cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosalinda Elsina Latumahina
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 2622982X     EISSN : 26229668     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
 4   5   6   7   8 
IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI Sugianto, Fajar; Simeon, Felicia Christina; Wibowo, Dea Prasetyawati
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3525

Abstract

Abstract The purpose of the research is to make a law comparison related to disputes by mediation. This research is using normative method with empirical approach. Through this research the researcher offers an interesting development of dispute resolution through mediation where mediation is no longer used to settle disputes outside the court, but in it’s development mediation is also used to settle disputes in court, known as mediation in court. This phenomenon first developed in developed countries like United States before finally developed in Indonesia. Every people have their own various ways to obtain agreement in the case process or to resolve disputes and conflicts. One way to resolve disputes is through mediation. Mediation clearly involves third parties (both individuals and in the form of an independent institution) that are neutral and impartial, who will take a role as a mediator. The basic principles in mediating dispute resolution both in court and outside the court are still being carried out, such as the principles of confidentiality, neutrality, empowerment of the parties, and mediation results are sought to reach a win-win solution agreement.Keywords: dispute; mediation; mediatorAbstrak Tujuan penelitian yaitu melakukan perbandingan hukum terkait penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan saja, akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, yang dikenal dengan mediasi di pengadilan. Fenomena ini lebih dulu berkembang di Negara-negara maju seperti di Amerika Serikat sebelum akhirnya berkembang di Indonesia. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi. Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berperan sebagai mediator. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasian, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan win-win solution.Kata kunci: mediasi; mediator; sengketa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI PEKERJA PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA PERUSAHAAN ES KRIM DI BEKASI) Triyani, Rismaenar; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4572

Abstract

AbstractThis study aims to determine how the implementation of the provision of leave rights for pregnant women workers by companies, one of which is an ice cream company in Bekasi and what form of legal protection is provided by the government to protect pregnant women workers if their leave rights are not fulfilled. This study on cases of miscarriage and infant mortality at an ice cream company in Bekasi is the basis for research on how to apply the provision of leave rights and protection for pregnant women workers in these companies in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used by the researcher is the normative juridical method that is included in the interview, focusing on legal provisions such as laws, and literature related to legal protection of workers after which it is linked to the case that is the subject of the review. The results showed that the rights granted by ice cream companies to pregnant women workers regarding reproductive rights, namely the right to leave are in accordance with statutory provisions and the status of workers as indefinite time workers or permanent workers, only the implementation is still not in accordance with the provisions. Law No.13 of 2003 concerning Manpower, this is influenced by the absence of a collective labor agreement (PKB) between employers and workers / labor unions which makes workers not know exactly what rights and obligations are obtained outside of Law No.13-2003 so that workers or laborers suffer losses because they cannot get their rights in full. Legal protection provided by Law No.13-2003 is in the form of criminal sanctions and / or fines imposed on employers who violate statutory provisions. The form of legal protection for pregnant women workers is the provision of rights and obligations.Keywords: legal protection; pregnant women workers; reproductive rightsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian hak cuti bagi pekerja perempuan hamil yang dilakukan oleh para perusahaan salah satunya adalah perusahaan es krim di Bekasi serta bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan pemerintah untuk melindungi para pekerja perempuan hamil jika tidak terpenuhi hak cuti nya. Kajian mengenai kasus keguguran dan kematian bayi pada perusahaan es krim di Bekasi ini menjadi dasar penelitian bagaimana penerapan pemberian hak cuti dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil pada perusahaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan. Metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode yuridis normatif yang disertakan oleh wawancara, berfokus pada ketentuan hukum seperti undang-undang, dan literatur-literatur berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja setelah itu dihubungkan dengan kasus yang menjadi pokok ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan es krim terhadap pekerja perempuan hamil mengenai hak reproduksi, yaitu hak cuti nya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan status pekerja sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, hanya penerapannya masih belum berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/buruh yang menjadikan buruh tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban apa yang didapatkan diluar dari UU No.13-2003 sehingga pekerja atau buruh mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan hak nya secara penuh. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No.13-2003 berupa sanksi pidana dan/atau denda yang dijatuhkan kepada pihak pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil berupa pemberian hak dan kewajiban.
RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN Narayana, Panca; Dayati, Judhith Vidya; Verdiana, Miranti
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3991

Abstract

AbstractThe research objective is the impersonal relationship between doctor and patient who have a balanced relationship. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. Through this research the researcher offers that the notification center is the medical law and health law. Medical law is a law that regulates the relationship between a doctor and a patient in carrying out medical actions with semantics that may not be ascertained, together with medical compensation that cannot be predicted and does not cause the ability or skill of a doctor, on that basis cannot be sued or convicted. Thus, Medical Practice has provided clear information that will cause and every action needed to be truly needed, allows patients to take compensation. Clinics as providers of care facilities can be sued for not being able to meet patients. The clinic has personnel responsibilities, professional quality of treatment, facilities and equipment, and safety of treatment.Keywords: informed consent; medical risk; medical; informed consentAbstrakTujuan penelitian yaitu hubungan impersonal antara dokter dengan pasien yang memiliki hubungan yang seimbang. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pusat pemberitahuan adalah Undang-Undang Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Hukum kedokteran adalah hukum yang mengatur hubungan dokter dengan pasien didalam melakukan tindakan medis dengan upaya yang semaksimal mungkin yang hasilnya tidak dapat dipastikan, sama dengan resiko medik merupakan kerugian yang tidak dapat diramalkan dan bukan akibat kurangnya kemampuan atau ketrampilan dokter, atas dasar itu dokter tidak dapat digugat atau dipidana. Undang-Undang Praktik Kedokteran telah memberikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan timbul dan setiap tindakan yang mengandung resiko tinggi harus ada persetujuan tertulis, apabila pasien melakukan persetujuan tertulis maka dokter tidak dapat diminta ganti rugi. Klinik sebagai penyedia sarana pengobatan dapat digugat apabila tidak memenuhi kebutuhan pasien. Klinik mempunyai tanggungjawab personalia, professional terhadap mutu pengobatan, sarana dan peralatan dan keamanan terhadap perawatannya.Kata kunci: kedokteran: resiko medis; tindakan medik
PERGESERAN NEGARA HUKUM KE ‘NEGARA HIMBAUAN’: MENAKAR DAMPAK REGULASI PENANGANAN COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN INDONESIA Rissy, Yafet Y W
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3478

Abstract

AbstractThis article discusses the shifting phenomenon from rule of law to ‘rule of persuasion’ by analysing regulations concerning Covid-19 mitigation through large-scale social restrictions (PSBB) and their impact on Indonesian economy and financial sector. Analysis of PSBB regulations shows that the regulations do not have criminal and law enforcement provisions that could lead legal uncertainty. PSBB regulations are simply a persuasion model. This has led to the shifting from rule of law to ‘law rule of persuasion’. As a result, on one hand, law enforcement related to PSBB regulations would not be effective and could make the Covid-19 pandemic prolonged, and on the other hand, legal uncertainty itself as well as the Covid-19 pandemic would have serious implications for Indonesian economy and financial sector. It is recommended that in the future, any regulations, especially at the level of statutes (acts), should seriously consider the establishment of legal certainty through criminal provisions and law enforcement and anticipate properly the impact such regulations and Covid-19 on Indonesian economy and financial sector.Keywords: legal uncertainty; rule of law; ‘rule of persuasion’AbstrakArtikel ini membahas fenomena pergeseran negara ke ‘negara himbauan’ dengan melakukan analisis terhadap regulasi terkait penangangan Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Indonesia. Analisis terhadap regulasi PSBB menunjukan bahwa regulasi tidak memiliki ketentuan pidana dan aspek penegakan hukumnya yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Regulasi PSBB sekedar merupakan model himbauan yang telah menegaskan adanya fenomena pergeseran dari negara hukum ke ‘negara himbauan’. Akibatnya, di satu sisi, penegakan hukum terhadap regulasi PSBB tidak akan berjalan efektif dan bisa membuat pandemi Covid-19 berkepanjangan, dan di sisi lainnya, ketidakpastian hukum sebagaimana juga pandemic Covid-19 akan memiliki implikasi serius bagi perekonomian dan keuangan Indonesia. Direkomendasikan agar kedepannya, regulasi apapun, utamanya di tingkat undang-undang, harus secara sungguh memperhatikan aspek kepastian hukum melalui pengaturan dalam ketentuan pidana dan penegakan hukumnya dan mengantisipasi secara tepat dampak regulasi dan Covid-19 bagi perekonomian dan keuangan Indonesia. Kata kunci: ketidakpastian hukum; negara hukum; ‘negara himbauan’ 
PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA Armandhanto, Taufik; Budiarsih, Budiarsih; M, Yovita Arie
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4441

Abstract

AbstractThis journal aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a force majeure event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of hardship. This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding hardship itself have developed in the practice of international contract law which is regulated in the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its absence of hardship ownin the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the hardship category will be settled with the applicable provisions, such as good faith and force majeure. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing og circumstances fundamentally by the application of the principle hardship to the legal system in Indonesia.Keywords: contract; force majeure; hardshipAbstrakJurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Social Distancing,  yang tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapat nya keadaan memaksa sehingga pihak tersebut dapat mengakihiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip hardship. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam peneltian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai hardship sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum diakui nya hardship sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori hardship diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan force majeure. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaftif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip hardship ke dalam sistem hukum di Indonesia.
LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN ATURAN WTO Effendi, Chesa; Rahayu, Ni Gusti Ayu Made Nia; Achmadi, Rizki Istighfariana
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3674

Abstract

AbstractThe research objective is to analyze decisions of countries that impose prohibition and restriction on exports during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is normative legal research based on the rules of international trade law. In this research the researchers state that exports prohibition and restrictions imposed by countries during Covid-19 pandemic can be justified based on WTO law. The Covid-19 pandemic is undeniably bringing unprecedented challenges in the world of health, economy, and also international trade. The need for medical items, such as protective equipment, medicines, and other products that are important to deal with this pandemic has skyrocketed in almost every country in the world. As a result, there is a huge shock to global demand for medical products since practically all countries need the same product to deal with Covid-19 pandemic. However, all countries depend on international trade and global value chains to obtain medical goods. The situation is further complicated by the ongoing disruption of international transportation, particularly air cargo operations related to passenger travel. Basically, countries decisions on prohibitions and restrictions exports can be justified by the WTO law as long as these actions can be proven to be correlated as a reason to deal with Covid-19 pandemic.Keywords: Covid-19 pandemic; export restrictions; WTOAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai tindakan negara dalam melakukan larangan dan pembatasan ekspor di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum internasional. Melalui penelitian ini peneliti berpendapat bahwa larangan dan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh negara pada masa pandemi Covid-19 dapat dijustifikasi berdasarkan aturan perdagangan internasional WTO. Pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia kesehatan, ekonomi, termasuk dalam perdagangan internasional. Kebutuhan akan barang-barang medis, seperti peralatan pelindung, obat-obatan, dan produk-produk lain yang penting untuk memerangi pandemi Covid-19 ini telah meroket di hampir setiap negara di dunia. Akibatnya, ada guncangan besar pada permintaan global untuk produk medis, karena secara praktis semua negara membutuhkan produk yang sama untuk memerangi pandemi Covid-19. Namun, semua negara bergantung pada perdagangan internasional dan rantai nilai global untuk mendapatkan barang-barang medis. Keadaan semakin dipersulit mengingat adanya gangguan yang berkelanjutan pada transportasi internasional, khususnya operasi kargo udara yang terkait dengan perjalanan penumpang. Pada dasarnya tindakan negara berupa larangan dan pembatasan ekspor baik pada peralatan medis maupun bahan makanan dapat dibenarkan selama tindakan tersebut dapat dibuktikan korelasinya sebagai alasan untuk memerangi pandemi Covid-19.Kata kunci: pandemi Covid-19; pembatasan ekspor; WTO
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER OF BANKRUPT RURAL BANK (BPR) IN INDONESIA Nola, Selvia; Basri, Suci Zalsabilah; Nur Hafiza, Sylvi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4485

Abstract

AbstractProtection of rural credit bank customers as consumers is intended so that customers have the right to file complaints and use banking mediation forums to be able to resolve disputes in the banking sector simply, cheaply, and quickly.  Customer protection is also needed so that when an unwanted thing occurs, such as bankruptcy, it can be immediately resolved by a legal entity that helps resolve the problem.  The research method of this paper uses the method normative research with literature study conducted through books, references, journals, results of previous research, related to the issues under study, namely based on the Banking Law and the Civil Code.  Customer legal protection, viewed also from consumer protection laws and forms of customer legal protection, is a guarantee of legal certainty for customers to be protected and to receive correct, clear, and honest services regarding the conditions and guarantees of services provided.Keywords: bankruptcy; consumer; protectionAbstrakPerlindungan nasabah BPR sebagai konsumen dimaksudkan agar nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan menggunakan forum mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat. Perlindungan nasabah juga diperlukan agar bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan dapat segera diselesaikan oleh badan hukum yang membantu menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan studi pustaka yang dilakukan melalui buku, referensi, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu berdasarkan Hukum Perbankan dan Hukum Perdata. Perlindungan hukum pelanggan, dilihat juga dari hukum perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan hukum pelanggan, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pelanggan untuk dilindungi dan mendapatkan layanan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang diberikan.
RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA Mayasari, Dian Ety; Lyanthi, Merline Eva
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4065

Abstract

AbstractThis study aims to know and understand that the heirs who convert to religions in Balinese customary law have their rights and obligations in the family environment. In Balinese customary law, the rights and obligations of the heir must accept both material and immaterial forms and this if the heir who is a Hindu changes to another religion, a legal problem will arise. The research method used is juridical normative based on legal principles, legal principles and rules of Balinese traditional inheritance law that exist in awig-awig customary villages. The results showed that according to Balinese traditional inheritance law, heirs who converted to religions were no longer the heirs. The loss of position as an heir as a result of changing religions occurs because when someone changes religion, automatically the inheritance rights of the parents will be lost as a result of not being allowed to carry out religious-related obligations to the family related to ancestral worship in Sanggah/Eksajan/Temples and to local indigenous communities related to religious and customary activities. The loss of inheritance rights from parents as a result of changing religions is also caused because Balinese traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system, not just purusa (male) and prime (female) status, but is much more complex, concerning scale (reality) and niskala (belief). So that according to Balinese customary inheritance law, rules apply to heirs who change religions where the position of the heir dies in the kingdom or someone who changes religion from Hinduism to another religion will result in losing the right to inheritance.Keywords : inheritance law; heirs; balinese customsAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai ahli waris yang pindah agama dalam Hukum Adat Bali mempunyai hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga. Dalam Hukum Adat Bali hak dan kewajiban dalam ahli waris harus menerima secara bersamaan baik berbentuk materiil maupun immateriil dan ini jika ahli waris yang beragama Hindu pindah agama lain maka akan muncul suatu permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat Bali terhadap ahli waris yang pindah agama tidak lagi sebagai ahli waris. Hilangnya kedudukan sebagai ahli waris akibat dari pindah agama ini terjadi karena ketika seseorang pindah agama maka secara otomatis hak waris dari orang tua akan hilang sebagai akibat dari tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keagamaan kepada keluarga terkait persembahyangan memuja leluhur di Sanggah/Pemerajan/Pura dan kepada masyarakat adat setempat terkait kegiatan keagamaan dan adat. Hilangnya hak waris dari orang tua sebagai akibat dari pindah agama juga diakibatkan karena hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, tidak juga sekedar status purusa (laki-laki) dan perdana (perempuan), melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut sekala (kenyataan) dan niskala (kenyakinan). Sehingga menurut hukum waris adat Bali berlaku aturan-aturan terhadap ahli waris yang berpindah agama dimana kedudukan ahli waris ninggal kedaton atau seseorang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama yang lain akan  mengakibatkan kehilangan hak mewaris.Kata kunci: adat Bali; ahli waris; hukum waris
TIPOLOGI TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT Prasetyo, Teguh; Kameo, Jeferson
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3479

Abstract

AbstractPeople in the society would have never been living afar from crime or misdemeanor. At the same time, people in the society have also never ceased to think and making every effort within the law to prevent and eradicate crimes and misdemeanors. Not only things such us found in this 21th century, which is the century accompanied with sophisticated telecommunication and information technology revolution. But also with all types of crimes and misdemeanor, or in this article has been given specific attention on the typology of crimes and misdemeanor which are essentially by nature business and economic, or in this article has been considered as the oldest crimes as old as mankind itself. Many kind of efforts to prevent or to eradicate the crime with rules of law have begun since the Garden of Eden, from there until this sophisticated telecommunication and information technological age the law has already been existed. In the essence, the law which governs the typology of handling all kinds of business and economic crimes and misdemeanor are themselves running from the basic ideas of contract, or the agreement based on Pancasila. In Indonesia, Pancasila is the First Agreement and the highest law in the legal system.Keywords: crime; dignified justice; economicAbstrakManusia dalam masyarakat tidak pernah hidup sepi kehidupannya dari kejahatan dan atau pun pelanggaran. Bersamaan dengan itu pula manusia di dalam masyarakat tidak pernah berhenti berpikir dan mengupayakan pencegahan, maupun penanggulangan kejahatan dan atau pun pelanggaran menurut hukum.Tidak saja seperti yang dapat disaksikan berlangsung di abad 21, yaitu abad yang penuh dengan kompleksitas kecanggihan revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun, segala bentuk kejahatan, maupun pelanggaran, atau dalam artikel ini diberikan perhatian terhadap tipologi kejahatan dan pelanggaran yang bercorak Tindak Pidana Ekonomi (TPE) sudah sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Berbagai macam usaha untuk mencegah terjadinya tindak Kejahatan dan Pelanggaran maupun menanggulanginya dengan pengaturan berupa kaidah hukum sudah dimulai sejak taman Eden, di sana pun hingga zaman teknonologi informasi dan telekomunikasi super canggih ini sudah ada hukum untuk itu. Pada hakikatnya, hukum yang mengatur tipologi penanganan atas berbagai kejahatan ekonomi-bisnis dilakukan melalui kesepakatan atau Perjanjian. Di Indonesia, Kesepakatan atau Perjanjian Pertama tersebut tidak lain adalah Pancasila hukum tertinggi, dan sumber dari segala sumber hukum.Kata kunci: delik; ekonomi, keadilan bermartabat
PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR) Sakinah, Nailia Andriani; Suherman, Suherman
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4452

Abstract

AbstractThis study aims to identify and understand the implementation mechanism of the credit restructuring concept in Bank and Non-Bank Institutions. The study regarding the implementation of the credit restructuring concept in the two financial institutions has differences that will lead to legal problems which will be investigated by the author. The method used in this research is the normative juridical method focused on positive legal research studies based on regulations, journals, and books relating to loan restructuring. The results showed that there was credit restructuring due to the spread of Coronavirus Disease which causes economic activity in Indonesia to be hampered, making it difficult for debtors to pay credit to the two financial institutions. In the end, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Bank Institutions and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease 2019 Spread for Nonbank Financial Services Institutions. Where the policies regarding credit restructuring in the two regulations create conflicts in implementation in Bank Institutions and Non-Bank Institutions because there are derivatives in the POJK, namely implementing regulations related to administrative costs set by creditors after receiving requests for credit restructuring against debtors.Keywords: banking; loan restructuring; non bankingAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang dilakukan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank. Kajian mengenai pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit di kedua lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan sehingga nantinya menimbulkan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif yang difokuskan terhadap kajian penelitian hukum positif  berdasarkan peraturan – peraturan, jurnal – jurnal, dan buku – buku yang berkenaan dengan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi kredit dikarenakan terdapat penyebaran Coronavirus Disease yang menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat debitur kesulitan dalam membayar kredit kepada kedua lembaga keuangan tersebut. Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restruturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.

Page 6 of 10 | Total Record : 99

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, Nomor 2 Agustus 2022 Volume 5, Nomor 1 Februari 2022 Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020 Volume 3, Nomor 1 Februari 2020 Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019 Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019 Volume 2, Nomor 1 Februari 2019 Volume 1, Nomor 1 Agustus 2018