cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 4   5   6   7   8 
THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INVESTIGATION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES TO THE STATE INSTITUTIONS Rizki Habibullah
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Right of Investigation based on article 77 (3) Law Number 7 of 2014 is the right of the House of Representatives in exercising to control the government policies. In the development the Right of Investigation is often used for the interests of the political parties. This research aim to evaluate the implementation of the Right of Investigation of the House of Representatives to the State Institutions particularly in case of the Corruption Eradication Commission and the Bank of Indonesia. This research by using constitutional and legislation approach. The results of this research found that the House of Representatives has reached the end of the process in making the Right of Investigation to the Bank of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission that is the suggestion However there is no further implementation from the Government, the Bank of Indonesia, and the Corruption Eradication Commission. The House of Representatives has to make the Right of Investigation wisely. In the making of the Right of Investigation not merely in the basis of political interest.
SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU Rahmannur Ikhuanza
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trafiking masih umum di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Secara konstitusional negara wajib melakukan perlindungan bagi warganya. Berdasarkan pemahaman ini, penulisan Tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru? Kedua, Apa saja faktor penghambat untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur dari perdagangan seks komersial di kota Pekanbaru?. Dari hasil masalah penelitian ada dua hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak-anak, konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak-anak korban perdagangan adalah dalam bentuk perlindungan khusus melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Meningkatnya permintaan pasar, terutama untuk anak-anak, meningkatnya permintaan untuk pekerja migran (TKI), pengembangan jaringan perdagangan internasional, dan kualitas dan kuantitas hukum yang tidak memadai petugas penegak hukum, serta kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat (korban dan pemerintah).
MONEY POLITICS DALAM PEMILU MENURUT BERBAGAI PERSPEKTIF M Hikmatuloh
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkait hukum money politics dalam pemilu, para mayoritas peneliti muslim berpendapat haram, karena money politics sama dengan risywah (suap menyuap). Larangan tersebut ada dalam al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam. Namun ada ulama membolehkan risywah (penyuapan) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa dengan menggunakan metode ijtihad fath al-dzari’ah, penulis menyimpulkan bahwa money politics diperbolehkan dengan beberapa catatan: pertama, tujuaan untuk mempertahankan hak dan mencegah kedzoliman. Kedua, money politics-nya untuk kemashlahatan umat, bukan perorangan, misalnya untuk semenisasi perumahan, sumur bor untuk masjid atau untuk masyarakat sulit air dan lain-lain. Ketiga, sulit menghindar untuk tidak money politics, contoh kalau ingin menang dalam pemilu, politisi ingin mengumpulkan massa ingin sosialisai programnya. Maka ia harus mengeluarkan uang untuk biaya minum dan makan masyarakat, dan itu sulit untuk dihindari, dan itu termasuk bagian dari money politics.
LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Yusuf Daeng; Fikry Ariga
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikah beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya.
PRESIDENTIAL THRESHOLD IN SUMULTANEOUS ELECTION AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL Astri Istyawati
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1165

Abstract

The enactment of the Law Number 7 of 2017 on General Election has created some controversies. One of those controversies is about Presidential Threshold, whether it is still needed or not as the upcoming Presidential Election and Legislative Election in General Election 2019 will be held simultaneously. This research is normative legal research with statute and comparative approaches. The result of this study shows that the Presidential Threshold in the upcoming simultaneous election in 2019 still has some problems. Firstly, the Presidential Threshold is not relevant if it is implemented in general election 2019. The second problem is the dilemma in choosing the alternative election for using Presidential Threshold. This research proposes some recommendations. First, the DPR should revise the Article 222 on the Presidential Threshold of the Law Number 7 of 2017 on General Election, regarding to the upcoming election in 2019 that will be hold simultaneous so there should be no Presidential Threshold. Second, the DPR should choose a better model of the Presidential Election whether the election is the separate election as implemented or the Presidential Threshold or simultaneous election.
PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA RIAU Benny Patar Tua Turnip
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1166

Abstract

Dalam penetapan justice collaborator ditingkat penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada tahun 2016-2017 dan penyebab Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau tidak menetapkan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Pidana Korupsi pada tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Penetapan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau Pada Tahun 2016-2017 bahwa didalam SEMA tersebut penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau sudah harus melakukan penetapan terhadap justice colaborator, seperti dua contoh kasus diantaranya: Kasus korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012 dan Kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Aanggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sehingga dalam penetapan tersebut, pelaku dapat diajak berkerjasama untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama dengan pelaku yang lainnya.
HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Dodi Jaya Wardana
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1168

Abstract

Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA Desi Sommaliagustina
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1170

Abstract

Perdagangan secara elektronik (electronic commerce atau e-commerce) saat ini sering dilakukan, sehingga sangat rentan terjadi wanprestasi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum, dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UU ITE dan UU PK belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce, dikarenakan masih terdapat aspek yang kurang mendapat perlindungan dari UU ITE dan UU PK terhadap konsumen e-commerce. Terdapat permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce yakni permasalahan menyangkut penyelesaian sengketa e-commerce dan permasalahan keamanan dalam bertransaksi. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa e-commerce berkaitan dengan kelemahan dalam jalur penyelesaian sengketanya, baik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Nyoto Nyoto; Asrizal Saiin
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1171

Abstract

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat.

Page 6 of 21 | Total Record : 210

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue