Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 3: Agustus 2021"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN PENJUALAN KONSINYASI ANTARA PEMBUAT DAN PENJUAL KUE TRADISONAL ACEH (SUATU PENELITIAN DI DESA LAMPISANG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR) ]]>
<![CDATA[Irhamna Irhamna]]>;
<![CDATA[Teuku Saiful]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ”Pada praktiknya perjanjian yang dibuat antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuainya apa yang telah mereka sepakati bersama. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menjelaskan bentuk penjualan konsinyasi antara penjual dan pembuat kue tradisional Aceh, bentuk-bentuk wanprestasi dalam penjualan konsinyasi, dan cara penyelesaian permasalahan antara pembuat dan penjual kue tradisional Aceh. Teknik dalam penelitian diambil dengan teknik Total Sampling, data dalam penelitian artikel ilmiah ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan undang-undang, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualintatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara pembuat dan penjual kue Aceh masih menggunakan perjanjian dengan secara lisan atau saling percaya bukan menggunakan perjanjian melalui tulisan sehingga apabila ada permasalahan yang timbul sulit untuk diminta pertanggung jawabannya. penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penjualan konsinyasi antara pembuat dan penjual dilakukan dengan sistem kekeluargaan atau secara sistem bermusyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak. Disarankan kepada pembuat dan penjual kue tradisional Aceh mesti dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi seharusnya tertulis agar memperjelas kesepakatan yang akan dibuat, adapun dalam perjanjian tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan apa yang disepakati secara bersama, dan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara bermusyawarah tanpa harus menggunakan jalur pengadilan.Kata Kunci : Konsinyasi, Kue Tradisional Aceh]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KAFFAH TRADING SHAR’I AND BUILD DI ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Rian Rizki Ramadhan]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstarak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip syariah pada pembiayaan konsumen oleh Kaffah Trading Shar’i and Build mengacu kepada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, kemudian menerangkan hambatan dan resiko apa yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaan konsumen syariah, serta bagaimana perusahaan mengatasi hambatan dan resiko tersebut. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ketentuan dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sepenuhnya teraplikasikan dalam kegiatan usaha pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan jenis akad murabahah yang mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Kemudian, hambatan pada pembiayaan ini berupa kelalaian, penolakan nasabah, dan objek pembiayaan yang dijual, dan menimbulkan resiko kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan menerapkan prinsip penilaian 5C untuk menilai sifat dan latar belakang konsumen, dan melakukan musyawarah hingga membawa perkara ke jalur hukum apabila tidak ada titik terang dalam musyawarah yang dilakukan. Disarankan kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat menetapkan asuransi pada setiap objek pembiayaan, penetapan asuransi ini dapat menggunakan asuransi syariah guna menghindari riba, qimar (judi), dan gharar (ketidakjelasan), serta perusahaan dapat menetapkan denda sosial (ta’zir) ataupun ganti rugi (ta’widh) untuk mengurangi hambatan dan resiko yang terjadi. Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pembiayaan Konsumen, Perusahaan Pembiayaan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PROVIDER DIGITAL BY U DARI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR ]]>
<![CDATA[Arisetian Arisetian]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku yang tidak merugikan konsumen. Namun, dalam kontrak milik provider digital by.U terdapat klausula baku memuat pembatasan tanggung jawab di dalamnya, yaitu pada poin pertama bagian pembatasan tanggung jawab, ketentuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen provider digital by.U masih lemah, pemberian informasi tentang hak konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha masih kurang. Pengetahuan konsumen terhadap perjanjian yang dilakukan juga masih kurang, konsumen tidak mengetahui risiko yang akan timbul akibat dari perjanjian baku tersebut. Bentuk kerugian yang dialami konsumen berupa pelayanan yang tidak sesuai janji. Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan jalur litigasi atau non litigasi, namun konsumen lebih memilih melakukan komplain secara langsung kepada pihak by.U, dikarenakan menghemat waktu dan menghemat biaya.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Provider Digital.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGGUNAAN ARUS LISTRIK SECARA MELAWAN HUKUM (Suatu Penelitian Di Wilayah PT. PLN Area Merduati, Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Alfaraby Alfaraby]]>;
<![CDATA[Ishak Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk penggunaan arus litrik secara melawan hukum, pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan pelanggar kepada pihak PT.PLN (Persero) terhadap penggunaan arus listrik secara melawan hukum dan hambatan pada pelaksanaan penyelesaian penggunaan arus listrik secara melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pelaku menggunakan arus listrik secara melawan hukum adalah mempengaruhi kWh arus listrik, mengganti MCB, Penggabungan Pelanggaran Arus Listrik Sambungan Rumah dan Tanpa Penggunaan Kwh Meter dan penggunaan sambungan langsung (nonpelanggan). Bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh pengguna arus listrik secara melawan hukum adalah dengan membayar jumlah tagihan yang digunakan secara melawan hukum ditambah dengan denda yang ditentukan oleh pihak PT.PLN dan hambatan yang dialami oleh pihak P2TL dalam menjalankan tugas adalah tidak dilaksanakannya pembayaran oleh pengguna arus listrik secara melawan hukum dan pengguna arus listrik yang menutupi atau tidak mengaku telah menggunakan jasa orang lain dalam melakukan aksi penggunaan arus listrik secara melawan hukum. Disarankan kepada pihak P2TL area Merduati untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya penggunaan arus listrik secara melawan hukum dan saran kepada pengguna arus listrik secara melawan hukum agar tidak mengulangi perbuatan tesebut karena akan menimbulkan kerugian.Kata Kunci : ganti kerugian, penggunaan arus listrik, secara melawan hukum.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3331 K/PDT/2018 TENTANG KURANG PIHAK DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Malik Faza]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung No. 3331 K/Pdt/2018 dengan ketentuan hukum perdata, serta untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut dapat memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas keadilan dalam hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 3331 K/Pdt/2018 memutus perkara tidak kurang pihak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yakni doktrin dan yurisprudensi, dimana sopir tergugat semestinya ikut digugat dalam perkara. Diputusnya gugatan tidak kurang pihak mengakibatkan putusan tidak dapat memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan secara maksimal. Disarankan agar dibentuknya suatu norma hukum perundang-undangan mengenai hukum acara perdata secara komprehensif sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi perkara. Disarankan pula adanya koordinasi bagi penegak hukum di seluruh indonesia terkait ketentuan hukum acara perdata sehingga menciptakan penegakan hukum yang memenuhi cita hukum.Kata Kunci : Gugatan Kurang Pihak, Perbuatan Melawan Hukum, Studi Kasus]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Rizkia Ramadhana]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court, hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan internet dan masih terdapat pengguna E-Court dalam hal ini pihak yang berpekara yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan E-Court tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan E-Court Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, aplikasi/ server E-Court, tidak memiliki alamat E-mail, belum ada prosedur E-litigation yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan ECourt, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan SDM yang berkualitas, evaluasi dan monitoring dan melakukan sosialisasi tepat sasaran. Disarankan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat terus melakukan evaluasi terhadap layanan E-Court agar dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Negeri B.Aceh dapat melakukan pelatihan kepada SDM terhadap bidang informasi dan teknologi untuk dapat menggunakan ECourt dengan baik dan melakukan evaluasi dan kegiatan monitor terhadap jaringan internet yang tersedia di Pengadilan Negeri B.Aceh.Kata Kunci: Efektivitas, Perkara Perdata, E-Court]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK KONVENSIONAL SETELAH BERLAKUNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Suatu Penelitian pada Kanwil BRI Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Cut Savinatun Naza]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah bank konvensional pada Bank BRI setelah disahkannya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah dan hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank konvensional pada saat peralihan ke bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah yang memilih tetap konvensional secara otomatis dialihkan pada cabang Bank BRI terdekat diluar Aceh, yaitu wilayah Sumatera Utara. Akan tetapi bagi nasabah kovensional seperti nasabah pensiunan dan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) masih dapat dilayani pada Kantor Fungsional BRI Banda Aceh hingga bulan Februari 2021. Hambatan yang dihadapi oleh Bank BRI yaitu adanya pergantian karyawan yang membuat pihak bank kesulitan karena data dan pekerjaannya dialihkan dan juga tidak tertariknya nasabah untuk melakukan peralihan ke rekening Syariah. Solusinya yaitu dengan dilakukan musyawarah antar para pihak terkait hambatan yang dihadapi. Disarankan kepada Bank BRI untuk dapat melakukan perlindungan hukum bagi nasabahnya terkait hambatan yang dihadapinya pada kantor fungsional BRI Banda Aceh selama kantor tersebut beroperasi dan kepada para nasabah untuk dapat mendukung pihak bank dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi dengan cara melapor ke Bank BRI apabila terjadinya hambatan.Kata Kunci : Perlindungan, hambatan, nasabah, solusi, Qanun]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ARSITEKTUR YANG DIBUAT BERDASARKAN PESANAN SESUAI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak : Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Berdasarkan Pasal tersebut maka selama tidak diperjanjikan lain seharusnya hak-hak yang terdapat didalam karya arsitektur tetap berada pada arsitek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 36 UUHC terhadap arsitek yang menghasilkan karya arsitektur di Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan Pasal 36 UUHC dan bentuk pelindungi bagi arsitek yang telah menghasilkan karya arsitektur. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 UUHC tidak dilaksanakan dalam hubungan kerja antara arsitek dan pengguna jasa arsitek, sehingga pengguna jasa arsitek bebas melakukan apapun atas karya arsitektur tersebut seperti diperbanyak, diubah atau bahkan dijual tanpa memberi tahu penciptanya. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 36 UUHC disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialiasi UUHC terhadap arsitek dan pengguna jasa arsitek serta pola pikir pengguna jasa arsitek yang beranggapan apabila telah dibayar maka karya arsitektur tersebut beralih langsung ke pengguna jasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUHC yaitu upaya preventif dan represif, namun yang terjadi di Wilayah Banda Aceh, tidak ada satupun arsitek yang melaporkan pelanggaran yang terjadi atas karya arsitektur yang telah diciptakan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tindakan hukum yang kongkret dari penegak hukum. Saran dari peneliti kepada arsitek, konsultan arsitek dan pengguna jasa arsitek seharusnya lebih mempelajari secara mendalam setiap ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan arsitek.Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Arsitektur, Perlindungan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Rizkina Mewahni]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam “Undang-UndangNomor 35Tahun2014” Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun2002 Tentang PerlindunganAnak Jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia “Nomor 54Tahun2007 Tentg Pelksanaan PengangktanAnak. Penelitian inibertujuan utuk megetahui prosedur pengagkatan anakdalam masyarakat adat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, faktor penyebab masyarakat melakukn pengagkatan anak tanpapenetapan pengadilan, serta akibat hokum terhadap anak angkat yang tidak ditetapkan oleh pengadilan.Jenis penelitian yng digunakanadalah penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan dataa primere yag diperolehdari penelitian lapangan yakni dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang Pengangkatan Anak, namun tidak melalui penetapan pengadilan. Disarankan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak angkat sesuai nama mereka bukan nama orang tua kandung anak angkat, dan juga pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak yang harus dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempat Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak Abstract– The adoption of child is regulated in Act Number 35of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Goverment Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption of Children. This study aims to determine the procedure for adoption of children in indigenous communities in the Bukit District of Bener Meriah , the factors that cause people to adopt children without a court ruling, and the legal consequences of adopted children who are not determined by the court. The type of research used is empirical juridical research. This research was conducted by combining legalmaterials (whichare secondarydata) withprimary dataobtained from fieldresearch namelyfrom the resultsof interviews. Thresults of the study showed that adoption of children carried out by the community based on customs that arise in the community in accordance with Article 19 Republic of Indonesia Government Regulation Number 54 Year 2007 Concerning Appointment of Children, but not through a court ruling. It is recommended that regulations made by the government must have sanctions regarding the consequences of law if foster parents register adopted children according to their names not the names of adopted parents' biological parents, and also the government should conduct socialization to the community regarding the adoption regulations for children to be attended by all people who in the village and the registration of the birth certificate along with the child's Family Card (KK) must be in accordance with the recommendation of the local midwife Keywords: Legal Protection, Adoption of Children]]>
