Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENETASI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Luthfi, FuaD
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini akan menelaah mengenai Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka Memorandum of Understanding tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Luthfi, Fuad; Husna, khotimatul
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam atas pembiayaan akad murabahah kendaraan bermotor (roda dua) yang merupakan lembaga keuangan syariah yang satu-satunya bergerak berdasarkan prinsip syariah di Kecamatan Seruyan Hilir sehingga mekanisme dan ketentuan yang dilakukan oleh BMT Darussalam atas dasar kemaslahatan bersama sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Pendekatan penelitian ini yuridis-sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap AO (Account Officer) Pembiayaan dan Kolektor Pembiayaan dari pihak BMT Darussalam serta nasabah BMT Darussalam yang barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua telah dieksekusi oleh pihak BMT Darussalam. Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. BMT Darussalam akan melakukan eksekusi jaminan apabila telah diberikan keringanan kepada nasabah serta telah terjadi musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah sesuai kesepakatan, maka pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan.

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER Khadijah; Luthfi, Fuad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i1.692

Penelitian ini melibatkan PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru yang dilatarbelakangi adanya penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Kotabaru terkait pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat dalam perspektif gender. Walaupun menolak instansi tetap mempertimbangkan pemberian selagi memenuhi syarat, hanya tidak diedukasikan secara terbuka ke masyarakat setempat, dan ini berbanding terbalik dengan dua pengadilan lainnya yang bisa dikatakan welcome terhadap kasus seperti ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris di mana peneliti datang ke lapangan secara langsung. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Setelah itu data dikumpulkan kemudian penulis mengolah data tersebut dengan teknik editing, matriks dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga instansi ini memilik hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak, dan dari 3 instansi ini yang membedakan hanya difasilitas dan edukasinya saja, dengan mengacu kepada dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sekaligus menimbang dari segi maqasid al-syariah yang mementingkan kemaslahatan umat manusia, sebab mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.

Efektivitas Metode LGD Dalam Pembelajaran Siswa SMK Jurusan Teknik Elektronika Industri (TEI) Fauzan, Bimo Rahman; Ramadhan, Gilang; Luthfi, Fuad; Abhinaya, R. Ahmad Faiz; Fua’din, Ahmad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15484451

The competitive job market requires enhancing the effectiveness of education in vocational high schools. In the Industrial Electronics Engineering program at SMK Negeri 1 Karawang, some students have low comprehension skills alongside very low motivation to learn. This research seeks to assess the impact of the Leaderless Group Discussion technique on improving students' learning results and engagement. The study was designed as a pre-experimental investigation incorporating a quantitative methodology, featuring a single group that underwent both a pretest and a posttest. Initially, questionnaires were distributed to pinpoint learning challenges, followed by the execution of a pretest, the application of case-based leaderless group discussions, and finally a posttest. Findings indicated an improvement in the average score from 6. 61 to 7. 69, along with an increase in the median score from 7 to 8. Beyond academic gains, there were notable improvements in student engagement, team collaboration abilities, and comprehension of previously challenging technical subjects. Participants expressed favorable experiences resulting from this initiative, particularly enjoying a more interactive and cooperative learning environment. The results of this effort include a research document, a scholarly article, and the possibility of wider application of this approach in vocational education. Consequently, the Leaderless Group Discussion method has been demonstrated to be an effective solution for tackling issues in contemporary vocational training.

Efektivitas Metode LGD Dalam Pembelajaran Siswa SMK Jurusan Teknik Elektronika Industri (TEI) Fauzan, Bimo Rahman; Ramadhan, Gilang; Luthfi, Fuad; Abhinaya, R. Ahmad Faiz; Fua’din, Ahmad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15484451

The competitive job market requires enhancing the effectiveness of education in vocational high schools. In the Industrial Electronics Engineering program at SMK Negeri 1 Karawang, some students have low comprehension skills alongside very low motivation to learn. This research seeks to assess the impact of the Leaderless Group Discussion technique on improving students' learning results and engagement. The study was designed as a pre-experimental investigation incorporating a quantitative methodology, featuring a single group that underwent both a pretest and a posttest. Initially, questionnaires were distributed to pinpoint learning challenges, followed by the execution of a pretest, the application of case-based leaderless group discussions, and finally a posttest. Findings indicated an improvement in the average score from 6. 61 to 7. 69, along with an increase in the median score from 7 to 8. Beyond academic gains, there were notable improvements in student engagement, team collaboration abilities, and comprehension of previously challenging technical subjects. Participants expressed favorable experiences resulting from this initiative, particularly enjoying a more interactive and cooperative learning environment. The results of this effort include a research document, a scholarly article, and the possibility of wider application of this approach in vocational education. Consequently, the Leaderless Group Discussion method has been demonstrated to be an effective solution for tackling issues in contemporary vocational training.

E-Litigasi dalam Perspektif Advokat (Tantangan dan Peluang di Lembaga Peradilan) Zaidah, Yusna; Sauva, Erma; Luthfi, Fuad; Hayati, Fauziah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i3.20559

E-litigasi telah menjadi bagian integral dari transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan mengandalkan teknologi, sebagian besar atau bahkan seluruh proses persidangan kini dilakukan secara elektronik. Advokat, sebagai pelaku utama dalam proses persidangan, secara langsung merasakan dampak positif dan negatif dari perubahan ini. Untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam peradilan, penting untuk memahami bagaimana advokat beradaptasi dan merespon terhadap implementasi e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi yang diberikan advokat dalam menggunakan e-litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan elektronik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi 20 advokat terhadap e-litigasi melalui survei daring. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam jawaban responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-litigasi memberikan manfaat signifikan bagi advokat dalam hal efisiensi waktu, biaya dan kemudahan beracara. Namun, kendala infrastruktur teknologi, fitur sistem dan regulasi yang belum lengkap menjadi hambatan utama. Advokat menyarankan perbaikan infrastruktur, optimalisasi fitur, dan regulasi yang jelas untuk meningkatkan efektivitas e-litigasi.

Telaah Obligasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Hafidzi, Anwar; Sa'adah, Sa'adah; Luthfi, Fuad
CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2021): Juli
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/cbjis.v3i1.708

ABSTRAK Penelitian ini ingin mereview tentang penggunaan dan fungsi obligasi serta surat berharga berjangka dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah. Peneliti melihat ada celah yang datang dari praktik ini dalam penggunaan Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah meliputi mudharabah, musyarakah, salam, istisna, dan ijarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kajian pustaka terhadap review artikel tentang obligasi dan surat berharga berjangka. Penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah juga mengikuti akad-akad yang digunakan. Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional adalah penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Kata kunci: Obligsi,syariah, surat berharga, hukum, ekonomi ABSTRACT This study wants to review the use and function of bonds in a review of Islamic economic law. we see that there is a gap that comes from this practice in the use of Akad that can be used in the issuance of Islamic bonds including mudharabah, musharakah, salam, istisna, and ijarah. The method used in this study is a literature review of review articles on bonds and futures securities. This study proves that the income (yield) obtained by Islamic bondholders is by the contract used. The transfer of ownership of Islamic bonds also follows the contracts used. The difference between Islamic bonds and conventional bonds is the use of the concept of reward and profit sharing instead of interest. Keywords: bonds, sharia, securities, law, economy

Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Luthfi, Fuad; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.823

Abstract The emergence of digital assets such as cryptocurrencies, e-wallets, and non-fungible tokens (NFTs) has significantly impacted societal transactions and interactions. However, the inheritance of these digital assets poses challenges due to the lack of clear regulations in both positive and Islamic law. This study employs a normative juridical approach with a comparative law method to analyze the provisions of positive law in Indonesia and the principles of Islamic law related to the inheritance of digital assets. The study aims to identify gaps between the two legal systems and provide recommendations for regulatory harmonization. The findings reveal that positive law in Indonesia does not explicitly regulate digital assets in the context of inheritance, leading to uncertainty and potential disputes among heirs. Islamic law also lacks clear provisions regarding digital assets, making it difficult to apply inheritance principles based on sharia. The study highlights the urgent need to harmonize positive and Islamic law to accommodate the unique characteristics of digital assets and ensure fair and transparent distribution among heirs. Collaboration between policymakers, academics, and the public is essential to develop regulations that address the needs and characteristics of digital assets in the context of inheritance law. The study concludes by emphasizing the importance of understanding both legal systems to overcome challenges in digital asset inheritance and create a more just and effective legal framework for all parties involved. Keywords: Digital assets, Legacy, Regulation, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT) Abstrak Kemunculan aset digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik, dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap transaksi dan interaksi masyarakat. Namun, pewarisan aset digital ini menimbulkan tantangan karena kurangnya peraturan yang jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pewarisan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi peraturan. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi perselisihan di antara para ahli waris. Hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai aset digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip waris berdasarkan syariah. Studi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam untuk mengakomodasi karakteristik unik aset digital dan memastikan distribusi yang adil dan transparan di antara para ahli waris. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset digital dalam konteks hukum waris. Studi ini diakhiri dengan menekankan pentingnya memahami kedua sistem hukum untuk mengatasi tantangan dalam pewarisan aset digital dan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Kata kunci: Aset digital, Warisan, Regulasi, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT)

Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan dan Peran Fatwa MUI di Indonesia Luthfi, Fuad; Aseri, A. Fauzi; Umar, Masyithah; Khasyi’in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.824

Abstract Fatwa, as a legal opinion issued by Islamic scholars, plays a significant role in Indonesian society. While the normative approach to fatwa analysis emphasizes textual and doctrinal aspects, the sociological (socio-legal) approach offers a more comprehensive understanding by considering the social dynamics influencing fatwa issuance. In Indonesia, the Indonesian Ulema Council (MUI) is the authorized institution to issue fatwas on various religious issues. The socio-legal approach explores the interaction between legal norms and societal values in the fatwa-making process and its impact on social behavior and legal compliance. Fatwas are not only influenced by religious texts but also by the social, cultural, and political context in which they are issued. The socio-legal approach aims to understand the role of fatwas in societal dynamics and their relevance in facing modern challenges. Although fatwas do not have formal binding power like laws, they are often used as references in policy-making and legislation. The socio-legal approach to fatwas in Indonesia demonstrates that fatwas are not solely derived from religious texts but also result from the interaction between law, social norms, and contemporary societal conditions. This approach ensures the relevance of fatwas to changing social dynamics while maintaining the fundamental principles of sharia. The role of fatwas in modern society is significantly influenced by the social context and prevailing legal system, requiring religious authorities to carefully consider both aspects in the fatwa-making process. Keywords: Approach, Sociology, Fatwa Abstrak Fatwa, sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia. Sementara pendekatan normatif terhadap analisis fatwa menekankan pada aspek tekstual dan doktrinal, pendekatan sosiologis (sosio-legal) menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang mempengaruhi penerbitan fatwa. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah keagamaan. Pendekatan sosio-legal mengeksplorasi interaksi antara norma-norma hukum dan nilai-nilai masyarakat dalam proses pembuatan fatwa dan dampaknya terhadap perilaku sosial dan kepatuhan hukum. Fatwa tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks agama tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan politik di mana fatwa tersebut dikeluarkan. Pendekatan sosio-legal bertujuan untuk memahami peran fatwa dalam dinamika masyarakat dan relevansinya dalam menghadapi tantangan modern. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal seperti undang-undang, fatwa sering digunakan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan dan legislasi. Pendekatan sosio-legal terhadap fatwa di Indonesia menunjukkan bahwa fatwa tidak semata-mata berasal dari teks-teks agama, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara hukum, norma-norma sosial, dan kondisi masyarakat kontemporer. Pendekatan ini memastikan relevansi fatwa dengan dinamika sosial yang terus berubah dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Peran fatwa dalam masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan sistem hukum yang berlaku, sehingga mengharuskan otoritas keagamaan untuk mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara hati-hati dalam proses pembuatan fatwa. Kata kunci: Pendekatan, Sosiologi, Fatwa

Augmented Reality Evidence: A Study of The Validity of Virtual Evidence in Islamic Courts Luthfi, Fuad
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.48619

his study examines the validity of Augmented Reality (AR) Evidence as a new form of evidence in the Islamic judicial system. The development of digital technology, particularly AR and Virtual Reality (VR), has presented new challenges and opportunities in the practice of evidence in court. The main objective of this study is to analyze whether AR-based virtual reconstructions can be recognized as valid evidence under Islamic law, and how their application is in line with the principles of fiqh al qadha and maqashid al syariah. The method used is normative-legal research (doctrinal legal research) with three main approaches: (1) the fiqh al qadha approach to examine the procedural norms of Islamic courts; (2) the maqashid al syariah approach with a focus on justice, protection of rights, and prevention of harm; and (3) a comparative approach, namely comparing modern regulations on e-litigation and electronic evidence with the perspective of classical Islamic law. Primary sources include the Qur'an, Hadith, and the works of classical scholars such as al Mawardi, Ibn al Qayyim, and al Sarakhsi, in addition to contemporary religious court decisions. Secondary sources include Islamic law journals, AR/VR literature, and regulations related to electronic evidence. The results of the study show that AR Evidence cannot be positioned as bayyinah (primary evidence), but rather as qarinah (supporting evidence) that strengthens other evidence. The acceptance of AR Evidence requires strict regulations and authentication mechanisms to prevent technological manipulation, including the potential for deepfakes. Furthermore, placing AR Evidence within the framework of maqashid al syariah will ensure that its use supports justice and protects the rights of the parties. The contribution of this research lies in the novelty of the idea of positioning AR technology in the discourse of Islamic judicial evidence, thus opening up space for the development of fiqh al qadha that is responsive to digital disruption.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search