cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN (Studi Analisis Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul Dalam Kawasan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) H. Cecep Cahya Supena
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3346

Abstract

 Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai suatu putusan yang berisikan serangkaian tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, adalah merupakan suatu rencana / kehendak yang tersusun secara sistematis, yang disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi serta dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintahan di daerah.Adapun Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditinjau dalam tulisan ini adalah kebijakan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis  Sempadan,   sebagaimana  telah dirubah oleh  Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis  Sempadan, serta dirubah pula oleh Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis  Sempadan, yang mana dalam implementasinya ditemukan adanya pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul Dalam Kawasan Perkotaan  yang terjadi  di sekitar Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Kebijakan Pemerintah Daerah dimaksud  merupakan suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maksud, tujuan, maupun isi dari suatu ketentuan hukum yang dibentuk sebagai perwujudan dari kehendak Pemerintah Daerah tentang Garis Sempadan  yang meliputi : Sungai, Jalan Raya, Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik, Mata Air, Situ, Danau, Waduk dan Rawa, Pantai, Jaringan Irigasi, serta Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi  yang   diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis pada masa kini (ius constitutum), maupun sebagai sumber referensi bagi pembentukan hukum daerah yang mengatur tentang Garis Sempadan yang akan diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis pada masa datang (ius constituendum). Pembentukan Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Kata Kunci  :   Penetapan Garis Sempadan
EFEKTIVITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS ONLINE DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG Irman Raka Firmansyah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.224 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3367

Abstract

Penelitian ini membahas tentang  pemanfaatan aplikasi kunjungan online dalam proses pendaftaran kunjungan di rumah tahanan kelas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran kunjungan di rutan kelas I Cipinang menggunakan aplikasi kunjungan online. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi melakukan cross-check yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian, yaitu membandingkan data yang terkumpul dengan memeriksa kesesuaian hasil analisis dengan kelengkapan data yang didapat dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa rutan memiliki fungsi pelayanan dan perawatan tahanan, salah satunya adalah pelayanan kunjungan untuk tahanan. Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) butir h narapidana memiliki hak untuk dikunjungi. Seiring berkembangnya zaman pelayanan kunjungan manual yang biasa dilakukak banyak memiliki kekurangan yang harus dievaluasi, inovasi terus dilakukan maka pihak rutan membuat aplikasi kunjungan online untuk mengupayakan pelayanan yang lebih baik.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Yuni Lestari; Ishak Kusnandar; Didin Muhafidin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.918 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3426

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran.
ANALISIS UPAYA KOTA SURABAYA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA HIJAU (GREEN CITY) Rizky Dwi Kusuma; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3173

Abstract

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar, dengan total populasi .026 pada tahun 2019. Dengan populasi yang besar tentu saja meningkatkan permintaan dan penggunaan lahan untuk membangun fasilitas untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka, yang kemudian akan mengarah pada masalah baru seperti polusi lingkungan (polusi air, udara, tanah, dll.) dan bencana seperti banjir dan kekeringan. Masalah lingkungan yang paling bisa dirasakan adalah perubahan suhu. Maka, untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya sedang mencoba menerapkan konsep Kota Hijau (green city). Makalah ini dibuat untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kota Surabaya untuk menjadi Kota Hijau melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, skripsi, artikel jurnal, makalah dan sumber elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berusaha memenuhi tiga atribut awal untuk menjadi Kota Hijau, yaitu melalui perencanaan dan desain hijau, ruang terbuka hijau, dan komunitas hijau.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah KabupatenTasikmalaya) Dasep Dodi Hidayah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.291 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Masalah pokoknya adalah mengenai kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan masih belum maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih  belum maksimal.
PENGARUH PENGKOORDINASIAN OLEH KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA Siti Nursolihat
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.807 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3418

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari belum efektifnya pengelolaan kearsipan pada Kantor, Dinas, dan Badan di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga lemahnya koordinasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan pada Kantor, Dinas, dan Badan di Kabupaten Tasikmalaya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data yang dihasilkan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan berupa observasi dan kuesioner, dianalisis dengan menggunakan analisis jalur.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis membuat kesimpulan bahwa koordinasi secara simultan berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan pada Kantor, Dinas, dan Badan di Kabupaten Tasikmalaya dengan kontribusi sebesar 58,1% dan sisanya yaitu 41,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.Dari ke empat dimensi dalam variabel koordinasi,dimensi yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan adalah dimensi tanggungjawab (32,48%), pengaruh kedua terbesar dari dimensi koordinasi terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan adalah pada dimensi komunikasi (15,23%). sedangkan dimensi yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah dimensi pembagian kerja (2,94%).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKD BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA DI BKPSDM KAB.PWK Triyono Sumpeno
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.165 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.2996

Abstract

Pelaksanaan kebijakan pemberian Tunjangan kinerja dinamis  sudah berbasis aplikasi/system yang digunakan sebagai salah satu alat kontrol dan dasar pencatatan kinerja pegawainya. Sebelum tunjangan diberikan kinerja pegawai masih belum meningkat, tetapi setelah diberikannya tunjangan kinerja dinamis pegawai mengalami peningkatan, walaupun di awal-awal pelaksanaan pemberian tunjangan ini terjadi perubahan-perubahan sikap para pegawai dimana harus beradaptasi dengan mengikuti aturan yang harus diikuti,  dengan perubahan drastis ini membuat para pegawai dapat menyesuaikan dan lama kelamaan terbiasa dalam kinerjanya . Adapun permasalahan dalam penelitian ini : (1). Bagaimana  Implementasi kebijakan yang di terapkan dalam pemberian tunjangan kinerja dinamis di Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berjalan dengan optimal. (2). Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi pemberian tunjangan kinerja dinamis.  Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Untuk memperoleh informasi penulis melakukan observasi, data sekunder, foto maupun wawancara dengan informan.Implementasi dilakukan beberapa tahap yaitu pembinaan (sosialisasi), pelaksanaan, dan tindakan (pengawasan) serta hasil kesesuaian dengan teori Van Metter dan Van Horn.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1).Implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja dinamis berdasarkan Peraturan Bupati nomor 230 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dinamis dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia, Inpsektorat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2). Faktor penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja dinamis salah satu nya yaitu terkendala teknis dan kompetensi pegawai yang kurang memahami system teknologi yang digunakan berbasis system kinerja /aplikasi yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam pencatatan kinerja pelaksanaan teknisnya dimana akan menghambat kepada proses pemberian tunjangan dan proses pencapaian kinerja, adanya ketidak sesuaian kualifikasi pendidikan dengan pemangku jabatannya sehinga berdampak kepada nilai jabatan dimana terindikasikan pembayaran kinerja yang tidak tepat sasaran dan kurang selektip. Dalam pelaksanaan kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis di Kantor BKPSDM kabupaten purwakarta, menurut Van Metter dan Van Horn mengatakan bahwa penerapan Sebuah kebijakan dapat terlihat dari keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh  beberapa dimensi yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis ini sudah berjalan sesuai tujuan peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara  hanya memerlukan perbaikan dalam segiteknis pelaksanaan kebijakannya terutama pengembangan aplikasi agar manipulatip data tidak bisa terjadi dan sehingga kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis berjalan secara optimal .  Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Tunjangan Kinerja Dinamis
KESIAPAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN Andika Alam Nugraha; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3174

Abstract

Transportasi berkelanjutan menjadi suatu gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan-permaslahan yang ada di kota-kota besar. Akan tetapi dalam pelaksanaanya dan pembangunaanya tidak semua aspek dalam transportasi dapat terwujud. Oleh karena itu untuk melihat kesiapan kota yogyakarta dalam pembangunan transportasi yang berkelanjutan dapat diukur menggunkan konsep dari brotodewo. Konsep tersebut melihat transportasi dari 3 aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut dianggap cocok untuk mengukur kesiap kota yogyakarta. Hasilnya menunjukan bahwa 2 indikator dari aspek ekonomi dapat terpenuhi dan mendukung transportasi yang berkelanjutan. Sedangkan 3 aspek sosial hanya 1 yang terpenuhi dan aspek lingkungan dari 2 indikator hanya 1 yang terpenuhi.
ANALISIS PROGRAM INOVASI DESA DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL OLEH TIM PELAKSANA INOVASI DESA (PID) DI DESA BANGUNHARJA KABUPATEN CIAMIS Asep Nurwanda; Elis Badriah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3313

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya Tim PelaksanaInovasi Desa dalam mengidentifikasi dan mengkaji potensi ekonomi lokal baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, kegiatan inovasi ide dan gagasan yang diberikan oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok penerima sasaran program, serta Tim Pelaksana Inovasi Desa belum mampu melaksanakan tugasnya dalam memfasilitasi layanan teknis tenaga ahli terkait pengembangan sumberdaya dan kewirausahaan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana pelaksanaan Program Inovasi Desa, hambatan dan upaya dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa di Desa Bangunhraja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling, sumber data dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.Teknik pengumpulan data yang digunakanya itu studi pustaka, dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.Pelaksanaan Program Inovasi Desa dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa di Desa Bangun harja umumnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan teori 3 pilar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program menurut Jones (Agustino, 2017 : 154-155), namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan sumberdaya manusia baik itu Tim Pelaksana Inovasi Desa, Pemerintah Desa Bangunharja, maupun masyarakat kelompok usaha, sehingga penerapan kegiatan inovasi sulit dikembangkan, masih minimnya kegiatan pendampingan pengembangan sumberdaya manusia dan pelatihan kewirausahaan serta kurangnya komunikasi antara Tim Pelaksana Inovasi Desa dengan masyarakat kelompokusaha. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan pengorganisasian Tim Pelaksana Inovasi Desa dengan memberikan motivasi kerjaa ntaranggota, Tim Pelaksana Inovasi Desa melakukan evaluasi dan merencanakan kegiatan pendampingan tenaga ahli dalam peningkatan tata kelola Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan, kemudian Pemerintah Desa mendampingi masyarakat kelompok usaha secaralangsung terkait kegiatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa.Kata Kunci :Pelaksanaan, Program Inovasi Desa, Pengembangan Ekonomi Lokal, Desa Bangun harja.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA Dikki Ahadiyat Muttakin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3422

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan penulis dengan adanya gejala kurang efektipnya penataan dan pembinaan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, hal ini dikarenakan implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 terhadap efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan yang dilakukan melalui observasi dan penyebaran kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier, sedangkan pengolahan data dibantu dengan menggunakan software SPSS for Windows versi 22.0, Microsoft Excel 2013 dan disajikan dalam bentuk output SPSS dan persamaan matematika. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 33,6% efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 dan sisanya yaitu 66,4% dipengaruhi variabel lain. Hasil penelitian juga diperoleh fakta bahwa penataan dan pembinaan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum efektip, dan implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum berjalan dengan baik. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Efektivitas Penataan PKL