Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN KARTU PERDANA ASING DI INDONESIA Hakim, Jefferson; Suryamah, Aam; Suwandono, Agus
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3012

Business practitioners in Indonesia such as travel agents and other forms of business activities utilize overseas travel activities by the Indonesian people by selling starter packs or SIM cards or portable wifi that can be used abroad. Most people who travel abroad for more than 3 (three) days prefer to use foreign starter cards or foreign portable wifi due to more affordable prices compared to using international roaming services offered by Indonesian telecommunications service providers. However, the problem that arises is that there is no single regulation governing the sale of starter packs and portable wifi managed by foreign telecommunications service providers in Indonesia, both in terms of telecommunications and consumer protection. The research method that will be used in this research is normative juridical, which is an approach using various data sources such as articles of law, various legal theories, and the scientific work of scholars so as to create a system and basic rules to be applied in Indonesia. This study has a descriptive analytical specification that aims to provide an overview of the object studied through data and to provide concepts regarding the regulation of oversight of foreign prime card sales in Indonesia and the resolution of consumer disputes over prime card use by overseas consumers.Pelaku usaha di Indonesia seperti agen perjalanan maupun bentuk kegiatan usaha lainnya memanfaatkan kegiatan perjalanan ke luar negeri oleh masyarakat Indonesia dengan menjual kartu perdana atau SIM Card atau wifi portable yang dapat digunakan di luar negeri. Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk waktu lebih dari 3 (tiga) hari lebih memilih untuk menggunakan kartu perdana asing atau wifi portable asing dikarenakan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan jasa layanan jelajah internasioanl yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia. Namun, permasalahan yang timbul adalah belum ada satu peraturan yang mengatur tentang penjualan kartu perdana maupun wifi portable yang dikelola oleh penyelenggara jasa telekomunikasi asing di Indonesia, baik dari segi telekomunikasi maupun perlindungan konsumen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana sehingga menciptakan sistem dan dasar aturan untuk diterapkan di negara Indonesia. Penelitian ini memiliki spesifikasi berupa deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data serta memberikan konsep mengenai pengaturan tentang pengawasan penjualan kartu perdana asing di Indonesia serta penyelesaian sengketa konsumen atas tidak dapat digunakan kartu perdana oleh konsumen di luar negeri.

PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO Sukendar, Astria Yuli Satyarini; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Micro Small Business (UMK) is an important business in village development. Micro Small Business, hereinafter referred to as UMK, has a very strategic role in supporting village economic development, and also national economy, because in this UMK activity it can save a lot of manpower from the village community itself, and UMK activities can assist in the distribution of results. village development. In addition, UMK activities can help to exploit the potentials in the village, starting from its natural resources, as well as the potential of its human resources. In the village of Mulyodadi, Mulyoayu, Sidoarjo Regency, the village community has the potential to make a bakery product named RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread). With the presence of RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) in the village community Mulyodadi can exploit the potentials in the village. By utilizing natural resources consisting of bananas and supported by human resources who process natural resources, this is what makes RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) a typical product of Micro Small Enterprises (MSEs) in the Village of Mulyodadi.Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu usaha yang penting di dalam pembangunan desa. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya akan disingkat dengan UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, bahkan ekonomi nasional karena dalam kegiatan UMK ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa itu sendiri, serta kegiatan UMK dapat berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan desa. Selain itu, kegiatan UMK dapat membantu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, mulai dari sumber daya alamnya, serta potensi sumber daya manusianya. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sido-arjo, masyarakat desa tersebut memiliki potensi membuat sebuah produk roti yang diberi nama RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi). Dengan adanya RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) ini masyarakat desa Mulyodadi dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Dengan meman-faatkan sumber daya alam berupa pisang dan didukung dengan sumber daya manusia yang mengo-lah sumber daya alam tersebut menjadikan RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai suatu produk khas dari Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi.

PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN “THE AREA” MENURUT UNCLOS 1982 [STUDI TENTANG NODUL POLIMETALIK (POLYMETALLIC NODULES)] H A S, Yasin Nur A; Soelistyo, Liem Tony Dwi; Agustin, Ika Shinta Utami Nur
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Beautiful and challenging seabed charms and rapid developments in technology for deep sea exploration and exploitation have occurred during the negotiations of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. The development of this technology can give us broader knowledge about wealth in the deep sea floor. Significantly known deposits on the seabed outside national jurisdiction and named the Area or "The Area" by UNCLOS, including phosphorus, aggregates, scale, sulfides, hydrates, oil, natural gas and many other substances undiscovered. In fact, due to changes in international market conditions and technical difficulties arising from the exploitation of polymetallic nodules, it is unlikely that these or other mineral resources will be commercially developed over the years. Other genetic resources related to certain marine minerals, which were discovered when UNCLOS was being negotiated, have generated great scientific and economic interest and could be the first resources of the Region to be exploited. UNCLOS has provided regulations and procedures to ensure effective protection of the protection and conservation of natural resources in the Area and prevention of damage to flora and fauna from harmful effects that may arise from activities in the Area. Also about how to cope better, scientifically, including the application of prevention criteria, threats and risks to vulnerable and threatened marine ecosystems and biodiversity in areas outside national jurisdiction. So this has led to the exploration of various potential approaches to their protection and management, using agreements and other relevant instruments based on general international law arrangements, particularly with UNCLOS 1982.Pesona dasar laut yang indah dan menantang serta perkembangan yang pesat dalam teknologi untuk eksplorasi dan eksploitasi laut dalam sudah terjadi selama perundingan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Atas perkembangan teknologi ini dapat memberi kita pengetahuan yang lebih luas lagi tentang kekayaan di dasar laut dalam. Endapan yang diketahui secara signifikan di dasar laut yang berada di luar yurisdiksi nasional dan di namai dengan Kawasan atau “The Area” oleh UNCLOS, termasuk fosfor, agregat, kerak, sulfida, hidrat, minyak, gas bumi dan masih banyak lagi zat-zat lainnya yang belum ditemukan. Sebenarnya, karena perubahan kondisi pasar internasional dan kesulitan teknis yang timbul sehubungan dengan eksploitasi nodul polimetalik, kecil kemungkinan sumber daya mineral ini atau lainnya akan dikembangkan secara komersial selama bertahun-tahun. Sumber daya genetik lainnya yang terkait dengan mineral laut tertentu, yang ditemukan ketika UNCLOS sedang dirundingkan, telah menimbulkan minat ilmiah dan ekonomi yang besar dan dapat menjadi sumber daya pertama dari Kawasan yang akan dieksploitasi. UNCLOS sudah memberikan peraturan dan prosedur untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam di Kawasan dan pencegahan terhadap kerusakan flora dan fauna dari efek berbahaya yang mungkin timbul dari kegiatan di Kawasan tersebut. Juga tentang bagaimana mengatasi secara lebih baik, secara ilmiah, termasuk penerapan kriteria pencegahan, ancaman dan risiko terhadap ekosistem laut yang rentan dan terancam serta keanekaragaman hayati di daerah di luar yurisdiksi nasional. Maka hal ini mendorong eksplorasi berbagai pendekatan-pendekatan yang potensial untuk perlindungan dan pengelolaannya, menggunakan perjanjian dan instrumen lain yang relevan berdasarkan pengaturan hukum internasional umum, khususnya dengan UNCLOS 1982.

EFEKTIVITAS TIM ESCORT SEBAGAI PEMBUKA JALAN AMBULANS DI INDONESIA Puspita, Kumara; Septiyani, Samriananda; Satria, I Gde Sandy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3576

AbstractThis study aims to identify the formation of the escort team community and the important role of the ambulance escort. Research methods used by researchers are empirical studies by obtaining live data from interviews via social media with escort teams and communities in Indonesia. Research on the role of escort team helps the ambulance travel quickly to the assigned hospital. Early in the development of the escort team in Indonesia, due to people's indifference to the presence of ambulances when the ambulance sirens went off, this caused patients to bet their lives on the streets. Several communities and police departments disagreed on the escort team's presence, as it was in the interest of security and order in police traffic that had the authority to escort ambulances. In this case the host team helps the ambulance, since the ambulance asks escort teams to escort ambulances, for a definite decision or discrete of the police force to provide a specific clearance for the escort team's communities.Keywords: ambulance escort; escort team community; roleAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal terbentuknya komunitas tim escort dan peranan penting dalam melakukan pengawalan ambulans. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris dengan cara memperoleh data langsung dari hasil wawancara melalui media sosial dengan pihak tim escort dan masyarakat di Indonesia. Melalui penelitian ini peneliti peranan tim escort dapat membantu perjalanan ambulans agar cepat sampai ke rumah sakit yang dituju. Pada awal terbentuknya komunitas tim escort di Indonesia, disebabkan karena ketidakpedulian masyarakat akan keberadaan ambulans ketika sirine ambulans berbunyi, hal ini yang menyebabkan pasien bertaruh nyawa di jalan. Beberapa masyarakat dan pihak kepolisan tidak setuju akan keberadaan komunitas tim escort, karena demi keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawalan ambulans. Dalam hal ini keberadaan komunitas tim escort sangat membantu pihak ambulans, karena pihak ambulans yang meminta tim escort untuk mengawal ambulans, supaya adanya kepastian diperlukan keputusan atau diskresi kepolisian agar memberikan ketegasan berupa izin khusus untuk komunitas tim escort dalam melakukan pengawalan ambulans.Kata kunci: komunitas tim escort; pengawalan ambulans; peranan

THE INFLUENCE OF TAX AMNESTY ON NON EMPLOYEES PERSONAL TAX COMPLIANCE COMPLIANCE Nurmala, Leny Dwi; Kasim, Ramdhan; Martam, Nurmin K
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3297

AbstractThe influence of tax amnesty to compliance taxpayers individual non employees in KPP Pratama Gorontalo “ The purpose of this study is to knowthe influence of tax amnesty to compliance taxpayers individual non employees in KPP Pratama Gorontalo. The methodology applied research methodology descriptive quantitative. In this study the authors concluded that there was a policy tax amnesty issued by directorate general of taxation impact positive and significant impact on compliance taxpayers individual non employees in KPP Pratama Gorontalo.Keywords: tax amnesty; taxpayer complianceAbstrakPengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Gorontalo “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal dampak perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Gorontalo.Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; pengampunan pajak

POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Arifiyanto, Muhammad Naufal
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4319

AbstractThis research is holistically the duty of the DGT to provide guidance and supervision in cutting or collecting taxes, due to inaccuracy that has resulted in administrative sanctions in the form of a 200% fine from the lack of tax deductions or collection The human resources possessed by the tax authorities are actually not ready to implement the self-assessment system and certain interests have emerged to do tax avoidance, tax evasion, and tax mindedness. The principle of self-assessment system on income tax is still considered to cause conflicts of legal norms, especially in the enforcement of legal rules in income tax. Changes in legal politics in a taxation system in the official assessment system were changed to a self-assessment system because the Indonesian tax laws and regulations in the Dutch Colonial Era had not been able to perfect and adapt all policies in improving the taxation system and what the Indonesian people aspired to do. and national development that touches the taxation sector.Key words: Indonesian taxation; politics of law; self assessment systemAbstrakPenelitian ini secara holistik merupakan tugas DJP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan yang mengakibatkan pada sanksi administratif berupa denda 200% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem self assessment system dan muncul kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan tax avoidance, tax evasion, dan tax minded. Prinsip self assessment system pada pajak penghasilan masih dirasa menimbulkan konflik norma hukum terutama pada pemberlakuan aturan hukum dalam Pajak Penghasilan. Perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem official assessment system diubah menjadi self assessment system disebabkan karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia di Era Kolonial Belanda belum bisa menyempurnakan dan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan pembangunan nasional yang menyentuh bidang perpajakan.

ASPEK KEADILAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING Balik, Agustina; Hetharie, Yosia
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3801

AbstractOutsourcing agreement system is the most widely used by companies as a basic for binding workers. Workers are required to fully comply with standard provisions our clauses. One of the requirements in a standard clauses made by PT DB Ambon that workers are subject to company regulations (PP). Even though (PP) it was never annouced to workers when workers violate the company regulations (PP) that they have never read, it is immediately that company decided to unilaterally work relations. Companies do not hestitate to make resignation letter on behalf of workers who were laid off without approval. By signing the letter of resignation does not get severance. The aspect of justice that is expected to occur is that companies must make company regulation by involving workers representatives who have the role of voicing workers rights. Company regulations (PP) must be announced or owned by every workers. With the company regulation (PP), it can be used as a basic for making work agreements for workers.Keywords: justice aspects; outsourcing work agreements; standard clausesAbstrakSistem perjanjian kerja outsourcing adalah yang paling banyak dipakai oleh perusahan sebagai dasar untuk mengikat pekerja. Pekerja dituntut untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan atau klausula yang sifatnya baku. Salah satu syarat dalam klausula baku yang dibuat oleh PT. DB Ambon bahwa pekerja tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP). Padahal Peraturan Perusahaan (PP) itu tidak pernah diumumkan kepada pekerja. Ketika pekerja melanggar Peraturan Perusahaan (PP) yang tidak pernah mereka baca itu, serta merta perusaha memutuskan hubungan kerja sepihak. Perusahan tidak segan-segan membuat surat pengunduran diri atas nama pekerja yang di PHK tanpa persetujuannya. Dengan menandatangani surat pengunduran diri tersebut, maka tenaga kerja tersebut tidak memperoleh pesangon. Aspek keadilan yang diharapkan terjadi yaitu bahwa Perusahaan harus membuat Peraturan Perusahaan dengan melibatkan perwakilan pekerja yang berperan menyuarakan hak-hak pekerja sehingga perusahaan tidak sewenang-wenang terhadap hak-hak pekerja. Peraturan Perusahan (PP) harus dumumkan atau dimiliki oleh setiap pekerja. Dengan adanya Peraturan Perusahan (PP), maka dapat dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerja bagi pekerja.Kata kunci: aspek keadilan; klausula baku, perjanjian kerja outsourcing

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI TERHADAP TINDAK PIDANA ISTRI DAN ANGGOTA KELUARGA Yekti, Kumara Puspita; Kleden, Kristoforus Laga
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4519

AbstractThe duty to maintain security of the Republic of Indonesia, the TNI has a responsibility to their family that always provides support and encouragement, its a wife and family members. A wife of TNI soldiers will automatically join the TNI wife organization and inseparable from the TNI. This causes all the faults of the wife and family members are the responsibility of the husband as the TNI. This research was conducted to find out the application of the concept of dropping military discipline law and accountability of TNI soldiers due to the crimes of wife and family members. This type of research used normative legal research with statutory approach and concept approach. Data analysis techniques use normative analysis, by explaining all primary legal materials using concepts, theories, and principles in secondary and tertiary legal materials systematically. Also, it uses interpretation methods to produce answers to the legal problems examined. The results showed that the subject of military discipline law is only military or people who are likened to the military. The problem of wife and family members of the TNI who commit criminal acts, can not be charged to the TNI as a husband. In-Law No. 25-2014 on Military Discipline Law has not explained explicitly related to the accountability of TNI soldiers for crimes committed by their wives and family members. Therefore, further arrangements are needed in applying the provisions of military discipline law for TNI soldiers for the actions of their wife, and preferably the wife of TNI soldiers can be reprimanded and fostered by the organization of TNI wife or TNI leaders through husband.Keywords: crimes of wife and family members of the TNI; criminal liability; military discipline lawAbstrakDalam tugasnya mempertahankan keamanan NKRI, TNI memiliki tanggung jawab atas keluarganya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, yaitu seorang istri dan anggota keluarga. Istri-istri dari prajurit TNI otomatis akan bergabung dalam organisasi istri TNI dan mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI. Hal ini menyebabkan segala kesalahan istri dan anggota keluarga merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep penjatuhan hukum disiplin militer dan pertanggungjawaban prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data menggunakan analisis normatif, dengan cara menjelaskan seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip dalam bahan hukum sekunder dan tersier secara sistematisasi. Selain itu, menggunakan metode penafsiran untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek hukum disiplin militer hanya militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Permasalahan istri dan anggota keluarga TNI yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebankan pada TNI sebagai suami. Pada UU No. 25-2014 belum menjelaskan secara eksplisit terkait pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan hukum disiplin militer bagi prajurit TNI atas perbuatan istrinya, serta sebaiknya istri prajurit TNI dapat ditegur dan dibina oleh organisasi istri TNI atau pimpinan TNI melalui suami.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Zham-Zham, Holly Muridi; Mataheru, Thea Yori
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3331

The notary has an important role in the development of Islamic economics in Indonesia, where the notary has an extraordinary influence as well as in making an authentic deed that can produce legal certainty for the community. Law Number 30 of 2004 Juncto Law Number 2 of 2014 on the Position of Notary Public does not include the authority of a notary public in terms of making a deed of agreement relating to Islamic economics such as Islamic banking. The authority possessed by a notary in accordance with Law Number 30 of 2004 Juncto Law Number 2 of 2014 relating to the Notary is authorized to make an authentic deed regarding all deeds, agreements and stipulations required by legislation and / or as desired by the parties concerned to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the deed, keep the deed, give a grosse, copy and quote the deed, all of it as long as the making of the Deed is not also assigned or excluded to other officials or other people determined by the law and other authorities. The regulation does not include notary authority in making notarial deeds related to sharia economics. Due to the development of the forms of agreements made by notaries, it is necessary to include a notary authority in making authentic deeds related to Islamic banking. Keywords : Notary, Islamic economics, Authentic deed.

ANALISIS PENGGUNAAN ALGORITMA HARGA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DI INDONESIA Hartono, Julienna; Rosyadi, Julianda; Nugraha, Xavier
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4499

AbstractPricing algorithm is a form of digitalization in the business sector. Pricing algorithm offers efficiency in making decisions regarding the pricing of good/services. Unfortunately, pricing algorithm can also be misused. One form of the misuse is to apply the pricing algorithm as a tool to adjust prices according to the prices used by business competitors. At this point, potential violations of Article 5 of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition emerge. This article regulates the prohibition of price fixing agreements. Pricing agreements are prohibited because they require consumers to purchase goods above competitive prices. Based on this background, issues to be discussed in this study are 1) the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement and 2) proof of the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement. This study uses a doctrinal method with a statutory and conceptual approach. From the analysis it can be concluded that 1) the use of pricing algorithm in which there is an order to adjust prices to competitor prices basically has the potential to become a form of price fixing agreement because it can fulfill the elements of Article 5 of Law 5/1999. 2) In proving the use of algorithms as a price fixing agreement, it is actually quite difficult because it has to meet the minimum bewijs. Most likely the existence of the algorithm itself is only evidence of clue which is classified as indirect evidence. Its existence must be supported by plus factors in the form of rationality analysis of pricing, market structure analysis, analysis of performance data, and/ or analysis of the use of collusion facilities.Keywords: pricing algorithm; price fixing agreements; competition lawAbstrakAlgoritma harga merupakan sebuah bentuk masuknya digitalisasi di bidang bisnis. Algoritma harga menawarkan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga barang/jasa. Algoritma harga juga bisa disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah dengan menjadikan algoritma harga sebagai alat untuk menyesuaikan harga mengikuti harga yang digunakan oleh pelaku usaha pesaingnya. Pada titik inilah potensi pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat muncul. Pasal ini mengatur tentang larangan perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga dilarang karena membuat konsumen harus membeli barang/jasa di atas harga kompetitif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga dan 2) pembuktian terhadap penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari analisis yang ada dapat disimpulkan bahwa 1) penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing pada dasarnya berpotensi menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU 5/1999. 2) Dalam membuktikan adanya penggunaan algoritma sebagai perjanjian penetapan harga, sejatinya cukup sulit karena harus memenuhi bewijs minimum. Keberadaan algoritma sendiri kemungkinan besar hanya merupakan bukti petunjuk yang merupakan bukti tidak langsung. Keberadaannya harus didukung dengan plus factor berupa analisis rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rosalinda Elsina Latumahina

Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rosalinda Elsina Latumahina

Contact Email rosalindael@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhbbc@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rosalinda Elsina Latumahina

Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA