cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1: Februari 2019" : 20 Documents clear
Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Oleh Pengemudi Sepeda Motor Yang Di Tangani Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Ziyaul Kausar; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu”, akan tetapi masih banyak terdapat kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas melawan arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran melawan arah ialah faktor kurangnya kedisiplinan masyarakat, ingin mempersingkat waktu ke tempat tujuan, kurangnya pemahaman tentang hukum. Hambatan menangani kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah kurangnya personil satuan lalu lintas yang berjaga, kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat dari perbuatannya, kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat sendiri. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas melawan arah melakukan metode preventif dan represif, adanya pengawasan pihak kepolisian di tempat yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, serta memberi sanksi yang tegas kepada pelaku. Disarankan kepada pihak Kepolisian dapat bekerja sama dengan masyarakat, melakukan penyuluhan dan sosialiasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta adanya penambahan jam operasional bagi pihak Kepolisian dan meningkatkan razia kendaraan bermotor untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas.Article 287 paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 states that "every person who drives a motor vehicle in a street that violates the rules of a command or prohibition declared by a traffic signaling device as referred to in Article 106 paragraph (4) letter c shall be punished With a maximum imprisonment of 2 (two) months or a maximum fine of Rp 500 thousand ", but there are still many cases of criminal violations of traffic against the direction. The results showed that the factors causing the crime of violation against the direction is the factor of the lack of discipline of the community, want to shorten the time to the destination, lack of understanding of the law. Barriers to handling traffic violation cases against the lack of trained traffic personnel, lack of public awareness of the consequences of their actions, lack of cooperation from the community itself. Efforts to tackle crimes of traffic violation against the direction of conducting preventive and repressive methods, the supervision of the police in places prone to traffic violations, and to give strict sanctions to the perpetrators. It is suggested to the Police to cooperate with the community, conduct counseling and socialization about Law Number 22 Year 2009 as well as the addition of operational hours for the Police and increase the motor vehicle raid to reduce the number of traffic violations.
Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya Sarah Nadya; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan/atau penelantaran rumah tangga. Pada kenyataannya walaupun sudah ada UU tentang PKDRT kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan hambatannya di Kabupaten Pidie Jaya. Data dalam artikel ini diperoleh dari data sekunder dengan cara melakukan penelitian kepustakaan serta menelaah buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh dengan melakukan teknik pengambilan data dan wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor pengaruh minuman keras. Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mediasi. Faktor penyebab penyelesaian tindak pidana KDRT tidak sampai pada pengadilan adalah karena tidak cukup bukti dan korban yang tidak ingin  melapor disebabkan dengan berbagai alasan. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi karena korban tidak dapat mengajukan bukti yang akurat dan korban mencabut pengaduannya. Sedangkan uapaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif, upaya represif dan mensosialisasikan tentang akibat KDRT. Disarankan agar semua pihak terkait, baik kepolisian, lembaga-lembaga bantuan hukum, sampai pihak pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya KDRT.This journal aims to clarify Article 5 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) states that every person prohibited from domestic violence against people in the scope of the household by means of: physical violence, psychological violence, sexual violence and / or negligence of household. In reality though the existing Law on Elimination of Domestic Violence domestic violence are still common. This thesis aims to explain the factors that lead to domestic violence and the efforts taken to tackle domestic violence and bottlenecks in Pidie Jaya. The data in this paper was obtained from secondary data by conducting library research and studying textbooks and legislation. Primary data were obtained by the technique of data collection and interviews with respondents and informants. The results showed that the root causes of domestic violence are economic factors, psychological factors, and factors the influence of liquor. Efforts to resolve domestic violence in Pidie Jaya has been done in various ways, one of them by mediation. Factors that cause the completion of a criminal offense of domestic violence is not up to the court because of insufficient evidence and victims who do not want to report due to various reasons. Barriers faced by law enforcement agencies in tackling because the victim can not submit proof of accurate and deprive victims of their complaints. While the undertakings can be done by law enforcement officials is the preventive, repressive efforts and socialize as a result of domestic violence. It is recommended that all stakeholders, including the police, legal aid agencies, to the government and society to continue to improve cooperation in an integrated manner in tackling the occurrence of domestic violence.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) di Aceh Tengah Junisa Whusta; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 303 ayat (3) dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, Aceh merupakan salah satu daerah yang menerapkan syari’at Islam, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun tersebut aturan ini digunakan sebagai dasar untuk menanggalungi tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut belum maksimal dilaksanakan dan bahkan tindak pidana perjudian tersebut masih dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada pada tradisi pacuan kuda berlangsung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya penegakkan hukum pihak kepolisian terhadap tindakan perjudian dalam tradisi Pacuan Kuda dan untuk mengetahui hambatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara tradisi Pacuan Kuda. Penenlitian ini merupakan metode penelitian normatif empiris, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer. Sampel yang digunakan adalah library research dan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu minimnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Wilayatul Hisbah, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum  tersebut meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan upaya yang bersifat tindakan (refresif), dalam proses upaya penegakan hukum terdapat beberapa hambatan, yakni: hambatan yang bersifat umum seperti kebiasaan yang ada di masyarakat dan kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hambatan yang bersifat khusus yaitu kurangnya pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri.Section 303 paragraph (3) and 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana has organized about criminal offense of gambling. Aceh is one of area that applied Syari’at Islam, criminal offense of gambling has organized in section 18 until section 21 Qanun Nomor 6 of 2014 Tentang Hukum Jinayat. Based on this Qanun this rule used as a base to cope the criminal offense gambling especially criminal offense gambling in horse race tradition. Yet based on research conducted prevention effort a criminal offense of gambling is not a maximum of implemented and even a criminal offense of gambling is still conducted by several people who were in a tradition horse race took place. This study aims to know the law enforcement of police toward criminal offense of gambling in horse race tradition and to know the obstacle of law enforcement of police toward criminal offense of gambling in horse race tradition. This study is method normative empirical research which gain secondary data and theoritically reading material by learned regulation of law also interview of respondent and informant to gain primary data. Sampel that used is library research and purposive sampling the whole of population as qualitative. The result of this study explain that law enforcement of police toward criminal offense of gambling in horse race tradition yet accordance with the desire that is minimum of  the law enforcement was done by police and Wilayatul Hisbah, the effort was made by the law enforcement include prevention effort (preventif) and action effort (refresif), in the law enforcement effort there are some obstacles, namely general obstacle like human habit in social life and lack of  human understanding about law and special obstacle is the lack of knowledge of the law enforcer it self.
Upaya Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues Muhammad Yusup; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan dikawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan. Data dalam penulisan artikel ini diproleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memproleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana,  peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memproleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan sudah dilaksanakan dengan baik.Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan kurangnya jumlah petugas, kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan Oprasional dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan upaya pencegahan sehingga tidak memungkinkan jika para petugas membuat program pencegahan tanpa adanya anggaran dana, serta dengan keterbatasan sumberdaya manusianya masih sangat rendah sementara tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Disarankan agar Pemerintah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan, meningkatkan jumlah petugas Polisi Kehutanan. Meningkatkan anggaran dana untuk upaya pencegahan serta meningkatkan mutu atau sumberdaya manusia dibidang kehutanan. Kepada aparat penegak hukum agar menegakan hukum dengan seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan. Kepada Polisi Kehutanan agar meningkatkan patroli rutin kedalam kawasan, menjalin kerjasama atau koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.In Article 5 of Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction states that the Government and Local Government is obliged to prevent forest destruction. But the reality in the implementation of efforts to prevent criminal acts of forest destruction committed by the Forestry Police received less attention and support from the government. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of the prevention of criminal acts of forest destruction by the Forestry Police in the Protected Forest of Gayo Lues Regency. Explain the factors that hinder the implementation of the prevention of crime of forest destruction by the Forestry Police.   Data in the writing of this thesis is obtained by library research and field research. Library research is carried out to obtain theoretical data by studying textbooks, the opinions of scholars, laws and other materials. While field research conducted to memproleh primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research indicates that in the implementation of efforts to prevent criminal acts of forest destruction by the Forestry Police have been implemented properly. That is a factor inhibiting the implementation of the prevention of the lack of number of officers, lack of supporting facilities such as Oprasional vehicles and budget constraints for the implementation of prevention efforts so it is not possible if Officers make prevention programs without budgetary funds, and with limited human resources are still very low while crime rates are increasing along with technological advances. It is recommended that the Government give attention and support in the implementation of prevention of criminal acts of forest destruction, increasing the number of Forest Police officers. Increase the budget for prevention efforts and improve the quality or human resources in the field of forestry. To law enforcement officials to enforce the law with the fairest to the perpetrators of crime. To the Forest Police to increase routine patrols into the area, establish cooperation or coordination with other institutions.
Concursus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat T. Farid Arisyah; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaturan perbarengan tindak pidana yang tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, dan mekanisme penyelesaian perbarengan tindak pidana (jarimah) dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), serta hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana (jarimah) dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis (normative legal research) yang mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli melalui buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya, sehingga didapatkan data sekunder untuk selanjutnya dilakukan tindakan analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perbarengan jarimah dalam Pasal 65 Qanun Jinayat hanya mengatur perbarengan antar sesama jarimah saja, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perbarengan tindak pidana (jarimah) yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, sehingga mekanisme penyelesaian perbarengan tindak pidana dalam Qanun Jinayat masih belum lengkap. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana (jarimah) membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dari biasanya. Disarankan untuk melengkapi pengaturan perbarengan tindak pidana (jarimah) dalam Qanun Jinayat, sehingga mekanisme penyelesaian perbarengan tindak pidana dalam Qanun Jinayat dapat terlaksana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengkaji kembali mengenai kelengkapan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana yang tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.
Kejahatan Pencurian Dilakukana Anak Dikota Banda Aceh Menurut Perspektif Statistik Kriminal Hardi Yanti; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal  362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak maka akan dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.Dalam kenyataanya kasus pencurian yang dilakukan anak meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mencapai 78 kasus. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kejahatan pencurian yang dilakukan anak,Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak dan untuk menjelaskan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan  Tingkat Pencurian yang dilakukan oleh anak.Untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya peningkatan kejahatan  Dan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif ialah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dengan melakukan sosialisasi,patroli, dan bekerja sama dengan masyarakat gampong setempat agar bekerja sama untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana pencurian disekitar kampung tersebut. Upaya refresif adalah upaya yang dilakukanmanakala telah terjadi tindak pidana pencurian dengan melakukan operasi-operasi besifat terus menerus operasi tersebut langsung melibatkanaparat kepolisian secara lengkap yaitu, Samapta, Intelijen dan Reskrim.Disarankan kepada pihak penegak hukum untuk selalu bersedia ada jika masyarakat membutukan bantuan hukum dari pihak penegak hukum. Kemudian disarankan pihak kepolisian lebih sering melakukan patroli karena dengan adanya patroli masyarakat akan takut karena merasa di awasi gerak geriknya oleh penegak hukum sekitar.Article 362 Criminal Code states that: “A maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred rupiah spunish any person, who takes property, wholly or partially belonging to another, with intent to appropriate itunlawfully, shall being guilty of theft”. But in the implementation cases of child theft increase every year from year two thousand  fourteen to year two thousand enall there are seventy eight cases. To explain the preventing action to decreas the amount of theft commited by children and to obtain the information about the obstacles of in implementing the prevention action.To obtain the primer data, the research using the judicial decision as the legal basis, and the library study by learning books, kiteratures, and other applicable resources to obtain the secunder data.The result show that  thievery by children in Banda Aceh increasing. So the preventing action towards that crime are by doing socialization, patrolling, and cooperating with the citizen to report any information to the police officer. And as the refresive action, the police officer should do daily operation including all of the polic eofficer as Samapta, Intellijen, and Reskrim.The recommendation for the police officer to accept any informations given by the citizen about any situationsin Banda Aceh, and do a daily operation to threathened the citizen from attempting a crime.
Tindak Pidana Penyalahguna Ganja (Cannabis Sativa) dan Penanggulanganya Oleh Kepolisian Resor Gayo Lues (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gayo Lues) Maya Watika Alasa; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan abstrak ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan ganja, menjelaskan bagaimana upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan ganja, dan menjelaskan kendala-kendala pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan ganja. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan ganja karena faktor lingkungan, mudahnya mendapatkan ganja, faktor keluarga dan ingin coba-coba. Upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan ganja dengan upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan narkoba oleh kepolisian Satresnarkoba dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, razia di perbatasan dan membuat informan di masyarakat. Upaya refresif dengan menangkap penyalahguna ganja dan memperosesnya secara hukum. Kendala penanggulangan yaitu sarana yang kurang memadai, bocornya informasi ketika akan melakukan razia, kesulitan mendapatkan informan. Disarankan agar pihak Satresnarkoba serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues agar lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan penanggulangan ganja, serta masyarakat agar lebih kooperatif dalam memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan ganja.The purpose of this journal is to explain the causes of marijuana abuses, describe the police effort in preventing the abuses, and explain their constraints in the preventing the crimes. The data were obtained from library research and field research. Library research was done to obtain secondary data by studying books, applicable laws and regulations, while field research was done to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results of the study showed that factors causing marijuana abuses were environmental factors, easy access to marijuana, family factors and dabbling. Preventive efforts done by the police were conducting drug counseling through a joint program between Satresnarkoba police and National Narcotics Agency of Gayo Lues, conducting raids at the border and establishing informants in the community. repressive attempts were done by capturing marijuana abusers and tried through legal process. The constraints faced by the police were lack of infrastructure, information leak before raiding, difficulty in getting informants. Satresnarkoba police and the National Narcotics Agency of Gayo Lues are suggested to improve the performance in fighting marijuana abuses and cooperating with the community to obtain the information about the marijuana abuses.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh) Farras Halim; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor, di antaranya seperti kesengajaan pemilik senjata api, pengabaian hak dan kewajiban. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api, meliputi kurangnya kerja sama yang baik antara kepolisian dengan TNI. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana berupa upaya preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif. Disarankan untuk lebih menekankan upaya-upaya penegakan hukum seperti upaya preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif, dan juga disarankan kepada sistem peradilan pidana, mulai dari tingkat, penyidikan, pendakwaan, persidangan, sampai dengan tahap pembinaan untuk melakukan penindakan yang lebih tegas dan nyata, serta disarankan untuk melakukan upaya atau tindakan yang dapat mempermudah akses dalam menghadirkan saksi ahli seperti mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan khusus yang dapat menghasilkan ahli-ahli baru yang berkompeten di bidangnya dan adanya hubungan yang baik antara Kepolisian dan TNI-AD di Kota Lhokseumawe.
Juridical Analysis of The Implications of Security Council Referral in Regards to The Obligation of Non-State Parties to Cooperate With the International Criminal Court Teuku Muktasim; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to see whether the Security Council Referrals actually imposed the obligation to cooperate with the International Criminal Court to Sudan and Libya, considering their status as Non-state Parties to the Rome Statute and to describe the obstacles faced by the International Criminal Court in securing the fulfillment of its cooperation requests to Sudan and Libya. This research is conducted in normative or legal doctrinal approach and relies on the data from primary sources and secondary sources. The primary sources included are; the Rome Statute, the UN Charter, case law, and UN bodies decisions. This research also include law commentaries, journals and textbooks, as secondary sources. This research argues that while The Resolutions S/RES/1593 (2005) and S/RES/1570 (2011) does not specify the obligations imposed towards Sudan and Libya respectively, it is right to conclude that since the resolutions does not provide an alternative cooperation regime, the cooperation regime contained in Part 9 of the Rome Statute applies. Despite this, the Court does not have the power to enforce obligation Sudan and Libya. It can only issue judicial findings of non-compliance, and leaving the Security Council and international community to pressure non-compliant States. It is recommended that in future referrals, the Security Council would use a more precise language to prevent misinterpretation. Meanwhile, appropriate international response is necessary to tackle the current noncompliance issue of Sudan and Libya.
Tindak Pidana Pencurian Sapi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Shofi Hidayah; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan dikawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memproleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan sudah dilaksanakan dengan baik.Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan kurangnya jumlah petugas, kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan Oprasional dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan upaya pencegahan sehingga tidak memungkinkan jika para petugas membuat program pencegahan tanpa adanya anggaran dana, serta dengan keterbatasan sumberdaya manusianya masih sangat rendah sementara tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Disarankan agar Pemerintah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan, meningkatkan jumlah petugas Polisi Kehutanan. Meningkatkan anggaran dana untuk upaya pencegahan serta meningkatkan mutu atau sumberdaya manusia dibidang kehutanan. Kepada aparat penegak hukum agar menegakan hukum dengan seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan. Kepada Polisi Kehutanan agar meningkatkan patroli rutin kedalam kawasan, menjalin kerjasama atau koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue