Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION SISTEM TELEKOMUNIKASI SELULER GSM-UMTS Annisa Rahmi; Muhammad Nurohim
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.17513

Perjanjian sewa menyewa terhadap objek suatu barang milik negara berupa tanah yang dilakukan antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dengan PT. Hutchison 3 Indonesia merupakan perjanjian konsensual yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mana pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) disebut sebagai pemberi sewa dan PT. Hutchison 3 Indonesia sebagai penerima sewa. Kendala yang terjadi terhadap perjanjian sewa menyewa disebabkan oleh pihak PT. Hutchison 3 Indonesia sebagai penerima sewa tidak memberitahukan perpanjangan sewa terhadap milik negara berupa tanah yang sedang dimanfaati penggunannya hinga melampaui batas waktu perjanjian. Tentunya dalam hal ini PT. Hutchison 3 Indonesia tidak memiliki itikad baik dalam melakukan hubungan hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati dan dapat dikatakan PT. Hutchison 3 Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman hukum dalam arti norma, aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakukan norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya menggambarkan situasi permasalahan dengan menguraikan atau memaparkan situasi kejadian yang diteliti berdasarkan data yang didapatkan atau diperoleh dari survey dilapangan. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kenikmatan suatu berang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir sesuai dengan Pasal 1548 KUH Perdata. Pengaturan hukum terhadap perjanjian sewa menyewa terdapat pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. PT. Hutchison 3 Indonesia atau yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. Indosat Tbk, telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak melanjutkan pembayaran sewa yang telah jatuh tempo dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan perpanjangan sewa, sementara itu disatu sisi, PT. Hutchison 3 Indonesia dalam perbuatan wanprestasinya yang tidak melanjutkan sewa masih memanfaatkan tanah yang menjadi objek sewa menyewa. PT. Hutchison 3 Indonesia atau yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. Indosat Tbk sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa telah melakukan penyelesaian dengan cara memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dengan nilai kerugian yang telah disepakati dan telah dilakukan pembayaran tunai. Kata kunci: Sewa Menyewa, Wanprestasi dan Debitur.

ANALISIS SERTA PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI CRYPTOCURRENCY Asep Saeful Hamdi; Ade Junaedi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.17998

Analisis dan pandangan Hukum Islam mengenai cryptocurrency merupakan hal yang sangat penting sekali dalam dunia keuangan akhir-akhir ini Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih terdesentralisasi dan aman, terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang suatu phenomena apa adanya. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa Hukum penggunaan cryptocurrency dalam pandangan Islam masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama mengharamkan kripto karena volatilitas harga, unsur spekulasi, dan potensi gharar yang berlebihan. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan selama transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip Syariah Kata Kunci : Analisis, Pandangan Hukum Islam, cryptocurrency

TRANSFORMASI HUKUM BISNIS DALAM INDUSTRI MAKANAN, INOVASI REGULASI HALAL BERBASIS BLOCKCHAIN DI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBAGAI PENDORONG PERSAINGAN GLOBAL Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18243

Industri makanan halal memiliki peran strategis dalam perekonomian global, terutama di tengah meningkatnya permintaan terhadap produk halal yang diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2028. Indonesia dan Malaysia, sebagai pusat industri halal dunia, menghadapi tantangan dalam mengelola sistem sertifikasi halal, seperti birokrasi yang kompleks, ketidakefisienan, dan kurangnya transparansi. Teknologi blockchain muncul sebagai solusi inovatif untuk mentransformasi sistem ini melalui transparansi, keamanan, dan efisiensi yang ditawarkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, yang mencakup studi komparatif antara kerangka regulasi di Indonesia dan Malaysia. Temuan menunjukkan bahwa adopsi blockchain dapat merevolusi hukum bisnis dalam sektor halal dengan menciptakan sistem sertifikasi yang terstandarisasi secara global. Studi kasus implementasi blockchain di Malaysia oleh JAKIM dan inisiatif Indonesia untuk mendukung UMKM halal menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam meningkatkan daya saing global. Adopsi blockchain dalam regulasi halal tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan kolaborasi strategis antara Indonesia dan Malaysia, teknologi ini dapat menjadi dasar harmonisasi standar halal internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa blockchain memiliki peran kunci dalam membangun ekosistem halal yang lebih modern, transparan, dan kompetitif di era globalisasi.

ANALISIS DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DI SUMBA BARAT Finsensius Samara; Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur; Agnes Fioretta Bella Pareira; Alexander Reo Dae, Filipus Rinaldi S.S. Atamuking, Ernesto J. Danggur
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18640

Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur unsur pemberat yaitu direncanakan terlebi dahulu. Kata Kunci : Pembunuhan Biasa, Perampasan Nyawa , Tindak Pidana

PENYELESIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA BESIPAE PUBABU KECAMATAN AMANUBAN SELATAN Stefanus Don Rade; Alfonsus Ropa; Jesika Jawa
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18641

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia.Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Tanah dalam karakteristik status Indonesia sebagai negara agraris memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dalam Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang di kandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kata kunci: tanah; penyelesaian alternatif ; hukum

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN HAK HAK MASYARAKAT ADAT DIKABUPATEN FLORES TIMUR Yosephin Sugiani Boleng; Gabriela Putri Minami; Ferdinandus Ngau Lobo
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18642

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur secara Eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum maka ada tiga unsur pokok yang harus diutamakan, yang pertama Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang kedua adanya Peradilan yang Bebas, yang ketiga Legalitas sebuah Aturan Hukum.Untuk menjamin setiap Hak Asasi Warga Negaranya maka tentunya harus ada sebuah Aturan Hukum yang Pasti agar menjadi Landasan dalam mengatur Hak Asasi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini adalah Hak Masyarakat Indonesia dalam hal ini hak masyarakat adat. penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akdemik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Kata kunci : masyarakat adat, hak asasi manusia

PENGATURAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Zhara Zamira; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18653

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Jumlah kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun per tahunnya, berdasarkan data statistik. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan baru yang menetapkan hukuman kebiri kimia diharapkan bisa mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengendalikan angka kasus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji berbagai aturan yang telah ditetapkan Indonesia untuk menjadikan hukuman kebiri kimia semakin menjadi tindak pidana. Untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan seksual dan terjadinya tindak pidana berulang, maka peraturan ini harus dapat dilangsungkan dengan cara yang tepat sasaran, efisien, dan efektif. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Kebiri kimia.

ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH M. Fathur Rahman; Sukmareni; Yenny Fitri Z
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18654

Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan salah satunya adalah penggelapan. Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan apa kendala dan upaya dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut di lingkup Satreskrim Polres Payakumbuh. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh selama tahun 2023, dari 22 laporan yang masuk pada tahun 2023 tersebut terselesaikan 4 kasus. Dimana dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pihak Polres mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaiannya yaitu masih banyak pihak pemberi fidusia tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan upaya yang dilakukan dengan berusaha mendatangi dan mencari keberadaan dari pemberi fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Kata kunci: Penggelapan; Jaminan Fidusia; Satreskrim Polres.

SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Mega Dewi Kartika; Slamet Suhartono
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18655

Kasus Kekerasan Seksual Terhap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak.. Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan

ANCAMAN PERNIKAHAN ANTARAGAMA TERHADAP KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA STUDI KASUS DI DESA MEJOYOLOSARI, KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG Yazid Abrori; M. Dzikirullah H. Noho; Ita Rahmania Kusumawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18656

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara dua individu, seringkali menjadi sorotan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam konteks keberagaman agama dan budaya, pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dan seringkali memicu terjadinya konflik. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan persimpangan antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan kompleksitas tersebut dengan menganalisis aspek hukum, sosial, dan agama yang melingkupi pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data didapatkan menggunakan jenis kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menyajikan paradoks antara nilai-nilai toleransi dan ketentuan hukum. Larangan resmi terhadap pernikahan beda agama menciptakan dilema bagi pasangan yang memilih untuk menjalin hubungan lintas agama, di tengah tekanan sosial dan hukum. Namun hukum Islam memberikan pandangan bahwa secara umum, pernikahan berbeda agama adalah haram. Karena jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya Kata Kunci: Pernikaham, Beda, Agama, Toleransi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA