Articles
160 Documents
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maulida Fathia Azhar]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.13527
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental pada dirinya terdapat pada ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggungjawab bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggi, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya tersangka yang melakukan kejahatan tersebut tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research) dan hukum empiris. Penelitian ini mengungkapkan bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di masyarakat dan untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus dalam hal ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk itu diperlukan peran kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN ATAS HAK RAHASIA KEDOKTERAN DALAM PELAYANAN MEDIS DI ERA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Erna Tri Rusmala Ratnawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.11294
<![CDATA[Perlindungan hukum atas hak privasi pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dasar pasien, oleh sebab itu menyebarkan informasi tentang kondisi pasien tanpa persetujuan adalah perbuatan melawan hukum. Dalam berbagai regulasi sudah mengatur secara jelas mengenai pengaturan mengenai kerahasian data pasien akan tetapi ada penagaturan pengucualian Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular dan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat maka identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rahasia Pasien Dalam Pelayanan Medis pada dasarnya sudah mendapatkan perlindungan dalam perundang-undangan baik secara lex generalis maupun secara lex specialis, terbukti bahwa banyak peraturan perundangan yang mengatur bahwa membuka rahasia kedokteran itu adalah sebagai perbuatan melanggar etik, hukum maupun disiplin kedokteran, yang pelakunya dapat dikenakan sanksi etik, sanksi sanksi hukum maupun sanksi disiplin. Selain sanksi pidana pelanggaran terhadap rahasia dokter juga dapat digugat secara perdata untu mendapat ganti kerugian dan juga dampak dari pembukaan rahasia kedokteran juga dapat digugat melalui pencemaran nama baik]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEDIA JASA DAN PENYEBARLUAS PORNOGRAFI DALAM UNDANG – UNDANG ITE SERTA MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sunardi Sunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.13384
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang bermuatan pornografi serta untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam masyarakat bisa menerapkan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan bahkan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan Sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang berbuatan pornografi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 dan bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, dan qisas yang artinya Hukum Islam saat ini hanya dapat diterapkan dibeberapa provinsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DESA BATUREJO ]]>
<![CDATA[Troeboes Soeprijanto]]>;
<![CDATA[Rizal Ecky Erwanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.9510
<![CDATA[Permasalahan yang diteliti dalam Artikel ini yaitu tentang Pembagian Hukum Waris Sedulur Sikep Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa menggunakan metode empiris Secara Umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian yang perah dialami yang didapat melalui penelitian observasi, Dalam penelitian metode atau teknik pengumpulan data terlebih dahulu untuk mengetahui keberhasilan dalam peneliti. Metode tersebut berkaitan dengan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari mengetahui sumbernya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tata Cara Pembagian Warisan masyarakat ini memiliki nilai keadilan dimana semua anak mendapatkan HAK nya sama dibagi Rata hal tersebut juga sudah dilakukan pendahulunya tidak ada yang di ubah sama sekali dalam Pembagian Warisan nya , dan warisan tersebut bersifat Parental Terhadap Sistem Pewarisan Adat Sistem keturunan parental atau bilateral adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya dan jika pun ada sengketa itu pun juga akan diselesaikan dalam masalah kekeluargaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBAYARAN CUKAI ROKOK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS NDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI ]]>
<![CDATA[Rizki Hidayat]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12173
<![CDATA[Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai istitusi Kepabeanan yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah Kepabeanan Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Pajak tembakau adalah retribusi atas cukai yang dipungut oleh pemerintah dan tarif pajak tembakau adalah 10 persen dari cukai tembakau. Jadi, setiap produk tembakau akan mendapat pajak dua kali, yaitu 40 persen dan 10 persen Maraknya rokok ilegal di negara Indonesia khususnya di kabupaten inhil juga menjadi sorotan, karena pada saat itu rokok illegal beredar bebas, mulai dari penggunaan, Perubahan tarif cukai rokok yang sudah terjadi empat kali dalam lima tahun terakhir dan terus menerus meningkat menjadi hambatan atau kendala dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil Perubahan tersebut dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perushaan rokok kecil dan yang menjadi upayanya adalah DJBC hendaknya perlu mengkaji ulang astas kenaikan tarif cukai rokok tersebut supaya tiak ada lagi perusahaan pengusa rokok yang mengeluhkan tentang kenaikan cukai rokok.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENYESATAN ASAL DAERAH SUATU BARANG ]]>
<![CDATA[Ahmad Mukti Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12394
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penyesatan asal daerah suatu barang dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan asal daerah suatu barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan beberapa hal. Pertama, tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menyesatkan asal daerah suatu barang berupa tanggung jawab hukum secara perdata dan secara pidana. Tanggung jawab hukum pelaku usaha secara perdata berupa pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab hukum pelaku usaha secara pidana berupa pelaku usaha dan/atau pengurusnya dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda. Kedua, akibat hukum bagi pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan asal daerah suatu barang yaitu pelaku usaha dan/atau pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pelaku usaha dan/atau pengurusnya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).]]>
<![CDATA[DUE TO THE LAW OF PEGADAIAN FIDUCIARY DEBTORS DEFAULT IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mieke Anggraeni Dewi]]>;
<![CDATA[Mig Irianto Legowo]]>;
<![CDATA[Darmawan Tri Budi Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13823
<![CDATA[The existence of a guarantee object is that it still is in the hands of the fiduciary giving debtor in fiduciary guarantees often experience problems, including the fiduciary giving does not carry out its obligations to pay its debts resulting in default. therefore, the purpose of this study is to look at the legal consequences of defaulting on fiduciary debtors at Pegadaian companies and the obstacles faced in a study using a normative juridical approach with descriptive research specificationsThe results of the study show that in KREASI credit that has been registered in accordance with the provisions of the Fiduciary Law where if the debtor is in default, persuasive subpoena efforts will be made, the act of withdrawing the goods in the hands of the debtor until carrying out the execution in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of the UUF and the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Whereas those who are not registered according to the provisions of Article 1155 paragraph 1 of the Civil Code Pawn companies can directly sell collateral objects that are in their control. Obstacles faced by PT Pegadaian if the debtor defaults, namely the debtor does not voluntarily hand over the collateral object, the collateral object has been damaged and no longer functions, and the collateral object is intentionally transferred by the debtor to a third party.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF TAX DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE THROUGH THE TAX COURT IN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Widiati Dwi Winarni]]>;
<![CDATA[Mieke Anggraeni Dewi]]>;
<![CDATA[Mochamad Riyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13827
<![CDATA[Tax disputes often arise between the fiscus (examiner) and the taxpayer concerned, the authors take the main problem of the source that causes tax disputes and the procedure for resolving tax disputes through the tax court. The method used is a normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data supported by primary data found in the field.The Result shows that a Tax dispute is a dispute that arises in the field of taxation between a Taxpayer or Tax insurer and an authorized official as a result of the issuance of a decision that can be appealed or a lawsuit to the Tax Court based on tax laws and regulations, including a lawsuit on the implementation of collection based on the Tax Collection Law. with a warrant. There are 4 causes of tax disputes, namely: (1) Related to laws and regulations; (2) Regarding the application of laws and regulations; (3) Regarding systems, procedures and policies; (4) Regarding the quality of inspection/integrity of the Taxpayer. As for the settlement of tax disputes according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court through (1) quasi-judicial (quasi-judicial) or doleansi courts, namely the suspect/defendant of the appeal and lawsuit filed by the Taxpayer is the tax authorities (Director General tax), but also as a determiner who has the authority to decide on the settlement of the said tax dispute; (2) Pure trial in the Tax Court through an appeal or lawsuit from the Taxpayer which is settled by the session of the Tax Court panel.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF THE RIGHTS OF SUSPECTS IN PRETRIAL DECISIONS IN MAKASSAR STATE COURT DECISION NUMBER 6/PID.PRA/2020/PN.MKS ]]>
<![CDATA[Rahmat Islami]]>;
<![CDATA[Andi Muh. Sofyan]]>;
<![CDATA[Audyna Mayasari Muin]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v6i1.14188
<![CDATA[Makassar District Court Decision Number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, present to annul Makassar District Court Decision Number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks. This means that there is a conflict between the two decisions, where the Makassar District Court Decision Number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., should have been implemented before the Makassar District Court Decision Number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. was issued. The above conditions cause the suspect's rights to not be exercised. as if the Makassar District Court Decision Number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., is something that doesn't need to be implemented, even though it is a decision that has permanent legal force. This research is a normative research that is descriptive in nature, analyzes the judge's legal considerations in deciding the Pretrial Decision Number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks so that the applicant accepts the request based on juridical considerations, namely the suspect is not on DPO status, and the determination of the applicant as a suspect does not meet the evidence. enough start. Furthermore, the judge's legal considerations in deciding the Pretrial Decision Number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks., so that the applicant's application is accepted is based on juridical considerations, namely the issuance of SP3 by the Makassar Polrestabes which was carried out on a holiday, as well as the issuance of a complete letter of investigation results. by the public prosecutor (P-21).]]>
<![CDATA[CHALLENGES FOR INVESTIGATING ONLINE PROSTITUTION ]]>
<![CDATA[Sri Setiawati]]>;
<![CDATA[Sri Hartati]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v6i1.14543
<![CDATA[Cyber crime is a crime with a computer or computer network being a tool, target or place of crime. Included in cyber crimes include online prostitution. The purpose of writing this article is to find out the police's efforts to investigate online prostitution crimes and what are the obstacles and solutions in conducting online prostitution investigations by the police. This paper uses a normative juridical approach in its preparation. the result of the study conducted is that before the police investigators conduct an investigation, an investigation is carried out to find out and confirm the existence of a criminal act of prostitution through social media; after the minutes of the document are completed and declared complete by the public prosecutor, then P21 proceeds. The obstacle faced by the police is the anonymity of the perpetrator. The solution presented is to coordinate with the provider (communication service provider), the social media service provider and, the Bank]]>
