Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

18 19 20 21 22

MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO Seno Wibowo Gumbira; Adi Sulistiyono; Kukuh Tejomurti
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi cyberbullying di sosial media telah berjalan efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 27 Jo Pasal 45 dirumuskan tidak melalui pengkajian dengan pendekatan analisa ekonomi mikro sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi dan tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.

EKSISTENSI PIDANA MINIMUM KHUSUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Antonius Sudirman
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The essence of the specific minimal criminal sanctions in the Anti-Corruption Act, as a means to prevent disparity in sentencing and as a deterrent effect for the corrupt. The formulation of a specific minimal criminal sanctions in the Anti-Corruption Act considered too small, so criminals are not afraid to do or repeat corruption. In the Anti-Corruption Act is not regulated on guidelines for the application of a specific minimal sentencing. Therefore, the Anti-Corruption Act needs to be reviewed with the aim to aggravate the minimal sentencing so can be a deterrent effect for the corrupt, and stipulate sentencing guidelines as a handle in the application of a minimal criminal sanctions.

KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Adya Paramita Prabandari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Starting from the concerns that arose over many copyright infringements in Indonesia, than this comparative study of copyright regulations in Indonesia and United States of America was conducted. This comparative study was conducted by comparing the Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta with the 17 U.S.C. § 101-1101 (US Copyright Act), in terms of the scope of copyright, the duration of copyright, and the copyright registration, in order to optimalize the copyright regulations in Indonesia. Keywords: comparative study, copyright regulations. Abstrak Berawal dari keprihatinan yang timbul atas banyak terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dilakukanlah studi komparasi terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat ini. Studi komparasi ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 17 U.S.C. § 101-1101 dalam hal ruang lingkup hak cipta, masa berlaku hak cipta, dan pendaftaran ciptaan, dalam rangka untuk mengoptimalkan pengaturan hak cipta di Indonesia. Kata Kunci:studi komparasi, pengaturan hak cipta.

TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI Hernanes Delfim Alves Silva
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia

SEL BERFASILITAS ISTIMEWA DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN KRIMINAL Y.A. Triana Ohoiwutun
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Measures of imprisonment and a criminal sanctions in prison is a form deprivation of freedom. The threat of imprisonment occupies a central position in a criminal stelsel, result in the imposition of sanctions against the imprisonment of criminals, so that cause the advantages capacity of prison to execute the decision of imprisonment. Advantages prison capacity, resulting to limited facilities provided to prisoners. Desire to get certain facilities in cell can be met only to rich people by did the dirty deed. certain special facilities, only the rich can be enjoyed by most person, an inhibitor of the passage of the criminal justice system. To overcome these problems, can be taken through the prevention and control of criminal policy, that is by means of penal and a non-penal. Keywords: Cell, Special, Criminal Policy. Tindakan penahanan dan sanksi pidana penjara merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas untuk melaksanakan putusan pidana penjara. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana. Keinginan mendapatkan fasilitas tertentu hanya dapat dipenuhi oleh orang kaya dengan cara melakukan perbuatan kotor. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya, merupakan penghambat berjalannya sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal. Kata kunci: Sel, Istimewa, Kebijakan Kriminal

MENDUDUKKAN PERAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan) A.Kumedi Ja'far
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Indonesia law is the national laws which be based on the philosophy of Pancasi/a. The national laws which serve national interests filled with the values of unity in diversity, especially the value in religion. Therefore, it is clear that Islamic law have an important role in developing of the national legislation in Indonesia. It can be seen from some regulations such as the laws of marriage, heritage, waqaf and Agrarian. By the legalization of that laws as part of national laws, it can be said that Islamic laws have given the contribution in developing the national laws.

PROBLEM HUKUM PENUNTASAN KASUS PAJAK SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 2239 TAHUN 2012 Wirawan B. Ilyas
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This research focused on the study of law to the decisions of the Supreme Court to the taxpayer who allegedly improper tax payments and subject to criminal sanctions. In addition, the study examines how the tax laws look at the issue of the taxation philosophy from the outset was not intended criminalize tax payer but rather on how to make money for the benefit of the state for the welfare of the whole society. Philosophically, it appears that the purpose of the tax law emphasis more on the goals of justice and expediency, than on providing penalties for perpetrators suffer and destination deterrent for others not to do the same. Differences in perceptions of tax payer and the government became an important study in seeing the tax position which has been mapped in the context of administrative law. Key words : Administrative law, Differences in Perceptions, Taxation Philosophy Abstrak Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum atas Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Wajib Pajak (WP) yang diduga melakukan pembayaran pajak tidak benar dan dikenakan sanksi pidana. Selain itu juga penelitian mengkaji bagaimana melihat persoalan hukum pajak dari sisi filosofi pemungutan pajak yang sedari awal tidak dimaksudkan memidana WP tetapi lebih kepada bagaimana mencari uang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari filosofi itu, terlihat bahwa tujuan hukum pajak lebih menekankan pada tujuan keadilan dan kemanfaatan, bukan pada tujuan memberikan derita hukuman bagi pelaku maupun tujuan efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Perbedaan persepsi WP dan pemerintah menjadi kajian penting dalam melihat posisi pajak yang telah dipetakan dalam konteks hukum administrasi.Kata kunci : Hukum administrasi, Beda Persepsi, Filosofi Pungutan Pajak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH Esmi Warassih Pujirahayu; Sulaiman Sulaiman; Dyah Wijaningsih; Derita Prapti Rahayu; Untoro Untoro
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindunginelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segeramelaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.

ALOKASI ,DISTRIBUSI ZAKAT DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERBANKAN SYARIAH Indah Purbasari Encik Muhammad Fauzan Azizah
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Islamic banking is a financial institution which runs based on the principle of shariah, namely, prohibition of riba and unproductive fund (al-ikhtinaz) and encouraging assistance between others (ta’awun). Therefore, Islamic banking distributes the fund on corporate social responsibility (CSR) program and almsgiving (zakat). However, the funding resource of zakat has not yet cleared whether it is from company profit instead of zakat from officer and customer. Company tends to publish the CSR program unless it is including the fund of zakat. This research try to explore the resource and distribution pattern of CSR and company zakat as both of them have actually difference in the distrbution due to shariahPerbankan Syariah merupakan institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah yakni menghindari riba, menghindari dana dalam keadaan diam (al-ihtinaz) dan tolong-menolong (ta’awun). Salah satu bentuk prinsip ta’awun, bank syariah mendistribusikan dana tanggung jawab sosial dan zakat. Namun, sumber alokasi dana zakat belum jelas apakah bersumber dari keuntungan perusahaan atau komulatif dengan zakat karyawan dan nasabah. Prakteknya, perusahaan lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan meskipun termasuk di dalamnya terdapat dana zakat. Penelitian ini mencoba mengupas alokasi dan distribusi dana tanggung jawab sosial dan zakat perusahaan sebab secara syariah keduanya mempunyai hukum yang berbeda dalam pola distribusi

PERLINDUNGAN "KHUSUS" BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Ro'fah Setyowati
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Islamic bank existence is a fact that the umah realize the important of Islamic Law (syariah). They attempt to maximizing to apply the syariah because as consumer they need safety. If their bank apply syariah principle purerly, they will be peacefull. Therefore, a policy and effort a build syariah principle is an action to protect consumers specifically. Relating is this case, the paper will discuss about the definition of consumers protection. Besides that this paper also discuss the scope of special consumers protection. Moreover, this research to look for the rock as PPS and DSN as the main institution related to special consumers protection, fur there more, this research also to explore the problems by these institutions (DSN and DPS).Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Perbankan Syariah.

Page 20 of 75 | Total Record : 747

18 19 20 21 22

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA