Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kajian Wilayah

jkw
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : 20872119 EISSN : 2502566x DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Submit Manuscript Journal Help User Username Password Remember me Notifications View Subscribe Information For Readers For Authors For Librarians Current Issue Atom logo RSS2 logo RSS1 logo Visitor Statistics Web Analytics View My Stats ID 4723 US 925 MY 192 PH 103 AU 59 SG 56 GB 51 JP 50 DE 47 EU 45 Newest: DJ You: ID Today: 16 Month: 341 Total: 7264 Supercounters.com Home / Vol 9, No 1 (2018) Jurnal Kajian Wilayah Jurnal Kajian Wilayah (JKW) is an authoritative source of information and discussion on area studies, particularly Southeast Asian studies, Asia Pacific studies, as well as European and African studies. It publishes original research papers, review articles, book reviews and research summary on various perspectives and disciplines (history, anthropology, sociology, literature, politics, international relation, economics, philosophy and religion). JKW is an open access and peer reviewed journal published by Research Center for Regional Resources, the Indonesian Institute of Sciences, twice in a year (July and December).

Arjuna Subject : -

Articles 158 Documents

7 8 9 10 11

The Philippine View of Indonesian Independence: As Reported in Philippine Newspapers Augusto V. De Viana
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

For the Filipinos, seeing Indonesia become independent was like seeing themselves. Filipinos themselves as inspiring their neighbors and at the same time they saw what their country could be. There are various parallelisms not only on the day Indonesia formally entered the community of nations but also through that nations struggle for freedom and independence. Here the Filipinos can see the various paths they may have taken, an armed struggle or a peaceful political negotiation, or both. Indonesians too saw themselves among the Filipinos. Like many Asians, they observed events from the 19th century to the recognition of Philippine sovereignty by the United States. At the same time, both countries entered a neocolonial period with the Philippines entering various agreements with its former colonizer which tied up its prerogatives. The Hague Agreement tried to impose a neocolonial condition by constructing a Netherlands-Indonesian union similar to that of the British Commonwealth of Nations. At the same time, the Netherlands played an old tactic of divide and rule by setting up what appeared to be puppet governments in the various regions of Indonesia in support for itself and denying Indonesia the western part of New Guinea by alleging that the region was not culturally affiliated with the central and western halves of the archipelago. It was an attempt to retain the Netherlands as an Asian power. Like the Philippines Indonesia faced new challenges after independence and most of these involved its former colonizer.

BOOK REVIEW: ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN AFRICA, UNDERSTANDINGS TRENDS AND PROSPECTS Muzzar Kresna
Jurnal Kajian Wilayah Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Living in The Veranda of Mecca Political Contestation and Religious Tolerance in Kelantan, Malaysia Budiawan Budiawan
Jurnal Kajian Wilayah Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Sebagai basis utama kebangkitan Islam di Malaysia sekaligus kubu terpenting Parti al-Islam Se-Malaysia (PAS), Kelantan secara populer sering digambarkan sebagai negara bagian yang miskin toleransi terhadap kaum non-Muslim. Namun, penggambaran ini menyesatkan. Isu utama di Kelantan adalah persaingan politik antara UMNO (United Malays National Organization, partai yang berkuasa di tingkat nasional) dan PAS, daripada perkara Muslim-non-Muslim. Kaum non-Muslim, yang diperkirakan berjumlah sekitar 6 persen dari total penduduk negara bagian Kelantan yang berjumlah sekitar 1,6 juta jiwa, dalam banyak hal menikmati toleransi kehidupan beragama. Artikel ini mendiskusikan bagaimana kaum non-Muslim memaknai toleransi beragama yang mereka nikmati itu. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang terberi, mereka memandangnya sebagai buah positif yang tidak sengaja muncul dari persaingan antara UMNO dan PAS. Kendati menjadi minoritas, suara mereka dalam pemilu sangat berarti dan bisa menentukan kemenangan satu pihak atas pihak yang lain karena persaingan antara UMNO dan PAS itu senantiasa berlangsung ketat. Itulah sebabnya guna mengambil hati mereka, baik UMNO maupun PAS sama-sama menawarkan jaminan perlindungan kepada mereka. Jaminan itulah yang pada gilirannya membentuk preferensi politik kaum non-Muslim dalam pemilihan umum. Dengan demikian sebagai minoritas mereka tidak harus menjadi yang tertindas atau yang menindas, karena suara mereka yang sangat signifikan dalam konstelasi politik yang ada.Kata kunci: kontestasi politik, toleransi keagamaan, Kelantan, Malaysia.

MANAJEMEN DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI TIONGKOK: GEMPA SICHUAN 2008 Erlita Tantri
Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

China is a country that frequently experienced natural disasters such as earthquake. The earthquake at Sichuan Province in 2008 is one of big natural disasters, which caused a big death toll and damage. However, the disaster also brought the better change in disaster management system in China. This paper analyzes how the disaster management in China after Sichuan earthquake 2008 is. Hopefully, good disaster management will lessen the death toll and damage in disaster region. Besides the role of government in the disaster risk reduction, China also introduces the risk reduction to community (Community-based Disaster Risk and Reduction Management).Keywords: disaster management, risk reduction, China, earthquake, Sichuan AbstrakTiongkok merupakan salah satu Negara yang kerap mengalami bencana alam, misalnya gempa bumi. Salah satu peristiwa gempa bumi yang cukup besar di Tiongkok terjadi pada tahun 2008 di Provinsi Sichuan. Gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Namun demikian, bencana gempa ini juga membawa perubahan pada sistem manajemen bencana yang lebih baik di Tiongkok. Dalam kaitannya dengan pengurangan risiko bencana, tulisan ini melihat bagaimana manajemen bencana di Tiongkok pasca Gempa Sichuan 2008. Manajemen pengurangan risiko bencana yang baik diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Selain peran Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, Tiongkok juga berusaha menerapkan manajemen bencana yang juga melibatkan peran masyarakat.Kata kunci: manajemen bencana, pengurangan risiko, Tiongkok, gempa, Sichuan

A Faint Light: Dutch Mission and Overseas Church in Cape Colony, 1652-1795 Julinta Damayanti Hutagalung
Jurnal Kajian Wilayah Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Keberadaan Tanjung Harapan dalam peta sejarah Afrika Selatan telah diakui oleh banyak peneliti dan sejarawan sebagai salah satu tonggak penunjuk penting yang mampu menceritakan bagaimana peradaban Barat membentuk wajah nasionalisme dan pluralisme kebudayaan di benua Afrika. Dalam hal pewarisan akulturasi dan nilai-nilai keagamaan, pemerintahan kolonial Belanda tidak lebih dan tidak kurang memiliki andil yang cukup besar dalam perjalanan sejarah Afrika Selatan. Tidak seperti pendahulunya, pemerintahan kolonial Portugis, yang begitu dalam mengikutsertakan alasan penyebaran agama dalam misi ekspansi globalnya, pemerintahan kolonial Belanda menganggap kekristenan atau nilai Calvinisme yang dianutnya tidaklah menjadi dorongan dasar mengapa mereka membangun kekuatan kolonial di ujung Selatan benua Afrika tersebut. Lebih dalam artikel ini ingin melihat apa sebenarnya alasan di balik pendirian dan pembentukan organisasi gereja di koloni Tanjung Harapan di masa pemerintahan kolonial Belanda dan bagaimana kisah orang-orang Kristen dan Kristenisasi semasa Belanda menduduki Afrika Selatan. Pada akhirnya keberadaan gereja dan institusi yang terkait dengan keagamaan yang dibawa bersama ekspansi kolonial Belanda tidaklah pernah dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat pribumi setara seperti yang seharusnya terdapat dalam nilai-nilai Calvinisme sejati. Sekat-sekat sosial yang kemudian terbentuk karena pemerintah menaruh gereja dan institusinya di dalam masyarakat dalam esensinya malah menunjukkan tujuan pemerintah kolonial Belanda yang hakiki adalah ekspansi, dan topeng keagamaan dan kristenisasi adalah media yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut.Kata kunci: Kolonialisme, akulturasi dan peradaban, perbudakan, segregasi sosial, kristenisasi.

Patriot Ekspatriat: Imajinasi dan Aksi Anti-Kolonialisme dan Nasionalisme Asia Tenggara Wildan Sena Utama
Jurnal Kajian Wilayah Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

This article explores another variant of the emergence of the nationalism and anti colonialism idea. In the discourse of nationalism and anti-colonialism, much of attention from historians solely allocate to the rooted aspect of the formation of the nation, while there is a forgotten that the nationalism awareness and the anti-colonial sensitivity also can sprout from the mobility or travel of the community or individual far beyond the homeland. This article wants to observe the mobile aspects of the imagination and the action of anti-colonialism and nationalism from this type of individuals, called expatriate patriots, which was invented and awakened from their relationship that they interlaced during their odyssey in Europe. I argue, despite of their networks, interactions, experiences, model and method of actions were different, however, their impact on the discourse of nation formation was no doubt very important.Keywords: expatriate patriots, anti-colonialism, nationalism, and travel.

GLOBAL MARITIME FULCRUM, INDONESIA-CHINA GROWING RELATIONS, AND INDONESIA’S MIDDLEPOWERMANSHIP IN THE EAST ASIA REGION Nanto Sriyanto
Jurnal Kajian Wilayah Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

The relation between Indonesia and China sparks a new era by the signing of a strategic partnership agreement in 2005. The signing of strategic partnership and similarities in infrastructure booming in both countries initiates the significant flow of capital and cooperation. Under the presidency of Joko Widodo, Indonesia’s program of domestic connectivity, which dubbed as Global Maritime Fulcrum (GMF), has opened more extensive opportunity for China to invest and build complementarities of her Belt and Road Initiatives (BRI). Despite the fact that two countries could move into a strategic partnership, other factors have hampered the relations between the two. Indonesia's foreign policy doctrine will not allow herself to become fully aligned with other great power politics in the region. Indonesia has been long pursued an international activism based on free and active doctrine and dynamic equilibrium. These doctrinal factors in another sense become the primary foundation of Indonesia's middlepowermanship foreign policy. The challenge in this case is the contradiction between economic and political interests that has forced Indonesia to balance between her political interests and economic interests. While growing relations with China could help Indonesia implement her strategic infrastructure development that leads to a better economic capability, the situation could erode her aspiration as middle power country (middlepowermanship). This article would like to find how Indonesia juggles between those interest without undermining her position and credibility as an emerging middle power. This article proposes that even though domestic politics plays important role in fostering Indonesia position as middle power countries, at the same time Indonesia needs to strengthen her relations towards other countries and especially manage the centrality of ASEAN in the region to secure principle of dynamic equilibrium and the role of bridge builder. Keywords: Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, dynamic equilibrium, bridge builder, down to earth diplomacy AbstrakHubungan Indonesia dengan Tiongkok memulai babak baru dengan penandatanganan kemitraan strategis pada tahun 2005. Penandatanganan tersebut dan kesamaan pada kebangkitan pembangunan infrastruktur di kedua negara mendorong peningkatan arus modal dan kerjasama. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung program Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan tujuan membangun konektifitas domestik, telah membuka peluang kerjasama bagi Tiongkok untuk menanamkan modal dan membangun kerjasama yang saling melengkapi dengan program Belt Road Initiatives (BRI). Meskipun peluang besar terbuka bagi kedua pihak, masih terdapat ganjalan bagi terbangunnya kerjasama yang lebih mendalam. Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk sepenuhnya menggantungkan atau beraliansi dengan kekuatan besar di kawasan ataupun global. Indonesia sendiri telah lama menjalankan aktifisme internasional yang berdasarkan prinsip bebas aktif dan keseimbangan dinamis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar rujukan bagi middlepowermanshipdalam politik luar negeri Indonesia. Tantangannya dalam hal ini adalah bagaimana upaya Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan politik dan ekonominya. Perkembangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dapat membantu Indonesia melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak pada peningkatan kapabilitas ekonomi. Namun begitu, kedekatan yang tidak terimbangi akan dapat mengganggu politik luar negerinya sebagai kekuatan negara menengah (middlepowermanship). Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana Indonesia mengimbangi beragam kepentingan tersebut tanpa mengganggu posisi dan kredibilitasnya sebagai negara kekuatan menengah. Artikel ini berpendapat bahwa tanpa mengabaikan peranan faktor domestik, pada saat yang bersamaan Indonesia perlu membangun jalinan kerjasama dengan negara lain, terutama yang sejalan dengan penguatan sentralitas ASEAN demi perlindungan prinsip keseimbangan dinamis dan peranannya sebagai penjembatan di antara kekuatan besar.Kata Kunci: Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, keseimbangan dinamis, penjembatan, diplomasi membumi

PENGARUH CULTURE SHOCK DAN ADVERSITY QUOTIENT TERHADAP KEPUASAN KERJA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI HONGKONG Muhammad Iqbal; Anggit Verdaningrum
Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

The purpose of this research is to investigate the influence of culture shock and adversity quotient to work satisfaction of Indonesian Labor Forces in Hong Kong. This quantitative research includes multiple regression analysis with 111 respondent. The sampling technique is using Nonprobability Sampling. Purposive Sampling with sample criteria: Indonesian citizen who works in Hogkong, female, working in domestic sector, has been working for a minimum of 6 months in Hongkong. Her age must be 20 years old or older, and she must have an education at least of an Elementary School level. Measurement for Culture Shock the result of the adaptation of Mumford, the measurement for Adversity Quotient the result of a modification of Rachmawati, and the measurement for work satisfaction is the result of the adaptation of Minnesota Satisfaction Questionare (MSQ) Short Form scale. According to analysis from the double regression analysis of the Anova tabl 8.837 Fb and Ft 3.08. so that F count > F table e , we got p= 0.000 ( p < 0.05), R= 0.140. Research hypothesis is accepted.Keywords: culture shock, adversity quotient, job satisfaction, TKIAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh culture shock dan adversity quotient terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong. Penelitian kuantitatif ini melibatkan analisis regresi berganda dengan subjek sebanyak 111 responden. Teknik pengambilan sampel dengan Non Probability Sampling. Sampling Purposive dengan criteria sampel: Warga Negara Indonesia yang bekerja di Hongkong, perempuan, bekerja pada sektor rumah tangga, minimum lama bekerja di Hongkong 6 bulan, usia minimal 20 tahun, dan pendidikan minimal SD. Alat ukur culture shock yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari alat ukur milik Mumford, alat ukur adversity quotient merupakan hasil modifikasi milik Rachmawati, dan alat ukur kepuasan kerja merupakan hasil adaptasi skala Minnesota Satisfaction Questionare (MSQ) Short Form. Berdasarkan analisis regresi berganda pada tabel Anova didapatkan Fh 8.837 dan Ft 3.08. sehingga F hitung > F tabel, dan nilai Sig. 0.000 (p<0.05) R= 0.140. Hipotesis penelitian diterima.Kata Kunci: culture ahock, adversity quotient, kepuasan kerja, TKI

From China to Indonesian and to Australia: Two Stories of Struggle for Acceptance Dewi Anggraeni
Jurnal Kajian Wilayah Vol 1, No 2 (2010): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Pada kurun waktu beberapa abad, orang China meninggalkan kampung halamannya dalam jumlah besar didorong oleh sebab dan niat yang berbeda-beda. Mereka yang berlayar ke selatan mendarat di kepulauan yang kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ada juga yang tiba di benua selatan yang sekarang dikenal sebagai negara Federasi Australia. Meski beragam, gambaran mental mengenai etnis Cina sangat dibatasi oleh stereotip yang sempit. Di Indonesia, etnis Cina digambarkan sebagai orang-orang yang tanpa ampun mengejar laba, seringkali dengan mengorbankan orang-orang di sekitar mereka, dan enggan membantu kesejahteraan masyarakat tempat tinggal mereka. Di Australia, gambaran etnis Cina yang ada di tengah masyarakat luas berkaitan dengan adaptasi, kebiasaan, dan filsafat kehidupan, yang berbeda dari kebanyakan penduduk yang berlatar belakang etnis dan budaya Anglo-Celtic dan Eropa. Tulisan ini berusaha mengangkat ke permukaan dan menganalisis titik-titik gelap dari topik ini, yaitu aspek-aspek tentang diri mereka yang luput dari pandangan-diri etnis Tionghoa, sekaligus aspek-aspek yang lolos dari radar masyarakat luas yang non-Cina.

Transitional Justice and Reconciliation Process in Cambodia: The Perspective of Survivors Akbar Meirio
Jurnal Kajian Wilayah Vol 1, No 1 (2010): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin senior Khmer Merah dan mereka yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama berkuasanya rezim Khmer Merah atau Demokratik Kampuchea (1975-1979), pemerintah Kerajaan Kamboja bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mendirikan Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia (ECCC) atau yang lebih dikenal sebagai Peradilan Khmer Merah (Khmer Rouge Tribunal). Sebagai bagian dari proses keadilan transisional (transitional justice), proses peradilan terhadap pemimpin senior dan mereka yang dianggap paling bertanggung jawab tersebut diharapkan juga memberi kontribusi besar terhadap proses rekonsiliasi antara para korban dan para pelaku (baca: pelaku level rendah/low level perpetrators) yang saat ini belum tercapai. Artikel ini membahas pandangan mereka yang selamat dari kekejaman Khmer Merah (survivor)terhadap proses peradilan yang saat ini sedang berlangsung dan pengaruh atau kaitannya dengan proses rekonsiliasi di kalangan akar rumput. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan pandangan para survivors, prosesperadilan kurang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku level rendah di kalangan akar rumput di Kamboja.Temuan penelitian menunjukkan pula bahwa Kamboja perlu menggabungkan pendekatan retributif melalui mekanisme peradilan, dengan pendekatan restoratif melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).Kata kunci: Khmer Merah, kejahatan kemanusiaan, peradilan, rekonsiliasi

Page 9 of 16 | Total Record : 158

7 8 9 10 11

Filter by Year

2010 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Kajian Wilayah Vol 9, No 2 (2018): Jurnal Kajian Wilayah Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Kajian Wilayah Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Kajian Wilayah Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Kajian Wilayah Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Kajian Wilayah Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Kajian Wilayah Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Kajian Wilayah Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Kajian Wilayah Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Kajian Wilayah Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Kajian Wilayah Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Kajian Wilayah Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Kajian Wilayah Vol 1, No 2 (2010): Jurnal Kajian Wilayah Vol 1, No 1 (2010): Jurnal Kajian Wilayah More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA