Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Fajriati, Rafika Ariana; Ratna M.S, Edith; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39133

Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) Rizky Anggita; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43799

Dual Certificates according to Article 107 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 are categorized as administrative law defects for a service product of the National Land Agency (BPN), other errors of an administrative law nature. The purpose of this study was to examine and analyze the procedure for issuing land certificates at the Garut Regency Land Office associated with UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration and To review and analyze the legal efforts carried out by the Garut Regency Land Office in dealing with overlapping certificates. The legal materials studied and analyzed in normative legal research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Procedure for Issuing Land Certificates according to UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is by way of conversion of land rights, into land rights according to the provisions contained in the LoGA, and Legal Efforts of the Garut Regency Land Office in dealing with Overlapping Certificates.Keywords : Procedure for Issuing Land Certificates; Research; Legal EffortAbstrakSertipikat Ganda menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dikategorikan sebagai cacad hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Terjadinya sertifikat cacad hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani sertifikat ganda (overllaping). Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah dengan cara konversi hak atas tanah, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPA, dan Upaya Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani Sertfikat Overlapping.Kata Kunci : Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah; Penelitian; Upaya Hukum

Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Nito Rahmando Wicaksana Putra; Aminah Aminah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43754

The increasingly rapid world economic growth has led to many entrepreneurs establishing Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing the form of a legal entity from CV to PT due to a third party when the process of changing the form of a Business Entity (CV) to a Legal Entity (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in status to a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third parties. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or hold a mutual agreement between all prospective founders of a PT so that they expressly accept or take over all rights and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.Keywords : Commanditaire Vennootschap, Limited Liability CompanyAbstrakPertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat memunculkan banyak pengusaha yang mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini membahas persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT akibat pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT sehingga secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas

Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia Putra Arya; Aju Putrijanti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43791

he implementation of cyber notary in Indonesia raises legal phenomena. On the one hand, cyber notary enhances the capabilities of Notaries in accordance with current technological developments. On the other hand, cyber notary creates an unsynchronization between traditional Notary tasks and digital Notary tasks. The purpose of writing is to synchronize the implementation of the tasks of the Notary according to the Law and the Civil Code, and the implementation of the tasks of the Notary according to the ITE Law. The results of the study and the conclusion that the application of cyber notary in Indonesia raises doubts for the Notary regarding the saving of the minutes of the deed, must be stored manually or electronically, in line with the lack of legal basis governing the mechanism for the storage of the minutes of the deed. The conclusion is cyber notary in Indonesia should not be fully implemented and there needs to be some consideration because the legal system in Indonesia with the legal system in other countries is much different.Keywords : Synchronization of Article 1868 Civil Code; cyber notaryAbstrakImplementasi cyber notary di Indonesia menimbulkan fenomena hukum. Di satu sisi, cyber notary meningkatkan kemampuan Notaris sesuai perkembangan teknologi saat ini. Di sisi lain, cyber notary menimbulkan ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas Notaris secara tradisional dengan pelaksanaan tugas Notaris era digital. Tujuan penulisan ingin mensinkronisasikan antara pelaksanaan tugas Notaris sesuai UUJN dan KUHPerdata, dengan pelaksanaan tugas Notaris sesuai Undang-Undang ITE. Hasil penelitian dan kesimpulan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia menimbulkan keragu-raguan bagi Notaris terkait penyimpanan minuta akta, harus disimpan secara manual atau elektronik, sejalan belum adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta. Simpulannya adalah cyber notary di Indonesia sebaiknya tidak sepenuhnya diterapkan dan perlu adanya beberapa pertimbangan karena sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain jauh berbeda.Kata kunci : Sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata; cyber notary

Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Destiara Meisita Fafitrasari; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43748

The case of infringement of music copyrights uploaded through the Youtube website platform between Nagaswara Music Publisherindo resulted in a lawsuit filed by Nagaswara for alleged copyright infringement on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of Rp. 9.5 billion. The problem in this article is to discuss the legal protection of the original composer of the song that has been rearranged and uploaded to Youtube media and the dispute resolution mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni “Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms of Article 95 paragraph (1) of the Copyright Law, disputes that arise can be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.Keywords: Copyright; Arrangement; Legal ProtectionAbstrakKasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar. Permasalahan dalam artikel ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni“Faruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum

Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nila Erdiana; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43784

Regarding land sector, Job Creation Law has included regulation regarding existence of Land Banking in Indonesia. The purpose of writing this article is to examine and analyze how existence of Land Banking is related to land acquisition based on the Job Creation Law and its derivative regulations. The research method in this article is juridical normative. The existence of Land Banking related to land acquisition based on Job Creation Law includes: First, legitimacy of establishing Land Banking. Article 125 paragraph (1), (2) and (3) of the Job Creation Law states that the Central Government establishes Land Banking, which is a special agency that manages land and its assets are separated state assets. Second, structure of Land Banking organs consists of: Committee; Supervisory Board; and Implementing Agency. Third, Land Banking functions to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. Fourth, the character of duties and authorities of Land Banking is transparent, accountable, and non-profit. Fifth, sources Land Banking assets can come from: State Budget; Own income; State equity participation; and other legitimate sources. Sixth, land managed by Land Banking is granted management rights.Keywords: Land Banking; Job Creation Law; Land AcquisitionAbstrakTerkait bidang pertanahan, UU Cipta Kerja telah menyisipkan pengaturan mengenai eksistensi Bank Tanah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparan, akuntabel, dan non profit. Kelima, sumber kekayaan Bank Tanah dapat bersumber dari: APBN; Pendapatan sendiri; Penyertaan modal negara; dan sumber lain yang memiliki kebasahan. Keenam, tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan.Kata kunci: Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah

Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris Zumroh Pembajeng Fara Difah; Fifiana Wisnaeni; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43805

he notary has theduty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is to keep everything connected with the deed and other papers private in order to protect the interests of all concerned with the deed. The study was intended to describe the responsibilities of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar’s notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the contents of the deed by the rights of ingkar’s forfeited rights. The method used was normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive research specifications. The results of research which is: first, the notary has obligation of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can ovveride the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating the UUJN and can’t sanctioned on article 16 of (11) UUJN as long as the law for canceling ingkar’s rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.Keywords: notary; regulation; responsibleAbstrakNotaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan seluruh hal yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan seluruh pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar notaris dan mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar notaris. Metode yang dipergunakan berupa yuridis normatif yang mengacu kepada sumber data sekunder memanfaatkan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: Pertama, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. Kedua, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori extraordinary crime. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.Kata Kunci: notaris; peraturan; tanggung jawab

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Annisa Fita Cintani; Budi Santoso; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43722

Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.Keywords : illegal fishing; country; policy.AbstrakIllegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepkan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap illegal fishing dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Yuliana Duti Harahap; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43800

he substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation LawAbstrakSubstansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kedua, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseroangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan.Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja

Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Erosa Kristianty; Luluk Lusiati Cahyarini
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43755

Land Deed Making Officials have a role in integrated Electronic Mortgage registration. The research method used is normative research. The results of the discussion of this article are that PPAT has a role and responsibility in registering Electronic Mortgage Rights, PPAT is only responsible for the process of checking land rights certificates, making APHT, reporting APHT, inputting deed data, uploading APHT and supporting data, downloading cover letters of deeds, Scanning and uploading a cover letter for the deed, things that must be considered are specifically when checking the certificate of land rights. The conclusion of this article is that PPAT's responsibility in Electronic Mortgage registration is limited to PPAT actions in the Electronic Mortgage registration process from the beginning of the process until the issuance of the Electronic Mortgage Certificate.Keywords: PPAT; electronic security rights; responsibleAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu PPAT mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, PPAT bertanggung jawab hanya sebatas proses pengecekan sertifikat hak atas tanah, pembuatan APHT, pelaporan APHT, penginputan data akta, pengunggahan APHT dan data pendukungnya, pengunduhan surat pengantar akta, memindai (scan) dan mengunggah (upload) surat pengantar akta, hal yang harus diperhatikan yaitu khusus pada saat pengecekan sertfikat hak atas tanah. Simpulan dari artikel ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik yaitu hanya sebatas dengan tindakan PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik dari awal proses sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.Kata Kunci: PPAT; hak tanggungan elektronik; tanggung jawab

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA