NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 3 (2024): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Fairus Augustina]]>;
<![CDATA[Niravita, Aprila]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52232
<![CDATA[ABSTRACTIn this study will examine the application of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program and the factors that influence the application of the the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program. The research methods used empirical juridical research with a qualitative research approach. This research is located in Sampangan and Bendan Duwur Villages. The research results in the implementation of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program in Sampangan and Bendan Duwur Villages, Semarang City have not been fully implemented in accordance with PP No. 24 of 1997, there are several obstacles that occur in its implementation such as the owner does not maintain the land and the absence of the owner or the bordering party at the time of measurement.Keywords: Implementation; Contradictoire Delimitatie; Land Registration. ABSTRAKPenelitian ini meneliti terkait penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL dan faktor yang mempengaruhi penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur dimana menjadi tempat pelaksanaan Program PTSL di Kota Semarang. Hasil penelitian yakni penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya seperti tidak diketahuinya pemilik tanah atau pihak yang berbatasan (no name) ketika akan diukur, pemilik yang tidak memelihara dan memperhatikan tanah kepemilikannya serta tidak hadirnya pemilik atau pihak yang berbatasan pada saat pengukuran.Kata Kunci: Penerapan; Kontradiktur Delimitasi; Pendaftaran Tanah]]>
<![CDATA[Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan ]]>
<![CDATA[Baihaqi, Syahrial Arsyi]]>;
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.54426
<![CDATA[ABSTRACTAccurate land registration is essential to prevent ownership conflicts and to provide legal guarantees for the rightful land owner. The aim of this research is to find out the factors that cause land registration errors that are not in accordance with the location of land administration and efforts to resolve them. The research method uses empirical juridical. The results of the research concluded that with errors in measurements and land area, the certificate owner could face legal consequences such as cancellation of the certificate. The process of resolving land registration issues involves coordination meetings between the Village, District, Regency Government and Land Office, with facilitation from the Provincial government.Keywords: Registration Errors; Certificates; Legal ImpactABSTRAKRegistrasi tanah yang akurat sangat penting untuk mencegah konflik kepemilikan dan untuk memberikan jaminan hukum terhadap pemilik tanah yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan registrasi tanah yang tidak sesuai dengan letak administrasi tanah dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian dengan menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kesalahan pengukuran dan luas tanah, pemilik sertifikat dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti pembatalan sertifikat. Proses penyelesaian masalah registrasi tanah melibatkan rapat koordinasi antara pihak Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Kantor Pertanahan, dengan fasilitasi dari pemerintah Provinsi.Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Sertifikat; Administrasi]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu ]]>
<![CDATA[Sakina, Nesha]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.47166
<![CDATA[ABSTRACTNotaries are obligated to ensure legal certainty and provide professional services under the Notary Office Act (UUJN). Their duties carry risks, such as errors in drafting deeds that may harm rights or impose obligations. This study examines notary accountability in unlawful acts and the consequences for parties providing false statements in authentic deeds. Using a normative juridical method with a statutory approach and secondary data, this descriptive study finds that sanctions for notaries involved in deed falsification are regulated by Law Number 30 of 2004, including administrative sanctions and those under the Notary Code of Ethics. Law enforcement includes preventive supervision and repressive sanctions.Keywords: Accountability; Notary; Autenthic ActaABSTRAKNotaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris menghadapi risiko, termasuk kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan hak atau membebankan kewajiban seseorang. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris dalam perbuatan melawan hukum serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa sanksi administratif dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum meliputi langkah preventif melalui pengawasan serta langkah represif melalui penerapan sanksi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Akta Otentik]]>
<![CDATA[Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia ]]>
<![CDATA[Widya Dewi, Norma Yustisia]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.48756
<![CDATA[ABSTRACTCopyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.Keywords: Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.ABSTRAKHak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.Kata Kunci: Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta]]>
<![CDATA[Implementasi Pemenuhan Pajak dalam Era Industry 4.0 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurjannah, Ghina Hanun]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.47190
<![CDATA[ABSTRACTTax is a manifestation of the obligations of an Indonesian citizen,the largest income in the country. Technology in the 4.0 era was optimized by the government in implementing tax compliance by creating innovations strategies tax payment service. Research method used Normative juridical. The results are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system by public awareness of paying taxes as a defending the state and preventing of criminal acts taxation by strengthening integrity of the tax law structure to prevent corruption. The conclusion are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system and preventing the modus operandi of taxation in this era,government strengthens the integrity of the legal structure and culture of integrity in the tax environment.Keywords: Tax; Implementation; OnlineABSTRAKPajak merupakan perwujudan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia, dan merupakan pemasukan terbesar di negara. Perkembangan teknologi era 4.0 di optimalkan pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan pajak dengan menciptakan inovasi dan strategi dalam sistem pelayanan pembayaran pajak. Metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan artikel yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak berbasis online di imbangi kesadaran masyarakat membayar pajak sebagai bentuk bela negara dan pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era ini dengan memperkuat integritas struktur hukum pajak dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Simpulan artikel ini yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem berbasis online serta pencegahan modus operandi perpajakan di era ini pemerintah memperkuat integritas struktur hukum dan budaya integritas di lingkungan perpajakan.Kata Kunci : Pajak; Implementasi; Daring]]>
<![CDATA[Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum ]]>
<![CDATA[Hidayat, Fitri]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.68032
<![CDATA[ABSTRACTCircular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023 clarifies regulations related to interfaith marriage in Indonesia. This article analyzes the SEMA from the perspective of human rights in Islam about interfaith marriage. It also explores whether the regulation is in line with the principles of human rights in Islam. Using a legislative approach, a conceptual approach, and a systematic interpretation as well as teleology, it was concluded that SEMA Number 2 of 2023 concerning interfaith marriage is a step that tries to solve social problems in Indonesia, which are multicultural and multireligious. From the perspective of Islamic human rights, the freedom to choose a spouse remains recognized, but is limited by sharia principles aimed at protecting religion and heredity.Keywords: SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal PluralismABSTRAKSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini menganalisis SEMA tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan beragama dengan perspektif hukum Islam. Juga mengeksplorasi apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta penafsiran sistematis juga teleologi, disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan.Kata Kunci: SEMA; Kebebasan; Syariat; Pluralisme Hukum]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penerapan Asuransi Jiwa pada Kredit Pemilikan Rumah di BCA ]]>
<![CDATA[Masita, Nur Zhafira]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.49912
<![CDATA[ABSTRACTThe public's increasing awareness of the importance of protecting themselves against potential risks has led to a surge in insurance users, especially among those obtaining bank loans. This research aims to analyze the implementation of life insurance in mortgage loans at PT. Bank Central Asia Tbk., and the legal implications if the insured person passes away before the loan is fully repaid. Employing a juridical-empirical approach, the study examines how laws operate within society. Findings reveal that life insurance transfers the risk of borrower death during the loan term from the bank to the insurance institution, acting as a guarantor. Consequently, life insurance serves as a risk mitigator in unforeseen circumstances, ensuring financial security for both the borrower and the lender.Keywords: life insurance; mortgage creditABSTRAKKesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini terlebih lagi bagi pihak yang mengambil kredit di bank. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan asuransi jiwa dalam pengambilan KPR di PT. Bank Central Asia Tbk. dan dampak hukum jika tertanggung meninggal sebelum KPR selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa digunakan untuk mentransfer risiko kematian debitur selama masa pinjaman, dimana risiko yang semula ditanggung bank dialihkan ke lembaga asuransi sebagai penjamin, sehingga asuransi jiwa berfungsi sebagai pemindah risiko dalam peristiwa yang tidak diinginkan.Kata kunci: asuransi jiwa; kredit pemilikan rumah]]>
<![CDATA[Kendala Perolehan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Perseroan (Studi Kasus di Kabupaten Klaten) ]]>
<![CDATA[Partha, Grace Cesar Asvini]]>;
<![CDATA[Aidi, Zil]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52943
<![CDATA[ABSTRACTThe company understands the importance of land acquisition for the smooth operation of its business activities. However, in practical fieldwork, the company encounters several obstacles in acquiring land. The purpose of writing this journal article is to identify obstacles and efforts to resolve land rights acquisition issues for the company's operations in Klaten Regency. The research method employed is empirical juridical, focusing on the implementation of normative legal provisions in societal legal events. Research findings indicate that obstacles in land rights acquisition can be overcome through dedicated land acquisition for industrial zones. The primary challenge in acquiring land for the company's business activities is the extended process of obtaining Building Use Rights on behalf of the company and significant land price escalation.Keywords: Company; Business Activity; Land Bank.ABSTRAKPerusahaan (perseroan) memahami pentingnya perolehan tanah untuk kelancaran kegiatan usahanya. Namun, dalam praktek lapangan, perusahaan menghadapi sejumlah kendala dalam mengakuisisi tanah. Top of Form Tujuan dari penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui kendala dan upaya menyelesaikan masalah perolehan hak atas tanah untuk kegiatan usaha perseroan di Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang berfokus pada implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam perolehan hak atas tanah dapat diatasi dengan pengadaan tanah khusus untuk kawasan industri. Kendala utama dalam perolehan tanah untuk kegiatan usaha perseroan adalah lamanya proses perolehan Hak Guna Bangunan atas nama perseroan dan kenaikan harga tanah yang signifikan.Kata Kunci: Perseroan; Kegiatan Usaha; Bank Tanah]]>
<![CDATA[Klausula Eksonerasi dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan ]]>
<![CDATA[Carolus, Willy Hery Tri]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.46114
<![CDATA[ABSTRACTNotary may include notary clause stating that the notary will not be prosecuted if there is a dispute about it. Notaries must be supervised by neutral and independent institution. The basis for the supervision for Notary carried out by the Honorary Council is contained in Article 7 of the Notary Code of Ethics. This article aims to discover how that institution will supervise the notary's ethics, and penalize who violate the ethics. Based on the study, it found that the supervision and guidance by the Honor Council is based on the provisions of the Code of Ethics. Notaries who do not work according to the Ethics may be penalized by the Honorary Council.Keywords: Notary; Exoneration Clause; The CodeABSTRAKNotaris dapat mencantumkan klausula notaris yang menyatakan notaris tidak dituntut apabila terjadi sengketa dari sebuah akta. Notaris harus diawasi oleh badan yang netral dan independen. Landasan pengawasan Kode Etik Notaris yang dikerjakan oleh Dewan Kehormatan terdapat pada Pasal 7 Kode Etik Notaris. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil studi menemukan bahwa pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan berlandaskan ketentuan Kode Etik. Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi, dan diberhentikan dengan tidak hormat.Kata Kunci: Notaris; Klausula Eksonerasi; Kode Etik]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Alawi, Indriani Citra]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50311
<![CDATA[ABSTRACTIncreasing Regional Original Revenue (PAD) can be achieved through the collection of Public Roadside Parking Service Fees. The roadside parking fees in Bandar Lampung City are regulated under Bandar Lampung Mayor Regulation Number 13 of 2017 concerning General Service Fees. This study aims to evaluate the effectiveness of roadside parking service fee collection and identify its inhibiting factors. A normative juridical approach was employed, utilizing secondary data supported by interviews conducted with the Regional Transportation Agency (UPT) of Bandar Lampung City. The findings indicate that the collection of roadside parking service fees is ineffective, as revenue targets set by the Bandar Lampung City Government have never been met. This issue arises from both internal and external factors.Keywords: Effectiveness; Service Fees; ParkingABSTRAKDalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu dengan adaya pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dari Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum dan mengetahui faktor penghambatnaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis. Jenis data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh hasil Wawancara yang dilakukan dengan UPT Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan kurang efektivitasnya hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pendapatan retribusi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan Peemerintah Kota Bandar lampung. Hal ini di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal.Kata Kunci: Efektivitas; Retribusi Pelayanan; Parkir]]>
