cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI OBJEK WISATA PANTAI BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN Yayan Nuryaman
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.47 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3083

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh (1) Kurangnya fasilitas pembuangan sampah di lokasi obyek wisata Pantai Batukaras (2) Terbatasnya petugas kebersihan, sehingga tidak selalu ada setiap hari di objek wisata Pantai Batukaras. (3) Terbatasnya anggaran dalam penanganan sampah, baik dari Pemerintah Daerah/bantuan dari provinsi maupun pusat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu 5 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data, triangulasi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan 3 dimensi yang dijadikan alat ukur peneliti yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan, baru dimensi interpretasi yang  telah dilaksanakan dengan baik sedangkan untuk dimensi organisasi dan penerapan belum dilaksanakan dengan maksimal.Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah
IDENTIFIKASI POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN CIAMIS BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM Irfan Nursetiawan; Regi Refian Garis
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.687 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3071

Abstract

Era otonomi daerah telah membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola, pembangunan yang berkeadilan, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu di bidang pembangunan ekonomi, ada perbedaan di setiap daerah. Itu disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah. Demikian juga di Kabupaten Ciamis, setelah Kabupaten Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonomi Baru. Salah satu yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, yaitu desa wisata yang akan menjadi objek retribusi baru dari sektor pariwisata. Desa sebagai tujuan wisata dapat diwujudkan melalui Community Based Tourism (CBT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan, yaitu observasi, tinjauan pustaka, pengumpulan data, dan analisis data. Desa yang memiliki potensi dan dapat diambil sebagai desa wisata, yaitu: (1) Desa Sukahurip; (2) Desa Karangampel; (3) Desa Karangpaningal; (4) Desa Medanglayang; (5) Desa Bangunharja: dan (6) Desa Sukamaju. Setiap desa memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dengan beragam desa potensial yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan masyarakat adat. Potensi yang ada di desa-desa ini dipublikasikan oleh potensi wisata alam dan budaya dan memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pembuatannya, dengan potensi desa wisata berbasis CBT ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.Kata Kunci: Potensi Desa, Desa Wisata, Community Based Tourism.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEGAWAI DI BAGIAN KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PANGANDARAN Lia Aprilia
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.988 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3094

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai  di bagian Keuangan  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan  dengan baik. Hal tersebut dikarenakan penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan kualifikasi peserta, penyusunan laporan keuangan kurang rutin dilakukan dan pelaksanaan diklat teknis penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :   Bagaimanakah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?; Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?; Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa:  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi pegawai belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam mengikutsertakan pegawai kurang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai dan dalam penyampaian materi diklat kurang memotivasi peserta pelatihan, selain itu seringnya melakukan pemadatan materi sehingga waktu pelatihan terlalu singkat.  Adanya hambatan-hambatan yang antara lain keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang antara lain menyiapkan anggaran yang memadai sehingga semua pegawai diikutsertakan dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Kata Kunci :  Pendidikan, Pelatihan, Penyusunan Laporan Keuangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERIKSAAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA Ridwan Ridwan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.76 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3099

Abstract

Implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di kabupaten Purwakarta adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta, karena kebakaran mengakibakan kerugian harta maupun korban jiwa. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Purwakarta sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah menuntut, Kabupaten Purwakarta mampu menyelesaikan masalah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah  Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan informan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta dan masyarakat dan/atau pemilik bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Van Meter dan Van Horn, yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang membatasi implementasi adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Purwakarta belum berjalan dengan baik dan optimal. Kata kunci : Implementasi kebijakan, pemeriksaan sarana proteksi kebakaran, pencegahan kebakaran.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS e-PLANNING DI KABUPATEN SUBANG Diah Andani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.516 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3088

Abstract

Perencanaan Pembangunan Berbasis e-Planning di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Perencanaan Pembangunan Berbasis e-Planning di Kabupaten Subang sesuai dengan Prinsip ideal perencanaan dikemukakan oleh Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff (dalam Ginandjar Kartasasmita  yaitu Partisipatif, Berkesinambungan, dan Holistik. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perencanaan Pembangunan Berbasis e-Planning di Kabupaten Subang sesuai dengan Prinsip ideal perencanaan dikemukakan oleh Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff (dalam Ginandjar Kartasasmita yaitu Partisipatif, bahwa meskipun sejauh ini system digitalisasi telah digunakan, baik proses maupun hasil perencanaan pembangunan itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat. Selain dari pada itu transparansi dinilai masih semu. Hal ini disebutkan karena system masih dalam proses pengembangan. Berkesinambungan, bahwa beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik. Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situs yang menampung seluruh ajuan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak dimuat secara langsung. Holistik, bahwa masih terdapat GAP antara realisasi dengan pengajuan, seharunya ketika telah berbasis elektronik, maka tidak ada GAP temukan. Selain dari pada itu trouble jaringan dan sulitnya komunikasi dengan operator perangkat daerah dinilai menjadi sorotan penting bagi pemerintah. Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Berbasis E-Planning
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG Akhmad Dawaludin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.773 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3103

Abstract

Perkembangan kewilayahan, terutama di kota-kota di pulau Jawa saat ini dihadapkan pada dinamika antara lain Pertumbuhan Penduduk, yang menuntut adanya fasilitas infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dan dengan berkembangnya proses indrustrialisasi, pertumbuhan di Kabupaten Subang terus mengalami peningkatan, Penetapan kawasan ini menemui masalah yang terkait dengan pemanfaatan aktivitas industri dan perlu standar yang ditetapkan, standar dan sasaran kebijana, sumber daya yang kuat serta komunikasi antar stakholder sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri atas pejabat yang mengurusi bidang permukiman, penataan ruang dan perencanaan serta penerima manfaat kawasan permukiman. Selain itu, data penelitian juga diperoleh melalui observasi yang selanjutnya dilengkapi dengan berbagai data sekunder yang relevan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi antar organisasi dalam menetapkan kawasan permukiman belum sepenuhnya sesuai dengan harapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Pada 6 faktor yang mempengaruhi koordinasi antar organisasi, ternyata hanya organisasi-organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan sektor infrastruktur dan sektor perencanan saja yang menjalankan koordinasi secara intensif.  Kata Kunci : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, koordinasi
SEJARAH PERKEMBANGAN ADMNISTRASI SEBAGAI SENI DAN ILMU PENGETAHUAN Lina Marliani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.715 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3095

Abstract

Administrasi sudah dikenal sejak jaman peradaban manusia, sejak manusia berbudaya, bahkan disebutkan administrasi ada sejak manusia dapat menggunakan ciptanya, karsanya dan rasanya dalam berbagai aktifitas atau kegiatan. Administrasi ada pada saat dua orang atau lebih dapat memindahkan satu benda dari tempat satu ke tempat lainnya. Dengan kata lain, administrasi diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pada saat manusia hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu daerah ke daeerah lainnya secara berkelompok, pada saat itu administrasi terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta revolusi berfikir manusia, maka administrasi pun mengikuti perubahan dan perkembangan sesuai jamannya, sampai dengan saat ini di revolusi industri 4.0 dimana semua kegiatan administrasi serba online. Hal ini semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik secara fisik maupun nonfisik. Kata kunci : Administrasi, Seni, Ilmu Pengetahuan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG Ida Farida
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.683 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Self Stimulant Assistance Housing (BSPS) di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, kekuatan pengembangannya adalah membangun perumahan karena inisiatif dan upaya masyarakat sesuai dengan individu atau kelompok, termasuk perbaikan, restorasi, pembangunan rumah baru dan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang belum berjalan optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, pada tahap pengembangan itu harus dilakukan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual.Peneliti juga melihat bahwa pelaksana program ini tidak memiliki ketegasan karena masih memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara individu dan cenderung apatis terhadapnya. Meskipun mereka mengerti apa konsep dan tujuan program BSPS adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar mandiri dan efisien. Pelaksana dari Departemen Perumahan dan daerah perumahan serta fasilitator belum mampu mengundang masyarakat untuk sadar dan memahami konsep-konsep BSPS meskipun sosialisasi sebelumnya. Kata kunci: implementasi, kebijakan, bantuan stimulan perumahan mandiri (BSPS).
EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS siti sundari; Lina Marliani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.267 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3375

Abstract

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa dimensi yang belum dilaksanakan diantaranya terlihat dari kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh, kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusun skripsi adalah Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tim Kotaku, dan beberapa dari masyarakat yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal. Diantaranya dalam mengukur skala prioritas tidak dilaksanakan secara sistematis dari apa yang direncanakan sebelumnya, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi dan pihak terkait. Adapun yang menjadi hambatan dalam penelitian ini diantaranya kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh, kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis diantaranya dengan mengevaluasi kembali sampai sejauh mana 7 indikator kumuh tersebut dilaksanakan dan dengan adanya sinergitas antara instansi terkait dalam melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang baik. Diperlukan keaktifan dari pengelola program dalam mengsinergiskan pihak-pihak terkait dalam melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dalam rangka penataan kawasan kumuh dan melaksanakan sosialisasi secara berjenjang guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup bersih dan sehat. Kata Kunci :Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh, Pemukiman Kumuh
STRATEGI KEPALA DINAS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI SEWA ALAT BERAT DI UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG Nunung Trisnawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.128 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3030

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Strategi Kepala Dinas  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sewa Alat Berat di UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, dimana jumlah alat berat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan sedangkan untuk pemasukan PAD UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada kenaikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang adaInforman dalam penelitian ini adalah: 1) Informan Kunci yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, 2) Informan Utama yaitu : Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan, dan Kasubbag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan.Metode analisis dalam penelitian ini meliputi tiga yaitu reduksi, tampilan dan penarikan kesimpulan. Reduksi yaitu data yang dikumpulkan dipilih, disederhanakan, difokuskan, diabstraksikan dan ditransformasikan, tampilan yaitu data berupa teks naratif, matriks, kutipan, grafik ataupun bagan, tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan cara natural setting, triangulasi, telaah percakapan dan teks.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Strategi Kepala Dinas dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sewa alat berat di UPTD Peralatan & Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Subang pada umumnya berhasil, 1) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola, melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi operator alat berat dan tenaga administrasi, 2) Peningkatan koordinasi eksternal dan internal yaitu dengan rapat, briefing, kerjasama, komunikasi, serta pelayanan prima kepada pihak ketiga, 3) Sistem pengelolaan sesuai SOP serta berbasis internet 4) Peningkatan Pengawasan dilakukan dengan cara monitoring ke lapangan, dan menggunakan teknologi GPS