Articles
<![CDATA[RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA ]]>
<![CDATA[Mayasari, Dian Ety]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4065
<![CDATA[AbstractThis study aims to know and understand that the heirs who convert to religions in Balinese customary law have their rights and obligations in the family environment. In Balinese customary law, the rights and obligations of the heir must accept both material and immaterial forms and this if the heir who is a Hindu changes to another religion, a legal problem will arise. The research method used is juridical normative based on legal principles, legal principles and rules of Balinese traditional inheritance law that exist in awig-awig customary villages. The results showed that according to Balinese traditional inheritance law, heirs who converted to religions were no longer the heirs. The loss of position as an heir as a result of changing religions occurs because when someone changes religion, automatically the inheritance rights of the parents will be lost as a result of not being allowed to carry out religious-related obligations to the family related to ancestral worship in Sanggah/Eksajan/Temples and to local indigenous communities related to religious and customary activities. The loss of inheritance rights from parents as a result of changing religions is also caused because Balinese traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system, not just purusa (male) and prime (female) status, but is much more complex, concerning scale (reality) and niskala (belief). So that according to Balinese customary inheritance law, rules apply to heirs who change religions where the position of the heir dies in the kingdom or someone who changes religion from Hinduism to another religion will result in losing the right to inheritance.Keywords : inheritance law; heirs; balinese customsAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai ahli waris yang pindah agama dalam Hukum Adat Bali mempunyai hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga. Dalam Hukum Adat Bali hak dan kewajiban dalam ahli waris harus menerima secara bersamaan baik berbentuk materiil maupun immateriil dan ini jika ahli waris yang beragama Hindu pindah agama lain maka akan muncul suatu permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat Bali terhadap ahli waris yang pindah agama tidak lagi sebagai ahli waris. Hilangnya kedudukan sebagai ahli waris akibat dari pindah agama ini terjadi karena ketika seseorang pindah agama maka secara otomatis hak waris dari orang tua akan hilang sebagai akibat dari tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keagamaan kepada keluarga terkait persembahyangan memuja leluhur di Sanggah/Pemerajan/Pura dan kepada masyarakat adat setempat terkait kegiatan keagamaan dan adat. Hilangnya hak waris dari orang tua sebagai akibat dari pindah agama juga diakibatkan karena hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, tidak juga sekedar status purusa (laki-laki) dan perdana (perempuan), melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut sekala (kenyataan) dan niskala (kenyakinan). Sehingga menurut hukum waris adat Bali berlaku aturan-aturan terhadap ahli waris yang berpindah agama dimana kedudukan ahli waris ninggal kedaton atau seseorang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama yang lain akan mengakibatkan kehilangan hak mewaris.Kata kunci: adat Bali; ahli waris; hukum waris]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI PERAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3627
<![CDATA[AbstractThe capital market like other markets can be interpreted as a meeting place between the seller and the buyer to make transactions in the form of objects traded, including capital or funds. The existence of the capital market itself already exists in almost all countries in the world except for countries that are still unable to break away from unstable economic and political problems. The capital market has a strategic role to advance national development in order as a source of financing for the business world and investment for the community. In an effort to develop the capital market to be able to develop properly in Indonesia, the 1995 Capital Market Law No. 8 of 1995 was issued. The Capital Market Law aims to provide guarantees in the form of legal certainty for the parties involved in activities in Indonesia. Capital Market and to provide protection for the interests of the investor community to avoid practices that can harm either party. Capital market activities require the help of a number of professions that can support capital market activities, one of which is the Notary profession. Notary as a capital market supporting profession is regulated by the Capital Market Law. The role of the Notary Position in carrying out a capital market activity is required when carrying out the process of public offering of shares in terms of making and examining the validity of the deeds or agreements made by the Notary Public relating to the General Meeting of Shareholders and amendments to the Articles of Association or bylaws of parties or actors in the capital market and require the Notary to submit information in the form of input or provide an independent information suggestion.Keywords: capital market; notaryAbstrakPasar modal seperti pasar lainnya ialah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi berupa objek yang diperjualbelikan antara lain modal atau dana. Keberadaan pasar modal itu sendiri sudah ada hampir diseluruh negara di dunia kecuali bagi negara-negara yang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi dan politik yang belum stabil. Pasar modal memiliki suatu peranan yang strategis untuk memajukan pembangunan nasional dalam rangka sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan investasi untuk masyarakat. Dalam rangka upaya mengembangkan pasar modal untuk dapat berkembangan dengan baik di Indonesia, maka Tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Pasar Modal ini bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal dan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan beberapa profesi yang dapat menunjang aktivitas pasar modal salah satunya ialah profesi Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-penjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen.Kata kunci: notaris; pasar modal]]>
<![CDATA[TUNTUTAN TANPA DISERTAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY) ]]>
<![CDATA[Brilliant Ifana Mukti]]>;
<![CDATA[Merline Eva Lyanthi]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1084
<![CDATA[Tindak pidana perpajakan dapat mencakup berbagai aktivitas ilegal, tetapi tidak terbatas pada penggelapan pajak, penyajian data atau informasi palsu, penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi data keuangan, atau penggunaan skema pajak yang ilegal untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Tuntutan tanpa adanya hukuman penjara dalam kasus pelanggaran pajak tentu akan menciptakan masalah hukum tersendiri. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 44b ayat (2b) dari UU 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, hanya mengatur terkait penghentian perkara pada tahap penyidikan dan belum mengatur tentang penghentian perkara pada tahap penuntutan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis sumber pustaka atau data sekunder terkait tindak pidana perpajakan dan studi pustaka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan hukum dalam konteks tersebut. Perlu dipahami mengenai tuntutan tanpa diikuti oleh hukuman penjara dalam kasus pelanggaran perpajakan. Maka, upaya yang patut diterapkan oleh aparatur penegak hukum dalam menangani perkara seperti ini yaitu melengkapi peraturan undang-undang harmonisasi perpajakan dalam proses penghentian perkara pada tahap penuntutan sebelum dipersidangkan di pengadilan agar dalam praktiknya seorang penuntut umum dalam hal ini jaksa tidak perlu lagi melanjutkan proses hukum yang berjalan ketika seorang terdakwa telah membayar keseluruhan denda beserta pengembalian kerugian negara.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT (BOEDEL PAILIT) ]]>
<![CDATA[Aditya Rizal Ranovianto]]>;
<![CDATA[Merline Eva Lyanthi]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.457
<![CDATA[This study aims to determine the Civil Liability for Negligent Actions of the Curator in the Management of Bankrupt Assets (Boedel Bankrupt). The method used in this study is the normative legal method, which is carried out by researching and reviewing theories, principles, legal concepts, and also relevant laws and regulations. The results of the study show that the Curator has broad duties and authorities in managing and settling bankrupt assets since being appointed by the Commercial Court Judge, and is responsible professionally and with integrity. If the curator is negligent to the point of causing losses, they can be held personally liable in accordance with Article 72 of the UUK and Articles 1365 and 1367 of the Civil Code. ]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online ]]>
<![CDATA[Helfida Augestira]]>;
<![CDATA[Merline Eva Lyanthi]]>
<![CDATA[ Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/humif.v1i3.364
<![CDATA[Online gaming has grown in popularity due to the development of communications and IT. One of the most common payment methods is the use of shared account services. This research has been conducted in provisions used by dissatisfied buyers, as well as the extent to which contracts for the sale and purchase of shared accounts in online games are legal. Payment is most commonly used in shared account services. This paper explores what legal protections exist for dissatisfied buyers of shared accounts on the internet and which sales contracts apply. Legislative analysis is the research methodology. The research data was obtained by studying legal documents and literature. The study shows that if sales contract a joint account in online games meets the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), it is theoretically valid. However, a few potential legal problems, such fraud, theft, and default, can surface. Customers should therefore use caution and pick a trustworthy joint account provider before making any online purchases. Buyers who are offended have access to criminal and civil dispute resolution processes.]]>
<![CDATA[Juridical Approach to Legal Protection For The Public Of Illegal Peer To Peer Lending Users ]]>
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v10i1.7067
<![CDATA[Technology that is developing quickly is utilized in all fields to provide convenience including financial transactions. But, there are also illegal financial transactions called peer – to peer (P2P) lending that do not have a license. The illegal loan operators have access to personal data owned by victims as application users. It is not uncommon to find some illegal loan operators who create conflicts against application users. This research aims to review the legal protection forpeople who use illegal peer to peer lending in Indonesia. This research uses normative law research method, while the research approach uses normative juridical approach. This data of research is secondary data analyzed with aqualitative approach. This research resulted in the existence of criminal law policiesthat used to punish illegal peer – to peer lending for their actions are using Law Number 8 of 1999 because of the position of the public as users of online loans as consumers and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number11 of 2008 concerning ITE because transactions are carried out using electronic media.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kesehatan Pasien Bersalin akibat Malapraktik ]]>
<![CDATA[Fieri, Achmad Juan]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16998
<![CDATA[Fenomena malapraktik yang masih tinggi di Indonesia menjadikan pentignya perlindungan hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan ini penelitian bertujuan untu kmenganalisa terkait dengan perlindungan hukum kesehatan pasien bersalin aibat malaprati. Metode yang digunakan adalah normative yuridis dengan studi kepustaakan dengan mendeskripsikan setiap data lebih akurasi dan efektif. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pasien bersalin perlu dilindungi secara hukum karena tindakan malapraktik di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 dan Pasal 360 memberikan dasar bagi penuntutan pidana terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian, namun kesulitan dalam pembuktian dan prosedur yang panjang seringkali membuat proses hukum berjalan lambat. Sementara itu, tenaga medis juga harus dilindungi selama mereka bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku.Untuk itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan prosedur penyelidikan malapraktik, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak—pasien dan tenaga medis dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil. Peningkatan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, edukasi terhadap tenaga medis mengenai standar etika dan profesi, serta penyederhanaan proses hukum akan sangat membantu dalam mengurangi angka malapraktik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien bersalin. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pasien bersalin perlu dilindungi secara hukum karena tindakan malapraktik, dengan menyoroti penerapan pasal-pasal KUHP dan undang-undang terkait serta tantangan dalam penegakan hukum di bidang medis.]]>
<![CDATA[Legalitas Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nuzul Fatoni, Mochamad]]>;
<![CDATA[Eva Lyanthi, Merline]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan kesepakatan kerja yang melibatkan ketentuan terkait pengaturan tenaga kerja, di mana pekerja diminta untuk menyetujui atau menolak posisi pekerjaan yang akan menempatkannya sebagai karyawan atau sebagai bagian dari perusahaan yang mungkin dianggap sebagai pesaing atau pesaing potensial di dalam industri yang sama setelah berakhirnya hubungan kerja. Klausul semacam ini dibentuk sebagai respons terhadap kekhawatiran perusahaan bahwa mantan pekerjanya akan mengungkapkan informasi rahasia yang sangat berharga dan rahasia perusahaan kepada perusahaan baru tempat mereka bekerja. Namun, pada kenyataannya, klausul semacam ini membatasi hak pekerja, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum yang terkait dengan penerapan klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja sesuai dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan penelaahan literatur terkait aspek hukum melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif untuk memahami bagaimana praktik-praktik yang ada berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan klausul non-kompetisi telah bertentangan dengan hak individu untuk memilih pekerjaan, yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERKAIT PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK: STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW DALAM KASUS PERUMAHAN GARUDA REGENCY BANYUWANGI ]]>
<![CDATA[Ramires, Moch. Faschal]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v4i3.458
<![CDATA[This research discusses a case of breach of duty by a notary (Defendant I) who failed to complete the certificate transfer process and handed over the certificate to another party without the plaintiff's consent as the collateral holder. The actions fulfill the elements of unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code) and embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) due to the abuse of trust. As a public official, the notary should uphold the legal interests of both parties in accordance with the Notary Public Office Law (UUJN), but in this case, there was a violation of the principles of honesty, independence, and impartiality. The judge ruled that the notary, along with the other parties (Defendants II and III), is responsible for compensating the plaintiff's losses. The material losses suffered by the plaintiff, including the delay of a project worth Rp7.5 billion, demonstrate the significant impact of this violation. The ruling reflects the principles of legal certainty and justice by punishing the party that violated the law. This study highlights the importance of strict supervision of the notary profession to maintain its integrity and emphasizes that notaries can be held civilly and criminally liable for violations of their duties and obligations]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Widyastuti, Devitri]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v3i2.748
<![CDATA[PTSL is a program that aims to record and regulate land ownership in a comprehensive manner. This program facilitates land owners in securing their land rights through a complete and structured registration process. With PTSL, the government can provide stronger legal guarantees for land ownership, reduce land disputes, and increase community access to public services. The PTSL process involves systematic land surveying, mapping and registration. Surveys are conducted to identify land boundaries and ensure data accuracy. Mapping is carried out to record the location and soil characteristics in detail. Furthermore, the data is registered in a centralized database, allowing easy access and transparency in managing land information. Through PTSL, land owners obtain a valid and legally recognized ownership certificate. This certificate provides protection against claims or disputes over their land. Apart from that, PTSL also encourages investment in the property sector by providing legal certainty to investors. Implementing PTSL requires cooperation between the community, government and the private sector. The government is responsible for providing resources and regulations that support this program. The public needs to participate actively by providing the required information and supporting the registration process. Meanwhile, the private sector can provide technical and financial support in implementing the program. Overall, PTSL is an important step in efforts to improve land governance that is more efficient and transparent. By having a valid ownership certificate, people can feel safer and more protected in owning and managing their land.]]>
