Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLIKASI PEMBARUAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN Muhammad, Hasanuddin
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8340

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana konsekuensi pembaruan tersebut terhadap penegakan hukum. Pertama konsekuensi pembaruan jenis tindak pidana dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Kedua konsekuensi pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga konsekuensi pembaruan ketentuan alat bukti dalam menjamin pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mempelajari dokumen UU TPKS kemudian dianalisa dengan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasilnya pembaruan sistem penegakan hukum pidana kekerasan seksual meliputi tiga hal yaitu pertama pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kedua pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik, penuntut umum dan hakim. Ketiga pembaruan ketentuan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. Pembaruan terhadap tiga hal tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan mulai dari proses pelaporan sampai persidangan.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Keadilan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH KEPOLISIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Hartini, Sri; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8341

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, berbagai macam peristiwa pidananya, bahwa adanya korban pembunuhan, maka ada peristiwa pidananya sudah barang tentu ada korban, pelaku, barang bukti dan saksi koraban dan saKsi melihat dan mengetahuinya peristiwa tindak pidana terjadi. Dengan tindaK pidana tersebut, jika korban pembunuhan patut diduga oleh pelaku Irjen Pol Ferdy Sambo, dilakukan di rumah dinas di Duren III Jakarta. Bahwa korban Brigadir J tewas akibat tembakan pelaku. Sehingga yang melaporkan perbuatan tersebut adalah orang tuanyan sebagai wali dari korban kepada Kepolisian yang didampingi kuasanya. Setelah dilakukan pelaporan menurut Pasal 102 KUHAP. Kewajiban Kepolisian untuk melakukan Tindakan, bukannya Irjen Pol Ferdy Sambo memberikan keterangan yang tidak benar atau bohon. Maka dari peristiwa ini, baik ahli waris dan kuasa hukum bertanya-tanya. Sehingga ada rekasyasa Tindakan, dan akhirnya masyarakat Indonesia juga ikut mempermasalahkan sampai Kapolri di panggil oleh DPR RI. Sebagaimana tujuan hukum acara pidana adalah mencari keberanan yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Adapun metode penelitian yuridis normatif, sebagaimana masalah yang diangkat adalah ahli waris korban pembunuhan Brigadir J apakah dapat mengajukan laporan, dan pihak kepolisian melakukan proses pidana terhadap pelaku pembunuhan atas laporan dari alhi wari korban Brigadi j sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana.Kata kunci, pembunuhan, korban, pelaku, laporan, tindakan penyidik.

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BOGOR Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8342

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Disamping itu banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Bogor yang terjadi antara lain dikarenakan faktor cuaca dan lingkungan, faktor jalan, faktor kealpaan dan kelalaian pengemudi, faktor pengemudi dalam pengaruh minuman keras, obat-obatan terlarang atau menelpon, faktor kondisi kendaraan, faktor mengantuk, faktor kelelahan, faktor kesengajaaan pengemudi untuk melanggar lalu lintas ataupun faktor ketidakpatuhan pengemudi untuk melanggar peraturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang, juga peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bogor bahwa kinerja Polres Bogor dalam penanganan lalu lintas dapat dipresentasikan melalui indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Maka dari itu diperlukan pula suatu pola pencegahan yang bersifat preventif yang dapat berpengaruh dalam menekan tingkat kecelakaan yang ada di Kota Bogor, melakukan razia rutin kendaraan bermotor dan Unit DIKYASA Satlantas Polresta Bogor Kota juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan Stakeholder pendukung. sehingga diharapkan kepada Masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas dan mematuhi peraturan yang ada. Demikian pula Pemerintah dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, harus lebih lagi melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Serta Pihak kepolisian pun harus sering melakukan sosialisasi mengenai keselamatan lalu lintas beserta akibat-akibat yang timbul akibat dari kecelakaan.Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Pencegahan, Polisi

KORUPSI, HIBAH DAN HADIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS MAJELIS ULAMA INDONESIA MEDAN) Harahap, Andi Suwandi; Arafa, Faisar Ananda
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8338

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan ulama menyangkut korupsi, hadiah dan hibah, serta tindakan yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Hadiah dan hibah yang diasumsikan sebagai gratifikasi pada dasarnya merupakan perbuatan terpuji namun bisa berujung pada tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan pejabat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi yuridis dalam menganalisis tindak pidana korupsi, hibah dan hadiah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depedabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Hasil penelitian bahwa berdasarkan Majelis ulama Indonesia mengenai Memberikan risywah dan menerimanya serta Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. Sedangkan pemberian hibah, hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya, Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya), dan Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya. Kata kunci: Korupsi, Hibah, Hadiah

TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK Daming, Saharuddin; Evita Jumiati Al Barokah
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8354

Peran orang tua untuk memenuhi hak anak dalam keluarga meliputi beberapa bidang diantaranya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang moral, dan bidang social. Dengan menjalankan perannya sebagai orangtua, maka dengan itu dapat membantu memenuhi hak anak dalam keluarga. Peran orang tua merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka sebagai orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis dan dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan dalam masyarakat. Kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap memenuhi hak anak adalah situasi di mana orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak mereka dengan baik. Anak memiliki hak-hak dasar yang diakui secara internasional, seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas nama, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Kata kunci: HAM, Orang Tua, Perlindungan Anak

PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM FIQIH DALAM EKONOMI SYARIAH Hamdi, Asep Saepul; Junaedi, Ade
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8339

Kaidah-kaidah hukum fiqih lahir berdasarkan Al-Qur'an, Al Hadist, dan Ijma, kaidah-kaidah hukum fiqih lahir dengan tujuan untuk menetapkan hukum Islam yang terus tumbuh bersamaan dengan perkembangan jaman terutama pada kegiatan-kegiatan perekonomian yang meliputi lembaga keuangan syariah, manajemen syariah dan lain sebagainya sehingga dengan demikian kaidah-kaidah Fiqih merupakan hasil ijtihad para pemikir dan ulama. Adanya kaidah-kaidah hukum fiqih memudahkan masyarakat mengenal dan mengenali hukum-hukum Islam kontemporer khusunya persoalan-persoalan ekonomi yang sangat banyak tidak mempunyai nash sharí®h (dalil tentu) dalam Al-Qur'an ataupun Al Hadist. Begitu juga memudahkan masyarkat mempelajari serta memperdalam tentang kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan perekembangan dan perekonomian syariah.Kata Kunci: Syariah, Ekonomi, Kaidah, Fiqih

PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Purwaningsih, Prihatini; Fajri, Ibrahim; Bhudiman, Budy
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8361

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatiandi kalangan masyarakat. Seringkali kita temui baik di media cetak maupun mediaelektronik diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan selalumenjadikan perempuan khususnya sebagai korban. Penelitian ini sendiri bertujuan untukmengungkap bagaimana korban diperlakukan selama proses penyidikan dan apa sajaupaya yang diberikan oleh penyidik dalam rangka melindungi korban tindak pidanaperkosaan. Dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturantentang perlindungan korban khususnya korban perkosaan dirasa masih kurangdisbanding dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku. Hal tersebut dapat dilihatdari banyaknya bentuk perlindungan yang diberikan kepada perlaku dari awal pelakudipanggil, diperiksa, hingga kasus dilimpahkan ke pengadilan pun bentuk perlindunganterhadap perlaku itu pasti ada. Sedangkan perlindungan terhadap korban dikemas dengansangat minim bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP. Adapun pemberian perlindungandari penyidik yakni berawal dari penerimaan laporan, proses penyidikan hinggadiserahkannya berkas kepada penuntut umum itu dapat dianggap sebagai bentukperlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Secara nyata perlindungan ituberbentuk ditangani pemeriksaan oleh Polisi Wanita, adanya Ruang Pelayanan Khusus,dihadirkannya ahli jika korban membutuhkan, dihadirkannya pendamping danpenerjemah apabila korban difabel.Kata kunci : Penyidik, Perkosaan, Perlindungan

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MEDAN) Berman Sitanggang; Yusuf Hanafi Pasaribu
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.17509

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan). Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar diberhentikan. Kata kunci: UU SPPA No 11 Tahun 2012, pasal 6 – pasal 15, Narkotika

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DI RUANG ISOLASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH Putri, Kurnia Azani
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.20460

Lembaga pemasyarakatan merupakan sistem akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak diri seorang terpidana di lembaga permasyarakatan. Narapidana wajib untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dan narapidana yang melanggar tata tertib, maka dimasukkan ke dalam ruangan isolasi (sel pengasingan). Ruang isolasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi narapidana pada ruang isolasi dan kendala serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi narapidana pada ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib. Di samping itu, data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Penganalisisan dilakukan dengan kualitatif terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi hanya berfokus pada pertaubatan dan perenungan, agar para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi lebih baik. Ruangan isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana yang bermasalah. Kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas dari segi kualitas dan kuantitas, narapidana dari segi mental dan fisik, sarana dan prasarana dari segi fasilitas yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dengan adanya kerjasama, kendala yang dihadapi dapat teratasi. Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Narapidana, Ruang Isolasi

MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR Adhayu, Haidil
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.20461

Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki fungsi sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Barang sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, masih sangat banyak barang sitaan narkotika yang tidak langsung dimusnahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan apa saja kendala serta upaya untuk menanggulangi kendala dalam pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen dengan proses analisisnya dilakukan secara kualitatif terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Tanah Datar belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum maksimal. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala, yakni faktor internal (melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika, mengusulkan anggaran tambahan, melakukan pengawasan). Faktor eksternal (melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, agar turut serta menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan). Kata Kunci: Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan, Barang Bukti Narkotika, Kejaksaaan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA