Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 3 (2023): Dinamika"
:
25 Documents
clear
PENGELOLAAN WISATA PANTAI PADANG MELALUI PERDA KOTA PADANG NO. 3 TAHUN 2014: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Nila Wahyuni
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.11060
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Pantai Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Penelitian melibatkan 10 informan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penataan PKL memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang. Strategi Satpol PP dalam melakukan penataan dan penertiban PKL juga menjadi faktor kunci efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa adanya pendekatan jalan tengah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai Padang saat ini. Pendekatan ini melibatkan negosiasi dan kesepakatan dengan PKL untuk membuka lapak pada waktu terbatas, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan PKL sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata. Untuk solusi jangka panjang, diperlukan upaya penyediaan area khusus yang memadai bagi PKL. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan penataan PKL untuk memastikan keberhasilannya. Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dan sosialisasi yang intensif juga diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman PKL tentang pentingnya penataan PKL dalam mencapai pariwisata Pantai Padang yang berkelanjutan. Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan; Pariwisata Berkelanjutan; Penataan PKL;Pengelolaan Pariwisata, Strategi Satpol PP
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN BUKIT SIMARJARUNJUNG KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Rico Rezky Purba;
M. Ridwan Rangkuti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12471
Salah satu industri yang mungkin mendapat manfaat besar dari melimpahnya daya tarik alam di suatu wilayah adalah pariwisata, salah satunya adalah di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara khususnya Kawasan Bukit Simarjarunjung. strategi yang digunakan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kawasan Bukit Simarjarunjung masih belum cukup untuk menarik perhatian para wisatawan lokal, nasional, dan internasional dalam bidang pelayanan fasilitas – fasilitas seperti kafe yang masih menggunakan metode warung sebagai tempat peristirahatan pengunjung. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana Strategi Pengembangan Pariwiata di Kawasan Bukit Simarjarunjung. Berdasarkan data, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun telah berhasil menerapkan Strategi Organisasi yang merinci peran dan tanggung jawab personel kunci serta evaluasi kinerja departemen SDM. Kedua, Strategi Program belum maksimal dilakukan dikarenakan masih belum rampungnya perencanaan dan pemasaran serta promosi terkait Pengembangan di Kawasan Bukit Simarjarunjung. Ketiga, Strategi Pendukung Sumber Daya belum maksimal dikarenakan berbagai permasalahan diantaranya adalah pandemi covid-19. Keempat, Strategi Kelembagaan yang telah dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Simalungun sudah sangat baik melalui adanya website disparbud sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata sebagaimana visi Disbudpar Kabupaten Simalungun.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA (DP2KBP3A) PONTIANAK
Era Prestoroika;
Syarifah Novieyana;
Putri Utari Rahmawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12495
Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hadirnya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan adalah regulasi yang diimplementasikan sebagai upaya dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi di Kota Pontianak pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik pada anak yang membahayakan pada tubuh anak, serta nyawa anak. Jika permasalahan ini terus terjadi maka akan berdampak buruk bagi anak dan anak tidak akan merasa aman berada di lingkungannya, sebab tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada Bab IV tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan pada Anak Korban Kekerasan Fisik di Kota Pontianak oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan telah diimplementasikan namun belum berjalan optimal dilihat dari masing-masing indikator pada variabel implementasi kebijakan publik. Pada masing-masing indikator melihat bahwa kebijakan ini sudah diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta hambatan mengingat banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kota Pontianak tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, finansial serta sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan fisik. Disisi lain, faktor lingkungan dan kondisi sosial yang tidak mendukung juga menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan fisik pada anak.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS
Aris Darisman;
Nida Nurwahidah;
R. Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12369
Penelitian ini memiliki latar belakang untuk mengkaji Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Permasalahannya berpusat pada masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih mengurus perizinan secara manual karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme perizinan online dan perasaan lebih mudah dan nyaman dalam proses manual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Ciamis memiliki karakteristik yang sesuai dengan teori Rogers. Inovasi tersebut menawarkan keunggulan relatif, kesesuaian dengan inovasi sebelumnya, serta kemudahan dalam pengamatan dan percobaan. Meskipun tingkat kerumitan inovasi mungkin lebih tinggi, namun dampak positif yang dihasilkan memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Profil DPMPTSP Kabupaten Ciamis juga dijelaskan dalam penelitian ini, termasuk struktur organisasi, visi, misi, motto, dan maklumat pelayanan. DPMPTSP Kabupaten Ciamis bertekad memberikan pelayanan yang tangguh dengan peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan perizinan. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam pemahaman tentang inovasi pelayanan publik dan peran DPMPTSP Kabupaten Ciamis dalam menyediakan pelayanan perizinan yang lebih baik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu pengambilan kebijakan dan perbaikan sistem pelayanan publik di daerah tersebut.
KOLABORASI PENGELOLAAN WISATA SITU BAGENDIT KABUPATEN GARUT
Rd. Ade Purnawan;
Nurbudiwati Nurbudiwati;
Listia Purnama Aripin;
Raden Putri Aprilia Nuraini
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12873
Kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit dijalin untuk menyelamatkan aset yang telah dibangun, kolaborasi tersebut dilandasi oleh surat perjanjian yang ditanda tangani oleh UPT Situ Bagendit beserta para pelaku usaha didukung oleh surat keputusan dari Dinas Pariwisata yang memuat tentang hak, kewajiban dan tugas para pelaku usaha. Dalam proses kolaborasi yang dijalin, peneliti menemukan adanya permasalahan dalam penggunaan sumber daya manusia yang dianggap belum efektif, kemudian ditemukan pula dalam kemitraan dimana kolaborasi yang dijalin diduga belum memenuhi kriteria kemitraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit dan untuk mengetahui hambatan dari kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip kolaborasi dari (Edralin & Whitaker, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang artinya menggunakan data yang terpisah namun relevan dengan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan, secara transparansi kolaborasi ini belum bisa dikatakan transparan, akuntabilitas yang terjadi belum optimal, bentuk partisipatif yang dilakukan oleh setiap pihak berjalan dengan baik, efisiensi yang dilakukan sudah maksimal, efektivitas mengenai sasaran dan tujuan yang direncanakan berhasil dicapai, konsensus dilaksanakan di wilayah internal, dan kemitraan yang terjalin belum bisa dikatakan saling menguntungkan dan memajukan. Hal ini dikarenakan kurang meratanya kesadaran sumber daya manusia yang terlibat dalam kolaborasi ini dan kurangnya rasa kepercayaan terhadap satu pihak dengan pihak yang lainnya yang terjalin dalam kolaborasi pengelolaan wisata Situ Bagendit. Simpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi yang dijalin belum dikatakan baik, karena ditemukannya beberapa kekurangan dan hambatan. Kata Kunci: Kolaborasi, Pengelolaan, Wisata
PENGARUH TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP INNOVATIVE WORK BEHAVIOR DI BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN (BBSPGL) BANDUNG
Juli Riauwati;
Ani Surtiani;
Eviana Widiati;
Sri Astuti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12441
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan signifikansi pengaruh transformational leadership dan organizational citizenship behavior terhadap innovative work behavior serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Penelitian bersifat asosiatif dengan metode statistik inferensial. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diolah menggunakan SPPS 23 for windows. Analisis data melalui uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji F dan uji t.Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial, variabel transformational leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap innovative work behavior namun organizational citizenship behavior memiliki pengaruh yang signifikan terhadap innovative work behavior. Sedangkan secara simultan, transformational leadership dan organizational citizenship behavior secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap innovative work behavior.Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan kontribusi sebesar 78,8 %. Hal ini mencerminkan makna bahwa sinergisme yang kuat antara transformational leadership dan organizational citizenship behavior semakin berdampak pada peningkatan innovative work behavior. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 78,8% = 21,2% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Kata kunci: kepemimpinan transformasional, organizational citizenship behavior, perilaku kerja inovatif
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KAMPUNG KB KALURAHAN AMBARKETAWANG (Studi Kasus Padukuhan Bodeh Kalurahan Ambarketawang Kepanewon Gamping Kabupaten Sleman)
Eryan Prasetya;
Gerry Katon Mahendra
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12209
Program Keluarga Berencana sudah diakui menjadi satu dari beberapa program yang sukses pad aaspek hal kesehatan reproduksi serta berdampak signifikan pada pertumbuhan penduduk di Indonesia. riset ini memiliku tujuan guna melihat deskripsi kualitas pelayanan KB di Kampung KB Padukuhan Bodeh Kalurahan Ambarketawang Gamping Sleman. Tipe riset ini ialah riset deskriptif kuantitatif mengunakan metode cross sectional. Sampel adalah bapak dan ibu peserta KB di Kampung KB Padukuhan Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman. Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan aspek kualitas pelayanan tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy dengan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis univariat dengan deskripsi kategorik. Hasil riset ini memiliki tujuan guna melihat kualitas pelayanan KB yang melingkupi aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty di Kampung KB Padukuhan Bodeh Kalurahan Ambarketawang.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kampung KB, Kalurahan Ambarketawang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ABSENSI ONLINE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH
Anjas Muharman;
Aldri Frinaldi;
Lince Magriasti;
Febiola Vena Anisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12618
Untuk meningkatkan kinerja ASN setiap instansi pemerintah harus mampu menggunakan teknologi yang efektif dan efisien. Penerapan teknologi yang efisien dan efektif bisa dilakukan oleh ASN melalui aplikasi sistem absensi online yang tersedia dalam sebuah organisasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Siabon dalam meningkatkan kinerja ASN pada Bappeda Kota Sugai Penuh. Kualitatif sebagai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menggambarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari topik yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Siabon. Hasil analisis ditemukan bahwa aplikasi Siabon mendorong karyawan lebih disiplin dalam menentukan waktu kedatangan, waktu istirahat, dan waktu pulang. Penerapan absensi online juga membantu para pimpinan instansi untuk memonitoring setiap aktivitas karyawannya dengan bantuan disiplin kerja yang juga berpengaruh pada performa kerja mereka. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan dan juga efisiensi kerja para pegawai. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dalam penelitian.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTREGRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN
Soedjatmiko Soedjatmiko;
Regi Refian Garis;
Ii Sujai;
Neti Sunarti;
Agus Nurulsyam Suparman
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12754
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintregrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Indikator permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengadaan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk saat ini hanya terdapat 1 (satu) server (bantuan Pemerintah Pusat), apabila terjadi masalah dapat mengganggu secara total pelayanan. 2) Alat berupa Printer, Scanner, Uninterruptible Power Supply (UPS) sangat terbatas, kalau ada kerusakan, akan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan. Tenaga professional bidang komputerisasi dan tenaga pelaksana/operator masih kurang. 3) Kondisi geografis yang tersebar sampai ke kecamatan atau desa dan tentunya masih adanya keterbatasan dana dalam pengadaan infrastruktur tersebut. Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan dari pada objek penelitian, artinya penulis menggambarkan keadaan yang ada pada saat sekarang di lokasi/objek penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi langsung dari hasil wawancara dari 9 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sudah berjalan namun belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh indikator – indikator pada dimensi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dokumen Kependudukan Terintegrasi
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT PADA SITUS CIUNG WANARA DI KABUPATEN CIAMIS
Asep Nurwanda;
Elis Badriah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v10i3.12753
Sektor wisata budaya berbasis masyarakat merupakan salah satu potensi yang sampai saat ini terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Dalam perspektif state of the art of management, maka orkestrasi pembangunan kepariwisataan ditentukan oleh faktor : skala, kapasitas, kompleksitas dan sinergi. Setiap destinasi pariwisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala. Salah satu situs budaya Sunda adalah Situs Ciung Wanara terletak di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.Situs Ciung Wanara merupakan situs cerita Ciungwanara dari masa Hindu-Buddha. Banyak terdapat tinggalan-tinggalan kebudayaan kuno di situs ini. Ragam peninggalan yang terdapat dalam situs ini merupakan kekayaan budaya lokal yang merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Ciamis. Kecenderungan masyarakat modern kini banyak melupakan warisan kearifan-kearifan budaya lokal tersebut, terutama warisan dari cara berpikir lokal yang memiliki nilai terbaik yang merupakan norma masyarakatnya. Hasil penelitian terdapat sekitar sembilan buah benda seni rupa yang memiliki bentuk berupa tatanan batu-batu bujur sangkar atau segi empat dengan batu berdiri dan batu pipih terhampar. Pada dasarnya ada dua jenis bentuk, yakni segi empat dan lingkaran, batu berdiri dan batu pipih terhampar di tanah dan memiliki makna filsafat.