cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Hukum Respublica
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 14122871     EISSN : 26156733     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Respublica ((ISSN 1412-2871; E-ISSN: 2615-6733) is a scientific journal for the field of legal science, published twice in Mei and November by the Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. This journal warmly welcomes contributions from scholars and practitioners of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica" : 10 Documents clear
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah Massriyati; Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasasi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.13241

Abstract

Faktor penyebab anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah SMK BLK Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk adalah Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam. Faktor ketidak pekaan masyarakat atau acuh terhadap lingkungan juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong acuh dan tidak mau tahu akan adanya aturan mengenaiperaturan bahwa masyarakat dilarang membawa senjata api atau tajam di tempat umumbaik itu dilakukan secara sadar atau tidak. Saran untuk masyarakat khususnya orang tua agar mengawasi dan membimbing anaknya agar berhati hati dalam bergaul dan menngedukasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugasnya serta tanggungjawabnya sebagai siswa jangan sampai melanggar hukum. Apalagi samapai mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Masa Pandemi Covid-19 Simanjuntak, Lamhot; Steven Albertrius Tamba; Elvira Fitriyani Pakpahan; Monica; Besty Habeahan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.14331

Abstract

Abstract Circulation of expired food and beverages is detrimental to the economy and public health. So it is necessary to be aware of choosing and buying the food and drinks they consume. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the community from sellers of expired food and beverage products during the Covid-19 period, analyze the weaknesses of sellers in selling expired food and beverages during the Covid-19 period, and analyze the countermeasures for protection against expired food and beverages. covid-19 period And the type of research used is using consumer protection laws. The data collection technique used is library research with secondary legal materials. Analysis of the data used is prescriptive analysis. The research theory used is the theory of consumer protection, which is an effort or policy to prevent selling expired food and beverages. The regulation of civil action to protect consumer rights is used to protect the public from expired food and drinks during the COVID-19 pandemic. The sale of expired food and beverages harms consumers in many aspects of health and economy. regulations governing expired food or beverage products are regulated in legislation number 8 of 1999 concerning consumer protection of the republic of Indonesia. Abstrak Peredaran makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa merugikan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan kesadaran memilih dan membeli makanan. Tujuan dalam. penelitian ini untuk menganalisa perlindungan konsumen dalam masyarakat dari penjual produk makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, menganalisis kelemahan penjual dalam menjual makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, dan menganalisis penanggulangan perlindungan makanan dan minuman kadaluarsa saat masa covid -19. Dan Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan undang-undang perlindungan konsumen . Teknik dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan juga menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini analisis data yang kami gunakan yaitu adalah analisis data preskriptif . teori penelitian yang digunakan adalah teori perlindungan konsumen, yaitu suatu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Pengaturan tindak perdata perlindungan hak konsumen di gunakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman kadaluarsa pada saat pandemi covid-19.penjualan atas makanan dan minuman kadaluarsa merugikan konsumen dalam banyak aspek kesehatan maupun ekonomi. peraturan mengatur tentang produk makanan ataupun minuman kadaluarsa ini di atur di dalam aturan perundangan undangan yakni No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.
Pelaksanaan Perizinan Usaha Sehat Pakai Air Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA Haura Nabilah Ramadhani; Junaidi, Junaidi; Diana, Ledy
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.16525

Abstract

Dalam menyelenggarakan usaha Sehat Pakai Air (SPA) pelaku usaha harus memiliki izin sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA , namun ternyata masih banyak ditemukan pelaku usaha SPA yang tidak memiliki izin. Sehingga dalam kajian ini akan di bahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan perizinan usaha SPA berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya usaha SPA yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru? Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya usaha SPA yang tidak memiliki izin? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sehingga sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kajian pustaka.
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru) Putra, Josse Andrea; Irawan, Deni
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.16921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Pekanbaru, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden di Pekanbaru. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru, termasuk aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, komunikasi dan sinergi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru cenderung tinggi secara umum. adapun Faktor-faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingkat kepercayaan tersebut antara lain transparansi dalam pengelolaan dana zakat, akuntabilitas yang baik, dan di ikuti kumunikasi yang baik dan terbangunnya sinergitas yang tinggi, baik di tingkat pengelola, muzakki dan mustahik dalam penyaluran serta program-program yang dilakukan oleh BAZNAS di Pekanbaru..
Peran Masyarakat Pelaku Usaha Untuk Mencegah Kejahatan Dibidang Keuangan Dan Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Riau Andrikasmi, Sukamariko; Ardiyanto, Syaifullah Yophi; Darnia, Meriza Elpha; Rahmadani, Puji Bulan; Melinda, Sri
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.16954

Abstract

Turunnya perekonomian sangat berdampak terhadap pelaku usaha sejak pandemi Covid-19. Pelaku usaha kini menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana kejahatan dibidang keuangan yang melancarkan aksinya untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam upaya yang akan dilakukan guna meningkatan ekonomi karena masyarakat itu sendiri merupakan aktor utama dalam hal tersebut. Peran masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan suatu program atau kebijakan.
Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Agustianto, Agustianto; Fitri, Winda; Angelyn, Angelyn
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17059

Abstract

The development of the creative economy is very influential in increasing the progress of the development and progress of the Indonesian economy. The creative economy sector is considered to be influenced by the Intellectual Property it produces, such as copyrights. Even so, copyright cannot be used optimally due to problems that hinder the process of implementing copyright as an object of fiduciary guarantees. The purpose of this research is to find out the execution confiscation efforts that can be carried out by creditors or banking parties if the debtor commits an act of default with the object of fiduciary guarantees in the form of copyrights. The research method used in this research is normative legal research method. This study also uses a statutory approach and a conceptual approach. The type of research data used in this study is a type of qualitative data. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique. Copyright as a type of IP is included in property law and is classified as intangible movable property, the value contained in copyright has the potential to be used as a collateral object in bank credit agreements by the creator. In its implementation, there are challenges faced such as the ambiguity of the laws and regulations that govern it, the lack of knowledge of creative economy actors regarding copyright recording, and the absence of competent public appraisers in assessing the value of copyrights. Perkembangan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dalam meningkatkan progres perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi kreatif dinilai akan dipengaruhi oleh Kekayaan Intelektual yang dihasilkannya, seperti hak cipta. Walaupun begitu, hak cipta belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan adanya permasalahan yang menghambat proses implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan adanya hambatan bagi pihak perbankan untuk mendanai pelaku ekonomi kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya dapat menemukan upaya sita eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur atau pihak perbankan apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi dengan objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini turut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hak cipta sebagai salah satu jenis KI termasuk dalam hukum benda dan tergolong dalam benda bergerak yang tidak berwujud, nilai yang dikandung dalam hak cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan oleh penciptanya. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur, minimnya pengetahuan pelaku ekonomi kreatif tentang pencatatan hak cipta, dan belum ada penilai publik yang berkompeten dalam menilai value dari hak cipta.
Pemanfaatan Layanan Wartel Khusus Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Video Call Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Kurniawan, Andi; Akbar, Fauzi Irnafa
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17171

Abstract

Penelitian ini berfokus kepada pelayanan yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor kepada narapidana. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk pengambilan data. Skripsi yang penulis bahas antara lain tentang seperti apakah layanan wartel berbasis video call yang di berikan oleh petugas kepada narapidana berjalan dengan baik, serta apakah hambatan yang di hadapi oleh petugas ataupun narapidana dalam pelayanan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Perkembagan teknologi dunia saat ini sangatlah cepat, setiap negara berlomba-lomba menciptakan teknologi yang secanggih mungkin, tetapi dengan perkembangan teknologi yang baik saat ini tidak boleh melupakan situasi dan keadaan narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga harus mendapatkan layanan yang baik untuk berkomunikasi dengan keluarga dengan menggunakan media alat komunikasi yang di perbolehkan karena mereka saat ini hanya di cabut hak kebebasan bergeraknya tidak dengan komunikasi dengan keluarga kecuali dengan narapida beresiko
Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI Cah Intan Sesar Sari, Leoni; Sani, Adam
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17173

Abstract

Hibah dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal 1/3 harta penghibah. Apabila hibah melebihi 1/3 harta penghibah, maka hibah harus persetujuan suami istri, anak dan keluarga ahli waris penghibah. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah karena kelalaiannya dalam membuat akta hibah, maka akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diminta pertanggungjawaban berupa perdata maupun administrasi. Tanggung jawab didasarkan oleh kesalahan para pihak. Namun apabila kesalahan ada pada kliennya maka Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum dikarenakan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya mencatat dan menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap kedalam akta. Implikasi terhadap akta hibah melebihi 1/3 harta penghibah adalah adanya pembatalan akta hibah oleh pengadilan sehingga objek hibah menjadi kembali semula pada pemilik sah sebelumnya karena telah melanggar legetime portie. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, jenis data sekunder, alat pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab masalah yang ada pada artikel dan untuk menambah literatur dibidang ilmu hukum terutama hukum perdata
Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.B/2022/Pn.Tlk) Shilvirichiyanti
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17256

Abstract

Factors causing the crime of rape with violence committed jointly (study decision Number XX/Pid.B/2022/PN.Tlk? What is the perspective of Criminal Psychology towards the crime of rape with violence committed jointly (study decision Number xx/Pid.B/2022/PN.Tlk)? This research uses library research, namely a type of documentation research to obtain data by tracing and studying the decision files of the Telukkuantan District Court. The nature of this research is analytical descriptive The data obtained will be arranged descriptively, then the researcher will analyze it qualitatively, namely the procedure for solving the problem studied by presenting the data obtained from the field, both primary data and secondary data, in the form of sentences, not in the form of arranged numbers. logically and systematically without using statistical formulas. The factors that cause the crime of rape with violence to occur together (study Decision Number XX/Pid.B/2022/PN.Tlk) are environmental factors, promiscuity, sexuality. , the influence of technology and alcoholic beverages. Criminal Psychology plays an important role in the Crime of Rape with violence, that there are psychological factors that influence humans in acting both social and asocial, or in other words that crime or in this case the Crime of Rape is an act that is against the law. determined by the institutions found in humans themselves.
Kajian Persoalan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Filsafat Ilmu Nurhayanti, Nurhayanti
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17300

Abstract

Konsep pemikiran di dalam ruang lingkup lingkungan, menekankan pemahaman tentang hakikat alam semesta dan hakikat kehidupan untuk menentukan perilaku manusia terhadap alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Peranan keilmuan disini, dibuat sebagai alternatif pemahaman pemikiran ilmu dan agama, tetapi kesemuanya saling berdialog, seperti sebuah siklus, di mana saling membutuhkan dan bekerjasama mengatasi problem kehidupan ini. Kearifan ekologi yang terdapat pada kearifan lokal (local wisdom), asketisme yang ada pada ilmu pengetahuan dan etika filosofis (ekosentrisme) dapat digunakan sebagai alternatif untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang dikarenakan sistem kapitalisme, kaum sekuler, kaum atheisme dan termasuk juga agama yang telah kehilangan orientasi penyelamatan lingkungan dan ilmu yang gemar mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Pemerintah dipandang perlu untuk mempertimbangkan kembali secara mendalam kebijakan dan/atau regulasi yang hendak diambil pada masa mendatang, termasuk di dalamnya pendesainan ulang kebijakan dan/atau regulasi supaya lebih adaptif dan responsif terhadap isu-isu lingkungan hidup pada tataran nasional, regional, dan global, serta pelibatan unsur etika ke dalam konsep pembangunan yang dijalankan pada suatu negara. The concept of thinking within the environmental scope emphasizes understanding the nature of the universe and the nature of life to determine human behavior towards the universe and life in it. The role of science here is created as an alternative understanding of scientific and religious thought, but all of them are in dialogue with each other, like a cycle, where they need each other and work together to overcome the problems of this life. Ecological wisdom contained in local wisdom, asceticism contained in science and philosophical ethics (ecocentrism) can be used as an alternative to prevent environmental damage, which is caused by the capitalist system, secularism, atheism and including religions that have lost environmental saving orientation and science that likes to exploit nature on a large scale. It is deemed necessary for the government to deeply reconsider the policies and/or regulations it intends to adopt in the future, including redesigning policies and/or regulations so that they are more adaptive and responsive to environmental issues at the national, regional and global levels, as well as the involvement of ethical elements in the development concept carried out in a country.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 02 (2025): JURNAL RESPUBLICA Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Respublica Vol. 19 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1 (2018) Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana More Issue