cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2023): DPLR" : 6 Documents clear
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk Afrillia, Niken Ayu; Asha, Wafiyatun Dian; Afifah, Eka Febriantika Nur; Lainatusyifa, Ahida; wati, Titis kurnia; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan melawan hukum kerap kali dipermasalahkan pada struktur perlakuan ingkar janji atau wanprestasi. Sementara dua-duanya ialah hal yang berlainan antara satu bersama yang lain. Meskipun dua duanya berasal dari perikatan, yakni konsepsi cidera janji/wanprestasi bersumber dari perikatan yang berawal dari perjanjian dan struktur PMH bersumber dari perikatan yang berasal dari konstitusi perundang-undangan. Terdapat empat unsur dalam perlakuan melawan hukum yang layak dipenuhi, adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kekeliruan, adanya kerugian, dan terdapat interaksi kausalitas antar kerugian dan perilaku. Maka dari itu dalam penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian melalui analisis yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/PDT 020180PT YKK. Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dan juga mengetahui peninjauaan hakim dalam memutus perkara kasus tersebut yang didasarkan pada beban kerugian materil dan immaterilnya.
Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone Handphone Copy Draw (Hdc) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri Atallah, Ferdy Bagas; Zahrah, Diva Sahara; Anwar, M. Fikri Maulana; Satya, Aditya Manggala Arya; Ananti, Wukirasih Reghita Melva
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena peniruan produk handphone ternama seperti iPhone Handphone Copy Draw (HDC) semakin meluas khususnya di wilayah Asia. Fenomena ini memberikan pengaruh besar terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan di industri teknologi. Selain itu, ketentuan hukum tentang fenomena iphone hdc terhadap kekayaan intelektual dan desain industri merupakan hal yang sangat penting.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan desain industri dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan mengandalkan literatur sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa fenomena iPhone HDC memiliki dampak negatif, dengan menghasilkan kerugian finansial, pengaruh negatif inovasi desain industri, penurunan kualitas produk dan menandakan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masih lemah.Kata Kunci: Iphone Hdc, Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang, Perlindungan Hukum
Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 Rosyid, Muhammad Abdul; Nurhasanah, Vidiawati Wati; Atikasari, Windi; Rayana, Nugrahati Audi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 272 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1594 K/Pdt/2018 yang mengabulkan gugatan cerai talak Sunarto terhadap istrinya justru memberikan hak waris kepada anak luar kawin mereka yang lahir di luar nikah. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 272 KUHPerdata. Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai sejauh mana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan karena hubungan gelap atau zina tersebut dapat diterima sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 jika mengacu pada Pasal 272 KUHPerdata seharusnya hal itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hukum anak tersebut. Tujuan analisis terhadap kasus ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis lebih mendalam mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil hubungan gelap atau zina terhadap hak menerima warisan dari orang tua biologisnya berdasarkan pada Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 tersebut. Apakah secara hukum putusan tersebut sudah tepat dan adil untuk diberlakukan di Indonesia. Dari hasil analisis, meskipun secara hukum keberadaan anak yang lahir di luar nikah itu bertentangan dengan Pasal 272 KUHPerdata, dan juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, namun setiap anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah, tetap memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak sipilnya dari negara maupun kedua orang tuanya. Oleh karena itu, substansi Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 tersebut sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak, terlepas dari kondisi kelahirannya, sehingga dia berhak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya. Langkah ini juga merupakan terobosan hukum  untuk memberikan keadilan bagi anak yang terlantar agar tetap mendapat jaminan kesejahteraan dan tidak menghilangkan hak warisnya. Namun di sisi lain, putusan ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa putusan ini justru bertentangan dengan nilai dan norma agama serta kesusilaan yang selama ini dipegang teguh untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan institusi perkawinan yang sah menurut hukum maupun menurut agama. Sehingga ada kekhawatiran penerapan putusan seperti ini justru akan merusak tatanan sosial dan institusi perkawinan di masyarakat Indonesia.Kata Kunci: Anak luar kawin, Hubungan gelap atau zina, Hak waris, Pasal 272 KUHPerdata, Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018
Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst Widiasari, Pipit; Martia, Vivi; Sari, Ayu Permata; Rohmatino, Hasan Akmal
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian. Dimana salah satu pihak berprestasi buruk, karena tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hal tersebut dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Jenis metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, hal tersebut di karena penelitian mengkaji putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dalam perkara perdata dalam tingkat kasasi mengenai wanprestasi. Adapun yang dikaji penelitian ini yaitu putusan hakim dimana putusannya menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat yaitu: Perseroan Terbatas GMF dan menghukum tergugat yaitu: Perseroan Terbatas Metro Batavia untuk membayar hutang terhadap penggugat sejumlah USD 1.191.615,02 sesuai dengan invoice no.1 sampai no.29. Disamping itu tergugat juga dihukum agar mengganti kerugian yang diderita penggugat sebesar USD 200.000.000,00 serta dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.Kata Kunci: Wanprestasi, Sita Jaminan, Putusan
Perkembangan Zaakwaarneming Di Indonesia Analisis Putusan No 350/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst. Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki; Karimah, Latifah Ahlakul
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau alasan yang mendasar dan patut, yang memiliki tujuan guna mengurus kepentingan yang menanggung tanggung jawab orang lain dengan tidak adanya wewenang untuk itu, baik itu berasal dari perbuatan hukum ataupun peradilan, dimana dengan sukarela bermaksud untuk mengurus kepentingan orang lain ataupun tanpa pengetahuan orang yang kepentingannya diatur. Penelitan ini penulis memiliki tujuan guna memahami, mengetahui, serta menganalisis permasalahan tentang perwakilan sukarela dan perkembangannya di Indonesia. Metode hukum normatif adalah cara peneltian dengan mencari dasar dari bahan pustaka yang didalamnya berasal dari data sekunder. Pada artikel ini pembahasan mengenai permasalahan tanah, baik itu kepemilikan tanah atau tinggal di tanah seseorang. Seperti pada kasus gestor yang melakukan suatu zaakwarneming guna menetap di tanah tersebut, tapi terkadang gestor pun melaksanakan suatu tindakan secara sepihak dan dari dominus tidak adanya suatu persetujuan. Hal tersebutlah dianggap perbuatan itu tidak menguntungkan bagi dominus itu sendiri. Contoh pada kasus Putusan Pengadilan No 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. kemudian bandingnya naik menjad No 02/Pdt/2016/Pt.DKI. Yang mana permasalahan itu menjelaskan orang yang melakukan pengurusan memakai tanah lahan orang yang kepentingannya diurus  tanpa izin terlebih dahulu. Oleh sebab itu, karena ada permasalahan yang timbul antara dominus dan gestor, maka orang yang melakukan pengurusan tersebut  memerlukan suatu hukum yang dapat melindungi dengan pasti dan sudah diatur di dalam suatu peraturan. Namun pada kenyataannya, aturan terkait itu pada saat ini masih abu-abu atau belum ada suatu kepastian yang merujuk kepada hal tersebut dan hanya merujuk kepada putusan hakim.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Zaakwarneming, Gestor, Dominus, Putusan Hakim
Analisis Yuridis Overmacht Terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan Kredit Motor Di Era Pandemi Covid 19 Pangesti, Indri; Irawan, Bian Ilmar; Jajuly, Rijal; Mastutik, Siti; saulidia@students.unnes.ac.id, Uswatun Saulidia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Covid 19 adalah wabah penyakit dalam masyarakat dengan jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari umumnya pada kelompok atau keadaan tertentu dimana pada awalnya terdapat aduan kasus terjangkit virus corona ini yang terlihat pada 17 November 2019 yang memuculkan isu sosial muncul akibat kekurangan atau kelemahan dalam diri manusia atau dalam beberapa kelompok sosial, yang bisa berakar dari faktor-faktor ekonomi seperti adanya masalah masalah di masyarakat terkait dengan pembayaran yang menyebabkan konsumen sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau Overmacht, alam penulisan ini penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan ,serta norma hukum lainnya dan penulis juga menggunakan analisi data dengan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga sosiologis adalah penelitian ini dimulai dengan analisis normatif atau penelaahan terhadap peraturan hukum dengan tujuan melakukan penelitian mendalam tentang Overmacht dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang perusahaan, industri, atau topik yang kita  teliti sehingga memahami dengan baik latar belakang, sejarah, visi, dan misi perusahaan tersebut, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian semacam itu dalam menavigasi situasi yang tidak terduga dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks yang sangat dinamis selama masa pandemi.Kata kunci: Perjanjian,Kredit,Overmacht,Covid 19

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue