Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 Adi Purwanto
Recital Review Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Januari 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i1.14766

A mixed marriage is a marriage between two persons in Indonesia submitting to different laws due to different citizenships in which one of them is an Indonesian. When such marriage is held abroad, it has to be registered in Indonesia after the husband and wife return to Indonesia within a year. This is a normative juridical research. It makes descriptive analysis which describes, explains, and analyzes the research problems in order to find the right answers as solutions to the problems.The results demonstrate that the legal regulations concerning mixed marriages held abroad are stipulated hi Article 56 paragraph 1 and paragraph 2, Article 57, and Article 60 paragraph 1 and paragraph 2 of the Law No. 1/1974 on Marriages, which define a mixed marriage as a marriage between two persons with different sexes submitting to two different laws. country where they are held, which is in line with the principle of lex loci celebretionis. The dispute over marital property from dissolation of the marriage settled by civil law is that its' procedures Abstrak Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satunya adalah orang Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Indonesia setelah suami istri kembali ke Indonesia dalam waktu satu tahun. Ini adalah penelitian yuridis normatif. Membuat analisis deskriptif yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan penelitian guna menemukan jawaban yang tepat sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan campuran di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 57, dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan campur sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang tunduk pada dua undang-undang yang berbeda. negara tempat mereka ditahan, yang sejalan dengan prinsip lex loci celebretionis. Perselisihan tentang properti perkawinan dari pembubaran perkawinan diselesaikan oleh prosedur hukum perdata.

Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan Yang Mengandung Cacat Hukum Hani Nuanza Uemenina
Recital Review Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Januari 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i1.15109

The deed of change of Darussalam Maluku Education Foundation was established by a Notary named M. Husain Tuasikal,S.H.,MKn, and was legalized by the Ministry of Law and Human Right of Indonesia. It does not have legal framework because it refers to the Notarial Deed Number:01/2008 dated the 6th of October,2008 which no longer has legal force. Its validity is also objected by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia thus, a new foundation is established by changing the name of Darussalam Foundation to Darussalam Maluku Foundation. The objectives of this research is to discover and to analyze the legal consequence incurred from the drawing up of deed of change of a foundation name before a Notary that may lead to an illegal act. The deed includes the assets possessed by the foundation that is also managed by Darussalam Ambon Foundation and related with the verdict of the supreme court of the Republic of Indonesia Number 404 PK/PDT/2018. It was discovered from the judge’s consideration that the Notary, in drawing up the deed, has made mistaked as an official and has neglected human right as government that has to make an acknowledgement, to issue a decree, and to analyze judge’s legal consideration concerning the issuance of deed of change of foundation, which is supposed to be decided by the owner of the foundation or his heirs; thus, if the owner has passed away, the drawing up of the deed has to be attended by the theirs and the board of patrons of the foundation in relation with the verdict of the supreme court of the Republic of Indonesia Number 404 PK/PDT/2018 Abstrak Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal,SH.,MKn yang telah disahkan oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mempunyai dasar hukum karena mengacu kepada Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan pengesahannya telah ditolak oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sehingga dibentuk Yayasan baru dari Peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku. Tujuan yaitu untuk mengetahui sekaligus menganalisis Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembuatan Akta Perubahan Yayasan yang dibuat di hadapan notaris yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat asset-asset yang dimiliki oleh Yayasan yang termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018,mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukakan Notaris selaku pejabat dalam pembuatan akta dan Hak Asasi Manusia selaku pihak pemerintahan yang memberikan pengakuan dan penerbitan surat keputusan, dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim tentang pernerbitan akta perubahan yayasan yang harus merupaka suatu keputusan dari pemilik yayasan ataupun Ahli Warisnya,jika pemilik yayasan sudah meninggal dunia dan harus dihadiri oleh Ahli waris,dan Organ Pembina Yayasan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018.

Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur Yogi Rahmadinata
Recital Review Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Januari 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i1.15273

The purpose of this study is to analyze and criticize whether the cessie transfer of receivables provides legal protection to new creditors who are legal subjects of individual Person as well as to analyze and criticize what efforts to resolve non performance loan by new creditors (Cessionaris) are related to the prohibition on property ownership (Beding Van Niet Zuivering). The problem in this study discusses that cessie's legal actions result in the transfer of claims or receivables including debtor guarantees to new creditors so that new creditors are required to register the transfer of guarantees at the guarantee institution that binds the guarantee. Efforts to resolve non-performing loans related to the prohibition on property ownership and limitations as stipulated in the Foreclosed Collateral regulations, specifically for Banks, are to carry out executions, both executions based on Fiat executions, parate executions and underhand sales executions. Suggestions from the results of this study are the need for detailed provisions regarding the transfer of cessie receivables by making a rule regarding cessie in the form of a Ministerial Decree or other Regulations in Legislation - Invitations in order to provide legal certainty regarding the implementation of cessie and limitations in the sale of cessie receivables. originating from a credit agreement if transferred or purchased by a new Creditor who is an element of the legal subject of an individual/Non-Bank Creditor. This type of research is normative by using the case approach, legislation approach, conceptual approach, using the authority theory, legal certainty theory and legal protection theory. In this case, the author takes a case approach regarding the cessie transfer of accounts receivable that occurred at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru made by and before a Notary and the problems that arise as a result of the cessie transfer of receivables. Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengkritisi apakah pengalihan piutang secara cessie memberikan perlindungan hukum kepada kreditur baru yang merupakan subjek hukum orang perseorangan serta untuk menganalisis dan mengkritisi apa upaya penyelesaian kredit macet oleh kreditur baru (Cessionaris) terkait dengan adanya larangan milik beding (Beding Van Niet Zuivering). Permasalahan pada penelitian ini membahas bahwa perbuatan hukum cessie mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang termasuk jaminan debitur kepada kreditur baru sehingga kreditur baru wajib mendaftarkan peralihan jaminan pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Upaya penyelesaian kredit macet yang terkait dengan adanya larangan milik beding dan batasan pada sebagaimana peraturan Agunan Yang Diambil Alih yakni terkhusus pada Bank adalah dengan melakukan eksekusi, baik eksekusi berdasarkan Fiat eksekusi, parate eksekusi maupun eksekusi penjualan di bawah tangan. Saran pada hasil penelitian ini adalah diperlukannya ketentuan yang mendetail tentang pengalihan piutang secara cessie dengan cara membuat suatu aturan tentang cessie dalam bentuk Keputusan Menteri atau Peraturan lainnya dalam Peraturan Perundang – Undangan guna memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan cessie dan batasan - batasan dalam penjualan piutang secara cessie yang berasal dari perjanjian kredit apabila dialihkan atau dibeli oleh Kreditur baru yang merupakan unsur dari subjek hukum orang perseorangan/ Kreditur Non-Bank. Tipe penelitian ini normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori Kewenangan, teori Kepastian Hukum dan teori Perlindungan Hukum. Dalam hal ini penulis melalui pendekatan kasus mengenai Pengalihan Piutang Secara cessie yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris serta permasalahan yang muncul akibat dilakukannya pengalihan piutang secara cessie tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/ Pdt/ 2019) Ade Nona Halawa
Recital Review Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Januari 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i1.15287

The provisions for postponing the auction of mortgage execution in the context of settlement of bad credit have not been regulated in statutory regulations, but only in a Joint Statement (PB) and Force Letter (SP) made by PUPN / KPKNL to postpone the auction for execution of mortgage rights. Legal protection for creditors in the auction execution of mortgage rights in order to settle bad debts has been provided by Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights. Before binding the Mortgage, the form of a credit agreement between the creditor and the debtor is preceded. This credit agreement serves as evidence and provides limits on the rights and obligations of each party, so that the credit agreement guarantees repayment of creditors' debts, a collateral binding process must be carried out with the clause granting Mortgage Rights if the collateral is a fixed object, namely land rights. . Judges' considerations in the Supreme Court Decision Number: 15K / Pdt / 2019 jo the Medan High Court decision Number 11 / Pdt / 2018 / PT Medan jo the Medan District Court Decision Number 726 / Pdt.G / 2016 / PN-Mdn, Eko Handoko Hasian in the case of This filed a counter suit which contained the cancellation of the execution of the mortgage object execution auction, but the resistance lawsuit filed could not be accepted (Niet Ontvankelijk verklaard) because it considers several things, firstly the Plaintiff's Lawsuit Contains Premature Disability, and second, the Plaintiff's Lawsuit is Less Party (Exceptio Plurium Litis Consortium). Eko Handoko Hasian also wrongly argued that, the execution of the mortgage execution auction requires fiat execution from the court because Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights has granted parate rights of execution to creditors obtained by the executorial title contained in the mortgage certificate. Abstrak Ketentuan penundaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya dalam tertuang dalam Pernyataan Bersama (PB) dan Surat Paksa (SP) yang dibuat oleh PUPN/ KPKNL untuk menunda lelang eksekusi hak tanggungan. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sebelum pengikatan Hak Tanggungan didahulukan bentuk perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian Kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan hutang kreditur, maka harus dilakukan proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberian Hak Tanggungan apabila benda yang dijaminkan berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15K/ Pdt/ 2019 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2018/ PT Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 726/Pdt.G/2016/PN-Mdn, Eko Handoko Hasian dalam hal ini mengajukan gugatan perlawanan yang berisi pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan, akan tetapi gugatan perlawanan yang diajukan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) karena mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Prematur, dan kedua, gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium). Selain itu Eko Handoko Hasian juga keliru mendalilkan bahwa, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan membutuhkan fiat eksekusi dari pengadilan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan telah memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur yang diperoleh dengan adanya titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum Kartika Sasi Wahyuningrum; Sahuri Lasmadi
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.17733

Notaries as General Officials have the scope of duties of carrying out the position of a Notary, namely making evidence desired by the parties for a certain legal action, and the evidence is at the level of Civil Law, that the Notary makes a deed because there is a request from the parties who appear, without If there is a request from the parties, the notary cannot make a deed. However, in carrying out their duties and obligations, the notary often gets into legal problems because the parties provide false information or letters, which causes the notary to suffer material and immaterial losses. Therefore, this study focuses on the legal protection of notaries as public officials and the legal consequences of notary protection as public officials. The results of the study are that legal protection for notaries is contained in Article 66 paragraph 1 of the UUJN which requires Polri investigators to obtain prior permission from the Notary Regional Supervisory Council with the aim that the examination is carried out in accordance with the law. The results of the next research are that the legal consequences of Article 66 paragraph 1 UUJN, according to this article, if the Notary is proven guilty, he can be summoned before the trial and can provide information about the deed made, this makes the Notary can violate the Notary's Oath of Office regarding the Notary's obligation to keep secret the contents of the deed. Abstrak Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak maka notaris tidak dapat membuat akta. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris sering mendapatkan masalah hukum karena para pihak memberikan keterangan atau surat palsu, yang menyebabkan notaris mengalamin kerugian materil dan imateril. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dan Akibat Hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum. Hasil dari penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bertujuan agar pemeeriksaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hasil penelitian berikutrnya bahwa akibat hukum dengan adanya Pasal 66 ayat 1 UUJN maka sesuai Pasal ini jika Notaris terbukti bersalah maka dapat di panggil di muka persidangakn serta dapat memberi keterangan mengenai akta yang dibuat hal ini menjadikan notaris dapat melanggar Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ruth Alnila Sinaga; Raffles Raffles; Dwi Suryahartati
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18058

The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is a normative legal research and uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compensation. the loss to the deed is because it should be an authentic deed that has legal force as perfect evidence in the trial, instead it becomes an underhand deed. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi tentang Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pada Pasal 65 UUJN, Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpanya, hal ini berbeda dengan pasal 65 UUJN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya pada waktu menjabat menjadi notaris. Kedua mengenai Akibat dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUJN maka mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian yang dapat di mintai ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak dilindungi pada UUJN, bahwa UUJN melindungi notaris yang masih aktif berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut hanya dilindungi secara moral oleh Organisasi INI saja, hal ini dilakukan secara represif.

Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Wahyu Satya Wibowo; Johni Najwan; Firdaus Abu Bakar
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18861

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. Notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, impartially and protect the interests of the parties involved in legal actions. The notary's obligations are included in the obligations to the client. Notaries as public officials are really required to have integrity. Integrity is the unity or consistency between heart, speech and action. A notary must: 1) have moral integrity, 2) a notary must be honest with his clients and himself (intellectual honesty), 3) be aware of the limits of his authority. Without or lack of integrity of a notary in carrying out his office, he will be very vulnerable to carry out manipulative, corruptive, collusive, dishonest/pure actions, conspiracy/secret approval, and many other negative actions. The notary is required to be responsible for the deed he has made. If the deed that was made turns out to be a dispute later on, the thing that needs to be questioned is whether this deed was the fault of the notary or the fault of the parties who did not want to be honest in giving their statements before a notary or whether there was an agreement between the two parties facing it. If the deed issued by a notary contains legal defects that occur due to the notary's error, either due to his negligence or because of the notary's own intention, then the notary must provide accountability. Violation of the Notary's Code of Ethics by a Notary may be subject to civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions. Abstrak Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien. Notaris sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Integritas merupakan kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Notaris harus: 1) mempunyai integritas moral, 2) seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual), 3) sadar akan batas-batas kewenangannya. Tanpa atau kurangnya integritas notaris dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolutif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik Iqbal Anshori; Elita Rahmi; Syamsir Syamsir
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18863

The purpose of this study is to find out and analyze about electronic signatures application in manufacture of authentic deeds reviewed from Indonesia legislation perspective and the validity of authentic deed that signed electronically. The legal issue that will be examined in this paper is existance of law conflict between Article 15 paragraph (3) Law Number 2 of 2014 concerning amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position with Article 5 Juncto Article 6 Juncto Article 11 of Law Number 19 of 2016 concerning amendment to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and electronic regarding the use of electronic signatures in authentic deeds. The type of research in this research is normative juridical law research. The approach used in this research is the law approach, phylosophical law approach, and conceptual approach. The results of this research show if there is no explicit explanation about notary authority to make deeds electronically. That makes electronic deeds including electronic signatures on it based on the concept of cyber notary didn’t have perfect evidentiary power. The application of electronic signatures is very closely related to electronic deeds. However, the deeds manufacture must be conducted in front of authorized official. Thus, the deeds were manufacture and signed electronically are not considered authentic deeds but privately made deed. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik dri perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik. Isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 5 Juncto Pasal 6 Juncto Pasal 11 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Filosofis (philosophical approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada penjelasan secara tegas tentang kewenangan notaris membuat akta secara elektronik. Hal itu mengakibatkan akta elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya berdasarkan konsep cyber notary tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan akta elektronik. Akan tetapi pembuatan akta harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga, akta yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik tidak dianggap sebagai akta otentik melainkan akta dibawah tangan.

Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Erlan Ardiansyah; Mohammad Saleh; Rahmia Rachman
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18867

This research examine the legal consequences of a sale and purchase deed canceled by the court on buyers who have good faith. This research purpose to analyze and criticize the PPAT responsibilitie of the land deed whose deed was canceled by the court as well as legal protection for buyers with good intentions as a result of the sale and purchase. This research uses a normative juridical research method, which is carried out by examining legal materials, such as research on positive law. This research uses three legal approaches, namely the legal approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting all laws and regulations. This research concludes that PPAT can be held accountable individually and legally. Legal responsibilities are in the form of civil and administrative responsibilities. PPAT civil liability can be held accountable for returning the status of ownership rights in administrative responsibility in accordance with the PPAT Code of Ethics may be imposed in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals from members as contained in article 7 paragraph (1) of the Profession Code of Ethics PPAT Abstrak Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggungjawabnya, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun. Namun, adakalanya notaris khilaf dan membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari ternyata karena perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak, apakah notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut? Sejauh mana batasan tanggung jawab notaris?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini apabila Notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan orang lain, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan kesalahan itu akibat kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan yakni dengan membayar ganti rugi, selanjutnya pertanggung jawaban administrasi apabila Notaris tersebut terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana apabila Notaris terbukti sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu maka dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta.

Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik: (Studi Kasus Putusan Nomo 60/PDT/ 2018/PT BTN) Akbar Mastang; Muskibah Muskibah
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18879

This research examine the legal consequences of a sale and purchase deed canceled by the court on buyers who have good faith. This research purpose to analyze and criticize the PPAT responsibilitie of the land deed whose deed was canceled by the court as well as legal protection for buyers with good intentions as a result of the sale and purchase. This research uses a normative juridical research method, which is carried out by examining legal materials, such as research on positive law. This research uses three legal approaches, namely the legal approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting all laws and regulations. This research concludes that PPAT can be held accountable individually and legally. Legal responsibilities are in the form of civil and administrative responsibilities. PPAT civil liability can be held accountable for returning the status of ownership rights in administrative responsibility in accordance with the PPAT Code of Ethics may be imposed in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals from members as contained in article 7 paragraph (1) of the Profession Code of Ethics PPAT. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung PPAT tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang bertikad baik akibat akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Peneltian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian pada hukum positif. Peneltian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendektan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PPAT Tanah dapat diminta pertanggung jawaban secara individu dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Tanggung jawab secara perdata PPAT dapat diminta pertanggung jawab mengembalikan status hak pemilikan dalam tanggung jawab administrasi sesuai dengan Kode Etik PPAT dapat dikenakan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung PPAT tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang bertikad baik akibat akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Peneltian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian pada hukum positif. Peneltian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendektan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PPAT Tanah dapat diminta pertanggung jawaban secara individu dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Tanggung jawab secara perdata PPAT dapat diminta pertanggung jawab mengembalikan status hak pemilikan dalam tanggung jawab administrasi sesuai dengan Kode Etik PPAT dapat dikenakan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pahlefi

Contact Email
pahlefi@unja.ac.id

Phone
+6282181066381

Journal Mail Official
recital@unja.ac.id

Editorial Address
recital@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pahlefi

Contact Email pahlefi@unja.ac.id

Phone +6282181066381

Journal Mail Official recital@unja.ac.id

Editorial Address recital@unja.ac.id

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pahlefi

Contact Email
pahlefi@unja.ac.id

Phone
+6282181066381

Journal Mail Official
recital@unja.ac.id

Editorial Address
recital@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA