cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2: Mei 2020" : 20 Documents clear
PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL BA-RANG Ziaul Varizta; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk pengawasan terhadap kapal penyeberangan, menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan laut, dan menjelaskan bagaimana tanggung jabab pihak pemilik kapal terhadap penumpang yang diangkutnya. Penelitian artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap “ Pengangkutan Penumpang Dengan Menggunakan Kapal Barang”, data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data skunder meliputi Peraturan Perundang-Undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah, data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan kapal barang untuk mengangkut penumpang dilatarbelakangi oleh belum adanya tindakan hukum terhadap pemilik kapal yang masih melakukan pengangkutan penumpang yang tidak sesuai kelayakannya dan belum adanya peran pemerintah ataupun pihak badan usaha swasta dalam penyediaan kapal pengangkut penumpang dan barang dari Lam Pulo menuju Pulau Breuh, pengawasan kapal penyeberangan ini dilakukan lansung oleh syahbandar dalam bentuk pengeluaran sertifakat dan surat izin pelayaran (Port Clearance), sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen setiap penumpang wajib dilindungi dan pihak pemilik kapal bertanggung jawab penuh terhadap penumpang. Disarankan kepada pemeritah daerah atapun badan usaha swasta untuk menyediakan kapal penyeberangan untuk pengangkutan penumpang dan barang dari Lam Pulo menuju Pulau Breuh dan dilakukannya penindakan hukum terhadap pihak pemilik kapal supaya tidak terjadi lagi pengangkutan penumpang dengan menggunakan kapal yang tidak sesuai izin dan kelayakannya.
PENERAPAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI OLEH PELAKU USAHA KANTIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Erlinda Misnur Jaya; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan jajanan yang dijual oleh pelaku usaha kantin diharuskan dalam keadaan tertutup dan terbungkus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003, sehingga kesehatan konsumen terlindungi. Pelaku usaha juga harus memperhatikan kebersihan kantinnya, sebagaimana diatur di dalam KEPMENKES Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006, yaitu harus tersedia air yang mengalir untuk mencuci peralatan, tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung dan kantin harus jauh dari tempat pembuangan sampah, namun dibeberapa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Geumpang belum menerapkan persyaratan hygiene sanitasi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penerapan, penyebab dan upaya terhadap masalah yang timbul dari penerapan persyaratan hygiene sanitasi di kantin Sekolah Dasar Kecamatan Geumpang. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui penerapan persyaratan hygiene sanitasi belum diterapkan oleh pelaku usaha kantin, seperti mengabaikan kebersihan hygiene personal, makanan jajanan dijual dalam keadaan terbuka, tidak tersedia air mengalir dan air cuci tangan bagi pengunjung serta lokasi kantin dekat dengan pembuangan sampah. Faktor peyebab pelaku usaha kantin belum merealisasikan persyaratan hygiene sanitasi karena fasilitas belum memadai disediakan oleh pihak sekolah. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan penerapan persyaratan hygiene sanitasi kantin sekolahnya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha kantin bekerjasama dengan petugas puskesmas setempat.
TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) OLEH BANK INDONESIA M Andri Ghafary; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya sistem pembayaran terbaru di Indonesia yang disebut dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN memungkinkan pengguna kartu ATM/debit dan/atau kredit berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran. Hadirnya GPN sebagai sistem pembayaran baru di Indonesia, disinyalir masih dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang belum dapat mewadahi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang memakai sistem GPN. Masyarakat yang memakai sistem pembayaran ini masih masih belum dapat melakukan transaksi di berbagai tempat seperti di luar negeri, namun disisi lain peraturan tentang GPN tersebut mewajibkan bank-bank yang mengeluarkan kartu ATM/debit dan/atau kartu kredit mengharuskan nasabah untuk memiliki kartu berlogo GPN, sehingga masyarkat tidak diberikan pilihan selain harus memiliki dua (2) kartu ATM/debit yang belum tentu digunakan untuk kebutuhannya sendiri. Peraturan mengenai GPN juga masih memiliki dampak yang belum efisien terhadap seluruh elemen masyarakat, terutama dampak yang tidak efisien dari skema biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada UMKM kecil.
WANPRESTASI TERHADAP PENUNGGAKAN PREMI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PT. AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG BANDA ACEH Mutiara Fakhrisani; Ilyas Ilyas
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Pada kenyataannya, didapatkan permasalahan keterlambatan dan penunggakan pembayaran premi, Hal ini menyebabkan tertanggung dianggap wanprestasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembayaran premi pada PT. AJB Bumiputera 1912, bentuk dan faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh penanggung dalam penyelesaian wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran premi diatur di dalam syarat umum polis, namun dalam pelaksanaannya banyak tertanggung yang wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung adalah keterlambatan pembayaran premi dan penunggakan pembayaran premi. faktor penyebabnya adalah keadaan ekonomi mendesak, berkurangnya minat tertanggung, tertanggung tidak mampu lagi membayar premi asuransi, dan tertanggung bepindah tempat tinggal. Upaya hukum dari penanggung adalah melalui jalur non litigasi yaitu bermusyawarah antara kedua belah pihak. Disarankan pihak penanggung dan tertanggung untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam polis.
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JOINT VENTURE PENGADAAN BANGUNAN (Suatu Penelitian di Kota Sabang) Vena Besta Klaudina; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Joint Venture merupakan perjanjian kerjasama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 16 huruf b yaitu, “Setiap penanam modal bertanggung jawab menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, namun dalam pelaksanaannya masih ada pihak penyedia modal yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Joint Venture yang mengakibatkan timbulnya penggunaan hak retensi yang dilakukan pihak penyedia modal yang dirugikan karena wanprestasi. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab hukum pihak penyedia modal yang wanprestasi dan penggunaan hak retensi yang dilakukan pihak penyedia modal yang dirugikan serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak pada perjanjian Joint Venture. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal yang merupakan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Joint Venture pengadaan bangunan di Kota Sabang, ditemukan adanya pihak penyedia modal yang wanprestasi tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang diderita oleh pihak penyedia modal yang dirugikan.. Dari adanya wanprestasi yang timbul tersebut, maka pihak penyedia modal yang dirugikan menggunakan beberapa upaya hukum untuk pemenuhan prestasi serta ganti kerugian dari pihak penyedia modal yang wanprestasi. Dalam pelaksanaan memperoleh hak dengan menggunakan upaya hukum pada wanprestasi tersebut menimbulkan adanya akibat hukum bagi para pihak penyedia modal perjanjian Joint Venture pengadaan bangunan tersebut. Disarankan kepada pihak penyedia modal yang dirugikan agar melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi, arbitrase atau penuntutan ke pengadilan, kemudian pihak penyedia modal yang dirugikan juga dapat menuntut pemenuhan prestasi dari pihak penyedia modal yang wanprestasi beserta ganti kerugian berupa biaya, uang dan bunga akibat wanprestasi yang timbul dalam perjanjian Joint Ventrure, dan kepada para pihak disarankan agar dalam membuat isi perjanjian Joint Venture lebih teliti dan mencantumkan penggunaan hak retensi bilamana salah satu pihak melakukan wanprestasi.
PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP HEALTH CARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAIs) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN Vanessa Cahayani; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi perlindungan pasien terhadap Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections/HAIs) di RSUDZA, faktor-faktor yang menyebabkan HAIs terhadap pasien di RSUDZA, dan tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs terhadap pasien di RSUDZA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan pasien sebagai konsumen kesehatan masih belum maksimal walaupun sudah diatur tindakan yang seharusnya dilakukan mealui SOP rumah sakit, karena masih terdapat insiden HAIs di RSUDZA. Faktor-faktor yang menyebabkan pasien terkena HAIs, yaitu akibat lingkungan rumah sakit, penanganan dari tenaga kesehatan maupun keadaan pasien itu sendiri. Tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs, yaitu melakukan tindakan sesuai aturan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan selalu mengedukasi pasien, keluarga pasien serta tenaga kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan untuk meminimalkan tertularnya infeksi. Disarankan kepada konsumen agar lebih berperan aktif ketika melakukan pengobatan di rumah sakit dalam menanyakan informasi mengenai kondisinya. Kepada tenaga kesehatan agar memberikan informasi mengenai kondisi yang dialami pasien dan lebih memperhatikan lagi SOP sesuai yang telah ditetapkan dalam melakukan tindakan terhadap pasien. Kepada rumah sakit dan pemerintah agar lebih tegas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
PERLINDUNGAN HAK FOTOGRAFER MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH Mardiana Mardiana; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi fotografer. Perlindungan karya fotografi terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC. Dalam praktiknya terjadi pelanggaran hak fotografer dalam bentuk mempublikasikan, memperbanyak, mengunggah karya fotografi tanpa izin fotografer. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor hak fotografer berupa hak moral dan hak ekonomi upaya-upaya yang telah ditempuh fotografer, kelemahan dan tantangan penegakan hukum. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak fotografer melalui media sosial belum dilindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan UUHC, upaya yang telah dilakukan oleh fotografer Discover Aceh yaitu penegakan hukum melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa salah satunya dengan cara mediasi, kelemahan penegak hukum yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum tentang perlindungan karya fotografi dan tantangan penegakan hukum yaitu meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak cipta karya fotografi.
PEMALSUAN MEREK BODY PROTECTOR MOTOR OLEH PRODUSEN TERKAIT DENGAN HAK-HAK KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Muhammad Iqbal; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan pemalsuan produk body protector yang belum sepenuhnya dapat melindungi pengguna sepeda motor dari kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dan hak-hak konsumen terkait body protector yang dipalsukan dan menjelaskan faktor yang mendasari banyaknya peredaran pemalsuan body protector. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (studi kepustakaan), penelitian ini menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak merek dan konsumen sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak beredar body protector palsu dipasaran. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan lapangan, melakukan tindakan langsung kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan sanksi pidana. Faktor yang mendasari banyaknya pemalsuan body protector dikarenakan faktor dari konsumen serta pelaku usaha yang masih belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengedarkan dan membeli suatu produk. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan hak dan kewajibannya demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli suatu produk dan pemerintah lebih sering melakukan pengawasan lapangan serta memberikan tindakan lebih keras kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. 
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA WILAYAH BANDA ACEH Uly Farhah Hasni Daulay; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Hal ini dikarenakan kredit merupakan kegiatan utama bank yang sangat rentan terhadap risiko kerugian dimana terdapat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur. Maka dari itu prinsip 5C sebagai bentuk kehati-hatian dari bank dalam menyalurkan kredit harus dapat diterapkan dengan baik.  KPR adalah kredit yang banyak diminati pada PT. Bank Tabungan Negara. Oleh sebab itu, PT. Bank Tabungan Negara Wilayah Banda Aceh harus benar-benar teliti dalam menganalisis prinsip 5C agar tercapai kredibilitas debitur yang baik dalam mengembalikan pinjamannya.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 756K/P.SUSBPSK/2014 TENTANG WANPRESTASI PADA PEMBELIAN MOBIL MELALUI LEASING Fachrul Rizal Is; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPSK Solok telah mengadili perkara a aquo di luar ketentuan undang-undang bahwa dalam pasal 45 ayat 2. Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan bedasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tujuan studi kasus ini adalah, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi perjanjian leasing. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung dalam hal kasus wanprestasi pada perjanjian leasing antara Jekki Saputra dan Zulkarnain. Dan juga untuk mengetahui serta menjelaskan pencapaian tujuan hukum dari putusan hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung yang telah memenuhi azas keadilan hukum, azas kepastian hukum, dan juga azas kemanfaatan hukum dalam kasus wanprestasi antara Jekki melawan Zulkarnain yang dibahas ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara menelaah putusan Hakim BPSK Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek perkara yang bersangkutan ditambah dengan bacaan yang bersumber dari jurnal, artikel maupun dari penulusuran diberbagai media online. Hasil studi kasus menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dari BPSK Kota Solok didasarkan pada pihak Zulkarnain selaku pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance (kreditur) tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, maka dianggap pihak Zulkarnain mengabulkan gugatan seluruhnya dari pihak Jekki Saputra (Debitur). Kemudian akibat hukum dari pasal yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengingat dalam kasus di atas adalah tidak terpakai dan para pihak terikat terhadap isi putusan Mahkamah Agung No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Jekki Saputra dengan menguatkan putusan pengadilan Negeri Muaro yang membatalkan Putusan BPSK Nomor No.49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue