitaan media massa, dan menggunakan literatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seperti jurnal dan artikel yang sudah dipublikasikan.]]>
<![CDATA[KEBERLAKUAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Marchelia, Andria]]>;
<![CDATA[Apriliani, Dea]]>;
<![CDATA[Anienda Tien, Mas]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5148
<![CDATA[AbstractThe COVID-19 pandemic is often used as an excuse for companies to take arbitrary actions that lead to disputes over rights between employers and workers. one of the problems that will arise is in the form of cutting wages to termination of employment which is carried out unilaterally by the company. Especially in the process the company carries out unilaterally contradicting existing laws and regulations. So the research aims to find out whether the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for companies to cut wages and terminate employment of their workers as reviewed by Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation., as well as implementing regulations. Thus, to protect the normative rights of workers, researchers conduct research related to legal issues using the juridical normative approach, where what is studied is the norms and laws being enforced in society.Keywords: COVID-19 pandemic; pay cuts; termination of employment; workersAbstrakPandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan adanya perselisihan hak antar pengusaha dan pekerja. Permasalahan yang muncul dari adanya perselisihan hak tersebut salah satunya berupa pemotongan upah hingga sampai pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Terlebih dalam prosesnya yang dilakukan perusahaan dengan cara sepihak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, penelitian bertujuan untuk mengetahui dapatkah Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya. Sehingga, untuk melindungi hak normatif dari pekerja, peneliti melakukan penelitian terkait isu hukum tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana yang diteliti adalah norma dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR ]]>
<![CDATA[Wijaya, Sandy Ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5292
<![CDATA[AbstractLegal protection for every citizen is a mandatory thing that must be fulfilled in accordance with the mandate of the highest law of the Indonesian nation. One of the most basic things in fulfilling legal protection for citizens is a legality related to status and population data that will guarantee the rights of all citizens. The official residence identity as a form of legal protection for citizens aged 17 years is embodied in the Electronic Identity Card. In its development, official identity as an acknowledgment for citizens under 17 years of age began to be promoted with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016. Ages categorized as children by population were considered to have received the same treatment in terms of giving an identity card as a form of protection. and the realization of the fulfillment of the rights of children and adults. Legal protection and fulfillment of children's rights related to the Child Identity Card procurement program based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 in East Lombok Regency is a concrete step in an effort to realize aspects of public services for children, especially in accessing several government strategic programs with relevant stakeholders.Keywords: Child Identity Card; fulfillment of rights; legal protectionAbstrakPerlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-undang tertinggi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi warga negara adalah sebuah legalitas terkait status dan data kependudukan yang akan menjamin hak-hak semua warga negara. Identitas kependudukan resmi sebagai wujud perlindungan hukum bagi warga Negara yang berusia 17 tahun terwujud dalam Kartu Tandap Penduduk Elektronik. Dalam perkembangannya identitas resmi sebagai pengakuan untuk warga Negara yang berusia di bawah 17 tahun mulai digalakkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Usia yang dikategorikan sebagai anak-anak secara kependudukan dinilai harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemberian kartu identitas sebagai wujud perlindungan dan perwujudan pemenuhan hak anak dan orang dewasa. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak terkait program pengadaan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016di Kabupaten Lombok Timur merupakan sebuah langkah konkret dalam upaya mewujudkan aspek pelayanan publik bagi anak terutama dalam mengakses beberapa program strategi pemerintah dengan stakeholder terkait.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS ]]>
<![CDATA[Pratama, Arya Putra Rizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.4807
<![CDATA[AbstractThe purpose of the study was to determine the impact of PP No. 40-2021 on the Indonesian economy and the form of a Digital-Based Economy in PP no. 40-2021. This research was conducted through a normative juridical method with an analytical approach and a statutory approach. The existence of PP No. 40-2021 as well as the simplification of permits and regulations at the central and regional levels must continue to be carried out to support the increase in rank in the Ease of Doing Business (EoDB). The impact of the PP No. The new 40-2021 regarding special economic zones actually makes it easier to achieve Indonesia's ideals as a technology-based economy by 2025 to provide convenience for foreigners to invest in Indonesia, especially the development of digital-based technology. With this new provision, the government's ambition in technology development is to create an e-life-based Indonesian state. This is also the positive impact of digital being able to reduce the gap with the establishment of a digital-based economic ecosystem arrangement in Indonesia as a developing country. The form of the digital economy through Special Economic Zones will be formed in an ecosystem which is to form a strong forum for the development of a digital-based economy systemically. The form of a digital-based economy in Indonesia will be shaped like a digital ecosystem such as the silicon valley in the United States.Keywords: digital; economic ecosystem; technology developmentAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui dampak dari PP No. 40-2021 terhadap perekonomian Indonesia dan bentuk Ekonomi Berbasis Digital pada PP No. 40-2021. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Keberadaaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam Ease of Doing Business (EoDB). Dampak dari adanya PP No. 40-2021 yang baru tentang kawasan ekonomi khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara perekonomian berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Dengan adanya ketentuan baru ini, justru ambisi pemerintah dalam pengembangan teknologi menciptakan negara Indonesia berbasis e-life. Hal ini juga dampak positif dari digital mampu mengubah kesenjangan menjadi berkurang dengan dibentuknya pengaturan ekosistem perekonomian berbasis digital di Indonesia sebagai negara berkembang. Bentuk dari ekonomi digital melalui Kawasan Ekonomi Khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem digital seperti silicon valley di Amerika Serikat.]]>
<![CDATA[PERCEPATAN REFORMA AGRARIA UNTUK MENCAPAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Utomo, Setiyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5288
<![CDATA[AbstractThe legal purpose of this study is to analyze the acceleration of agrarian reform implemented by the government so that it has an impact on equitable land management. The impact on land ownership inequality is the occurrence of inequality in land ownership that is not balanced. The acceleration of the agrarian reform program is expected to answer the problem of inequality in assets and access, especially to the object of agrarian reform. This research was conducted through a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The agrarian reform journey through accelerating agrarian reform in structuring assets and compliance with access to produce justice for people who need land for prosperity in life. The state constitution's mandate towards agrarian resources is that the state economy is structured and aimed at the greatest prosperity of the people by developing forms of populist economy. The benchmark for the success of agrarian reform will be the creation of equal distribution of land ownership for prosperity and justice.Keywords: agrarian reform; asset management; justice; provision of accessAbstrakTujuan hukum penelitian ini untuk menganalisa percepatan reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga berdampak terhadap penataan tanah berkeadilan. Dampak terhadap ketimpangan kepemilikan tanah yaitu terjadinya kesenjangan terhadap kepemilikan tanah yang tidak seimbang. Perceaptan program reforma agraria diharapkan mampu menjawab permasalahan atas ketimpangan terhadap asset dan akses terutama pada objek reforma agraria. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perjalanan reforma agraria melalui percepatan reforma agraria dalam penataan aset dan penaatan akses sebagai upaya untuk menghasilkan keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan tanah untuk kesejahteraan dalam kehidupan. Amanah konstitusi negara terhadap sumber agraria bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan. Tolak ukur terhadap keberhasilan reforma agraria akan terciptanya pemerataan terhadap kepemilikan tanah untuk kesejahteraan dan keadilan. ]]>
<![CDATA[INVESTIGATION THE INTEREST OF CREDITOR AND DEBTOR IN SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS ]]>
<![CDATA[Kautsar, Izzy Al]]>;
<![CDATA[Muhammad, Danang Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5100
<![CDATA[AbstractThe purpose of this research is to determine what interests underlie debtors in proposing debt settlement through PKPU institutions and to analyze the legal position of separatist creditors in the PKPU process. This study uses a juridical normative research method by utilizing the statutory regulatory approach. An alternative way to settle debt payment obligations for debtors is by submitting a suspension of debt payment obligations. The essence of using this institution is to direct the parties in carrying out debt restructuring. In theory, the use of the suspension of debt payment obligation (PKPU) will protect the interests of the parties effectively and fairly. But in practice, this PKPU institution became ineffective and was only used by one party to achieve its own interests. Including the interests of separatist creditors which are limited through SKMA 3/KMA/SK/I/2020, it is implied that there is an injustice for the separatist creditors in submitting PKPU submissions, then the Supreme Court issued SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 which revoked the previous regulation while providing legal protection for separatist creditors in the PKPU process. The result of this research is that the debtor's interest in PKPU submission is 1. That debtor wants to restructure its debt 2. Debtor is no longer able to compete with the market. It was also found that the settlement of PKPU cases could be faster than the time period provided by Law 34/2007. Separatist creditors must be included in the PKPU settlement process, because their voting rights will determine the outcome of the agreement and the interests of creditors in a fair and balanced manner, in addition to debt settlement through PKPU institutions based on article 222 Law 34/2007 there is no difference in criteria for creditors.Keywords: creditors; debtors; suspension of debt paymentAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kepentingan apa saja yang mendasari debitor dalam mengajukan pemberesan utang melalui lembaga PKPU dan menganalisa kedudukan hukum kreditur separatis dalam proses PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Jalan alternatif dalam penyelesaian pembayaran kewajiban utang bagi debitor adalah dengan cara mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Inti dari penggunaan lembaga ini untuk mengarahkan para pihak dalam melakukan restrukturisasi utang. Secara teori penggunaan lembaga penundaan kewajban pembayaran utang(PKPU) akan melindungi kepentingan para pihak secara efektif dan adil. Tapi pada praktiknya, lembaga PKPU ini menjadi tidak efektif dan hanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mencapai kepentinganya sendiri. Termasuk kepentingan kreditur separatis yang dibatasi melalui SKMA 3/KMA/SK/I/2020, tersirat bahwa terjadi ketidakadilan bagi kreditur separatis dalam melakukan pengajuan PKPU, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 yang mencabut aturan sebelumnya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam proses PKPU. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepentingan debitor dalam pengajuan PKPU adalah 1. Bahwa dirinya ingin melakukan restrukturisasi utang 2. Sudah tidak mampu lagi bersaing dengan pasar. Ditemukan pula dalam penyelesaian perkara PKPU bisa lebih cepat dibandingkan periode waktu yang diberikan oleh UU 34/2007. Kreditur separatis harus diikutsertakan dalam proses penyelesaian PKPU, karena hak suaranya akan menentukan hasil kesepakatan dan kepentingan para kreditur secara adil dan seimbang, selain itu dalam pemberesan utang melalui lembaga PKPU berdasarkan pasal 222 UU 34/2007 tidak ada perbedaan kriteria pada kreditur.]]>
