NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Jati Restuningsih]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43787
<![CDATA[One form of art that requires copyright protection, namely digital illustration. This is important because copyright infringement is still common in digital illustration works in Indonesia, which is not only detrimental to the economy but also to the morale of the creator. This article discusses issues related to digital illustrations including protected objects, and the digital illustration copyright protection system in Copyright Act. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that to get copyright protection digital illustrations must be Original, Creative, Fixation or have a tangible form and and because Indonesia uses a declarative system, the creator must publish his work. The digital illustration copyright protection system contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in addition to regulating what rights are obtained by the creator, the method of transfer also poses a threat to copyright violators, as well as ways that can be taken by the creator to obtain compensation.Keywords: Legal Protection; Copyright; Digital IllustrationAbstrakSalah satu bentuk seni rupa yang memerlukan perlindungan hak cipta yaitu ilustrasi digital. Hal tersebut penting karena masih sering ditemuinya pelanggaran hak cipta pada karya ilustrasi digital di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi juga moral pencipta. Artikel ini membahas permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ilustrasi digital harus bersifat Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata dan dan karena Indonesia menggunakan sistem dekaratif maka pencipta harus mengumumkan hasil karyanya. Sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital yang dikandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur tentang Hak apa saja yang didapat oleh pencipta, cara pengalihannya juga memberikan ancaman bagi pelanggar hak cipta, serta cara yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk mendapat ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Baik Rumah dan Ruko (Kios) di Perumnas ]]>
<![CDATA[Sendy Anantyo]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43807
<![CDATA[Mandatory conditions for buying a house so that it is legally enforceable include the existence of a Sale and Purchase Deed (AJB). The housing developer cannot carry out the AJB because the house that has been built does not yet exist, so this is circumvented by entering into a binding sale and purchase agreement (PPJB), for which the AJB process agreement and the making of land and building certificates will be carried out later. This article discusses the issue of the implementation of the sale and purchase binding agreement and the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase agreement for housing, shop houses and kiosks. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that the implementation of the housing sale and purchase agreement between the developer and the consumer based on brochures, the developer enforces a standard agreement in every house sale and purchase agreement, where the entire contents of the sale and purchase agreement are determined unilaterally by the developer whose position is stronger than the consumer. Constraints faced when implementing PPJB, namely the process of making land certificates experienced problems due to the DPMPTT not issuing housing permits.Keywords : legal force; agreement; developerAbstrakSyarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Artikel ini membahas persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan, ruko dan kios. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan antara pengembang dengan konsumen berbasis brosur, pengembang memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli rumah, dimana seluruh isi dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat dibanding konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan PPJB yaitu proses pembuatan sertifikat tanah mengalami kendala yang diakibatkan tidak dikeluarkannya ijin perumahan oleh DPMPTT.Kata kunci : kekuatan hukum; perjanjian; developer]]>
<![CDATA[Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ]]>
<![CDATA[Benedictus Satryo Wibowo]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Anggita Doramia Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43725
<![CDATA[The detention of a worker's certificate in a Fixed-Time Work Agreement often occurs in recruiting a job to prevent workers from resigning and/or getting or looking for other work during the contract period. This indirectly limits workers' rights to choose decent work for themselves. This study aims to examine the arrangements for the detention of workers' original certificates by employers in Indonesia and whether this violates existing legal or social principles. The research method used is a normative juridical method with literature study. The results of this study found that the detention of workers' original certificates, if viewed from existing legal sources, means that the laws and regulations related to employment have no legal basis or it can be said that this is an illegal act. The agreement regarding the retention of workers' original certificates as stated in the agreement is part of the principle of freedom of contract. However, in fact, workers who are in a weak position and cannot do bargaining make them forced to agree. This indicates a defect in this consensual element that could result in the risk of this agreement being canceled (avoidable).Keyword: Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers.AbstrakPenahanan ijazah pekerja dalam Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seringkali terjadi dalam praktek rekrutmen suatu pekerjaan, dalam rangka agar pekerja tidak mengundurkan diri dan/atau mendapatkan maupun mencari pekerjaan lain dalam masa kontrak. Hal ini secara tidak langsung membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penahanan ijazah asli pekerja oleh pemberi kerja di Indonesia, dan apakah hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah hukum ataupun sosial yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penahanan ijazah asli milik pekerja jika dilihat dari sumber hukum yang ada maka dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum atau bisa dikatakan ini merupakan perbuatan tidak sah. Kesepakatan mengenai penahanan ijazah asli milik pekerja yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Namun pekerja yang berada di dalam posisi lemah dan tidak bisa menawar membuat mereka terpaksa untuk sepakat. Hal ini merupakan indikasi adanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat beresiko perjanjian ini dapat dibatalkan.Kata kunci: Penahanan Ijazah; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pekerja Kontrak.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Mitha Irza Noor El Islam]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43780
<![CDATA[The Law on Notary Position does not clearly regulate the responsibilities of the notary in criminal cases and the criminal responsibility of the deed he has drawn up. This article discusses issues regarding the legal consequences for a notary's deed in case of a criminal case and the responsibility of the notary for the deed he has made is reviewed under criminal law. The approach method used is normative juridical. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the research state that the legal consequences for the notary deed in case of a criminal case must be proven based on a judge's decision in court. If the deed creates a case for the parties concerned, the notary can be prosecuted for punishment. The provisions of Article 66 of the UUJN-P are imperative for the Police, the Attorney General's Office, or the Judge. UUJN-P does not regulate criminal sanctions against notaries, so if a criminal violation occurs by a notary, the sanctions contained in the Criminal Code may be imposed.Keywords: responsibility; notary; deed; criminal lawAbstrakAbstrak Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas terkait tanggungjawab bagi notaris dalam kasus pidana dan tanggung jawab pidana dari akta yang telah dibuatnya. Artikel ini membahas permasalahan mengenai akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana serta tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk dipidana. Ketentuan Pasal 66 UUJN-P tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim. UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana. Kata kunci: tanggungjawab; notaris; akta; hukum pidanaThe Law on Notary Position does not clearly regulate the responsibilities of the notary in criminal cases and the criminal responsibility of the deed he has drawn up. This article discusses issues regarding the legal consequences for a notary's deed in case of a criminal case and the responsibility of the notary for the deed he has made is reviewed under criminal law. The approach method used is normative juridical. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the research state that the legal consequences for the notary deed in case of a criminal case must be proven based on a judge's decision in court. If the deed creates a case for the parties concerned, the notary can be prosecuted for punishment. The provisions of Article 66 of the UUJN-P are imperative for the Police, the Attorney General's Office, or the Judge. UUJN-P does not regulate criminal sanctions against notaries, so if a criminal violation occurs by a notary, the sanctions contained in the Criminal Code may be imposed.Keywords: responsibility; notary; deed; criminal lawAbstrakUndang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas terkait tanggungjawab bagi notaris dalam kasus pidana dan tanggung jawab pidana dari akta yang telah dibuatnya. Artikel ini membahas permasalahan mengenai akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana serta tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harusdibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila aktatersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan,notaris dapat dituntut untuk dipidana. Ketentuan Pasal 66 UUJN-P tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim. UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana.Kata kunci: tanggungjawab; notaris; akta; hukum pidana]]>
<![CDATA[Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli ]]>
<![CDATA[Sonya Putri Oktavia M Sarno,]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43802
<![CDATA[The existence of fraud and unlawful acts committed by PPAT when carrying out its duties so that it is detrimental to various parties requesting its services is of course a special concern. The responsibility of a PPAT should be given legal protection. This research method aims to determine, study, analyze the responsibilities of PPAT in providing legal protection of land rights during the sale and purchase. When the PPAT has carried out its duties in accordance with the procedures stated in the applicable law, the PPAT cannot be sued and held accountable. The fulfillment of the rights and obligations of both parties, both the seller and the buyer, is a form of the responsibility of a PPAT since the signing of the sale and purchase deed. In addition, PPAT is also obliged to oversee the registration process of land rights transferred until after the receipt of the land title certificate according to what was agreed at the beginning, until there is no lawsuit from the two parties involved. Claims in any form regarding changes to land rights in the future should not occur so that both parties feel safe on the agreed contract.Keywords: Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection.AbstrakAdanya kecurangan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh PPAT pada saat melaksanakan tugasnnya sehingga merugikan berbagai pihak yang meminta jasa pelayanannya tentunya menjadi perhatian tersendiri. Tanggung jawab seorang PPAT seharusnya diberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum hak atas tanah pada saat jual beli berlangsung. Pada saat PPAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, maka PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang PPAT sejak ditandatanganinya akta jual beli. Selain itu, PPAT juga berkewajiban mengawal proses pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan sampai pada setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, hingga sampai pada tidak adanya gugatan dari kedua pihak yang terkait. Tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perubahan hak milik atas tanah dikemudian hari sepatutnya tidak terjadi agar kedua pihak merasa aman atas akad yang telah disepakati.Kata Kunci: PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta ]]>
<![CDATA[Alya Regita Ratna Putri]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Novira Maharani Sukma]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43719
<![CDATA[The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in the form of notary deed. So that the implementation of the duties of the notary office needs to be monitored. Deeds that are recorded in the spacing guidelines between notary deeds that have been recorded in the list of deeds will have the strength of evidence as deeds that do not meet formal requirements and are canceled because they contain elements of fraud. As a result, notaries must be responsible for civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. Journals are compiled using normative juridical research methods with a statutory approach. Based on the survey results, it is known that there are very dangerous consequences if the notary deed and the deed recorded within the distance between the deeds have been recorded in the notary deed register. In addition to the legal status of a deed which is reduced to a fraudulent deed and is null and void which cannot be used as perfect evidence, the deed also contradicts the obligations of notaries as stipulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014, namely the mandatory date for notaries. ensure certainty and timing.Keywords: blank between the register of deed; deed under hand; notarial deedAbstrakPemberian kewenangan notaris guna menciptakan peluang terjadinya pelanggaran akta otentik diantarana mencatat akta notaris disela-sela akta yang telah dibukukan register akta notaris kosong. Jadi pelaksanaan tugas kantor notaris perlu dimonitor. Akta yang tercatat pada pedoman spasi antar akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta tersebut akan mempunyai kekuatan alat bukti sebagai akta yang berada di bawah akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil dan batal karena mengandung unsur kecurangan. Akibatnya, notaris harus bertanggung jawab atas sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Jurnal disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat akibat yang sangat berbahaya jika akta notaris dan akta yang tercatat dalam pedoman spasi antar akta sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta notaris. Sementara status hukum akta diturunkan kepada akta dibawah tangan serta batal demi hukum yang tidak bisa menjadi kesempurnaan alat pembuktian, akta itu berlawanan pada kewajiban notaris yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan tanggal wajib notaris. memastikan ketetapan dan waktu.Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris; akta di bawah tangan; akta notaris]]>
<![CDATA[Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Rafli Adlana Firstanier]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43795
<![CDATA[Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by lawKeywords: Indonesian language; local language; notarial deedAbstrakManusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit ]]>
<![CDATA[Ferial Fatimah]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43752
<![CDATA[insurance is considered capable of protecting oneself from unexpected risks such as death. This article discusses the position of the insured and the legal protection of the insured if a life insurance company is declared bankrupt. This research uses normative juridical. Data collection techniques are carried out by literature studies and interviews with related informants, namely the curator. When an insurance company is declared bankrupt. The insured's legal position according to the Insurance Act, has a position "as a preferred creditor" with the condition that the insured is in a position "after calculating tax costs, rental costs, electricity costs, employee wages and curator fees". Legal protection is given to the insured, including by appointing a curator as the person in charge of the bankruptcy estate. As a legal event that occurred in "PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" which was bankrupt in 2015 and until 2018 it has not carried out its obligations to pay debts. "PT. Bumi Asih Jaya Life Insurance” bears the business risk due to the non-fulfillment of the solvency level specified in the law.Keywords: insurance; legal protection of the insured; bankruptAbstrakAsuransi jiwa manjadi salah satu produk dari perusahaan asuransi yang diminati masyarakat. Asuransi jiwa dianggap mampu untuk melindungi diri dari resiko diluar yang diharapkan seperti kematian. Artikel ini membahas mengenai kedudukan tertanggung dan perlindungan hukum tertanggung apabila suatu perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan informan terkait yaitu kurator. Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Kedudukan hukum tertanggung sesuai Undang-Undang Perasuransian, memiliki kedudukan “sebagai kreditor preferen” dengan ketentuan tertanggung berada pada posisi “setelah penghitungan biaya pajak, biaya sewa, biaya listrik, upah karyawan dan fee kurator”. Perlindungan hukum diberikan kepada tertanggung diantaranya dengan menunjuk seorang kurator sebagai orang yang mengurusi harta pailit. Sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi pada “PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” yang dipailitkan pada tahun 2015 dan sampai 2018 belum melakukan kewajibannya membayar utang. “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” menanggung resiko usaha karena tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.Kata Kunci : asuransi; perlindungan hukum tertanggung; dinyatakan pailit]]>
<![CDATA[Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional ]]>
<![CDATA[Ruri Suci Muliasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43788
<![CDATA[The analysis of the Supreme Court Decision Number:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 concerning Famous International Brand the urgency of the principle of good faith and Legal Effects on the Supreme Court Decision. This juridical normative research used a case approach as it conceptualized the law as written in legislation by analyzing the Supreme Court Decision. Based on the specification, this research is descriptive-analytical. It used secondary data. The Urgency of Good Faith Principle Based on the principle of First To File System, which describes only brands that have good faith and those registered have legal protection. In the case of the LOIS brand, a breach of good faith IS an act that deeply misleads the customer. Based on the evidence presented by PT Intigarmindo Persada before the trial, it was quite convincing that PT Intigarmindo Persada was the party entitled to the LOIS brand. Therefore, at the trial at the final stage, all the material for the lawsuit from PT Intigarmindo Persada was accepted by the Panel of Judges so that Agus Salim was declared defeated and had to bear all the consequences of his fraudulent acts.Keywords: violation; good faith; international famous brandAbstrakAnalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis artikel yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan prinsip First To File System, yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik ADALAH tindakan yang sangat menyesatkan pelanggan. Berdasar pada beberapa bukti yang dihadirkan PT Intigarmindo Persada dipersidangan telah cukup meyakinkan bahwa PT Intigarmindo Persada merupakan pihak yang berhak atas merek LOIS. Sehingga pada sidang tahap akhir, semua materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan Agus Salim dinyatakan kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi dari tindak kecurangan yang dilakukannya.Kata kunci : pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional.]]>
<![CDATA[Aspek Yuridis Eksplorasi Sektor Minyak dan Gas Dengan Menggunakan Norway Model ]]>
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.44105
<![CDATA[AbstractTo achieve good and profitable governance management, synergy is needed between the government both in terms of supervision and regulation with the exploration company, because if this synergy does not exist then this management itself will be difficult. The purpose of this study is used to determine the extent of the concept. The Norway model or “triangle A” is the most suitable thing for this country. This study uses a comparative method to show advantages over other methods accompanied by juridical aspects to strengthen the legal basis. The country of Indonesia can take the "triangle A" method or what is more commonly known as the Norway model. This is because it frees the NOC from worries about regulating the industry. This allows companies to focus on developing their core commercial capabilities. It can also drive stronger quality rating and reporting standards. as the locomotive of the economic movement that can bring excess or multiple profits later, not only profitably but also other social benefits such as labor absorption. Keyword: Norway Model, exploration, gas and oil, governance management Abstrak Untuk mencapai manajemen tata kelola minyak dan gas yang baik dan menguntungkan maka diperlukan sinergitas antara pemerintah baik dari sisi pengawasan maupun regulasi dengan perusahaan pengeksplorasi minyak dan gas, karena jika sinergitas ini tidak ada maka pengelolaan ini sendiri akan menjadi hal yang sulit. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh manakah konsep Norway model atau “segitiga A” ini merupakan hal yang paling cocok untuk tata kelola migas. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menunjukkan keunggulan dibanding metode lain dengan dibarengi aspek yuridis untuk memperkuat landasan hukum. Negara Indonesia dapat mengambil metode “segitiga A” atau yang lebih biasa dikenal sebagai Norway model dalam hal tata kelola migas. Hal ini disebabkan membebaskan NOC dari kekhawatiran tentang mengatur industri. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan intinya untuk kemampuan komersial. Hal ini juga dapat mendorong standar pemeringkatan kualitas dan pelaporan yang lebih kuat. Sebagai lokomotif pergerakan perekonoamian yang dapat membawa keuntungan berlebih atau berganda nantinya, tidak hanya keuntungan secara profit melainkan juga keuntungan secara sosial lainnya seperti penyerapan tenaga kerja. Kata Kunci: Norway model, Eksplorasi, Minya dan Gas, Tata Kelola]]>
