cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 134 Documents
 10   11   12   13   14 
Terpapar Namun Tidak Percaya: Kesadaran dan Penerimaan Isu dalam Rilis Survei Nasional Zakky Zidan; Idris Hemay
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.30708

Abstract

INTISARIKontroversi politik dapat dikenal luas tetapi tidak selalu diikuti penerimaan, sehingga muncul pola exposure without belief. Artikel ini menanyakan apakah tingginya awareness isu dalam rilis survei berbanding lurus dengan acceptance publik, serta pada isu dan segmen mana divergensi keduanya paling besar. Secara teoritis, studi ini bertumpu pada pembedaan paparan dan penerimaan dalam pembentukan opini publik, dengan penekanan pada peran kredibilitas, kepercayaan, dan evaluasi yang konsisten dengan identitas. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif atas tabulasi agregat survei telepon nasional (n=1.286; 17–20 Mei 2025) dengan menghitung awareness–acceptance gap dan membandingkannya lintas dukungan politik, demografi, wilayah, dan akses media. Hasil menunjukkan awareness dan acceptance tidak bergerak searah: satu tuduhan faktual awareness sangat tinggi tetapi belief rendah sehingga menghasilkan gap positif terbesar, sementara sejumlah item kebijakan dan evaluasi kinerja justru memperlihatkan acceptance melebihi awareness. Temuan juga memperlihatkan belief terkonsentrasi pada konstituensi politik dan lingkungan informasi tertentu meski awareness relatif tinggi. Studi menyimpulkan bahwa visibilitas isu merupakan proksi yang lemah bagi persuasi dan menawarkan pemetaan gap yang replikabel untuk membaca rilis survei ketika mikrodata tidak tersedia.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus di Kota Yogyakarta Kurnia Gischa Tristiya; Ashilly Achidsti
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.30499

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya kasus keracunan massal para siswa dengan melihat berbagai tantangan pelaksanaan. Meskipun berbagai studi penelitian sebelumnya telah membahas Program MBG, khususnya pada kasus keracunan, kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada tinjauan hukum sehingga belum terdapat penelitian yang mengungkapkan implementasi kebijakan menggunakan perspektif struktural dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Identifikasi dilakukan dengan pendekatan teori George C. Edward III, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan publik, di mana kesiapan seluruh stakeholders dan struktur pelaksana belum dijalankan secara optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait implementasi program MBG karena kepercayaan masyarakat sangat krusial bagi pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi kebijakan yang terfokus pada peningkatan komunikasi antar stakeholders di setiap forum evaluasi berkala, audit laporan keuangan berkala, penempatan SDM sesuai kompetensi, melakukan pendekatan bottom-up dalam pengambilan keputusan, penyusunan SOP yang terintegrasi antar wilayah, serta pembagian kewenangan yang terstruktur.
Agile Governance pada Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan Sambirejo, Kabupaten Sleman Andre Dwi Prasaja
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.28739

Abstract

Kondisi Kalurahan Sambirejo sebelum adanya reformasi kalurahan ialah salah satu kalurahan paling tertinggal di Kabupaten Sleman. Kondisi setelahnya mampu mengembangkan BUMDes Wisata Tebing Breksi dan unit bisnis lainnya yang meraih prestasi dan penghargaan. Tujuan penelitian ini menganalisis prinsip agile governance pada implementasi kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan pendekatan studi kasus single case embedded design oleh Robert K. Yin. Lokasi penelitian ini di Kalurahan Sambirejo, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum seluruh pamong kalurahan dan masyarakat paham mengenai Pergub D.I Yogyakarta No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Implikasi lainnya yang melatarbelakangi kebijakan reformasi birokrasi kalurahan dengan beberapa kalurahan yang memiliki kasus berbeda terkait pengelolaan tanah kalurahan. Hasil asesmen awal reformasi birokrasi kalurahan dari 8 kalurahan di wilayah D.I Yogyakarta, yaitu kalurahan yang dekat maupun kalurahan jauh dari pusat wilayah terkait dan Kota Yogyakarta tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi reformasi birokrasi kalurahan. Kesimpulannya, 6 prinsip agile governance berkorelasi dengan 5 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan Sambirejo. Sesuai model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dipetakan variabel yang memengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi reformasi birokrasi Kalurahan Sambirejo.
Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah Fauzy Ade Priyatna; Indah Susilowati; Purnawan Adi Wicaksono
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.30278

Abstract

Dana desa merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian mulai dari desa. Keberadaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa yang dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menjadi tolok ukur untuk memberikan gambaran status desa melalui 5 klasifikasi, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis statistik deskriptif. Data penelitian menggunakan anggaran dana desa dan IDM Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2015-2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan anggaran dana desa dan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran dana desa mengalami peningkatan sekitar Rp 6.886.484.666.000,- antara tahun 2015 dan 2024. Sedangkan, nilai IDM mengalami peningkatan sebesar 0,1193 antara tahun 2016 dan 2024. Peningkatan nilai IDM tersebut juga mendorong perubahan status IDM Provinsi Jawa Tengah yang semula berkembang menjadi maju. Berdasarkan kedua tren tersebut, peningkatan yang terjadi terhadap anggaran dana desa sejalan dengan peningkatan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, maka dana desa memiliki peran positif terhadap IDM di Provinsi Jawa Tengah.

Page 14 of 14 | Total Record : 134

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue