Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

jkpi
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 19796366 EISSN : 25026550 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.

Arjuna Subject : -

Articles 198 Documents

6 7 8 9 10

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BANGGAI CARDINAL (Pterapogon kauderni) DI PERAIRAN KEPULAUAN BANGGAI Sri Turni Hartati; Wudianto Wudianto; Lilis Sadiyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Ikan banggai cardinal atau disingkat BCF adalah jenis ikan hias tropis endemik yang hanya hidup secara alami di perairan sekitar Kepulauan Banggai. Dampak tekanan penangkapan terhadap populasi BCF dewasa ini cukup signifikan, yaitu terjadinya gejala overfishing telah nampak pada hampir semua lokasi penangkapan. Status BCF pada saat ini dalam Red List IUCN tergolong Threatened Species. Tulisan ini menyajikan pengelolaan sumber daya BCF dengan mengkaji status pemanfaatan, dinamika populasi, biologi dan habitatnya. Data yang digunakan adalah hasil penelitian pada tahun 2011, melalui validasi data di lapangan dan telaah dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil tangkapan BCF relatif tinggi pada kisaran tahun 1999 – 2007, mencapai 1,4 juta ekor pada tahun 2000, kemudian menurun drastis pada tahun 2008 – 2010, hanya berkisar 250.000 – 350.000 ekor/tahun. Upaya pengelolaan BCF telah dilakukan sejak tahun 2005, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun melalui kearifan lokal yang ada. Implementasi kebijakan pengelolaan BCF di perairan Kepulauan Banggai berdasarkan kajian hasil penelitian adalah jumlah kuota BCF yang boleh ditangkap sebanyak 220.615 ekor/tahun dengan ukuran minimal 4,8 cm (FL) dan tidak dalam kondisi mengerami telurnya. Mengingat umur dari BCF berkisar antara 2-4 tahun, maka kuota dapat diberlakukan selama jangka waktu 3 tahun. Monitoring data hasil tangkapan BCF melalui kegiatan enumerasi harus tetap dilanjutkan sebagai bahan evalusi status stok sumberdaya tersebut.Banggai cardinal fish (BCF) is an endemic tropical ornamental fish that only inhabits naturally in the Banggai Islands. The impact of fishing pressure on the BCF population is quite significant, i.e. overfishing is occurring in almost all fishing areas. BCF is listed in the IUCN Red List as Threatened Species group. This paper presents the fisheries management for BCF by assessing the status of its utilization, population dynamic, biology and habitat. The data analyzed in this paper were conducted in 2011, through data validation in the field and review on some previous studies. The catch production of BCF was relatively high between 1999 and 2007, reached 1.4 million fish in 2000, followed by a significant decrease from 250.000 in 2008 to 350.000 in 2010. Fisheries management measures for BCF have been initiated since 2005, either by central or local governments, or the available local wisdom. The results of study recommend catch quota for BCF, that maintain the sustainability of the fish stock, is 220.615 fish/year, with the minimum size is 4.8 cm FL and not in the condition of incubating eggs. Since the age of BCF is between 2-4 years old, the recommendation could be implemented for 3 years, and data monitoring through enumeration could be continued for evaluation of its stock status.

KEBIJAKAN PENINGKATAN EFISIENSI ENERGI USAHA PENANGKAPAN TUNA CAKALANG TONGKOL (TCT) DI INDONESIA TIMUR Suryanto Suryanto; T.R. Adi; Navy Watupongoh; Duto Nugroho; Mohamad Adha Akbar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Untuk mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), maka diperlukan kebijakan “peningkatan efisiensi energi usaha penangkapan tuna cakalang tongkol di Indonesia Timur” yang didominasi oleh armada pole and line dan hand line. Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi energi dalam rangka menurunkan carbon footprint yang dihasilkan oleh usaha penangkapan tuna cakalang tongkol di Indonesia Timur serta analisis kebijakannya. Isu dan permasalahan dikaji berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan dengan metode wawancara dan pengukuran insitu konsumsi BBM serta melakukan Focus Group Discussion dengan stakeholders terkait. Penelitian mendapatkan rerata jejak karbon usaha penangkapan armada pole and line dan handline didaerah tersebut adalah 0,6813 dan 0,9425 ton CO2 eq /ton hasil tangkapan Kajian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terdiri dari: penyusunan baseline emisi GRK usaha perikanan Nasional, meningkatkan efisiensi energi melalui pembuatan energy efficiency index kapal ikan Nasional, pelatihan manajemen operasional kapal, penggunaan sistem penyimpanan es balok yang lebih baik, pembentukan kelompok nelayan umpan hidup dan pengembangan teknik penangkapan handline yang lebih efisien.In order to support National action plan for the reduction of green house gas (GHG) emissions, a policy on “the improvement of energy efficiency for tuna, skipjack and kawa-kawa fisheries of eastern Indonesia dominated by pole and line and hand line fleets, is required. The purpose of this study is to improve energy efficiency in order to reduce carbon footprint generated by the above fisheries as well as its policy analysis. Issues and problems are reviewed based on the research results conducted by interview, in-situ measurement of fuel consumption, and conducting focus group discussions with relevant stakeholders. The research shows, carbon footprint of pole and line and hand line fleets in eastern Indonesia are 0.6813 and 0.9425 tons CO2 eq / ton of catches respectively. The study resulted in a policy recommendations that consist of the development of GHG emission baseline for National fisheries, training of fishing vessel operational management, the use of better storage system of ice blocks, the development of live bait aquaculture groups and the development of more efficient hand line fishing techniques.

KEBIJAKAN PENGOPERASIAN BUBU DENGAN ALAT BANTU TERUMBU KARANG BUATAN DAN RUMPON DI WILAYAH REHABILITASI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU Isa Nagib Edrus
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Ujicoba bubu bersama terumbu karang buatan dan rumpon di wilayah rehabilitasi perairan Pulau Pari dan Pramuka adalah untuk menentukan kesesuaian paket teknologi alat tangkap dan alat bantu dalam usaha perikanan yang layak dari sisi teknis, sosial dan ekonomi. Tulisan ini merupakan sintesa kebijakan pola pemanfaatan bubu dengan dua alat bantu pengumpul ikan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan memformulasikan semua informasi yang relevan dan hasil penelitian terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan bubu dalam perikanan multi alat tangkap dengan pemanfaatan alat bantu penangkapan tergolong efektif secara teknis, sosial dan ekonomis. CPUE bubu dari 4 hari perendaman/trip adalah ratarata 1,1 kg/unit/trip untuk nelayan Pulau Pari yang mengoperasikan bubu di dekat terumbu buatan dan 2,4 kg/unit/trip untuk nelayan Pulau Pulau Pramuka yang menaruh bubu di bawah rumpon. Perikanan bubu tergolong layak ekonomi jika terintegrasi dengan perikanan multi alat tangkap. Nilai tambah pendapatan dari penggunaan bubu berkisar pada Rp. 196.000–Rp. 400.000 per trip. Perikanan bubu memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dalam skala besar melalui diversifikasi usaha perikanan di wilayah perairan yang direhabilitasi dan aplikasinya dapat diterima nelayan. Alat bantu rumpon memberikan pengaruh lebih besar pada hasil tangkap bubu dibanding hanya penggunaan karang buatan. The pot application by using artificial reefs and payaos as rehabilited fishing grounds in the waters of Pari and Pramuka Islands was to determine technological, social and economical feasible fisheries used pots and the both of fish aggregation divices (FAD). This paper is policy making of pot utility design using two kinds of the FAD. Policy analysis is an approach used to formulate any relevant information and related study results. The analysis showed that pot applications in multi gears fisheries using FAD were effective by technical, social and economical senses. Cacth Per Unit of Effort (CPUE) average of pots set 4 days per trip in the adjacent area of artificial reefs by the Pari island fisherfolks was 1.1 kg/unit/trip and those were operated under payaos by Pramuka Island fisherfolks was 2.4 kg/unit/trip. Pot fishery was feasible economic if it’s fishing had been integrated with multi gear fishery. Added values of the pot fishing income ranged from Rp. 196,000 to Rp. 400,000 per fishing trip. Pot fishery was propective to be intensively developed throught diversity fisheries in rehabilited water regions and it’s application get fisherfolk positive responses.

DAMPAK PEMASANGAN HUNIAN IKAN BUATAN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HABITAT SUMBERDAYA IKAN DEMERSAL DI PERAIRAN PANTAI BREBES, JAWA TENGAH R Thomas Mahulette; Anthony S Panggabean; Duto Nugroho; Nasrul Rizal Azhar Lubis
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Teknologi hunian ikan buatan (Fish shelter) telah banyak digunakan di berbagai perairan dan telah berkontribusi pada perbaikan kualitas habitat pada kawasan yang telah terdegradasi akibat faktor-faktor antropogenik. Perairan pantai Brebes merupakan kawasan dengan aktivitas perikanan padat tangkap yang telah beroperasi sejak lama. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut untuk memperbaiki habitat ikan demersal yang terdegradasi oleh aktivitas perikanan tangkap yang telah berjalan. Pada tahun 2013–2014 telah dilakukan upaya penerapan teknologi hunian ikan buatan melalui penenggelaman sejumlah modul bangunan bawah air di kawasan tersebut. Desain dan konstruksi hunian ikan buatan mengikuti bentuk kubus terbuat dari beton berongga dan disusun bertingkat dalam air berbentuk piramida. Diharapkan bangunan yang dibentuk akan menjadi habitat buatan untuk memperbaiki ketersediaan dan kelimpahan ikan di sekitar kawasan tersebut. Hasil pengamatan secara kualitatif selama 1 tahun penenggelaman memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan kelimpahan ikan demersal (kakap dan kerapu) yang dibuktikan dengan data hasil tangkapan nelayan yang beroperasi disekitar kawasan tersebut. Manfaat lain adalah mulai berkembangnya perikanan rekreasi dengan alat tangkap pancing. Tulisan ini disusun sebagai bagian dari awal keberhasilan penenggelaman bangunan bawah air sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki habitat di kawasan padat tangkap. Upaya mengubah pola pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih bertanggung jawab telah disosialisasikan. Kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang sangat perlu didukung oleh pengelolaan dan kebijakan pemanfaatan ekosistem dalam jangka panjang. The fish shelter has been widely used and contributed on restoring the healthiness level of demersal coastal habitat in degraded areas due to anthropogenic factors. Brebes coastal waters is an area with dense capture fisheries activities that have been operating since decades. The research aims to apply this technology for recovering the fish habitat that has been degraded by demersal fishing activities. In 2013 – 2014, the fish shelters have been deployed to address those issues. The design and construction of fish shelters following the a cubical shapes made by concrete and placed in an underwater pyramid-shaped. It is expected that the underwater construction will become artificial habitat to improve the availability and abundance of fishes in the surrounding area. The observations were carried out to monitor the fish shelters within 1 year. The result indicates that the large demersal fish (snapper and grouper) found in relatively high around the shelter. It also proved by landing data fishers that operated around the fish shelters. Moreover, the recreational fishing with line have been developed after the deployments. This paper deal with the initial success of the installment underwater building as part of the efforts for restoring the habitat in the area. The campaign on sustainable fishing technique also have been disseminate to the fishers community. This is important since long-term well-being of coastal communities in the region should be supported by a better fisheries system including healthy ecosystem.

DINAMIKA LARVA IKAN SEBAGAI DASAR OPSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI LAGUNA PULAU PARI KEPULAUAN SERIBU Reny Puspasari; Ario Damar; M. Muklis Kamal; DTF Lumban Batu; Ngurah Nyoman Wiadnyana; M. Taufik
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Proses rekruitmen populasi ikan sangat ditentukan oleh kelangsungan hidup larva ikan yang ada di daerah pemijahan/asuhan. Laguna Pulau Pari merupakan daerah pemjahan bagi banyak jenis larva ikan karang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika kelimpahan dan komposisi dari larva ikan di laguna Pulau Pari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpahan larva ikan yang ditemukan berkisar antara 1,0 x103 – 14,7 x 103 individu/m3. Puncak kelimpahan tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Oktober. Larva ikan ditemukan tersebar di semua lokasi pengamatan. Larva pada fase perkembangan pre flexion ditemukan dalam presentase yang paling tinggi. Selama masa pengamatan ditemukan 79 famili larva ikan yang didominasi oleh Pomacentridae, Aulostomidae, Blenniidae, Engraulidae dan Pinguipedidae. Dinamika yang terjadi pada larva ikan dapat dijadikan dasar bagi pengelolaan perikanan di wilayah Laguna Pulau Pari dengan cara memperluas daerah perlindungan laut dan rehabilitasi ekosistem Laguna Pulau Pari, sehingga peran dan fungsinya sebagai pemasok rekrut bagi stok ikan di perairan sekitarnya terjaga. Fish Recruitment is, in turn, thought to be directly related to the survival of the early life stages in the spawning/nursery ground. Pulau Pari Laguna is considered as a spawning ground for many reef fishes. The aims of the research were to investigate the dynamic of abundance and composition of fish larvae in Pulau Pari lagune. The Results show, fish larvae abundance range between 1,0 x 103 – 14,7 x 103 ind/m3. Highest larval abundance occurred on July and October, which predicted as the month of fish larvae production seasons. Fish larvae were distributed in all part of the lagune. Larvae in the pre flexion stage found in the highest precentation compare to other. Totally 79 families of reef fish larvae were found during June – November 2010 dominated by Pomacentridae, Aulostomidae, Blenniidae, Engraulidae and Pinguipedidae.

ZONASI EKOSISTEM PERAIRAN DANAU TOBA UNTUK PEMANFAATAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Endi Setiadi Kartamihardja; Zulkarnaen Fahmi; Chairulwan Umar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Danau Toba merupakan danau terluas (112.400 ha) dan termasuk salah satu danau kritis da15 danau di Indonesia serta merupakan danau warisan dunia yang perlu dilestarikan. Perairadanau ini dimanfaatkan oleh berbagai sektor pemanfaat yaitu sumber bahan baku air minumpariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), perikanan, dan transportasi (perhubungan). Dsektor perikanan, Danau Toba dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanabudidaya. Kegiatan perikanan tangkap yang berkembang adalah perikanan bilih (Mystacoleucupadangensis) dan kegiatan perikanan budidaya dalam keramba jaring apung ikan nila merah danila hitam (Oreochromis niloticus) serta ikan mas (Cyprinus carpio) berkembang sejak tahu1988. Pengembangan perikanan berkelanjutan di suatu badan air adalah salah satu tujuan utamyang harus di l akukan dan merupakan bagian yang ti dak terpisahkan dari pembangunaberkelanjutan di antara sektor pemanfaat lainnya. Untuk keperluan tersebut, zonasi perairan danaadalah prasyarat mutlak yang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaataekosistem perairan Danau Toba. Zonasi Danau Toba untuk pengembangan perikanan yang dibahadalam makalah ini merupakan salah satu rancangan zonasi yang tidak dapat dipisahkan dari tatruang ekosistem danau untuk pengembangan berkelanjutan bagi seluruh sektor pemanfaat. Lake Toba, a largest lake with a total surface waters area of 112,400 ha was classified as one of critical lakes among 15 lakes in Indonesia and also as one of the heritage lakes in the world which should be sustained. The lake ecosystem was utilized by multi sectors i.e., source of drinking waters, tourism, electric power generation, transportation, and fisheries. In fisheries sector, the lake was utilized for capture fisheries and floating cage fish culture development. Capture fisheries of the small fish (bilih), Mystacoleucus padangensis was being developed since 2005 and floating net cage culture of red tilapia and Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and common carp (Cyprinus carpio) was implemented since 1998 as the main activities developed in the lake. Sustainable development of fisheries is a main objective while a sustainable integrated development among others sector is a whole lake ecosystem objective. Therefore, zoning of the Toba Lake ecosystem for fisheries development which was presented and discussed in this paper was an integral part of whole zoning of the lake ecosystem.

ANALISIS STATUS PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERAIRAN CIREBON Pigoselpi Anas; Luky Adrianto; Ismudi Muchsin; Arief Satria
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pada dasarnya pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan. Untuk itu, laju penangkapan ikan harus tidak melebihi potensi produksi lestari (Maximum SustainbleYield, MSY) dari sumber daya ikan dalam suatu wilayah perairan. Namun, pengelola perikanan di Indonesia umumnya berpandangan, bahwa menentukan MSY dan hasil tangkapan ikan di laut susah dan mahal. Dengan metode Surplus Production Model, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan pada jenis alat tangkap, zona penangkapan ikan, dan jenis ikan secara lebih mudah dan murah di wilayah perairan laut Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan dari Oktober 2010 sampai Maret 2011. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa status pemanfaatan sumber daya ikan baik di Zona-I, Zona- II maupun Zona-III perairan laut Cirebon pada umumnya telah mengalami gejala tangkap lebih (overfishing). Dari 13 jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di daerah penelitian, tujuh diantaranya yakni payang, dogol, pukat arad, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, bagan tancap, dan rawai tetap statusnya sudah melebihi dari jumlah upaya optimum (fopt). Sedangkan, enam jenis alat tangkap lainnya, yaitu pukat tarik, jaring insang tetap, jaring kantong, anco, perangkap kerang, dan perangkap lainnya statusnya masih kurang. Adapun jenis-jenis ikan yang telah mengalami overfishing adalah: teri, teri nasi, bawal hitam, sunglir, gurita, biji nangka, kapas-kapas, slanget, sotong, kurisi, kuniran, peperek, kurau, ikan sebelah, cumi-cumi, manyung, tetengkek, bawal putih, talang, kakap, tongkol, tenggiri, cucut, japuh, tembang, julung-julung, siro, bilis, pari, alu-alu, dan remang.Management of capture fisheries is basically intended to achieve economic activities of capture fisheries on a sustainable basis. Accordingly, the exploitation rate of fisheries resources should not exceed its MSY (Maximum Sustainable Yield) in a marine area. Unfortunately, majority of fisheries management authorities in Indonesia perceive that determining MSY and total fish catch in marine waters is both difficult and expensive. By employing Surplus Production Model, this research aims at evaluating the state of fisheries resource utilization based upon the types of fishing gears, fishing zones, and types of fish stocks in Cirebon marine waters, which is easier and less expensive than it is currently perceived by those management authorities. The results of this research demonstrate that the state of fisheries resources in Zone-I, Zone-II, and Zone-III of Cirebon marine waters has generally been overfishing. Furthermore, among 13 types of fishing gears used in Cirebon marine waters, seven fishing gears are already exceeding the optimum fishing effort (fopt). These include mini purse seine, danish seine, fish net, gill nets, encirling gill nets, fixed lift net, and long lines. Meanwhile, the other six fishing gears including active purse seine, fixed gill nets, trammel nets, anco, trap for molluscs, and other trap types are still less than their optimum number. Amongst so many fish species caught from Cirebon marine waters, thirty one specieas are already overfishing, which include teri, teri nasi, bawal hitam, sunglir, gurita, biji nangka, kapas-kapas, slanget, sotong, kurisi, kuniran, peperek, kurau, ikan sebelah, cumicumi, manyung, tetengkek, bawal putih, talang, kakap, tongkol, tenggiri, cucut, japuh, tembang, julung-julung, siro, bilis, pari, alu-alu, dan remang.

EFEKTIFITAS DAN ALTERNATIF KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM “LELANG LEBAK LEBUNG” (STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN) Zahri Nasution; Titik Sumarti; Soeryo Adiwibowo; S.M.P. Tjondronegoro
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui sistem “lelang lebak lebung” berperanan penting dalam pemanfaatan sumberdaya ikan perairan umum lebak lebung di Sumatera Selatan. Kelembagaan tersebut telah ada sejak pemerintahan Marga dan berubah sejak terjadinya pelimpahan wewenang oleh Gubernur ke Bupati, sehingga lelang lebak lebung dikelola olehpemerintah kabupaten hingga saat ini. Analisis terhadap efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada masa pemerintahan marga dan masa pemerintahan kabupaten serta dampaknya terhadap kondisi sumberdaya ikan dan kemiskinan masyarakat nelayan telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini ternyata tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak efektif tersebut telah berdampak terhadap degradasi sumberdaya ikan, penurunan produksi ikan hasil tangkapan dan semakin dominannya perkembangan ekosistem yang mendukung kehidupan ikan yang bernilai ekonomi rendah. Saran tindak lanjut adalah merumuskan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanandengan menghilangkan sistem lelang dan pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat melestarikan sumberdaya ikan dan mensejahterakan masyarakat nelayan.Institution of management of fisheries flood plain resources refers as “lelang lebak lebung” has an important role in the utilization of floodplain fishery resources in South Sumatra. Institutionalization has been there since the establishment of clan government and changed since the delegation ofauthority by the Governor to the Regents, so the auction “lebak lebung” managed by the goverment regency to date. The effectiveness of institutional management of fisheries resources “lelang lebak lebung” during the term of clan goverment and in the term of regency administration and its impact onthe condition of fishery resources and the poverty of fishing communities has been analyzed. The results showed that the institutional management of fisheries resources in force at the time of the regency administration is currently not effective compared to the institutional management during the clan goverment. Reformulation of the instutional management that eliminate the auction and its management system implemented by the local community is needed, so the new institutional management can conserve the fish resources and increase fishing communities prosperity.

URGENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGGUNAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 Budi Suhariyanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Undang-undang Perikanan Indonesia memiliki kelemahan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penegak hukum dalam memidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kajian dilakukan untuk mendalami urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk keperluan tersebut, dengan menggunakan analsis yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi dalam UU Perikanan.Indonesian Fisheries Laws are not explicitly mention about the corporation responsibilities so that it is difficult for the Court to convict the related and responsible corporations. The Supreme Court has already launched the Supreme Court Regulation No. 13/2016 that systematically legalize the way to deal with any felonies and crimes conducted by corporation. This study was then directed toward identifying to what extend this Supreme Court Regulation could appropriately be applied in dealing with crimes by fisheries corporations. Normative Law research method was applied for this purposes. By implementing Qualitative judicial analysis. The analysis showed that Supreme Court Regulation No. 13/2016 could be implemented accordingly to fill the gap found in Indonesian Fisheries Law.

UPAYA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI IKAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI JAWA Dian Oktaviani; Dharmadi Dharmadi; Reny Puspasari
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Suaka perikanan merupakan perangkat dalam pengelolaan sumber daya ikan yang sebagian besar dilakukan di perairan umum daratan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya konservasi keanekaragaman hayati ikan perairan umum daratan di Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat,Jawa Tengah, dan Jawa Timur dilakukan pada bulan April sampai Nopember 2007. Metode yang digunakan adalah survei lapang, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi yang berbeda terhadap suaka perikanan pada waduk akan memberikan status pengelolaan yang berbeda. Upaya konservasi yang telah dilakukan di Pulau Jawa berupapembentukan suaka perikanan yang menjadi bagian dari pengelolaan waduk dan bentuk dari kearifan lokal. Pengembangan suaka perikanan yang sudah ada memerlukan peraturan yang efisien dan efektif karena belum dikelola denganbaik.Reservat is a part of fisheries resources management and largely conducted in the inland open waters. The research objective was to determine the conservation of biodiversity of inland open waters on the island of Java. The study was conducted in West Java, Central Java, and East Java in April to November 2007. The method used is the field surveys, interviews, and literaturereview. The results showed that the different perceptions of reservat fishery in the reservoir will provide a different management status. Conservation efforts that have been conducted on the island of Java in the form of the establishment offisheries reserves that are part of reservoir management and forms of local wisdom. Development of existing reservat fisheries regulations requires an efficient and effective because it has not managed properly.

Page 8 of 20 | Total Record : 198

6 7 8 9 10

Filter by Year

2009 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Amalia Setiasari

Contact Email jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA