Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha Terhadap Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Riau Yang Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ]]>
<![CDATA[Libra, Robert]]>;
<![CDATA[Noerdin, Zulkarnaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7193
<![CDATA[Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah berupa: hukum yang berlaku, waktu yang tidak maksimal dalam penyelesaian masalah di tingkat pengadilan, tidak adanya program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan representatif]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TEKNIK UNDERCOVER BUY (PEMBELIAN TERSELUBUNG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Tesa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7221
<![CDATA[Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika menggunakan cara undercover buy (pembelian terselubung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Bagaimana hambatan dan Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika menggunakan cara undercover buy (pembelian terselubung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. terselubung (undercover buy) dalam penyidikan kejahatan narkotika di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika. Hambatan antara lain internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan penyidik polri untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya Undang-Undang Narkotika tahun 2009 yaitu ada dalam pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Pelaku Melakukan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan cagar Biosfer ]]>
<![CDATA[Manopo, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7223
<![CDATA[Bagaimanakah pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Bagaimanakah hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, Pemanfaatan sumber daya di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil pada dasarnya merupakan interaksi dari faktor internal dan eksternal yang sangat kompleks dan menunjukkan ketidakmampuan otoritas Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dalam mengelola kawasannya sehingga muncul berbagai gangguan dan ancaman dengan tingkat yang rendah sampai tinggi. Permasalahan perlindungan di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil mencakup permasalahan keanekaragaman hayati, pemantapan kawasan, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta organisasi.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Iriansyah]]>;
<![CDATA[Irfansyah]]>;
<![CDATA[Febrina, Rezmia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7226
<![CDATA[Bagaimanakah kewenangan PPATK menerobos rahasia Bank menurut UU Nomor pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Di dalam Undang-undang tersebut peranan PPATK adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyangkut yang mengatur tentang kerahasian Bank khususnya seluruh data dan informasi, dengan adanya kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Undang_undang Nomor 8 Tahun 2010, kerahasian bank menjadi tidak berarti]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver ]]>
<![CDATA[Adriaman, Mahlil]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7227
<![CDATA[Penetapan pelangaran yang dilakukan oleh driver Gojek menyebabkan suspend yang di keluarkan oleh PT. Gojek Indonesia. Suspend merupakan bentuk sanksi atas suatu pelanggaran dengan menonaktifkan suatu akun driver yang telah melakukan pelanggaran sehingga tidak dapat digunakan lagi baik untuk sementara maupun permanen. Terjadi wanprestasi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pasal 5 Ayat 1 mengenai Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan pasal tersebut, ada dua cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui musyawarah dan pengadilan.]]>
<![CDATA[Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Arben]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7228
<![CDATA[Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban uji berkala kendaraan bus berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dinas perhubungan kabupaten Kampar. bagaimanakah hambatan dan upaya kewajiban uji berkala kendaraan bus berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dinas perhubungan kabupaten Kampar. jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. kewajiban uji berkala kendaraan bus berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Kampar belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. hambatan dalam penelitian ini bahwa dikarenakan faktor geografis, faktor ekonomi dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian berkala. upaya yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten kampar adalah di pengaruhi oleh faktor geografis,. faktor ekonomi, dinas perhubungan faktor kesadaran pemilik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PPPK YANG DILAKUKAN DI SMP NEGERI 15 PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Fahmi, Sudi]]>;
<![CDATA[Faridhi, Adrian]]>;
<![CDATA[Hendayana, Nikko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7229
<![CDATA[Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap PPPK yang dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru. Bagaimana hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap PPPK yang dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru. Metode yang dilakukan adalah metode sosiologis. Pelaksanaannya belum berjalan maksimal dikarenakan anggaran yang belum memadai, hambatan antara lain kurangnya anggaran,tidak linearnya pendidikan, durasi waktu mengajar dan kewajiban yang tidak berbeda dengan PNS sedangkan upayanya antara lain menyiapkan anggaran, memberikan gaji yang layak dan jumlah formasi juga harus ditambah.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi ]]>
<![CDATA[Afrita, Indra]]>;
<![CDATA[Arifalina, Wilda]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7232
<![CDATA[Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka. Hasil dan pembahasan dari penelitian adalah Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran uang santunan kepada pemegang polis atau tertunjuk wajib dilaksanakan oleh penanggung apabila telah terjadi evenemen atau resiko. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas pemegang polis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya]]>
