Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

jkpi
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 19796366 EISSN : 25026550 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.

Arjuna Subject : -

Articles 198 Documents

4 5 6 7 8

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BILIH (Mystacoleucus padangensis Blkr) ENDEMIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DANAU SINGKARAK Hafrijal Syandri; Junaidi Junaidi; Azrita Azrita
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pesatnya kegiatan penangkapan ikan bilih endemik di Danau Singkarak, sudah mengindikasikan penurunan populasi dan ukuran ikan tersebut. Oleh karena itu perlu dikelola agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu alternatif pengelolaannya adalah berbasis kearifan lokal. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan ikan bilih berbasis kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. berdasarkan analisis SWOT dari sembilan strategi yang diperoleh, maka tiga strategi yang menjadi prioritas utama pengelolaan ikan bilih yaitu (1) pengelolaan penangkapan ikan berbasis kearifan lokal dengan nilai manfaat 0,518, (2) pengelolaan habitat ikan melalui pembuatan reservat secara ko-manajemen dengan nilai manfaat 0,280 dan (3) pengelolaan populasi ikan melalui pembenihan dan restoking dengan nilai manfaat 0,202. Peraturan yang lebih baikdalam pengelolaan dan pelestarian ikan bilih adalah dengan hukum adat dengan nilai manfaat 0,095.Overfishing of bilih fish endemic in Singkarak lake indicated a decrease in population and size of the fish. Therefore, it is necessary to do a management in order a sustainable. One of the alternative management is based on local wisdom. The aim of this research was to determine of management priorities based on local wisdom that exist in the fish communities. From the research finding it can be explained that among the nine strategies which were obtained from the SWOT analysis, then the three strategies of the top priority of the management of bilih fish are (1) the management of fishing based on local wisdom with advantage value of 0.518, (2) management of fish habitat through the creation of reserves comanagement with a advantages value of 0.280 and (3) management of fish populations through hatchery and restocking with advantage value of 0.202. The better regulation in management and conservation bilih fish by customary law with adventages value of 0,095.

ANGKA ACUAN SASARAN UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN LEMURU DI SELAT BALI DENGAN TUJUAN BERAGAM Purwanto Purwanto; Wudianto Wudianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Kriteria pengelolaan perikanan dalam kerangka pembangunan nasional, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment, mengarahkan pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali untuk mengoptimumkan produksi lestari dan keuntungan perikanan, serta meningkatkan keuntungan per satuan kapal dan peluang kerja sebagai nelayan. Masing-masing tujuan tersebut perlu ditetapkan angka acuan sasarannya yang diharapkan dicapai dalam pengelolaan perikanan. Mengingat tujuan tersebut saling bertentangan, sehingga tidak dapat dicapai bersamaan, perlu ditentukan tingkat kompromi optimal diantara tujuan tersebut dan angka acuan sasarannya. Tulisan ini menyajikan model pemrograman matematika untuk optimisasi dengan empat tujuan pengelolaan, serta menggunakannya untuk mengestimasi angka acuan sasaran dan jumlah optimal kapal penangkapnya. Hasil optimisasi dengan pemberian bobotprioritas yang sama terhadap empat tujuan pengelolaan perikanan dalam kerangka pembangunan nasional menunjukkan bahwa angka acuan sasaran pada tingkat kompromi optimal dicapai dengan pengendalian upaya penangkapan pada tingkat yang setara dengan daya tangkap 146 kapal pukat cincin. Angka acuan sasaran yang sama dihasilkan dari optimisasi dengan pemberian bobot prioritas yang lebih tinggi terhadap dua tujuan pengelolaan perikanan sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Perikanan tahun 2004.The criteria of fisheries management undertaken in a framework of national development, particularly pro-growth, pro-poor, pro-job and pro-environment, guide the management of lemuru fishery in the Bali Strait to optimising lemuru production and fishery profit, and increasing per vessel profit and job opportunity as fishers. As those objectives were conflicting that couldnot be achieved simultaneously, it is necessary to seek an optimal compromise amongst several conflicting objectives and to estimate their target reference points. This paper presents a mathematical programming model accommodating four objectives of fisheries management, and the utilisation of this for estimating the target reference points and the optimal number of fishing vessels. The result of optimisation shows that target reference points at the optimal compromise levels for the four conflicting objectives, with equal priority, of fisheries management supporting the national development could be achieved by controlling fishing effort at the level equal to 146 purse-seiners. The same target reference points resulted fromthe analysis providing higher priority to the objectives of fisheries management stated in Article 6 of Fisheries Act of 2004.

KONTRIBUSI RANTAI NILAI TERHADAP PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN TUNA DI KABUPATEN CILACAP DAN SEKITARNYA Bambang Nariyono; Arief Daryanto; M Firdaus; Setijadi Johar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Indonesia dalam industri tuna sangat diperhitungkan karena posisinya sebagai pemasok lebih dari 15 % produksi tuna dunia, tetapi di sisi lain daya saing perikanan tuna masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi rantai nilai perikanan tuna terhadap daya saing industri perikanan tuna di Kabupaten Cilacap. Penelitian dilaksanakan pasa bulan April sampai dengan September 2017. Hasil analisis Second Order Structural Equation Modeling didapatkan bahwa rantai nilai berpengaruh terhadap daya saing industri tuna dengan loading factor 0.540 dan nilai p yang signifikan. Pengujian terhadap model secara simultan terbukti bahwa model telah fit dengan telah dipenuhinya semua ukuran fitting model yang diindikasikan dengan nilai Chi-Square kecil yaitu 301.252, RMSEA = 0.072, GFI = 0.907, CFI= 0.923, dan CMIN/DF = 1.814. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa rantai nilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya saing industri tuna. Dengan demikian strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing industri tuna dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rantai nilai perikanan tuna terutama dari aspek operasional, outbond logistic, dan services.Indonesia is the world’s larget tuna produser with contributing 15 percent to the world tuna market. However, the competitiveness of tuna fishery is still low. The aim of this research is to analyze the contribution of value chain of tuna fishery toward competitiveness of tuna industry in Cilacap. The study was conducted from April to September 2017. The results of analysis using using second order Structural Equation Modeling method (SEM) found that the value chain influenced the competitiveness of tuna industry with loading factor of 0.540 and significant p value. Tests on the model simultaneously proved that the model has been fit with the fulfillment of all fittings of the model. It gives indication with variables value, such as : Value of Chi-square is low with value 301.252; 0.072 for Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); 0.907 for Goodness Fit Index (GFI); 0.907 for (CFI); and 1.814 for minimum discrepancy (CMIN/DF). This research gives evidence that value chain has a significant impact toward competitiveness of tuna fishery industries.The best strategies to increase competitiveness of tuna fishery industries is increasing a value chain of of tuna fishery industries, Mainly from operational aspect, outbond logistic and services to raise tuna commodity productvity in global market.

UPAYA PENGELOLAAN PERAIRAN SUNGAI MUSI, SUMATERA UNTUK KEBERLANJUTAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN Ngurah Nyoman Wiadnyana; Husnah Husnah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pengelolaan sumber daya perairan Sungai Musi di Sumatera bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perairan di masa datang. Untuk itu diperlukan gambaran status terkini sumber daya perairan yang merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam pengelolaan. Perubahan pemanfaatan lahan selama periode 30 tahun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi tampak berupa perubahan fisik (modifikasi lingkungan) dan penambahan bahan-bahan antropogenik. Modifikasi lingkungan yang terjadi seperti pembendungan sungai untuk pembangkit listrik tenaga air dan irigasi pada bagian hulu Sungai Musi, dan pembelokan masa air di anak Sungai Musi berdampak terhadap berkurangnya luas rawa banjiran, sedimentasi, penurunan debit air dan tinggi muka air, serta terhalangnya migrasi beberapa jenis ikan. Penambahan bahan-bahan antropogenik yang berasal dari berbagai kegiatanindustri di bagian tengah dan hilir Sungai Musi, mempengaruhi sumber daya perairan dan ikan, serta hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan indikator biota dasar makrozoobenthos dan ikan, Sungai Musi bagian hilir dari desa kelurahan Gandus sampai dengan Muara Sungai Komering tergolong tercemar berat olehbahan organik. Pengelolaan sumber daya di perairan Sungai Musi perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan perairan Sungai Musi di masa yang akan datang. Keragaman tipe ekosistem perairan, sifat pemanfatan yang multi guna dan multi sektor serta keberadaanwilayah Sungai Musi yang lintas provinsi merupakan komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya perairan Sungai Musi. Pengelolaan sumber daya perairan di Sungai Musi hendaknya dilakukan secara terpadu dan holistik dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti wilayah/ ekologi, sektor, bidang ilmu dan stakeholder.Water resource management of Musi River in Sumatra is aimed to assure the sustainable use and the sustainability of water resources in the future. Therefore it is needed the information of the current state of water resources as one of components required in management. The change of territorial use for a period of 30 years in Musi River Bank is appreared as form of a physical change (environment modification) and an increase of antrophogenic matters. The environment modification was such as a river barrier man-made used for water electricity power and irrigation at upper part of Musi River, and the turning water mass in Musi River, gives an impact to the decreasing of floodplain area, sedimentation, decrease of water debit and water level as well as the pertubation of some fishes migration. The augmentation of antrophogenic matters comming from industrial activities in the central and down parts of Musi Rivers gives influence on water resources, fish, and the catch yield of fishermen. Based on macrozoobenthos bioindicators and fish, a down part of Musi River from Gandus Village to mouth of Komering River are classified as happy polluted areas by organic matter. The resources management of Musi River waters must be needed to be done for maintain the sustainability and the sustainable use of fish resources in Musi River in the future. The diversity of waters ecosystem, multi uses, and multi sectors as well as Musi River areas located across the several provinces, constitute important components to be needed to look together in managing Musi River water resources. The water resources management of Musi River should be done by integrated way and holistic with regard of some aspects such as: territorial/ ecology, sectors, expertises, and stakeholders.

PROSPEK PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN ENDEMIK DI PERAIRAN UMUM DARATAN ZONA WALLACEA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perairan umum daratan yang meliputi ekosistem danau, waduk, sungai, rawa banjiran dan rawa merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Zona Wallacea yang meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, masing-masing didominasi oleh ekosistem danau dan embung (waduk). Keanekaragaman ikan di perairan umum daratan zona Wallacea sebagian besar termasuk spesies ikan endemik yang tidak ditemukan di perairan Paparan Sunda dan Sahul. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan endemik merupakan isu sentral yang harus segera ditanggulangi. Keunikan sumber daya ikan endemik di zona Wallacea memerlukan model pemanfaatan dan pengelolaan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan model pengelolaan sumber daya ikan di Paparan Sunda dan Sahul. Langkah-langkah pengelolaan sumber daya ikan endemik dalam rangka pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi masyarakat meliputi: pemanfaatan sumber daya ikan endemik sebagai ikan hias potensial; pelestarian sumber daya ikan endemik melalui penetapan kawasan konservasinya; pengendalian spesies ikan asing invasif; pengembangan pembenihan ikan endemik dan restocking; revitalisasi kearifan lokal dan pengembangan ko-manajemen. Inlandwaters ecosystems which covering lakes, reservoirs, rivers, swamps and floodplains area is Regional Fisheries Management of Republic of Indonesia. Wallacea zone which includes the island of Sulawesi and Nusa Tenggara dominated by lakes ecosystems and small reservoirs, respectively. Fish diversity in inland waters of Wallacea zone mostly dominated by endemic fish species that are not found in the inlandwaters of Sundaland and Sahulland. The threat to the conservation of endemic fish resources is a central issue that must be addressed. The uniqueness of endemic fish resources in Wallacea zone requires a management models that may not be equal with a management model of fish resources in Sundaland or Sahulland. A management measure of endemic fish resources in Wallacea zone for economic development of the society should include: utilization of endemic fish resources as an ornamental fish potential; preservation of endemic fish resources through the establishment of conservation areas; controlling invasive alien species; development of endemic fish hatcheries and restocking; revitalization of local knowledge and the development of fisheries co-management.

KEBERLANJUTAN PERIKANAN RAJUNGAN INDONESIA: PENDEKATAN MODEL BIOEKONOMI Umi Muawanah; Hakim Miftahul HUda; Sonny Koeshenderajana; Duto Nugroho; zuzy Anna; Mira Mira; Abdul Ghofar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perikanan Rajungan (Portunus pelagicus) di Indonesia memberikan devisa sebesar US$ 246,14 juta dari ekspor pada tahun 2015 dan menghidupi 65.000 nelayan dan 130.000 pengupas rajungan di Indonesia. Berdasar nilai strategisnya ini, pemanfaatan perikanan rajungan perlu memperhatikan asas keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisa keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya rajungan di Indonesia menggunakan model bioeokomi dari data hasil tangkapan rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI tahun 1977-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya rajungan di Indonesia memberikan rente ekonomi yang tinggi pada kondisi Maksimum Sustainale Yield (MSY) dan Maksimum Economic Yield (MEY) sedangkan pada rezim open access (OA) tidak memberikan rente ekonomi. Mengacu pada hasil penelitian maka pengaturan pemanfaatan sumberdaya rajungan dengan upaya dan produksi yang mendekati batas MEY diharapkan dapat menjamin keberlanjutan usaha rajungan baik secara biologi maupun ekonomi. Adapun pemanfaatan secara open access (OA) hendaknya dibatasi atau dihindari karena kondisi ini tidak dapat menjamin berkelanjutan perikanan rajungan baik secara biologi maupun ekonomi.The Blue Swimming Crab (BSC, Portunus pelagicus) fishery in Indonesia provides revenue of US$ 246.14 million rom exports in 2015 and supports 65,000 fishermen and 130,000 pickers in Indonesia. Based on this value, the harvest of BSC fishery should consider the principle of resource sustainability. This study aims to analyze the sustainability of utilization of crab resources in Indonesia using bioeocomic model applied to the BSC catch data from all Fisheries Management Areas (FMA) in Indonesia from year 1977 until 2014. The results show that BSC harvest in Indonesia gives high economic rents under the conditions of Maximum Sustainale Yield (MSY) and Maximum Economic Yield (MEY) while the open access regime does not provide any economic rents. Referring to the results of the study, the arrangement of utilization of crab resources with efforts and production close to the limit of MEY is to be expected to ensure the continuity of the crab business both biologically and economically. The direction toward open access should be limited or avoided because this condition will lead to the unsustainable practices of the BSC fishery both biologically or economically.

KAPASITAS PERIKANAN PELAGIS KECIL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN-714 LAUT BANDA MALUKU Johanis Hiariey; Mulyono Sumitro Baskoro
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Kapasitas penangkapan berlebih merupakan suatu masalah kritis padaperikanan tangkap. Berkaitan dengan isu kapasitas tersebut, kajian ini dilakukan untuk menentukan kapasitas penangkapan ikan pelagis kecil di wilayah pengelolaan perikanan-714 Laut Banda, dengan menggunakan data runtun waktu periode tahun 1985-2006 yang dianalisis dengan teknik data envelopment analysis. Terdapat indikasi excess capacity pada perikanan pelagis kecil, dan pada periode tahun 1989-1998 kondisi perikanan menunjukan over capacity. Dengan demikian, dibutuhkan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan untuk mengurangi input penangkapan pada perikanan di wilayah pengelolaan perikanan-714 Laut Banda.Excessive fishing capacity is a critical problem in marine capture fisheries. In line with the capacity issue, this study was conducted to determine fishing capacity of the small pelagic fishery at fishery management area-714 Banda Sea using time series data of 1985-2006 analyzed using technique of data envelopment analysis. There was indication of excess capacity on the small pelagic fishery, and the fishery in the period of 1989-1998 was found to be over capacity. Therefore, alternative fishery management policies were needed to reduce fishing inputs from the fishery of the fishery management area-714 Banda Sea.

PERILAKU SOSIAL BERINVESTASI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PERIKANAN RAKYAT DI WPP 714 Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Tulisan ini mempelajari perikanan rakyat pada WPP 714 yang berlokasi di Kota Kendari dan di Kota Tual. Data tentang nelayan perikanan rakyat yang digunakan merupakan data hasil survey yang dikumpulkan pada Bulan Mei 2015 dan bulan Oktober 2015. Basis analisis adalah kelompok alat tangkap Pancing, Jaring dan Perangkap. Jumlah responden pada setiap pengambilan data per lokasi masing-masing 100 responden. Hasil analisis menunjukkan: investasi nelayan perikanan rakyat merupakan induced investment karena memanfaatkan dana sendiri. Pada lokasi tertentu telah memaanfaatkan jasa bank dan pedagang. Armada perikanan rakyat pada dua lokasi itu mampu mensubtitusi peran perikanan komersial, jika berbagai infrastruktur (autonomous investment) seperti: Pabrik Es, Cold Storage, pasokan listrik serta sarana transportasi distribusi ikan, pasokan BBM disiapkan oleh pemerintah. Keberhasilan membangun dan memfungsikan infrastruktur dapat mempercepat transformasi armada perikanan rakyat menuju perikanan komersial. Tulisan ini merekomendasikan transformasi armada perikanan rakyat menjadi armada komersial harus segera dilakukan dengan mengganti PTM dan PMT menjadi armada KM dengan tonase kapal >=20 GT. Transformasi harus dikuti dengan pelatihan manajerial bisnis dan didukung oleh skema pembiayaan yang mudah diakses dengan bunga rendah.This paper studied about artisanal fisheries in Fisheries Management Area of Indonesian Republic (FMAs) 714 located in Kendari City and Tual City. Data in this paper are obtained from survey conducted in May and October 2015. The analysis is based on the group of fishing equipments: line, net, and trap. Total numbers of respondents are 100 on each location. It is found that the fishing investment of artisanal fisheries can be called as induced investment, because it used a personal funding. In some particular locations they used bank and merchant services. Artisanal fishing vessel on both locations are able to substitute the role of commercial fisheries. This could only occur with the presence of various infrastructures (autonomous investement) such as ice factory, cold storage, electrical supply, fish transportation and distribution equipment, and fuel supply fasilities, prepared by the government. The other things are prepared and accessible of the capital support scheme. The success in building and functioning infrastructures mentioned above could accelerate transformation of the artisanal fisheries towards commercial fisheries. This paper recommends the transformation to be immediately implemented by substituting non powered fishing vessels and out board fishing vessels to inboard powered fishing vessels with tonnage >=20 GT. This transformation should be followed by business managerial training and be supported by accessible funding scheme with low interest.

PENDEKATAN EKOSISTEM UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN ARWANA IRIAN, Scleropages jardinii DI SUNGAI MARO, MERAUKE–PAPUA Endi Setiadi Kartamihardja; Kunto Purnomo; Didik Wahju Hendro Tjahjo; Sonny Koeshendradjana
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem merupakan bagian dari berbagai prinsip dasar pengelolaan perikanan sejak disetujuinya konvensi mengenai keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity), dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Ikan arwana irian (Scleropages jardinii) merupakan satwa yang dilindungi sehingga pemanfaatannya didasarkan pada jumlah kuota nasional. Sampai saat ini, jumlah kuota yang ditetapkan belum didasarkan secara proporsional atas potensi sumberdaya riil (stok) ikan arwana di setiap perairan sungai yang berada di empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi dan Asmat. Sungai Maro di Kabupaten Merauke merupakan salah satu kawasan eksploitasi ikan arwana yang paling intensif. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan arwana dengan pendekatan ekosistem di perairan Sungai Maro perlu dilakukan. Pemangku kepentingan dalam pengelolaansumber daya ikan arwana di Sungai Maro terdiri dari nelayan, kepala dusun, kepala adat, plasma (pengumpul yuwana ikan arwana), pengusaha ikan hias, penangkar, pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke), Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Agen Perubahan (Peneliti Badan Litbang Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh). Langkah-langkah pengelolaan sumberdaya ikan arwana yang perlu diterapkan meliputi: penetapan kuota yuwana ikan arwana di Sungai Maro sebanyak 112.000 ekor per musim; penetapan kawasan konservasi habitat pemijahan dan pembesaran yuwana arwana di sebagian kecil kawasan sentra penangkapan yang hanya ditutup pada musim penangkapan yuwana ikan arwana; pencatatan hasil tangkapan yuwana ikan arwana yang dilakukan oleh nelayan dan pengumpul sesuai dengan kuota; adopsi pengelolaan secara ko-manajemen dan berdasarkan pendekatan ekosistem yang didasarkan pada indikator pengelolaan yaitu indikator lingkungan sumberdaya, biologi, sosial dan ekonomi.Ecosystem approach to fisheries is a part of basic principles of fisheries management since ratification of convention on biological diversity and FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries are agreed. Saratoga (Scleropages jardinii), a protected fish fauna of Papua being exploited based on national quota. Unfortunately, the Saratoga quota has not been estimated proportionally based on their potential stock at every waters body of the Saratoga inhabits which were administratively included in four regencies, namely Merauke, Boven Digul, Mappi and Asmat. Maro River at Merauke Regency is one of the potential rivers which were exploited intensively for Saratoga. Therefore, policy management package of ecosystem approach to Saratoga fisheries at Maro River should be implemented. The main stakeholders of Saratoga management at Maro River compose of fishers, head of village, head of local ethnic group, whole seller, raisers, exotic fish seller, local government (Regency of Fisheries Extension Service, Regency of Environmental Agency), Institute of NaturalResources Conservation, and Agent of Change (Researcher of the Agency for Fisheries and Marine Research). Management measures which should be implemented are: quota of Saratoga juvenile of Maro River was 112,000 individuals per spawning season; establishment of conservation area for spawning and nursery of Saratoga by allocated a part of center exploited area and there closed for fishing at Saratoga spawning season; collected and reported of the number of Saratoga fry by the fishers and whole sellers; development of co-management and ecosystem approach to Saratoga fisheries which should be based on environmental, biological, social and economic indicators.

KAJIAN SISTEM PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI TEMPAT PENDARATAN IKAN TASIK AGUNG, REMBANG, JAWA TENGAH Umi Chodrijah; Wiwiet An Pralampita
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perikanan mini purse seine di Tempat Pendaratan Ikan Tasik Agung, Rembang sangat kompleks, sehingga perlu pendekatan sistem untuk melakukan pengkajian. Perikanan mini purse seine ini melibatkan banyak pelaku atau pihak yang saling berinteraksi. Pihak yang terlibat dalam kegiatan sistem perikanan tersebut adalah nelayan, pedagang, industri pengolahan ikan, konsumen, Dinas Perikanan, Pemerintah daerah, dan Koperasi Unit Desa. Sub model yang digunakan dalam analisis sistem perikanan mini purse seine di Tempat Pendaratan Ikan Tasik Agung, Rembang adalah sub model sumber daya ikan, teknis, usaha penangkapan mini purse seine, harga ikan, mutu dan pemasaran, pendapatan nelayan, dan pendapatan daerah.Mini purse seine fishery in the Tempat Pendaratan Ikan Tasik Agung,Rembang is very complex, so it needs a systems approach to conduct the assessment. Mini purse seine fishery involves many actors or parties interacting. Parties involved in fisheries systems are fishermen, traders, fish processing industry, consumers, Fisheries, Local Government, and KUD. Sub model used in the analysis of the mini purse seine fishery system at Tempat Pendaratan Ikan Tasik Agung, Rembang is a sub model of fish resources, technical, mini purse seine fishing effort, fish prices, quality, and marketing, the income of fishermen, and local revenue.

Page 6 of 20 | Total Record : 198

4 5 6 7 8

Filter by Year

2009 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Amalia Setiasari

Contact Email jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA