Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

17 18 19 20 21

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Eddy O.S Hiariej
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abtract The springhead of corruption eradication is the corruption court decisions. Such decisions are subject to change sentences, free or free from all charges. If the decision of the court of corruption in the form of sentences, then a further question such decisions can deterrent. On the other hand, there are many factors that influence the decision of the court of corruption. Keywords : Court Decision, the Court of Corruption Abstrak Muara pemberantasan korupsi adalah pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dapat berubah penjatuhan pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jika putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi berupa penjatuhan pidana, maka pertanyaan lebih lanjut dapatkah putusan tersebut menimbulkan efek jera. Di sisi lain, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM Aditya Yuli Sulistyawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Feminist Legal Theory(FLT) merupakan sebuah pemikiran yang melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Sebagai salah satu aliran pemikiran, kekhasan FLT memang tidak dapat dijelaskan secara bebas nilai kepada semua pembelajar hukum secara universal. Penjelasan terhadap hal ini hanya akan dilakukan secara tepat oleh 'ﬁlsafat payung' yang dinamakan paradigma. Melalui paradigma, FLT akan ditempatkan pada salah satu paradigma, sesuai ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Secara ringkas, tujuan tulisan ini adalah melakukan sebuah pemetaan ﬁlsafat hukum terhadap FLT. Berdasarkan pembahasan, FLT akhirnya dapat dipetakan sebagai salah satu aliran di dalam paradigma Critical Theory et. al.

MEREKONSTRUKSI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI MENUJU HUKUM YANG MELAYANI Sri Nur Hari Susanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally acceptedPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum

PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KAJIAN KRIMINOLOGIS DAN SOSIOLOGIS FITRIATI FITRIATI
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The vigilante acts lately so much to find. Various kinds of things can be used as a factor contributing to the vigilante. In criminology, vigilante acts occur is because of an imbalance between the rights of offenders and victims. The victim was not received compensation in kind for crimes that have been made by the offender against him. Sense of public distrust of law enforcement officers into sociological factors causing the occurrence of vigilantism. Besides the influence of the political developments of the reform. Reformation caused the wrong meaning for some communities in which they feel have the freedom to act as they please regardless of the existing criminal law. Key word : the vigilante, Actors, Victims, community Abstrak Tindakan main hakim sendiri akhir-akhir ini begitu banyak ditemukan. Banyak hal dapat menjadi faktor penyebab . Secara kriminologi, tindakan main hakim sendiri terjadi adalah karena adanya ketidakseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor sosiologis yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri. Selain pengaruh perkembangan politik reformasi. Reformasi menimbulkan arti yang salah untuk beberapa komunitas di mana mereka merasa memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka mereka terlepas dari hukum pidana yang ada. Kata kunci : main hakim sendiri, tindak pidana, masyarakat

PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA I Komang Suka'arsana; Maria Silvya E. Wangga
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung makna 'tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara ijin Presiden atas pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Tulisan ini mengkaji pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum bagi pejabat negara khususnya DPR. Hasil kajian menyimpulkan pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum hanya bersifat prosedural bukan dalam konteks bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu diperlukan pengawasan atas mekansime izin sehingga tidak menghambat proses persidangan.

PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUDICIAL CORRUPTION Agus Velliana Yosephus
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to analyze about the existence or the judicial mafia practices in Indonesia. In enforcing the law, should not be ruled out in the Integrated Criminal Justice System (SPPT). This system as a unity between the police, prosecutors and courts as sub-systems. The research found that the duties are supervisory agencies of the criminal justice system , namely the institution's internal control and external oversight agency, found also that the strengthening of the supervisory function of law enforcement in the criminal justice system is very weak due to the modus operandi of the mafia practice of law was made during the investigation at the level of the police and prosecution at the level of the prosecutor.

PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI Miranda Risang Ayu Palar; Lailani Sungkar
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in a number of different regulations. Law on Village 2014 also obligates the government to arrange the system to conduct legal acknowledgements for Adat Villages. Tarung Village is a traditional village which situated in West Sumba Regency. The Members are still living in their own customary laws and embracing their local spiritual belief system as a living culture. Until recently, their village haven’t yet enjoyed the formal ackonwledgement they deserve as a united indigenous community nor as Adat Village. A number of mechanisms to obtain the acknowledgment require particular processes of identification and validation. This research is an initial effort to undertake the processes. In addition, it also aims to conduct a defensive legal protection by documenting the customary laws with interview method. The result displays the legal means to gain the existential acknowledgement which had been undertaken by the custodians of The Village and the Local Government.

PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 09/G/2008/PTUN SMG GUGATAN MELAWAN GUBERNUR JAWA TENGAH Lapon Tukan Leonard
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

A change of concept of how to mange a state has been changed significantly last few decades. The change of concept from nachtwaker staat to the welfare state has been bringing a dramatic change in the Administrative Law itseif. The state (government) can not stay only in office, but must go and stay with the people in people's real lives. This brings the concequences that the frictions between the state and the people might be happened frenquently In this situation, the existence of an Administrative Court is considered important and urgent. This research is trying to analyse what is actually happened in the Administrative Court management, how it works, and why it does.

EKSISTENSI HAK MORAL DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA Faiza Tiara Hapsari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstrak Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan; dan yang berlaku hingga saat ini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat konsep dasar hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis. Sifat eksklusif hak cipta memiliki dua esensi penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum diberikan terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pribadi seorang pencipta atas pengorbanan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadikan pemenuhan atas hak moral seorang pencipta menjadi penting sebagai bentuk penghargaan atas integritas dan identitasnya. Namun, UU No.19 tahun 2002 belum memuat secara rinci mengenai hak moral dan cenderung hanya mengadopsi Auteurswet yang mengesankan economic heavy. Padahal pemenuhan hak moral seorang pencipta seharusnya berjalan seiring dengan pemenuhan hak ekonomi yang dimilikinya. Kata kunci : hak cipta, hak moral. Abstract Regulation about copyright in Indonesia has experienced several changes; and applicable to the present is Nation Copyright Act Number 19 Year 2002. Based on that Act, we should know about basis of the concept of copyright that is about exclusive rights and automatically rights. That exclusive character contain two important essences that are moral rights and economic rights. Legal protection granted to a creation produced by an author / creator on a personal sacrifice he had made. This makes the fulfillment of the moral rights of a creator to be important as a form of respect for the integrity and identity. However, Nation Copyright Act No. 19 Year 2002 contains detailed have the moral right and tend to adopt Auteurswet causing heavy economic impression. In fact, the fulfillment of a moral right should be balance with its economic rights fulfillment. Key word : Copyright, Moral right

EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA Putera Astomo
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Administration of court on Indonesian mentioned Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so PTUN became a judicial power on Indonesian State to remember Indonesian State is law state mention in UUD Tahun 1945. This article to purpose knowledge about existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system

Page 19 of 75 | Total Record : 747

17 18 19 20 21

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA