cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 199 Documents
 2   3   4   5   6 
USIA MINIMAL MENIKAH BAGI PEREMPUAN PASCA-PUTUSAN MK PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA Raihana, Raihana; Lestari, Tri Wahyuni; Asrizal, Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.633 KB)

Abstract

Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-niali hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan pertimbangan nilai-niali hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konsitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA Yusmanita, Wahyu Rizqy
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.64 KB)

Abstract

Dalam beberapa dekade belakangan ini praktek penjatuhan hukuman mati kembali mencuat sebagai bahan-bahan diskusi yang hangat untuk diperdebatkan. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal misalnya karena kembalinya praktek ekskusi mati. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menetang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh dari pada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera karena sering kejahatann dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.
PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Putri, Nurafriani
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.492 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaruan terhadap penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta implikasi penerapan diversi terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pembaruan hukum pidana melalui proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga penyelesaian di pengadilan. Implikasi dari diversi ini untuk mengalihkan proses peradilan pidana, dan peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice.
PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Desril, Raja; Sari, Ainun
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.162 KB)

Abstract

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.
KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Santoso, Tabah
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.031 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui kewenangan dan konsep ideal Hakim Praperadilan dalam memutus memerintahkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP) Bank Century. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai objek praperadilan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sah hakim praperadilan memutus memerintahkan penyidik KPK untuk melanjutkan proses hukum dan menetapkan tersangka baru kasus korupsi bank century sepanjang putusan itu tidak dimaknai sebagai upaya / tindakan mencampuri kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.
EFEKTIVITAS KAFĀ’AH MEMBENTUK RUMAH TANGGA HARMONIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 Asrizal Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i1.807

Abstract

Regulations and hadith texts explain there is no prohibition to marry when both are equal. Equality is a concept of equivalence between the couples who want to get married to get a sakina, affection and mercy family. In this concept, religious elements is the main and most important in equality. While the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should be understood the equality concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. In this article, the author examine about: the equality relevance on household harmony in terms of normative and juridical value.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 Andrew Shandy Utama
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i1.808

Abstract

Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out social and environmental responsibilities. However, PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility in accordance with what is stipulated in the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 to the people who live in the vicinity of the company area. The problem that will be discussed in this research is how is the law enforcement on the implementation of corporate social responsibility in the Rumbai Subdistrict of Pekanbaru City based on the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The research method used in this research is socio-legal research. The results of this research that if PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility to the community, then the company will be subjected to administrative sanctions by the Riau Provincial Government in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, up to the revocation of PT Riau Crumb Rubber Factory's business activities.
KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN GOOD FAITH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM Ahmad Iffan
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i1.809

Abstract

The principle of pacta sunt servanda and good faith (good faith) is the basic norms and principles in carrying out international relations carried out between countries and international organizations. This principle is also an important element in implementing international agreements and also being an amplifier so that the agreement must be carried out by the parties to the agreement. The above principle also contains sanctions and consequences if one party breaks the contents of the agreement. So modern western European civilization grew above Islamic civilization. Therefore, the understanding and provisions of Islam cannot be separated from the material and international understanding with various provisions, ranging from organizations, relations between countries to international agreements. Islam highly upholds the agreement and does its best, this can be seen. Never mentioned in the long history of the Muslims, especially in the golden days of Islam that they fell in treason against the agreement that was held with the non-Muslims. Compliance and seriousness in implementing agreements for Muslims is not just a form of agreement, but this will also involve the faith and character of a Muslim in keeping his promises, therefore the principle of pacta sunt servanda and good faith is a principle that is upheld by Muslims even though it is mentioned by different mentions and sentences
HISTORISITAS DAN TUJUAN ATURAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA MUSLIM INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM Muhammad Jihadul Hayat
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i1.810

Abstract

Actually, many public sectors are directly related to the age of marriage, namely, the issue of population rates (infant birth rate and maternal mortality); raising the level of education; early-age marriage; until efforts to anticipate the level of divorce. Therefore, from the classical to the contemporary era, the age of marriage is indeed something that must be considered in legal policy. This aspires to achieve marital goals and help structure modern society. The data shows that there were 332,489 cases of sued divorce and 133,971 cases of divorce were submitted to religious courts during 2015 throughout Indonesia. The total number of divorce cases in PA during the year was 466,460 cases. This means that there are 1,277 divorce cases per day or 53 divorce cases every hour. Therefore, the upstream problem needs to be considered, in this case the dilemma of the minimum age of marriage. The age of marriage is also one of the themes of family law reform in various Muslim countries. There are variations in numbers and attitudes from various countries.
PERGESERAN CARA PANDANG MASYARAKAT MUSLIM SUKU ALOR TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) DI KOTA ATAMBUA-NUSA TENGGARA TIMUR Roykhatun Nikmah
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i1.811

Abstract

Many previous studies have discussed the themes of endogamy and exogamy marriage, but the differences in the characteristics of this study are that the people studied are in the majority Catholic region, and consist of various ethnicities and cultures. For the Alor Muslim community who still prohibit endogamous marriage due to biological and geneological reasons. Changes in the times and development of society changed the thinking paradigm of some Alor people regarding the prohibition of endogamous marriages that were becoming obsolete. This study wants to see what factors influence the shift in perspective and how the relationship between the Customary, Islamic and State legal systems influences each other in the Alor tribal system in general. John R Bowen's legal pluralism theory is used to explain the three legal systems that apply in the life of the Muslim community of the Alor people in Atambua. While the theory of customary law and Islamic struggle is used to see the extent of the dialogue between the two legal systems in understanding the prohibition of endogamous marriage

Page 4 of 20 | Total Record : 199

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue