Garuda - Garba Rujukan Digital

Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat Hukum: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020) Alicia Junisa Esterina; Arsin Lukman
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18912

In carrying out duties and authorities regarding the making of an authentic deed, notary/PPAT should prioritize the precautionary principle to avoid conflict. The problem that often occurs is the absence of consent of the married couple for the sale made by one of the parties related to joint property, where this leads to manipulation of the seller's marital status. The void mutual agreement affects the validity of the sale and purchase agreement, especially if in the deed of sale and purchase binding agreement, the seller and buyer also agree on the granting of power to sign the deed of sale and purchase. With the grant of power of attorney, PPAT is no longer dealing directly with the seller in the implementation of the sale and purchase deed. This study aims to examine the validity of the deed of sale and purchase binding agreement which contains a clause granting power to sign the deed of sale and purchase of joint assets without wife's consent and review the rights of the heirs to the land transferred to the buyer by a seller who does not have good intentions. This type of research is normative juridical research and the data used consist of secondary data and primary. The result of the study show that the term of the agreement and the term of a lawful cause are violated and the rights of the heirs cannot be implemented because the judicial review decision upholds the rights of buyers who have good intentions. Abstrak Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan mengenai pembuatan akta autentik, Notaris/PPAT hendaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari konflik. Persoalan yang kerap kali terjadi adalah ketiadaan persetujuan dari pasangan nikah atas penjualan yang dilakukan oleh salah satu pihak terkait harta bersama, dimana hal ini berujung pada pemanipulasian status perkawinan Penjual. Kekosongan persetujuan bersama berpengaruh terhadap kesahihan perjanjian jual beli, terutama jika dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Penjual dan Pembeli juga menyepakati tentang pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli. Dengan adanya pemberian kuasa, PPAT tidak lagi berhadapan secara langsung dengan Penjual dalam pelaksanaan Akta Jual Beli. Penelitian bertujuan untuk menelaah keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang berisi klausul pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli harta bersama tanpa persetujuan istri dan meninjau hak para ahli waris terhadap tanah yang dialihkan kepada Pembeli oleh Penjual yang tidak beriktikad baik. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal terlanggar dan hak para ahli waris tidak dapat terlaksana sebab Putusan Peninjauan Kembali menjunjung hak Pembeli yang beriktikad baik.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/Pn.Mlg) Romavita Romavita; Yetniwati Yetniwati
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18949

This study aims to determine and analyze the responsibility of the Notary to the deed which was declared null and void by the Court (Case Study of the Malang District Court Decision Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg). The results show that the Malang District Court Judge's Decision in Decision Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg cannot be separated from 3 (three) aspects, namely juridical, philosophical, and sociological. First, the juridical aspect of the Malang District Judge's Decision is irrelevant between the main cases in the decision. Second, the philosophical aspect does not fulfill the sense of justice, especially for Notary S who made the Sale and Purchase Binding Agreement for the parties which was declared null and void by the judge. Third, the sociological aspect of the judge's decision can cause public confidence to decline in the existing judicial process. In Malang District Court Decision Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, Notaries are not charged with any responsibility. In this case, the responsibility of the Notary is only limited to the order of the Judge ordering the Notary to submit to the Judge's Decision as stated in the decision. The notary only records what was stated by the parties/appearers and then poured it into the deed. A notary cannot be held responsible for a deed that is canceled due to a violation committed by one of the parties to the agreement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg tidak lepas dari 3 (tiga) aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertama, aspek yuridis Putusan Hakim Negeri Malang tidak relevan antar pokok perkara dalam putusan. Kedua, aspek filosofis kurang memenuhi rasa keadilan, khususnya terhadap Notaris S yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli bagi para pihak yang dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim. Ketiga, aspek sosiologis putusan hakim dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses Peradilan yang ada. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, Notaris tidak dibebankan tanggungjawab apapun. Dalam hal ini tanggung jawab Notaris hanya terbatas dengan perintah Hakim yang memerintahkan Notaris untuk tunduk pada Putusan Hakim yang tertuang dalam putusan. Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke dalam akta. Notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang dibatalkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian Ayu Purnama sari
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18951

This study aims to analyze the position of the copy of the deed and the minutes of deed according to the precautionary principle and to find out the legal implications of the copy of the deed from the incomplete deed from the perspective of the precautionary principle. The formulation of the problem in this research is how the position of the copy of the deed and the minutes of the deed according to the precautionary principle and what are the legal implications of the copy of the deed from the incomplete deed from the perspective of the precautionary principle. The research's approaching method that will be used in this research is normative juridical based on the ambiguity of legal norms contained in Law No. 2 of 2014 concerning the position of a notary, Article 16 paragraph (1) letter a. This type of research data is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data sources were then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the position of the copy of the deed and the minutes of the deed according to the precautionary principle can be used as perfect evidence if the process of making the deed meets the formal and material requirements of the authentic deed and the procedures for making the deed as stipulated in the Notary Position Act. The legal implication of a deed copy of an incomplete deed from the perspective of the precautionary principle is that the deed has been degraded, in which it becomes a private deed and is null and void. It is recommended that the Notary in carrying out his duties must always apply the precautionary principle in every deed he makes. Thoroughly examine and observe every statement, data, document, and letter used as the basis for making the deed, even though the notary has no obligation to ensure the authenticity of all of these things. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian serta untuk mengetahui implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam persfektif prinsip kehati-hatian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian dan bagaimana implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam persfektif prinsip kehati-hatian. Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atas dasar kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data atau bahan yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika proses pembuatan akta tersebut memenuhi persyaratan formal dan materiil akta otentik dan tata cara pembuatan akta yang tertuang dalam peraturan Undang-undang Jabatan Notaris. Implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam persfektif prinsip kehati-hatian adalah akta tersebut mengalami degradasi yaitu menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum. Disarankan agar Notaris dalam menjalankan tugasnya harus untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap akta yang dibuatnya. Meneliti dan memeriksa dengan cermat setiap keterangan, data, dokumen, dan surat yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta, meskipun notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian semua hal tersebut

Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif Astra Vigo Putra; Elita Rahmi; Firdaus Abu Bakar
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.19105

The duty of a notary as a public official is to serve the public concerned. As a servant, of course, a very noble task borne by a Notary. By referring to the UUJN which is actually a regulation that regulates his position, according to the author, it does not violate the law if it overrides the election law regarding concurrent positions. And also no party will be harmed if a Notary who is a member of the DPR applies for leave, in other words it does not stop. Notaries are required to apply for leave, and appoint a substitute Notary as stated in Article 11 paragraph (1-3) of the UUJN if the Notary is elected as a member of the Legislature. Because based on Article 17 letter d of the UUJN, a Notary is prohibited from serving as a state official. Regarding the request for leave due to being appointed as a State Official, the MPP must have received it within a maximum period of 60 (sixty) days from the date the decision as a State Official is stipulated. Before a Notary submits an application for leave, the mechanism in applying for a Notary leave that needs to be done first is to apply for a Leave certificate to the Directorate General of AHU Online. The request for leave must be received by the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, or Central Supervisory Council at the latest 30 (thirty) days before the leave is implemented, unless there are other valid reasons. Abstrak Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti. Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkandalamPasal 11 ayat (1-3) UUJN apabilaNotaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larangrangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.

Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dwi Tubagus; Raffles Raffles; Syamsir Syamsir
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.19299

This study aims to: 1.) To find out and analyze the Validity of the Authentic Deed against the Deed made electronically, 2.) To find out and analyze the Deed that was signed electronically. The main legal issue or legal issue to be investigated is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a Notary and Article 18 Juncto Article 7 Juncto Article 5 paragraph (1) Juncto Article 5 paragraph (4) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 rning Information and Electronic Transactions. The problems studied in this concerning actions. study are: 1.) How is the application of the cyber notary concept based on the legislation? 2.) How is the validity of the deed made by a notary that is carried out electronically the era of in the era legal research i f the covid-19 pandemic?. The type of research used in this normative juridical law research. The approach used in this research is the Statute Approach and the Conceptual Approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the materials in this research is carried out by taking an inventory of all laws and regulations in accordance with the problems discussed, systemizing legislation related to the problem under study, and interpreting the legal materials as mentioned above with the problems that will be discussed in this thesis problem. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Akta Otentik terhadap Akta yang dibuat secara Elektronik, 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap Akta yang ditanda tangani secara Elektronik. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 18 Juncto Pasal 7 Juncto Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan konsep cyber notary berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2.) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dilakukan secara elektronik ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, Mensistemisasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan Menginterprestasikan bahan-bahan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam permasalahan tesis ini.

Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Pahlefi Pahlefi; Evalina Alissa
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.21057

This study aims to examine and analyze the urgency of respecting and protecting the right to manage natural resources for the Talang Mamak customary law community in Tebo District; and Researching and analyzing the conception of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo District. This research is an empirical research. The results of the study show that respect and protection of the right to manage the natural resources of the Talang Mamak customary law community in Tebo Regency have been carried out, although only in a number of sectors, namely recognition of existence in the government administration sector and residential areas. In the sector of recognition of the existence of customary law on natural resources by the Regional Government has not been carried out. Furthermore, the concept of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo Regency is a relationship concept based on political power and ideological power. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Meneliti dan menganalisis urgensi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo; dan Meneliti dan menghanalisis konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat suku talang mamak di Kabupaten Tebo telah di lakukan walaupun hanya di sebagian sektot, yaitu pengakuan eksistensi di sektor adminitrasi pemerintahan, dan wilayah pemukiman. Disektor pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan. Selanjutnya, Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo adalah konsep hubungan berdasarkan kekuasaan politk dan kekuasaan ideologi.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan yang tidak diumumkan, yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Nadya Novany; Mohamad Fajri Mekka Putra
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.21235

Marriage is the inner bond between a man and a women as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family that based on the lordship of the almighty. The marriage agreement is a very important thing in the course of marriage. The marriage agreement in the civil code and the Marriage Law is a joint agreement between husband and wife ratified by the registrar of marriages at the time or before the marriage is held. Both parties by mutual consent may enter into a written agreement authorized by the marriage registration employee, as the content applies also to third parties to the extent that the third party is caught. For this reason, what about the regulations regarding marriage agreements and the legal consequences of marriage agreements made after the marriage takes place and are not announced. Abstrak Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya perkawinan. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan merupakan persetujuan bersama antara suami dan istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sebagaimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Untuk itu bagaimana dalam peraturan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangung dan tidak diumumkan.

Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lintang Ario Pambudi
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.21574

The House of Representatives of the Republic of Indonesia has passed the Job Creation Draft Law into law which, according to the DPR and the Government, claims this law will address the complex problems of regulations in terms of investing in Indonesia. However, there are pros and cons to the passing of the Job Creation law, many people believe that the creation of this law was very hasty. In this article, we will focus more on the cooperative cluster in the Job Creation Law. The type of research used in this legal research is normative juridical which emphasizes written documents as the main source of law, such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and scholarly opinions. The Job Creation Law in the cooperative cluster adds and changes several articles and paragraphs to the cooperative law. The most visible change is the simplification of the establishment of a cooperative legal entity which previously required 20 (twenty) people, now it only requires 9 (nine) people, the accommodation of electronic documents in member registration, the provision of online member meetings, and the laying of a legal basis for cooperatives based on syaria. Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta kerja menjadi undang-undang yang menurut klaim DPR dan Pemerintah undang-undang ini akan mengatasi permasalahan peliknya regulasi dalam hal menanam investasi di Indonesia. Akan tetapi terdapat pro dan kontra atas disahkannya undang-undang Cipta Kerja, banyak kalangan yang menilai pembetukan undang-undang ini sangat tergesa-gesa. Dalam artikel ini akan lebih memfokuskan mengenai klaster perkoperasian di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana. Undang-undang Cipta Kerja dalam klaster koperasi melakukan penambahan serta perubahan beberapa pasal dan juga ayat kedalam Undang-undang koperasi. Perubahan yang paling dapat dilihat adalah penyederhanaan pendirian badan hukum koperasi yang semula memerlukan 20 (duapuluh) orang sekarang hanya memerlukan 9 (Sembilan) orang, diakomodirnya dokumen elektronik dalam pencatatan anggota, adanya pengaturan mengenai rapat anggota secara daring, dan peletakan dasar hukum bagi koperasi berdasarkan syariah

Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Devita Martha Nur Aida; Sigid Riyanto
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.22624

Notaris in carrying out his position, has obligations, one of which is stated in Article 16 paragraph (1) letter b of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (hereinafter referred to as UUJNP) namely making deeds in the form of minuta deeds and keeping them as part of the Notary Protocol. When a Notary makes a deed, a Notary may make a typographical error on the deed. However, this typographical error is only noticed when the Notary has entered retirement. So that the notary who made the deed can no longer correct the typing / writing error. Therefore, this study focuses on the legislative ratio of the Notary Office Act does not give the responsibility of correcting typing / writing errors to the recipient Notary Protocol against typing/writing errors on the Notarial Protocol deed. The results of this study show that based on Article 16 paragraph (1) letter b explains that the Notary who receives the Notary Protocol has the responsibility to keep Notary Protocol well. Furthermore, Article 64 paragraph (2) of the UUJNP explains that the Notary receiving the Notary Protocol is responsible for the Grosse of the Deed, Copy of the Deed, or Citation of the Deed which expelled. Article 65 of the UUJNP states that Notaries, substitute Notaries and temporary notary officers are responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has submitted or transferred to the notary protocol depositor. Abstrak Notaris dalam menjalankan jabatannya, memiliki kewajiban salah satunya tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pada saat Notaris membuat akta, seorang Notaris bisa jadi melakukan kesalahan penulisan/pengetikan pada aktanya. Namun, kesalahan ketik/tulis ini baru diketahui pada saat Notaris telah memasuki masa pensiun/purna bakti. Sehingga Notaris pembuat akta tidak dapat lagi membetulkan kesalahan pengetikan/penulisan tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada ratio legis Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan tanggung jawab pembetulan kesalahan pengetikan/penulisan kepada penerima Protokol Notaris terhadap kesalahan pengetikan/penulisan pada akta Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol Notaris dengan baik. Selanjutnya, Pasal 64 ayat (2) UUJNP menjelaskan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris bertanggung jawab atas Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan. Pasal 65 UUJNP menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan Fatma Fauzia
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.22758

If the implementation of the credit agreement has developed into a non-current credit, the Bank must seek credit rescue. One form of credit rescue that can be done is the execution of collateral. In practice, the auction of execution of mortgage rights is carried out through an auction hall registered with the State Property and Auction Service Office (KPKNL). This research focuses on how the implementation of the auction of the execution of the object of mortgage rights through the private auction hall, how the role and responsibility of the private auction hall towards the implementation of the auction of the execution of the object of mortgage rights and what are the obstacles encountered in the implementation of the auction of the execution of the object of mortgage rights through the private auction hall. The results of this study are that the seller or owner of the goods who intends to sell goods by auction through the Auction Hall or the Class II Auction Officer's Office, must submit a written request for auction to the Leader of the Auction Hall or Class II Auction Officer, accompanied by auction requirement documents in accordance with the type of auction. The Auction Center or KPKNL is responsible for the formal truth, while the material truth is the responsibility of the seller or owner of the goods. The results of the next study are the obstacles encountered in the implementation of the auction, including the absence of auction enthusiasts, the collateral has not been registered, the selling value of the collateral object is smaller than the amount of the debtor's debt. Abstrak Apabila pelaksanaan perjanjian kredit sudah berkembang menjadi kredit yang tidak lancar, maka Bank harus mengupayakan penyelamatan kredit. Salah satu bentuk penyelamatan kredit yang bisa dilakukan adalah pelaksanaan eksekusi jaminan. Pada praktiknya lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan melalui balai lelang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan melalui balai lelang swasta, bagaimana peranan dan tanggungjawab balai lelang swasta terhadap pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan melalui balai lelang swasta. Hasil penelitian ini yaitu penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Balai Lelang atau KPKNL bertanggungjawab terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil merupakan tanggung jawab dari penjual atau pemilik barang. Hasil penelitian berikutnya yaitu hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang di antaranya adalah peminat lelang tidak ada, barang jaminan belum didaftarkan, nilai jual objek jaminan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang debitur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pahlefi

Contact Email
pahlefi@unja.ac.id

Phone
+6282181066381

Journal Mail Official
recital@unja.ac.id

Editorial Address
recital@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pahlefi

Contact Email pahlefi@unja.ac.id

Phone +6282181066381

Journal Mail Official recital@unja.ac.id

Editorial Address recital@unja.ac.id

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pahlefi

Contact Email
pahlefi@unja.ac.id

Phone
+6282181066381

Journal Mail Official
recital@unja.ac.id

Editorial Address
recital@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA