Articles
99 Documents
<![CDATA[SUI GENERIS DALAM PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM RUANG ANGKASA ]]>
<![CDATA[Sartika Alamsyah, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Suhartono, Slamet]]>;
<![CDATA[Nasution, Krisnadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3643
<![CDATA[AbstractThe purpose of this research is to produce a review related to the exertion of Sui generis Regime in the utilization of Geo Stationary Orbit based on the principles of space law which are examined by comparison of laws and needs between developed and developing countries. This provision was made to provide legal substance related to technical matters and exertion related to the exploration of existing territories in space encompassing the Geo Stationary Orbit slot, and spacecraft skimming. Developing countries strive to be determined "distinctive legal regime" (Sui Generis Regime) against the Geo Stationary Orbit (GSO) which is a specialty or specificity of existing international legal regimes or has previously been regulated in order not to become a stand-alone law. Research used a normative research using Normative Juridical methods namely by conducting an assessment related to legal aspects or the existence of regulations regarding space surrounding the responsibility of the problem. This is done to obtain data and to be able to analyze the sui generis regime on the exertion of geostationary orbits by Indonesia. The research is more concern related reviews special legal regime on the use of orbital slots which will experience challenges both in juridical and non-juridical terms, with the relationship between international law, this happened because there was no principium load, canon rule, and technical mechanism towards the 1967 space rules amendment. The uncertainty of these rules, especially in the utilization of Geo Stationary Orbit is used as a guideline for the need for the Sui Generis Regime as a regulation for the utilization of GSO which is inseparable from the principiums of space law. This is strengthened to provide benefits in terms of juridical and non-juridical aspects in the use of Geo Stationary Orbit. And aims to use space fairly and toward the interest of every humanity now or future.Keyword: geo stationary orbit; sui generis regime; the principle of spaceAbstrakTujuan [enelitian yaitu untuk menghasilkan ulasan terkait penggunaan Sui generis Regime dalam penggunaan Geo Stationary Orbit berdasarkan prinsip-prinsip hukum ruang angkasa yang dikaji dengan perbandingan hukum dan kebutuhan antara negara maju dengan negara berkembang. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan subtansi hukum terkait hal-hal teknis dan penggunaan terkait ekplorasi wilayah yang ada di antariksa melingkupi slot Geo Stationary Orbit, serta peluncuran wahana antariksa. Negara-negara berkembang lebih mengupayakan agar dapat ditetapkannya “suatu rezim hukum khusus” (Sui Generis Regime) terhadap Geo Stationary Orbit (GSO) yang merupakan spesialisasi atau kekhususan dari rezim hukum internasional yang telah ada atau telah mengatur sebelumnya agar tidak menjadi hukum yang berdiri sendiri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terkait aspek hukum atau adanya regulasi tentang ruang angkasa melingkupi tanggung jawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan agar dapat melakukan analisa sui generis regime terhadap pemanfaatan orbit geostationer oleh Indonesia. Penelitian lebih membahas ulasan terkait rezim hukum khusus berkaitan pemanfaatan pada slot orbit akan mengalami tantangan baik dalam segi yuridis maupun non yuridis, dengan keterkaitan antara hukum internasional, hal ini terjadi karena tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme teknis pada amandemen aturan luar angkasa 1967. Tidak tegasnya aturan tersebut terutama dalam penggunaan Geo Stationary Orbit dijadikan sebagai pedoman untuk perlunya Sui Generis Regime sebagai aturan penggunaan GSO yang tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk memberikan keuntungan dari segi yuridis dan dari segi non yuridis dalam penggunaan Geo Stationary Orbit. Serta bertujuan untuk pemanfaatan ruang angkasa yang adil dan untuk kepentingan seluruh umat manusia sekarang ataupun masa yang akan datang.Kata kunci: geo stationary orbit; prinsip ruang angkasa; sui generis regime]]>
<![CDATA[SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA ]]>
<![CDATA[Sukadi, Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4714
<![CDATA[AbstractIn principle the system of government that refers to the form of the relationship between the legislative with the executive branch. system of government comes from the combination of two words and governance systems. system of government is a system of relations between the executive organ and legislative organs. The purpose of state government are generally based on the ideal or goal state. The purpose of state government to protect the whole nation Indonesia is Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation, as well as participate in the establishment of world order based on freedom, abiding peace and social justice. The institutions are in a system of government in Indonesia to work together and support each other for the realization of the purpose of governance in Indonesia.Keywords: governance; Indonesia; systemsAbstrakPada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN KONSEP PERUSAHAAN RINTISAN DI RUU KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purwadi, Ari]]>;
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Prameswari, Septiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4324
<![CDATA[AbstractStart-up was a new concept on entrepreneurship, especially in the digital economy and creative economy fields. Business growth, competition and challenges faced by start-ups are growing faster than the birth of new rules that can become a legal basis. The issuance of the Entrepreneurship Draft Bill shall provide opportunities for MSMEs including start-up who have been growing independently and innovatively even though this draft bill tends to only regulate MSMEs but has not been able to provide firm formulas and boundaries for the existence of start up. Start up as a new concept in entrepreneurship has characteristics and forms of business entities that will be identified in this normative juridical research. The urgency to regulating start up concept in the Entrepreneurship Draft Bill must be reviewed from several important aspects related to the interests of entrepreneurs, government and society holistically for the improvement of Enterpreneurship Draft Bill and Indonesian economic growth.Keywords: enterpreneurship; MSMEs; start-upAbstrakPerusahaan rintisan merupakan konsep baru di bidang kewirausahaan khususnya bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan, persaingan dan jenis tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun berkembang lebih cepat dari lahirnya aturan-aturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Hadirnya RUU Kewirausahaan dapat memberi peluang bagi UMKM termasuk pengusaha rintisan yang selama ini tumbuh secara independen, mandiri dan inovatif meskipun RUU ini belum dapat memberikan rumusan dan batasan yang tegas terhadap eksistensi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sebagai konsep baru dalam kewirausahaan memiliki karakteristik dan bentuk badan usaha yang akan diidentifikasi dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini. Urgensi pengaturan perusahaan rintisan dalam RUU Kewirausahaan ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara holistik demi penyempurnaan draf RUU Kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI PERAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3627
<![CDATA[AbstractThe capital market like other markets can be interpreted as a meeting place between the seller and the buyer to make transactions in the form of objects traded, including capital or funds. The existence of the capital market itself already exists in almost all countries in the world except for countries that are still unable to break away from unstable economic and political problems. The capital market has a strategic role to advance national development in order as a source of financing for the business world and investment for the community. In an effort to develop the capital market to be able to develop properly in Indonesia, the 1995 Capital Market Law No. 8 of 1995 was issued. The Capital Market Law aims to provide guarantees in the form of legal certainty for the parties involved in activities in Indonesia. Capital Market and to provide protection for the interests of the investor community to avoid practices that can harm either party. Capital market activities require the help of a number of professions that can support capital market activities, one of which is the Notary profession. Notary as a capital market supporting profession is regulated by the Capital Market Law. The role of the Notary Position in carrying out a capital market activity is required when carrying out the process of public offering of shares in terms of making and examining the validity of the deeds or agreements made by the Notary Public relating to the General Meeting of Shareholders and amendments to the Articles of Association or bylaws of parties or actors in the capital market and require the Notary to submit information in the form of input or provide an independent information suggestion.Keywords: capital market; notaryAbstrakPasar modal seperti pasar lainnya ialah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi berupa objek yang diperjualbelikan antara lain modal atau dana. Keberadaan pasar modal itu sendiri sudah ada hampir diseluruh negara di dunia kecuali bagi negara-negara yang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi dan politik yang belum stabil. Pasar modal memiliki suatu peranan yang strategis untuk memajukan pembangunan nasional dalam rangka sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan investasi untuk masyarakat. Dalam rangka upaya mengembangkan pasar modal untuk dapat berkembangan dengan baik di Indonesia, maka Tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Pasar Modal ini bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal dan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan beberapa profesi yang dapat menunjang aktivitas pasar modal salah satunya ialah profesi Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-penjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen.Kata kunci: notaris; pasar modal]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN MASALAH KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 SECARA MEDIASI ]]>
<![CDATA[Kartikasari, Erny]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Kongres, Evi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4426
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine legal protection for workers against wage issues during the Covid-19 pandemic. Research in this journal uses a normative research method. Article 88a paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Work Copyright states: that labor rights to wages arise when a work relationship is established between workers and entrepreneurs/companies and ends when the employment relationship is terminated. The results of the study concluded that in terms of labor wage protection and protection for workers in their place of work, entrepreneurs/companies can postpone wage payments (if the entrepreneur/company cannot pay wages according to the minimum wage), by initiating negotiations with workers or labor unions related to the suspension. The postponement of payment of minimum wages by employers to workers does not immediately eliminate the obligation of employers/companies to pay the difference in minimum wages during the suspension. With the existence of Covid-19 the government issued SE No. M/3/HK.04/III/2020 concerning Labor Protection and Business continuity in the context of preventing Covid-19. So that the issuance of the Ministerial Decree is expected to help provide protection and work continuity for workers/laborers and maintain business continuity.Keywords: employment; wagesAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid-19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Pasal 88 huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid-19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.]]>
<![CDATA[THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ]]>
<![CDATA[Elvardi, Jean]]>;
<![CDATA[Pratama, Arya Putra Rizal]]>;
<![CDATA[Muliawan, Muhammad Ramzy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5394
<![CDATA[AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerjaAbstractMinimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerningstates that "Wagesevery Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is defeated by automation. The Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be ratified at the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages so that the principle of minimum wages changed to living wages in the wage regulation system in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Samuji, Samuji]]>;
<![CDATA[Sari Ramadhani, Hetti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.4792
<![CDATA[AbstractThe legal objective this research is to protect the public as consumers of service users, against arbitrary actions if there is authority in health services that causes harm, then there must be a party who is legally responsible, namely the hospital. Patients as users of health services are legal subjects whose rights and legal status must be protected. Hospital as a type of health facility is a work place for professionals in the health sector who uphold professional ethics and the law that produces health service products that prioritize good service and do not prioritize other decisions, such as costs. The research method uses normative juridical law by interviewing (interviews) with related responsibilities, related to the practice of health service responsibility. The results showed that good and quality services on an ongoing basis, in fact, show the implementation of comprehensive services which are related to one another in such a way as to provide excellent health services. The therapeutic contractual relationship between doctor and patient results in legal responsibility among all, each legal subject strives to provide the best solution in disputes over health care problems where patients are more protected as users of health services. Hospital as a health facility functions to make efforts to provide basic health services or referral health, and/or support health services.Keywords: hospital service; protection lawAbstrakTujuan hukum penelitian ini adalah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa, terhadap tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka perlu terdapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab yaitu pihak rumah sakit. Pasien selaku pengguna layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya. Rumah Sakit merupakan sarana penyedia layanan kesehatan sekaligus tempat bekerja bagi para profesional di bidang kesehatan yang menjunjung tinggi etik profesi dan hukum dengan bentuk jasa layanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang baik dan tidak mendahulukan putusan yang lain umpamanya biaya. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis normatif dengan wawancara (interview) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa layanan kesehatan pada dasarnya terbentuk atas pelaksanaan pelayanan yang menyeluruh antara satu dengan lainnya saling berkaitan sedemikian rupa sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung jawab hukum diantara keduanya, masing-masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana layanan kesehatan yang berperan dalam melaksanakan usaha dalam Pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, maupun usaha Pelayanan Kesehatan penunjang.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN PENCURIAN SATWA PADA PERMUKIMAN RUNGKUT INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Ayu Mardiana, Debby]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5267
<![CDATA[AbstractThis research is based on the high rate of theft in industrial settlements and makes it imperative that there is justice that must be upheld. By looking at the problems that exist around it, it makes the theft rate higher and more dominating than other criminal acts. At this writing, the writer uses empirical method. The initial thing that occurred was the high crime rate which was increasingly dominating. In this paper, the author tries to write down what should be done by local residents, village officials, and security forces in matters relating to a criminal act of theft. On the other hand, aims to find out what is the cause in an act of theft. There is a factor that becomes an obstacle, namely internal and external factors. There must be an optimization that crate a condition that will work well.Keyword: criminality; industry; theftAbstrakPenelitian ini di latarbelakangi atas tinggi nya angka pencurian yang ada di wilayah permukiman perindustrian dan menjadikan hal tersebut harus adanya suatu keadilan yang harus di tegakkan. Dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar, maka menjadikan angka pencurian menjadi tinggi dan lebih mendominasi dibandingkan suatu tindak pidana yang lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris. Permulaan awal yang terjadi yakni tingginya angka kriminalitas yang semakin hari semakin mendominasi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menuangkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga setempat, perangkat desa, maupun pihak keamanan dalam hal yang berhubungan dengan suatu tindak pidana pencurian ini. Disisi lain, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab dalam suatu tindakan pencurian. Terdapat suatu faktor yang menjadi suatu kendala, yakni faktor internal dan eksternal. Harus adanya suatu optimalisasi yang dilakukan agar terciptanya suatu kondisi yang nantinya berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Dhea Damaiswari, Daniella]]>;
<![CDATA[Marlina, Saela]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5333
<![CDATA[AbstractIn the Indonesian constitution, the State guarantees all Indonesian people to obtain justice and legal protection. In realizing justice and legal protection which is one of Indonesia's goals, justice and protection are given in order to provide a sense of security and comfort to all Indonesian people. Included in providing legal protection for the fulfillment of the rights of victims of crime in order to realize a justice. As is the case with children as victims of the crime of rape, where children are still classified as minors who are still dependent on their parents or guardians, it is necessary to be given protection and provide fulfillment of their rights as victims of criminal acts, with the cooperation of various parties. However, sometimes victims can be found who do not go through the courts and victims are married to their rapists through peace or restorative justice. Therefore, the researcher uses this type of research with the normative method. Namely writing with literature study. Studies that study mass media coverage, and use literature on children as victims of rape, such as published journals and articles.Keywords: children’s rights; rape; restorative justiceAbstrakDalam konstitusi Indonesia, Negara menjamin seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dalam mewujudkan Keadilan dan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan Indonesia, maka keadilan dan perlindungan tersebut diberikan guna memberi rasa aman dan nyaman pada semua masyarakat Indonesia. Termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak–hak korban tindak pidana demi mewujudkannya suatu keadilan. Seperti halnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, yang mana anak yang masih tergolong dibawah umur yang masih bergantung terhadap orangtuanya atau walinya maka perlu diberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-haknya sebagai korban tindak pidana, dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Namun, terkadang dapat ditemukan korban yang tidak menempuh meja hijau dan korban dinikahkan terhadap pelaku pemerkosanya dengan melalui jalur perdamaian atau restorative justice. Maka dari itu Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Yakni penulisannya dengan studi literatur. Studi yang mempelajari pemberitaan media massa, dan menggunakan literatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seperti jurnal dan artikel yang sudah dipublikasikan.]]>
<![CDATA[KEBERLAKUAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Marchelia, Andria]]>;
<![CDATA[Apriliani, Dea]]>;
<![CDATA[Anienda Tien, Mas]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5148
<![CDATA[AbstractThe COVID-19 pandemic is often used as an excuse for companies to take arbitrary actions that lead to disputes over rights between employers and workers. one of the problems that will arise is in the form of cutting wages to termination of employment which is carried out unilaterally by the company. Especially in the process the company carries out unilaterally contradicting existing laws and regulations. So the research aims to find out whether the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for companies to cut wages and terminate employment of their workers as reviewed by Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation., as well as implementing regulations. Thus, to protect the normative rights of workers, researchers conduct research related to legal issues using the juridical normative approach, where what is studied is the norms and laws being enforced in society.Keywords: COVID-19 pandemic; pay cuts; termination of employment; workersAbstrakPandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan adanya perselisihan hak antar pengusaha dan pekerja. Permasalahan yang muncul dari adanya perselisihan hak tersebut salah satunya berupa pemotongan upah hingga sampai pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Terlebih dalam prosesnya yang dilakukan perusahaan dengan cara sepihak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, penelitian bertujuan untuk mengetahui dapatkah Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya. Sehingga, untuk melindungi hak normatif dari pekerja, peneliti melakukan penelitian terkait isu hukum tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana yang diteliti adalah norma dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat.]]>
