cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Toebagus Galang
Contact Email
galangsnowfield@yahoo.co.id
Phone
+6285727354500
Journal Mail Official
Meta-Yuridis@upgris.ac.id
Editorial Address
Jurnal Meta-Yuridis Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum, Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang. Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217. Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Meta-Yuridis
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 26142031     EISSN : 26216450     DOI : https://doi.org/10.26877/m-y
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan Jurnal Ilmiah yang membahas tentang masalah masalah seputar Hukum yang ada di masyarakat baik itu berupa hasil hasil pemikiran maupun hasil dari penelitian yang didukung dengan bukti bukti yang Kongkrit dan Ilmiah yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan memajukannya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 5   6   7   8   9 
Pelaksanaan Dasar Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Peralihan Jual Beli Pasca Surat Edaran Nomor 970/135/S.Edar/BAPENDA/IV/2019 Syam, Putri Lestari
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8420

Abstract

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Pasca diterbitkannya Surat Edaran dari BAPENDA Kota Makassar Nomor 970/135/S.Edar/ BAPENDA /IV/2019, harga transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB pada transaksi jual beli tidak lagi digunakan, melainkan yang digunakan adalah nilai pasar yang telah ditentukan oleh BAPENDA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan Struktural dan Stratifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dasar aturan dari dasar pengenaan BPHTB di Kota Makassar saat ini adalah PERDA No. 2 Tahun 2018 dengan menggunakan NJOP yang telah dinaikkan oleh BAPENDA dan Surat Edaran Nomor 970/135/S.Edar/BAPENDA/IV/2019 dengan menggunakan nilai pasar yang telah ditentukan pula nilainya oleh BAPENDA. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas perpajakan yakni asas kepastian hukum dan asas keadilan. Dimana hal tersebut ketika wajib pajak menggunakan nilai pasar, npop yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sangat besar dibandingkan menggunakan harga transaksi
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAYA PEREDARAN CABAI MERAH PALSU DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Astuti, Try Yuni; Pura, Margo Hadi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8029

Abstract

Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak diimbangi dengan Meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan semakin sulitnya masyarakat dalam mencari sumber pendapatan, membuat sebagian oknum pedagang memilih jalan alternatif yang salah dalam memperoleh keuntungan, yaitu dengan membuat dan menjual cabai merah palsu. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih memfokuskan untuk mengkaji dan meneliti kajian hukum terhadap bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Peredaran Cabai Merah Palsu Di Tengah Pandemi Covid-19. cabai merah palsu yakni cabai muda yang masih hijau yang disemprot cat pylox berwarna merah. upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian atas barang yang tidak layak konsumsi seperti cabai merah palsu ini. Pertama penyelesaian di pengadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) dan kedua, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA Tan, Kendry; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8803

Abstract

Hukum merupakan produk yang muncul dari sebuah proses dan tahapan yang panjang. Proses yang panjang tersebut akan melewati sebuah forum politik sehingga hukum merupakan produk dari politik. Politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Negara Indonesia politik hukum memainkan peran yang penting. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keterkaitan antara politik hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran peneliti guna untuk menjawab permasalahan yang ada berkaitan dengan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia secara langsung akan berhubungan dengan hukum responsif ditinjau dari perspektif politik hukum. Politik hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN Budoyo, Sapto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11575

Abstract

The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process. 
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENETAPAN TARIF MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA DI MAKASSAR Danil, Danil
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8486

Abstract

Penelitian ini memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penetapan Tarif Maskapai BUMN dan Swasta. Konsep  Perlindungan Hukum yang di maksud Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai terdapat banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik  BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi terjadi banyak perbedaan serta mengenai pelayanan dan juga untuk mendapatkan informasi kepada calon penumpang maskapai penerbangan  banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik  BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi Dan  mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai adalah bahan bakar Avtur sebagai  faktor dominan yang mempengaruhi  kenaikan harga tarif maskapai.    
PELANGGARAN MEREK SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN CURANG DALAM KEGIATAN USAHA YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG (STUDI YURISPRUDENSI PERKARA MEREK TERDAFTAR ) Haryono, Haryono
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11578

Abstract

Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar, yang  memiliki fungsi sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Selain itu juga berfungsi bagi Produsen, Pedagang dan Konsumen. Dalam faktanya ada pelanggaran merek dimana si pelanggar ingin membonceng merek terdaftar dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelanggaran adalah sebuah persaingan yang curang dan tidak jujur dan bertentangan dengan Undang-Undang Anti monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pelanggaran merek (pemalsuan merek) adalah perbuatan melawan hukum dan persaingan curang karena merugikan pihak lain yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata menimbulkan keruigian dan bertentangan dengan Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL Sugianto, Fira Amalia; Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8756

Abstract

Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah suatu metode alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena bercirikan win-win solutions (semua pihak merasa happy), dan memiliki banyak keuntungan dalam menyelesaikan masalah pribadi, seperti penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, bebas, cepat, dan lebih murah dibandingkan biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama pada putusan Pengadilan yang menjadi beberapa faktor yang menyebabkan individu mencari alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan diulas pada penulisan ini ialah Mediasi yang mana melibatkan pihak ketiga yaitu Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan Mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan adanya bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang mengkaji studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas peranan mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ini cukup efektif dilakukan dengan hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya.
KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Hartanto, Hartanto; Budiarto, Djoko
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11753

Abstract

Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA SEMARANG Maryanto, Maryanto; Khoiriyah, Nor; Purwosaputro, Supriyono
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11191

Abstract

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai keberhasilan dari proses pendidikan tersebut, maka kehadiran seorang guru profesional sangat penting dalam mendidik, mengajar, melatih, dan menilai menuju keberhasilan pembelajaran yang dicita-citakan. Dalam melaksanakan tugas profesinya seorang guru perlu adanya norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, hal ini telah diatur dalam kode etik guru Indonesia. Kode etik guru ini telah dibentuk oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai salah satu acuan penting perlindungan hukum profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pembentukan kode etik guru Indonesia tidak lepas dari politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan. Politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di kota semarang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) Landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang (3) Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.
WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI MURTAD DALAM PENDEKATAN TELEOLOGIK MENUJU REALISME HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN Nomor 331 K/Ag/2018) Hazmi, Raju Moh; Adhha, Nurul; Analisa, Lisa
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8259

Abstract

Wasiat wajibah merupakan salah satu produk ijtihad di bidang fikih Islam kontemporer. Perkara wasiat wajibah juga masuk ke dalam sub pembahasan Kewarisan dalam hukum keluarga atau perdata di beberapa negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Ketentuan wasiat wajibah muncul sebagai alternatif atas beberapa problematika kewarisan, seperti hak atas harta warisan bagi kepada ahli waris beda agama, anak dan orang tua angkat. Kondisi ini dihadapkan pada realitas hukum kewaarisan suatu masyarakat yang tidak dapat lepas dari struktur, norma, dan tradisi, masyarakat yang sudah hidup (living law) selama bertahun-tahun. Salah satu praktek wasiat wajibah yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus wasiat wajibah di dalam Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan ini merupakan putusan terpilih Mahkamah Agung (landmark decision) yang mengubah putusan pengadilan Tinggi Agama Banten No. 78 Pdt.G/2017 PTA Btn terkait pembagian warisan bagi suami pewaris yang telah murtad. Melalui putusan ini, Majelis Kasasi menganggap sepantasnya pemohon kasasi yang beragama non muslim (murtad) diberi bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar ¼ dari harta warisan. Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 merupakan putusan yang dikonstruksi  oleh pertimbangan berbasis perlindungan dan kesetaraan hak, keadilan dan kemanusiaan bagi suami murtad dalam kapasitasnya sebagai subjek yang berhak untuk harta peninggalan pewaris di depan hukum. Putusan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak mengabaikan kenyataan bahwasanya terdapat perbedaan agama dalam suatu keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan tersebut tidak menjadi hambatan bagi keluarga inti yang berbeda agama bahkan murtad untuk bisa saling berwasiat. 

Page 7 of 16 | Total Record : 158

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025) Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis More Issue