Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI TEMPAT PEMASUKAN YANG DITENTUKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Muhammad Nofal; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya, pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang relatif lebih ringan, serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana karantina tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana karantina tumbuhan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor banyaknya dokumen yang perlu dipersiapkan, faktor adanya kebutuhan masyarakat, dan faktor kesempatan. Pertimbangan hakim terhadap alasan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, terdakwa tidak pernah dipidana, dan terdakwa merupakan pencari nafkah untuk keluarga. Alasan yang memberatkan yaitu kerugian negara dari menghindari bea cukai dan dapat menyebabkan rusaknya tumbuhan dalam negeri, namun karena belum pasti terjadinya kerusakan tersebut menjadikan salah satu alasan bagi hakim untuk meringankan terdakwa. Hambatan dalam menanggulanginya yaitu kurangnya fasilitas, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya penyediaan dana. Upaya dalam menanggulanginya yaitu terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa penjatuhan sanksi sesuai aturan berlaku. Disarankan kepada masyarakat agar dapat menghindari tindak pidana karantina tumbuhan dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya, kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan penambahan sarana dan prasarana, SDM, serta alokasi dana yang terperinci terhadap Balai Karantina Pertanian Banda Aceh.Kata Kunci : Tindak Pidana, Karantina Tumbuhan, Sertifikat Kesehatan, Tempat Pemasukan Yang Ditentukan Abstract - This research aims to explain the factors causing of its occurrence, judges' considerations in provide mild criminal sanctions, as well as obstacles and efforts in tackling plant quarantine crimes. The results showed that the crime of plant quarantine was caused by economic factors, the factor of the number of documents that needed to be prepared, the factor of community needs, and the opportunity factor. The judge's appraise of the mitigating reasons is that the defendant admits and regrets his actions, the defendant has never been convicted, and the defendant is the breadwinner for the family. The aggravating reasons are state losses from avoiding customs duties and causing damage to domestic plants, but because it is not certain that the damage will occur, this is one of the reasons for the judge to relieve the defendant. Obstacles in overcoming it are the lack of facilities, lack of manpower, and lack of funding. Efforts to overcome it consist of preventive efforts in the form of socialization and repressive efforts in the form of imposing sanctions according to applicable regulations. It is recommended to the public to be able to avoid plant quarantine crimes by looking at the factors that cause their occurrence, to judges to impose more severe punishments and to the Central Government to add facilities and infrastructure, human resources, and detailed allocation of funds to the Banda Aceh Agricultural Quarantine Center .Keywords : Criminal Action, Plant Quarantine, Health Certificate, Determined Entry Points.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat) Nur Azizah; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, hambatan dan upaya dalam menangani kasus tindak pidana ini, dan perlindungan hukum korban terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di wilayah hukum pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan mekanisme yang lahir dari adanya reaksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum pidana dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat belum sesuai dengan yang diharapkan karena pada kasus yang sama masih terdapat perbedaaan hukuman antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan adanya keyakinan hakim serta dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, serta kurangnya sosialisasi narkotika oleh aparat penegak hukum. Hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipengaruhi oleh faktor dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan tindak pidana ini masih saja sering ditemukan. Adapun perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan perlindungan represif dan preventif. Disarankan kepada penegak hukum untuk menyetarakan hukuman terhadap sesama penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sosialisasi ke berbagai Instansi dan masyarakat khususnya generasi muda. Disarankan Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat lebih mengoptimalkan pelaksanaan penerapan hukuman sesuai undang-undang terhadap penyalahgunaan narkotika agar kedepannya dapat meminimalisir penyalahgunaan terhadap narkotika, sehingga penyalahgunaan terhadap narkotika bisa diminimalisirkan dikalangan masyarakat.Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Pidana, Narkotika, Diri Sendiri. Abstract - This study aims to describe the judge’s considerations in imposing verdicts, obstacles, and efforts to overcome this issue and legal protection of victims in the abuse of Class I Narcotics for personal use in the jurisdiction of Pasaman Barat District Court. The results of this study explain that criminal responsibility is a mechanism that is formed as a reaction to violations of criminal law provisions, in this case, abuse of Class I Narcotics for personal use. The judge's considerations in deciding cases at the Pasaman Barat District Court have not been in harmony because in the same case, there are still differences in punishment between one and another, this is due to the judge's conviction and judging by the amount of the losses incurred, and the lack of outreach of narcotics by law enforcement officials. The obstacle in dealing with the Crime of Class I Narcotics Abuse for personal use is influenced by internal factors and surrounding environments which result in this crime being frequently found. Legal protection for victims of narcotics abuse is carried out through repressive and preventive actions. It is suggested to law enforcement officers to equalize sanctions to abusers of Class I Narcotics, to conduct outreach to various agencies and communities, especially the young generation. It is recommended to Judges at the Pasaman Barat District Court to optimize the implementation of punishment imposed in accordance with the law against narcotics abuse so that it can minimize narcotics abuse in the future, which resulted in a lower number of narcotics abuse in the communities.Keywords: Responsibility, Crime, Narcotics, Personal Use.

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang) Denisa Tri Saharani; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Satlantas Aceh Tamiang. Hasil penelitian bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh penyidik setelah adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Yang dilakukan sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum sehingga perkara tidak dilanjutkan. Faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif terdiri dari dua faktor yaitu penegak hukum dam hukum budaya masyarakat. Adapun faktor penegak hukum yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor budaya hukum masyarakat itu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan prilaku dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui keadilan restoratif. Kepada Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tamiang kiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap tata cara penangangan kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif. Sehingga penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas. Abstract - This research aims to analyse the efforts and factors that influence the implementation of restorative justice to traffic accident cases at the Aceh Tamiang Police Traffic Unit. The results of this research showed that the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases is conducted by the investigators after the initiation of settlement from the perpetrator and the victim's family. This is conducted before the investigator sends the Notification of the Commencement of Investigation (SPDP) to the Public Prosecutor in order to make the case will not be proceded anymore. Several factors that influence the application of restorative justice consist of two factors, namely law enforcement and community culture. The law enforcement factor is the investigator's lack of knowledge and understanding of the applicable laws and regulations. The legal culture factor of the community is related to the values, attitudes and behavior in people's lives so that it influence the decision making to resolve traffic accident cases they encountered through restorative justice. To the investigators of the Traffic Accident Unit, the Aceh Tamiang District Traffic Unit, it is recommended that they should increase their knowledge and understanding in regards of the procedures for managing traffic accidents through restorative justice. So that the application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases can be carried out in accordance with the procedure for resolving cases based on the provisions of the applicable laws and regulations.Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident.

TINDAK PIDANA PEREDARAN MIE DENGAN CAMPURAN FORMALIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Tari Nabila Yolanda; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin dan kendala yang muncul dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin didasarkan kurang kesadaran pelaku usaha mie, penurunan ekonomi yang dialami oleh pelaku dan faktor kuranya pengawasan dari aparat penegak hukum. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran formalin didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan pelaku di dipersidangan yaitu pelaku bersifat kooperatif di dalam persidangan dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan makanan campuran formalin adalah kurangnya kesadaran hukum sehingga dibutuhkan pengawasan khusus, luas wilayah Aceh yang tidak sebanding dengan SDM BPOM Aceh sehingga dibutuhkan kerjasama dengan penyidik Polri. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bireuen untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku dan berpedoman pada Undang-Undang Pangan guna memenuhi keadilan dan kepastian hukum serta saran kepada pihak penyidik dan PPNS BPOM dan penyidik untuk diberikan pendidikan lanjutan guna menambah kualitas PPNS BPOM dalam mengatasi tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin. Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Formalin. Abstract – The writing of this journal is to explain the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of trading noodles with a mixture of formalin, the application of criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of circulating noodles with a mixture of formalin and the obstacles that arise and solutions in tackling the crime of circulating noodles with a mixture of formalin. The results showed that the causal factors committed by the perpetrators of the criminal act of trading noodles mixed with formalin were based on the lack of awareness of the noodle business actors, the economic decline experienced by the perpetrators and the lack of supervision from law enforcement officials. The application of criminal sanctions to the perpetrators of the crime of trade in food mixed with formalin is based on aggravating and mitigating circumstances for the perpetrators at trial, namely the perpetrators are cooperative in the trial and the perpetrators have never committed a crime before. Obstacles and solutions in tackling the crime of trade in formalin-mixed food is a lack of legal awareness so that special supervision is needed, the area of Aceh is not comparable to the human resources of BPOM Aceh so collaboration with Polri investigators is needed. It is suggested to the Bireuen District Court Judge not to impose light criminal sanctions on perpetrators and to be guided by the Food Law in order to fulfill justice and legal certainty as well as advice to investigators and PPNS BPOM and investigators to be given further education to increase the quality of PPNS BPOM in overcoming criminal acts trade in noodles mixed with formalin. Keywords: Crime, Circulation, Formalin

TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KEDALUWARSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Nailul Authar Husaman; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Tulisan ini mencoba untuk mengklarifikasi sebab-sebab dan penanggulangan tindak pidana memproduksi atau menjual barang-barang konsumsi kedaluarsa, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pidana tersebut. Penelitian literatur dan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data untuk tulisan ini. Menggabungkan data sekunder dari buku dan data primer dari wawancara langsung dengan orang yang bekerja di lapangan, prosedur pengumpulan data digunakan baik di perpustakaan maupun di lapangan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini meliputi berbagai faktor, baik yang disengaja maupun yang dipaksakan. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana memproduksi atau memperdagangkan barang konsumsi tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa tidak dilakukan dengan benar dimana hakim dan jaksa terkesan tidak mengetahui fakta-fakta. Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan upaya premitif yaitu melakukan sosialisasi secara rutin dan memberikan program yang meringankan pelaku usaha, kemudian upaya preventif yaitu melalui peningkatan alat pengawasan dan melakukan pemeriksaan, serta upaya represif berupa penjatuhan sanksi. , penuntutan dan hukuman pidana.Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Barang, Kedaluwarsa. Abstract - This study aims to explain the causes and countermeasures that can be carried out against the crime of producing or trading consumer goods without including an expiration date, as well as how the judge considers in resolving the criminal case. To obtain the data in writing this thesis, literature studies and field studies were carried out. Data collection techniques were carried out through library research and field research by combining secondary data from books and primary data by interviewing those directly involved in the field. Factors causing the crime of trade in goods that do not include an expiration date include various factors, both intentional and forced. The judge's considerations in resolving cases of criminal acts of producing or trading consumer goods without including expiration dates are not carried out correctly where the judge and prosecutor seem not to know the facts. Mitigation efforts can be carried out with pre-emptive efforts, namely carrying out routine socialization and providing programs that relieve business actors, then preventive efforts, namely through increasing monitoring tools and carrying out inspections, as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions. prosecution and criminal punishment.Keysword: Crime, Merchandise Trading, Expires

TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI TEMPAT PEMASUKAN YANG DITENTUKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Muhammad Nofal; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya, pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang relatif lebih ringan, serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana karantina tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana karantina tumbuhan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor banyaknya dokumen yang perlu dipersiapkan, faktor adanya kebutuhan masyarakat, dan faktor kesempatan. Pertimbangan hakim terhadap alasan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, terdakwa tidak pernah dipidana, dan terdakwa merupakan pencari nafkah untuk keluarga. Alasan yang memberatkan yaitu kerugian negara dari menghindari bea cukai dan dapat menyebabkan rusaknya tumbuhan dalam negeri, namun karena belum pasti terjadinya kerusakan tersebut menjadikan salah satu alasan bagi hakim untuk meringankan terdakwa. Hambatan dalam menanggulanginya yaitu kurangnya fasilitas, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya penyediaan dana. Upaya dalam menanggulanginya yaitu terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa penjatuhan sanksi sesuai aturan berlaku. Disarankan kepada masyarakat agar dapat menghindari tindak pidana karantina tumbuhan dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya, kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan penambahan sarana dan prasarana, SDM, serta alokasi dana yang terperinci terhadap Balai Karantina Pertanian Banda Aceh.Kata Kunci : Tindak Pidana, Karantina Tumbuhan, Sertifikat Kesehatan, Tempat Pemasukan Yang Ditentukan Abstract - This research aims to explain the factors causing of its occurrence, judges' considerations in provide mild criminal sanctions, as well as obstacles and efforts in tackling plant quarantine crimes. The results showed that the crime of plant quarantine was caused by economic factors, the factor of the number of documents that needed to be prepared, the factor of community needs, and the opportunity factor. The judge's appraise of the mitigating reasons is that the defendant admits and regrets his actions, the defendant has never been convicted, and the defendant is the breadwinner for the family. The aggravating reasons are state losses from avoiding customs duties and causing damage to domestic plants, but because it is not certain that the damage will occur, this is one of the reasons for the judge to relieve the defendant. Obstacles in overcoming it are the lack of facilities, lack of manpower, and lack of funding. Efforts to overcome it consist of preventive efforts in the form of socialization and repressive efforts in the form of imposing sanctions according to applicable regulations. It is recommended to the public to be able to avoid plant quarantine crimes by looking at the factors that cause their occurrence, to judges to impose more severe punishments and to the Central Government to add facilities and infrastructure, human resources, and detailed allocation of funds to the Banda Aceh Agricultural Quarantine Center .Keywords : Criminal Action, Plant Quarantine, Health Certificate, Determined Entry Points.

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Cut Munawarah; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab, Modus operandi, dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perdagangan perempuan pengungsi etnis rohingya di wilayah hukum pengadilan negeri Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana percobaan perdagangan perempuan pengungsi etnis rohingya adalah karna faktor ekonomi, kurang pengawasan dari petugas kamp penampugan, kurangnya kesadaran dalam hukum masyarakat, pendidikan perempuan rohingya yang rendah, dan faktor adanya kesempatan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan menggunakan transportasi darat, dengan cara menyewa transportasi tersebut untuk melakukan pengangkutan perempuan rohingya tanpa izin ke tempat-tempat tertentu, atas suruhan dari seseorang yang menjanjikan sejumlah uang, dan barang sebagai imbalan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perdagangan perempuan pengungsi etnis rohingya, yaitu terkendala oleh bahasa, dan sulit untuk menemukan pelaku utama yang hingga sekarang belum tertangkap. Disarankan agar petugas kamp penampugan pengungsi etnis rohingya agar menigkatkan standar keamanan, dan adanya tindakan preventif dari petugas kamp penampugan dengan cara melakukan patroli, maupun tindakan represif dari kepolisian sesudah terjadinya tindak pidana. Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Perempuan, Rohingya. Abstract - This research aims to analyse the causal factors, modus operandi, and obstacles in law enforcement towards the attempted crime of trafficking on Rohingya ethnic refugees in the jurisdiction of the Lhokseumawe District Court. The results showed that the factors causing the attempted crime of trafficking on Rohingya ethnic refugees were economic factors, lack of supervision from shelter camp officials, lack of awareness in community law, low education of Rohingya women, and the factor of opportunity. The modus operandi carried out by the perpetrators is by using land transportation, by renting the transportation to transport the Rohingya women without permission to certain places, on orders from someone who promises a certain amount of money and goods in return. Barriers to law enforcement towards the attempted crime of trafficking in Rohingya refugees is including the language barriers, and it is difficult to find the main perpetrators who have not been caught until now. It is recommended that the refugee camp officers of Rohingya ethnic refugees increase safety standards, and take preventive action from the shelter camp officers through conducting patrols, as well as repressive actions from the police after the crime has occurred. Keywords: Criminal Action, Women Trafficking, Rohingya.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil) Elena Elena; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penghentian penuntutan, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa, dan upaya untuk menanggulangi penghentian penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian Pelaksanaan penghentian penuntutan dilakukan melalui Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 356, Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa dilakukan secara keadilan restorative yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak-pihak yang terkait untuk Bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Singkil adalah Korban/pelaku dan para pihak sulit untuk didamaikan. Adapun hambatan lainnya adalah waktu dan biaya yang telah ditentutan. Waktu yang telah ditentutan ialah 14 hari, terlewat dari hari yang telah ditentutan maka penghentian penuntutan tersebut gagal. Upaya untuk menanggulangi penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif adalah Jaksa Penuntut Umum harus cakap, berintegritas dan professional, Jaksa Penuntut Umum harus bisa mengendalikan dan meyakinkan pelaku, korban dan pihak lainnya untuk berdamai, dan Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi segala kepentingan selama proses penghentian penuntutan dilaksanakan seperti tanggungan biaya dan lainnya. Disarankan kepada penegak hukum di Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui keadilan restoratif yang lebih cepat, adil, sederhana, dan tidak memakan waktu serta biaya besar.Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penganiayaan Biasa. Abstract - This research aims to analyse the implementation of the termination of prosecution, the obstacles in the settlement of the criminal action of ordinary persecution, and the efforts to overcome the termination of the prosecution in the settlement of the criminal act of ordinary persecution based on restorative justice. The results of the research on the implementation of the termination of prosecution is conducted based on the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 in Article 351 to Article 356, the settlement of criminal actions of persecution is usually conducted in restorative justice involving the perpetrator, victim, family of the victim/perpetrator, and related parties to jointly find a fair solution to remake the original situation and not a retaliation. The obstacle in resolving the criminal act of ordinary persecution based on restorative justice at the Singkil District Attorney is the victim/perpetrator and the parties are difficult to reconcile. The other obstacle is the time and cost that has been determined. The time that has been determined is 14 days, after the day that has been determined, the termination of the prosecution fails. Efforts to overcome the settlement of criminal acts of ordinary persecution based on restorative justice are that the Public Prosecutor must be competent, with integrity and professional, the Public Prosecutor must be able to control and convince the perpetrators, victims and other parties to make peace, and the Public Prosecutor should facilitate all interests during the process of terminating the prosecution such as expenses and others. It is recommended that the law enforcers in Aceh Singkil Regency should implement legal substance that accommodates the complete implementation of restorative justice, so that the process of resolving certain legal cases can be conducted through restorative justice which is faster, fairer, simpler, and does not take time and large costs. Keywords: The Termination of Persecution, Restorative Justice, Criminal Action, Ordinary Persecution.

KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN MAHRAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Said Hidayatullah; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Meskipun telah adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, masih banyak pula orang yang melakukan tindak pidana ini dan bahkan setelah menerima hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh para penegak hukum dan juga berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor sejak sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan yang dilakukan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah dalam pemeriksaan anak susah untuk memberikan keterangan, kurangnya alat bukti, keterangan anak berdiri sendiri, qanun masih lemah, sulitnya memastikan kondisi lingkungan korban tidak ada dilingkungan pelaku. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dengan menggunakan komunikasi yang ramah anak, memberikan rumah aman agar korban terpisah dari lingkungan pelaku, dan juga memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban sebagai salah satu alat bukti. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap keluarga mengenai tindak pidana pemerkosaan ini oleh pemerintah, para penegak hukum maupun dinas-dinas yang terkait.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jarimah Pemerkosaan, Mahram, Anak. Abstract - Article 49 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Jinayat Law states that “Anyone who intentionally commits Finger Rape against a person who has a Mahram relationship with him, is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging for a minimum of 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, a maximum of 200 (two hundred) months .” Even though there have been regulations governing the crime of rape, there are still many people who commit this crime and even after receiving the punishment as stipulated in this Qanun. The results of the study show that legal protection is provided by law enforcers and also coordinates with various cross-sectors before, during and after the judicial process is carried out which is carried out in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Obstacles in the implementation of legal protection are that in examining children it is difficult to provide information, lack of evidence, children's statements stand alone, qanuns are still weak, it is difficult to ensure that the victim's environment is not in the perpetrator's environment. Efforts have been made to overcome the obstacles encountered by using child-friendly communication, providing a safe house so that the victim is separated from the perpetrator's environment, and also facilitating the implementation of visum et repertum on the victim as a means of evidence. It is hoped that there will be outreach to families about this crime of rape by the government, law enforcers and related agencies.Keywords : Legal Protection, Rape Crime, Victims, Children.

PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Nanda Ayyasy Shalihah; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dan pertimbangan dari JPU dalam melakukan pemilihan pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dimuka umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN-Sgi dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) bulan dikarenakan aksi tersebut tidak menimbulkan luka berat dan bukan atas unsur “direncanakan”, selanjutnya pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN-Sgi menjatuhkan sanksi pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikarenakan menurut hasil Visum Et Repertum tidak menimbulkan luka berat dan pelaku melakukan kekerasan secara spontan kepada korban. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memilih pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang di muka umum adalah terpenuhinya unsur kejahatan kekerasan, hasil keterangan dari para pihak, hasil Visum Et Repertum korban. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sigli untuk tidak menjatuhkan sanksi yang tergolong ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan di muka umum dan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli untuk meningkatkan pemahaman dalam pembuktian surat dakwaan.Kata Kunci : Penerapan Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan, Di muka Umum. Abstract – The writing of this article is to explain the judge's considerations in imposing light crimes on perpetrators of crimes of violence against people in public and the considerations of the public prosecutor in selecting the articles charged against perpetrators of crimes of violence against people in public. The results of the study show that the Judge's Consideration in Decision Number 32/Pid.B/2021/PN-Sgi in imposing criminal sanctions for 1 (one) month is because the action did not cause serious injury and was not "planned", then in Decision Number 96/ Pid.B/2021/PN-Sgi imposed a criminal sanction of 5 (five) months in prison because according to the results of the Visum Et Repertum it did not cause serious injuries and the perpetrator committed spontaneous violence against the victim. The Prosecutor's considerations in selecting the articles charged against the perpetrators of crimes of violence against people in public are the fulfillment of the elements of violent crimes, the results of statements from the parties, the results of the Visum Et Repertum of the victim. It is recommended to the Sigli District Court Judge not to impose relatively light sanctions on perpetrators of violent crimes in public and to the Public Prosecutor of the Sigli District Attorney's Office to improve understanding in the proof of the indictment. Keywords: Application of Criminal, Crime, Violence, in Public

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA