cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Al Himayah
Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
ISSN : 26148765     EISSN : 26148803     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Al Himayah adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSE Fakultas Syariah. Jurnal AL Himayah fokus pada pengabdian Hukum dan Keadilan. Terbit setiap bulan Maret dan Oktober ISSN 2614-8803 (media online) dan 2614-8765 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah" : 8 Documents clear
PEMBUKTIAN SIHIR DAN SANTET Kasim, Dulsukmi; Gazali Rahman, Muhammad
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sihir dalam Alquran pun diungkap jelas dan mudah ditangkap maknanya. Kisah yang jelas terabadikan dalam Alquran misalnya adalah peristiwa Nabi Musa as. dengan tongkatnya yang melawan ular-ular buatan para penyihir Firaun. Begitupula sihir dalam Alquran secara umum menunjukkan bahwa semua umat menuduh para pengemban risalah Allah dengan tuduhan sebagai penyihir atau gila. Sihir adalah ilmu yang bisa dipelajari dan dipraktikkan oleh siapapun. Keberadaanya dikenal luas di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu dalam bentuk dan jenis yang variatif. Di Indonesia, sihir dikenal dengan sebutan santet, teluh, tenung, pelet, pesugihan, guna-guna, ajimat, mantera, dan lainnya yang sejenis. Sihir menjadi momok yang menakutkan dan penuh misteri karena sifat super natural dengan watak jahatnya yang serba gaib. Kendati sihir hanyalah ilusi dan khayalan, namun dapat terjadi dan berpengaruh terhadap raga seseorang karena penyakit dan keterikatan psikologis yang ditimbulkannya. Bahkan sihir dapat menimbulkan kematian manakala disertai dengan penguasaan jin atau setan jahat terhadap diri seseorang. Perspektif hukum Islam secara tegas mengharamkan perbuatan sihir dan pelakunya (ahli sihir dan orang yang menyuruh melakukan sihir) dicap sebagai kafir yang wajib dibunuh karena kekafiran dan kemusyrikannya.
Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perrspektif HAM Handayani, Febri
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana instrumen hukum HAM diterapkan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya pada tahap pra persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penetapan penahanan tersangka oleh aparat penegak hukum yang merupakan salah satu proses pada tahap pra persidangan misalnya, masih dijumpai ketidakadilan akibat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang berujung munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan yang memiliki isu hak maternitas tanpa terkecuali yang berstatus sebagai tersangka. Mereka sudah harus menjalani penahanan sekalipun saat penahanan dilakukan mereka sedang memiliki anak balita. Fakta yang terjadi, hak penangguhan penahanan tidak dapat dinikmati oleh semua perempuan yang berhadapan dengan hukum. Diskriminasi bisa saja terjadi dimana disatu pihak ada yang tidak dapat menjalani penangguhan penahanan meskipun sedang memiliki balita, sedangkan di pihak lain masih bisa ditangguhkan penahanannya dengan alasan mempunyai balita.
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Angrayni, Lysa
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap adanya kejahatan maupun pelanggaran di bidang Kehutanan, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memerlukan adanya suatu tahap penyelesaian dari aparat penegak hukum. Sebagai tahap awal dari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana di bidang Kehutanan yang membawa implikasi kepada dapat atau tidaknya dilanjutkan kepada tahap penyelesaian lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana adalah proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan adalah Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan. Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang demikian seringkali membuat kabur pada taraf implementasinya, karena tidak semua tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut disidik oleh PPNS Kehutanan, melainkan disidik secara mandiri oleh pihak kepolisian. Seharusnya, terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan tersebut menjadi kewenangan PPNS Kehutanan untuk menyidiknya meskipun dengan koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian
Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Devi Indriani, Juwita; Rahmasari, Betha
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 tahun 2018 tentang pemungutan retribusi persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Masalah yang terjadi saat ini dalam implementasi peraturan walikota Metro tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yaitu karena kurangnya transportasi pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan retribusi sampah di Kota Metro dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum dan teori pertanggung jawaban hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun pelaksanaan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sosialisasi Peraturan Walikota, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan enggan membayar retribusi tersebut. Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil tanpa membedakan golongan masyarakat. Dan kepada masyarakat ditingkatkan kesadarannya dalam melaksanakan retribusi persampahan. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan persampahan, meningkatkan honor pegawai untuk menjaga dan memotivasi semangat kerja. Selain itu, harus diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat
Nilai Subtansi Kekuasaan di dalam Ayat-ayat Madaniyyah Sebagai Basis Dasar Manifestasi Pemerintahan Ideal dalam Islam B, Amdahurifky; Erwan, Erwan
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekuasaan dan Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik dan memiliki diskursus yang unik Sampai saat ini topik tersebut masih mengalami pro dan kontra dari berbagai aspeknya baik dari interpretasi ayat maupun implementasi terkait konsepnya. Negara-negara Islam dan mayoritas berpenduduk muslim sangat terpengaruh terhadap gagasan dan dinamika yang terjadi pada topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kritis dan sistematis argumen-argumen yang kokoh dan kuat serta kontekstual dalam meyakini sebuah pemahaman terutama tentang subtansi kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Madaniyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis maka didapati sebuah penjelasan bahwa petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Madaniyyah sangat merespon terkait substansi kekuasaan dan memperlihatkan basis dasar yang kokoh terhadap pemerintahan yang ideal dalam Islam. Pokok pentingnya adalah hakikat kekuasaan dan pemerintah milik tuhan. Allah SWT sebagai aktor penentu kebijakan terhadap pemberi kekuasaan di dunia. Nabi Muhammad SAW sebagai fasilitator untuk mengarahkan kepada indikator-indikator untuk mewujudkan kekuasaan dan pemerintahan yang ideal di dalam Islam itu. Nabi Muhammad SAW juga hadir sebagai pemberi contohnya. Ia tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul akan tetapi ikut tampil berposisi sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.
Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Belanda) Botutihe, Darwin; Sumanto, Dedi
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pimpinan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang kebijakan politik di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusionalitas hak dipilih pencalonan mantan terpidana menjadi kepala daerah di Indonesia, pada praktinya memiliki problematika dari segi aturan yuridis serta disharmonisasi antara lembaga terkait. Hal ini dijelaskan dengan banyak putusan Mahkamah Konstisusi yang menerioma perkara a quo. Justifikasi terhadap pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari aspek Hak Asasi ManusiaMembandingankan pencalonan mantan terpidana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia memerlukan analisis yang mendalam mengenai regulasi, budaya politik, dan persepsi publik di masing-masing negara. Dari sisi regulsi, Di Amerika Serikat, aturan tentang hak politik mantan terpidana sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman mereka, sementara yang lain memiliki pembatasan lebih ketat. Jika dikaji dari aspek partisipasi publik, respon pencalonan mantan terpidana cenderung negatif, meskipun ada variasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan sikap individu terhadap reformasi peradilan pidana. Ini bisa kita lihat dari pencalonan donald trump dalam pemilihan presiden. Beranjak dari Amerika, Belanda memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap hak-hak mantan terpidana, memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang kuat di negara ini.
OPTIMALISASI MEDIASI BERBASIS PENDEKATAN RESTORATIF DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024) Jaya. M, Umar; Rahman Adi Saputera, Abdur
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pelaksanaan mediasi berbasis pendekatan restoratif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A pada tahun 2024, serta menilai sejauh mana pendekatan ini efektif dalam mengurangi angka perceraian. Pendekatan restoratif, yang berfokus pada penyembuhan hubungan dan dialog emosional, diterapkan sebagai alternatif untuk mediasi konvensional yang lebih menekankan pada resolusi hukum formal. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan restoratif dan mengkaji pandangan pasangan yang menjalani mediasi terhadap dampak mediasi terhadap konflik pernikahan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif efektif dalam mengurangi angka perceraian dengan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara mendalam dan memperbaiki komunikasi. Namun, berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, stigma sosial, dan keterbatasan mediator terlatih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi masyarakat, pelatihan mediator yang lebih intensif, dan dukungan kebijakan yang lebih mendalam untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mediasi berbasis pendekatan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih efektif di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1A, memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi angka perceraian dan memperbaiki hubungan pasangan.
KHITAN PEREMPUAN GORONTALO; ANTARA AGAMA DAN KONSTRUKSI SOSIAL KEPEREMPUANAN Hairak H. Biga, Nurhikmah
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khitan perempuan atau Molubingo, namanya. Sebuah tradisi masyarakat Gorontalo yang dilakukan kepada setiap anak perempuan sebelum berusia tiga tahun. Molubingo berart mencubit. Pada prosesi molubingo, anak perempuan dikhitan oleh bidan kampung (hulango); bagi masyarakat Gorontalo, hulango memiliki otoritas terkait adat kelahiran hingga kematian. Masyarakat Gorontalo memiliki kepercayaan bahwa anak yang baru lahir membawa yang haram walaupun dari pernikahan yang sah. Molubingo menjadi alternatif yang dihadirkan oleh masyarakat secara turun temurun untuk mensucikan anak perempuan Gorontalo dari hal yang haram tersebut. Kaidah hukum islam secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan lebih banyak mendatangkan keburukan, bahaya, atau bencana ketimbang kemaslahatan, faedah dan manfaat, maka hal tersebut menjadi makruh dan harus ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam yang berbunyi la dharara wa la dhirar. Khitan bagi anak perempuan Gorontalo menjadi sebuah kewajiban. kajian gender khitan perempuan dikaitkan dengan konstruksi sosial keperempuanan, khususnya konstruksi sosial seksualitas perempuan. Di Gorontalo telah terjadi kerancuan berabad-abad lamanya mengenai apa sebenarnya yang merupakan kewajiban agama dan apa yang bersumber dari tradisi. Fatwa No 9A tahun 2008 yang dikeluarkan MUI membuat praktik khitan perempuan terus langgeng, hal ini karena MUI menyatakan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari memuliakan perempuan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Al Himayah Vol. 8 No. 2 (2024): Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah Vol. 7 No. 2 (2023): Al Himayah Vol. 7 No. 1 (2023): Al Himayah Vol. 6 No. 2 (2022): Al Himayah Vol. 6 No. 1 (2022): Al Himayah Vol. 5 No. 2 (2021): Al Himayah Vol. 5 No. 1 (2021): Al Himayah Vol. 4 No. 2 (2020): Al Himayah Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah Vol. 3 No. 2 (2019): Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah Vol. 2 No. 1 (2018): Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah Vol. 1 No. 1 (2017): Al Himayah More Issue