Articles
444 Documents
<![CDATA[AKIBAT KEJAHATAN LINGKUNGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK YANG BERWAJIB UNTUK MELAKUKAN PROSES PENINDAKAN ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4403
<![CDATA[Lingkungan merupakan kebutuhan kita semua di dunia baik di darat, laut dan udara, warga Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak atas lingkungan yang sehat begitupun atas pemerintah daerah di Indonesia agar warga terjamin keadilan kepastian hukum. Jika ada warga Indonesia atau badan hukum swasta atau pemerintah di pusat sampai pemerintah daerah yang melaukan kejahatan lingkungan harus dilaukan tindakan. Dan di proses dengan hukum yang berlau oleh para penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradialan. Hal ini sudah barang tentu jika terjadi kejahatan lingkungan berakibat ada kerugia, tindakan yang dilaukan bisa diajukan melalu pidana dan melalui ganti rugi. Sebagaiman diatur dalam Pasal.120 Undang-Undang N0. Tentang Pengelola 32 Tahun 2009]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ATURAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI PERUMAHAN CIBINONG CITY KELURAHAN SUKAHATI KECAMATAN CIBINONG ]]>
<![CDATA[Umayyah, Siti Indah]]>;
<![CDATA[Daming, Saharuddin]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4697
<![CDATA[This study aims to determine the effectiveness of implementing regulations in the prevention and control of COVID-19. This study uses legal research methods based on empirical normative research. The results of the research: it was found that a series of government policies in handling the COVID-19 pandemic, had a significant impact after the implementation of policies during the pandemic period, efforts to prevent, control and control the COVID-19 pandemic were carried out in such a way at the research location despite facing various obstacles and violations. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang berbasis pada jenis penelitian normatif empiris. Adapun hasil penelitian: ditemukan rangkaian kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik COVID-19, terjadi dampak yang cukup signifikan pasca penerapan kebijakan di masa pandemi, upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pandemi COVID-19 dilakukan sedemikian rupa di lokasi penelitian meski menghadapi berbagai kendala dan pelanggaran.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KELURAHAN PADASUKA ]]>
<![CDATA[Achsan, Robbi]]>;
<![CDATA[Al-Afghani, M. Mova]]>;
<![CDATA[Mustika, Desty Anggie]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4682
<![CDATA[In preventing the spread of the coronavirus, the Bogor Regency Government as the object of analysis carried out by this author has re-issued a new regulation, namely the Bogor Regent Regulation Number 60 of 2020. In addition to the implementation of this new regulation through the author's eyes, it turns out that some people still do not heed this new regulation. by not wearing a mask when traveling, not washing hands, and not maintaining distance or avoiding crowds. Especially in the Padasuka Urban Village which is the object of analysis in Bogor Regency, there are still many RT / RW areas that do not provide a place to wash hands, put up an appealing banner or wear a mask and keep a distance from the crowd. AbstrakDalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai objek analisis yang dilakukan oleh penulis ini kembali menerbitkan Peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020. Disamping penerapan peraturan baru ini melalu kacamata pengamatan penulis ternyata masih saja sebagian masyarakat tidak mengindahkan peraturan baru ini dengan tidak memakai masker pada saat bepergian, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Terkhusus dilingkungan Kelurahan Padasuka yang menjadi objek analisis di Kabupatn Bogor, masih banyak ditemui beberapa wilayah RT/RW yang tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan, memasang spanduk himbauan atau memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT SETELAH TERBITNYA UU NO. 21 TAHUN 2020 DI KECAMATAN PANCORAN MAS ]]>
<![CDATA[At Tohir, Muhamad Hosen]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4417
<![CDATA[Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya wabah virus corona (covid 19) yang bermula disalah satu negara asia yaitu Cina. Dimana akhirnya virus ini menyebar luas kenegara- negara lain termasuk Indonesia ribuan manusia akhirnya terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Adapun di Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan himbaun kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat di keluarahan pancoran mas yang tidak mengindahkan himbaun ini. Masyarakat Indonesia dikagetkan pada awal munculnya pertama kali di Indonesia tepatnya di depok dimana dua pasien positif covid 19. Oleh karena tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prilaku masyarakat setelah terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 disalah satu kecamatan Pancoran Mas. Hasil menunjukan banyak sebagian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap PP tersebut dimana masyarakat masih menjalankan sebagian aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti tidak memakai masker melakukan yg melibatkan kumpulan banyak orang. Selain juga menganalisis perilaku masyarakat di kecamatan Pancoran Mas dan cara menanganinnya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesehatan dan menrapkan protokol kesehatan utamanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan daerah Pancoran Mas Depok. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan diskriftif analisis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN AKIBAT KELALAIAN PEMBAYARAN TAGIHAN ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Prihatini]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 5 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4408
<![CDATA[Penggunaan kartu kredit yang sudah melampaui credit limit dengan transaksi di bawah floor limit, maka penerbit (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit agar tidak menggunakan kartu kredit yang melampaui credit limit, meskipun demikian pemegang kartu kredit mempunyai dana yang cukup. Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka issuer (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas; Untuk mengatasi seringnya pemegang kartu kredit terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, penerbit (bank) akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit. Dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada pemegang kartu kredit adalah : Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pengusaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh pengusaha, maka penerbit (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh penerbit (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG SARIMULYA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DALAM PENCEGAHAN COVID 19 ]]>
<![CDATA[Aminah, Siti]]>;
<![CDATA[Ratnawaty, Latifah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 7 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4710
<![CDATA[Based on the decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07 / MENKES / 382/1010 regarding Health Protocols for the community in public places and facilities in the context of the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) which is used as a reference for ministries/agencies, provincial government, regency / regional government. cities, and communities to prevent the occurrence of new epicenter/clusters during the COVID-19 pandemic and in facing the adaptation of new habits towards a productive and safe society against Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), it is necessary to organize community empowerment in various activities by prioritizing public health and make changes in lifestyle by applying the principles of a cleaner and healthier lifestyle. AbstrakBerdasarkan keputusan menteri kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/1010 tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang digunakan sebagai acuan bagi kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19 dan Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona Virus Disase 2019 (COVID-19), diperlukan penataan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat serta melakukan perubahan pola hidup dengan menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN SURAT EDARAN MENDIKBUD NOMOR 36962/MPK.A/HK/2020 DI RW 07 HAUR JAYA ]]>
<![CDATA[Zefri, Faizal]]>;
<![CDATA[Bhudiman, Budy]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4693
<![CDATA[This study aims to analyze the effectiveness of the application of online learning in RW. 07 Haur Jaya and know the advantages and disadvantages of online learning. The research data were collected using questionnaires, interviews, and observations. This study found that students still do not understand the online learning system. Therefore, there needs to be guidance from parents and the need for monitoring from parents. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pembelajaran daring di RW. 07 Haur Jaya serta mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, interviu, dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa para siswa masih belum mengerti sistem pembelajaran daring. Karena itu, perlu adanya bimbingan dari orang tua dan perlunya pemantauan dari orang tua.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2020 DI DESA CIJUJUNG SUKARAJA KABUPATEN BOGOR ]]>
<![CDATA[S Purba, Riduan]]>;
<![CDATA[Purwarningsih, Prihatini]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 6 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4623
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2020 di desa Cijujung. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Normatif Empiris yaitu menganalisis Peraturan Bupati No 52 tahun 2020 dan melakukan wawancara dan observasi. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 di desa Cijujung belum cukup efektif, dikarenakan banyaknya warga menganggap remeh COVID-19 sehingga banyak warga yang abai tidak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak terutama. Hal ini karena Pemerintah Desa Cijujung kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar ketentuan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL (03) PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 42 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.05 RW.05 KEL. NANGGEWER KAB. BOGOR ]]>
<![CDATA[Sutiawan, Asep Indra]]>;
<![CDATA[Hartini, Sri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4413
<![CDATA[Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan Pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar sesuai peraturan Bupati Pasal (03) No.42 Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.]]>
<![CDATA[STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Daming, Saharudin]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4404
<![CDATA[Negara sebagai badan hukum publik memiliki fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Dalam kenyatannya hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwa yang diaturnya (het recht hinkt achter de feiten aan). Undang undang sebagai sumber hukum yang tertulis tentunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, suatu undang undang hanya mampu mengakomodasi permasalahan ketika undang undang tersebut diundangkan, selebihnya undang undang tidak akan mampu mengakomodasi permasalahan permasalahan dari waktu yang akan dating. Bagi Indonesia yang sedang membangun politik hukum yang temporer lebih ditujukan kepada pembaruan hukum untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional dan berbagai aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia yang merdeka.]]>
