Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Pelaku Usaha Jasa Transportasi Setelah Larangan Mudik 2021 Karena Covid-19 Vani Rizky Amellya; Ro’fah Setyowati; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43793

Humans need means of transportation to meet their needs. One element that is closely related to transportation is the transportation service manager (business actor). Transportation service business actors generally reap profits when there are long holidays and Lebaran homecoming. However, in 2021, going home for Eid is prohibited due to the Corona Virus. Two issues that will be discussed are how to protect transportation business actors in Indonesia in general? and what should be the role of the government in protecting transportation service business operators during the Covid-19 pandemic? The method used in discussing this article is a normative method using 3 approaches, namely the approach to legislation, concepts, and cases whose conclusions are: first, the protection of transportation business actors in Indonesia in general can be seen from the UUPK Law and the LLAJ Law. Second, the role of the government in protecting transportation service business actors during the Covid-19 pandemic can be done in various ways, namely: providing subsidies to transportation service business actors; accelerate the provision of free vaccines for workers in the transportation sector and the general public; and does not issue overlapping and arbitrary statements and rules.Keyword: protection; businessmen; transportation; services; covid-19AbstrakManusia memerlukan alat transportasi untuk menggalang kebutuhannya. Salah satu unsur yang erat dalam transportasi tersebut adalah pengelola jasa transportasi (pelaku usaha). Pelaku usaha jasa transportasi umumnya panen keuntungan ketika adanya libur panjang serta mudik lebaran. Namun, pada tahun 2021 ini, mudik lebaran dilarang karena adanya Virus Corona. Dua permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan pelaku usaha trsanportasi di Indonesia secara umum? dan bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam melindungi pelau usaha jasa transportasi saat pandemi Covid-19? Metode yang digunakan dalam membahas artikel ini adalah metode normatif menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundangan, konsep, dan kasus yang kesimpulannya berupa: pertama, perlindungan pelaku usaha trsanportasi di Indonesia secara umum dapat dilihat dari UUPK dan UULLAJ. Kedua, peran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha jasa transportasi saat pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: pemberian subsidi kepada para pelaku usaha jasa transportasi; percepatan pemberian vaksin gratis bagi pekerja di bidang transportasi dan masyarakat umum; dan tidak mengeluarkan statement dan aturan yang tumpang tindih dan berubah-ubah.Kata Kunci: perlindungan; pelaku; usaha; transportasi; covid-19

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) Eli Durotun Nasiha; Siti Malikhatun Badriyah; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43750

AbstractOne of the services provided by a bank in serving the financing needs of their customers is credit activities. The provision of credit by a bank with the object of collateral in the form of land or objects related to the land is called Mortgage Rights. The purpose of this research is determine how the implementation of a credit agreement with guarantees of Mortgage Rights at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, what obstacles arise and how are the solutions. The method is a sociological juridical approach that is descriptive analysis. The results of this research indicate that the imposition of mortgage guarantees must go through a credit application process, survey and appraisal, credit approval, and credit agreement. There are several obstacles in implementing the Mortgage Agreement at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, but there are also solutions to overcome these obstacles. The conclusion of this research is that the Mortgage Agreement can always be implemented anywway as long as it qualified by the laws and regulationsKeywords : credit; collateral; mortgage rightAbstrakSalah satu layanan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabahnya yaitu kredit. Kredit dengan objek jaminan berupa tanah disebut Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, serta apa saja hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebanan jaminan hak tanggungan harus melalui proses pengajuan permohonan kredit, survey dan apraissal, persetujuan kredit, dan akad kredit. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, namun ada pula solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah Perjanjian Hak Tanggungan akan tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.Kata kunci: kredit; jaminan; hak tanggungan

Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak Katinka Dyah Kusumawati; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43786

A notary is usually considered an official from whom reliable advice can be obtained. However, in practice in the field, there are notaries who violate the provisions. This study aims to determine the accountability of the notary regarding changes to the contents of a notary deed without the consent of the parties and the legal consequences of changing the contents of a notary deed without the consent of the parties. This study used a normative juridical approach. The results of this study state that a notary who changes the contents of a notary deed without notification to either party, then the notary must be liable by being sentenced, but in terms of the strength of evidence, the original deed is degraded into an underhand deed because it has violated several articles contained in the law. -invited the position of notary public. The legal consequence of changing the authentic deed that does not meet the requirements causes huge losses to one of the parties involved in the implementation of the contract. Loss of a party due to an act against the law. Any violation of the law that changes actual behavior without informing the parties must be held accountable for administrative law, civil law and criminal law.Keywords: change; deed; Notary AbstrakSeorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat dari siapa nasihat yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Namun dalam praktek di lapangan, ada notaris yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan notaris yang mengubah isi akta notaris tanpa pemberitahuan kepada salah satu pihak maka notaris harus bertanggungjawab dengan dijatuhi hukuman, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang jabatan notaris. Akibat hukum dari perubahan akta otentik yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Kerugian salah satu pihak akibat daru perbuatan melawan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang mengubah perilaku yang sebenarnya tanpa memberitahu para pihak harus dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.Kata kunci: perubahan; akta; notaris

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta Iqbal Putra Pratama; Fifiana Wisnaeni; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43806

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though the Notary has attribution authority and can delegate it to staff but the deed read by the staff can be considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out by the Notary Public, the Notary's responsibility if the deed is read by the staff, namely receiving administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses.Keywords: notary; responsible; reading of the deedAbstrakNotaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalan penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya mulai dari pembuatan, pembacaan sampai dengan penandatanganan, pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf tetapi akta yang dibacakan oleh staf bisa dianggap batal demi hukum. Simpulan dari artikel ini yaitu pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu menerima sanksi administratif atau sanksi dari kode etik Notaris dan jika terdapat kesalahan yang merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian.Kata Kunci: notaris; tanggung jawab; pembacaan akta

Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan Auly Lutviandany; Fifiana Wisnaeni; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43724

With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision. The establishment of the MPD in Grobogan Regency is the implementation of a notary supervisory body that carries out a supervisory function in accordance with the mandate of the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency has not been able to run optimally in accordance with the ideals in UUJN and statutory regulations. The factors that hinder the implementation of the code of ethics supervision of notaries in Grobogan Regency include internal and external factors.Keywords : implementation; supervision; notaryAbstrakSeiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan. Dalam praktiknya masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris

Kebijakan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Koko Sandro Okto Maulana; Budi Ispriyarso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43757

The object of the transfer of land and building rights is taxed from the side of the seller and the buyer. With regional autonomy, the authority to collect BPHTB is now in the hands of the regional government. This article examines the policy of the Tegal City Government regarding the imposition of obligations and responsibilities as well as the validation provisions of the Land and Building Rights Acquisition Fee to a notary/PPAT without hindering the land registration process. The research method used is normative juridical. The specification of the research used is descriptive-analytical. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the study indicate that the policy of the Tegal City Government towards the imposition of BPHTB validation obligations to a notary/PPAT is based on the Tegal City Regional Regulation. Taxpayers who do not know the tax calculation process fully entrust the notary/PPAT. The Tegal City Government has adopted a policy of imposing a validation obligation on BPHTB payments to a notary/PPAT. The responsibility of a notary/PPAT is only limited to submitting a request for validation of BPHTB that has been paid by the taxpayer before signing the deed of transfer of land rights.Keywords: Policy; Notary Public; ValidationAbstrakObyek pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak dari sisi penjual dan pembeli. Adanya otonomi daerah maka wewenang pemungutan BPHTB kini berada di tangan pemerintah daerah. Artikel ini mengkaji kebijakan Pemda Kota Tegal terhadap pembebanan kewajiban dan tanggung jawab serta ketentuan validasi“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”kepada notaris/PPAT tanpa menghambat proses pendaftaran tanah.“Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative.”Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis.”Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemda Kota Tegal terhadap pembebanan kewajiban validasi BPHTB kepada notaris/PPAT didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tegal.”Wajib pajak yang tidak mengetahui proses penghitungan pajak mempercayakan sepenuhnya kepada”notaris/PPAT. Pemda Kota Tegal mengambil kebijakan membebankan kewajiban validasi atas pembayaran BPHTB kepada notaris/PPAT. Tanggung jawab notaris/PPAT hanya sebatas menyampaikan permohonan validasi BPHTB yang telah dibayarkan wajib pajak sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah.Kata kunci: Kebijakan; Notaris; Validasi

Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Waras Putri Andrianti; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43801

The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force MajeureAbstrakDampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner Adelia Dwi Anggraen; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43711

AbstractUMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneursAbstrakUMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner

Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan Pradana Arie Wijayanto; Bambang Eko Turisno; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43794

The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution which s burdened with mortgage rights. Review and analyze obstacles and solutions n the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach which s used to examine legal materials and library data to match the facts n the field, the research specifications are descriptive analytical, data analysis techniques use data analysis techniques using qualitative methods, namely from data obtained from the field then analyzed. to draw conclusions. The mediation n the mortgage auction process at the Sragen District Court was carried out n two stages, namely the premediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator, making a meeting schedule by the mediator, meetings, formulating an agreement n written form, and determining the deed of agreement by the judge.Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent RightsAbstrakTujuan dari penelitian ni adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit. Penulisan tesis ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi yaitu : hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, penjelasan tentang prosedur mediasi oleh hakim, dan memilih mediator. Untuk tahap proses mediasi yaitu: penyerahan resume perkara para pihak kepada mediator, pembuatan jadwal pertemuan oleh mediator, pertemuan-pertemuan, perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.Kata Kunci: Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan

Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg) Fadhilla Aditia Putri; Ngadino Ngadino; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43751

Development during the Industrialization era resulted in limited land for the community and resulted in conflict in the process of obtaining land rights. The conflict that ocurred, namely the occupation of Forest Areas resulting in the issuance of certificates of land rights over forest areas. The purpose of the paper are to examine and analyze the legal status of land rights issued over forest areas. The research method used by the researcher is normative law research. The result of the research is that the legal position of land title certificates is as a means of proof for rights holders and to ensure the creation of legal certainty in society. Regarding the legal status of the land title certificate in the Bayat Forest Zone dispute case, it must be canceled because in this case the judicial process has proven that the certificate issuance process is above the forest area.Keywords : certificate; forest area; landAbstrakPembangunan pada era Industrialisasi berakibat sulitnya penyediaan tanah bagi masyarakat yang berujung sengketa dalam proses perolehan tanah tersebut. Sengketa yang sering terjadi yaitu pendudukan Kawasan Hutan. Masyarakat yang menduduki suatu Kawasan hutan pada waktu tertentu merasa memiliki tanah tersebut dan berujung pada penerbitan sertipikat dikawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis terkait status hukum hak atas tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah kedudukan“hukum sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian”hukum. Status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa Kawasan Hutan Bayat harus dibatalkan karena dalam proses peradilan telah terbukti bahwa penerbitan sertipikat berada di atas Kawasan hutan.Kata kunci : sertipikat; kawasan hutan; tanah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA